Pencarian Informasi

KAJEN - Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2018 di Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk memperbaiki rumah warga agar memenuhi syarat, supaya sehat dan dapat melahirkan generasi yang baik, sejahtera serta mampu menambahkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Demikian disampaikan Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi SH.,M.Si. dalam sambutannya pada acara penyerahan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Senin (30/7/2018) pagi.

Hadir dalam kegiatan itu antara lain Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan – H. Kholis Jazuli, para Kepala OPD terkait, Camat beserta Muspida Kecamatan Kedungwuni dan para Kepala Desa/Kelurahan se Kecamatan Kedungwuni serta tamu undangan lainnya.

Bupati menjelaskan, tahun 2018 ini Kabupaten Pekalongan melakukan rehabilitasi terhadap 1.708 unit rumah yang tersebar di Kabupaten Pekalongan, dengan total anggaran Rp 19.490.000.000,-, dengan masing-masing unit rumah mendapatkan Rp 10 juta sampai Rp 15 juta.  "Uang tersebut jangan digunakan untuk membeli bedak atau rokok, karena uang Rp 15 juta ini merupakan amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten untuk memperbaiki rumah panjenengan," jelasnya.

Bupati Asip menambahkan bahwa pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek fisiknya saja melainkan juga pada nilai-nilai spiritualnya, karena tidak semua orang mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut.

Menurut Bupati, jumlah rumah di kabupaten Pekalongan sebanyak 189.977. Sementara rumah yang tidak layak huni (RTLH) sebanyak 39.297. Dari 39.297 rumuh ini, menurut Pemerintah belum memenuhi standar. “Inilah yang saya dan Ibu Wakil Bupati selama lima tahun ini berikhtiar supaya jumlahnya tiap tahun semakin berkurang. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 ini kita bisa menyelesaikan 1.708 rumah yang direhabilitasi oleh pemerintah kabupaten Pekalongan,” tutur Bupati.

Dana bantuan RTLH yang sebesar Rp 15 juta per rumah, kata Bupati, itu hanya dana stimulus. “Kalau diibaratkan kita makan, itu hanya lauk-pauknya saja, sementara untuk nasinya para penerima bantuan RTLH mencari sendiri. Untuk itu, saya berharap para dermawan dan aghniya berkenan membantu untuk meringankan,” ujar Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim dan LH - Ir.  Trinanto Agus Maryono, M.Si. dalam laporannya menyampaikan bahwa penyerahan simbolis bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Bupati kepada para penerima sebagai tanda dimulainya kegiatan fisik RTLH yaitu rehabilitasi atau peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

Lebih lanjut, Trinanto menerangkan bahwa bantuan sosial RTLH tersebut adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Trinanto memaparkan, berdasarkan basis data terpadu (BDT) tahun 2015, jumlah RTLH Kabupaten Pekalongan sebanyak 21.956 unit. Hingga tahun 2017, telah dilaksanakan rehab RTLH lebih kurang sebanyak 3.143 unit yang semua dibangun dari APBN melalui DAK, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Pekalongan, CSR Bank Jateng, Dana Desa minimal 2 unit per desa.

“Pada tahun 2018 ini akan dilaksanakan rehab RTLH sebanyak 1.708 unit dengan total anggaran Rp 19.490.000.000,- yang bersumber dari DAK sebanyak 482 unit senilai Rp 7.230.000.000,- yang meliputi 4 kecamatan, 4 kelurahan, 10 desa. Dan yang bersumber dari APBD Kabupaten sebanyak 410 unit senilai Rp 4,1 milyar. Kemudian dari APBD Provinsi melalui bantuan Pemerintahan Desa, 3 unit per desa senilai Rp 8.160.000.000,” papar Trinanto.

Dari 1.708 RTLH tersebut, kata Trinanto, sebanyak 1.226 rumah menerima bantuan masing-masing Rp 10 juta yaitu yang berasal dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Sedangkan yang dari DAK 482 unit menerima bantuan Rp 15 juta per rumah.

“Untuk menyalurkan RTLH ini kami dibantu dan telah ditunjuk Bank Jateng Cabang Kajen yang telah memfasilitasi penandatanganan Buku Tabungan oleh seluruh penerima bantuan RTLH tahun 2018. Direncanakan pelaksanaan RTLH akan selesai pertengahan bulan Desember 2018,” terang Trinanto.

Dalam kegiatan RTLH tersebut, Bupati KH. Asip Kholbihi, Wakil Bupati, Anggota DPRD, dan Sekda secara simbolis melakukan peletakan batu pertama dan menyerahkan buku rekening kepada warga penerima RTLH. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

KAJEN - Untuk kali ketiga sejak 2016, 2017 dan 2018 Pemkab Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
 
Penyerahan penghargaan dilakukan di kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Senin sore (28/5/2018) dan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah Hery Subowo SE, MPM.Ak, CIA, CFE kepada Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si. dan Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH. Penyerahan yang sama juga diberikan kepada beberapa daerah di Jawa Tengah lainnya.
 
Dalam sambutannya, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah menyampaikan, bahwa penghargaan ini sebagai bentuk keberhasilan Pemkab/pemkot yang dinilai telah menyajikan data secara transparan, jelas, dan tepat. Kedepan agar bisa ditingkatkan lagi dan sebagai motivasi Pemerintah Kab/kota untuk menyusun laporan lebih baik lagi, serta tata kelola keuangan secara baik.
 
Sementara itu Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengakui  bahwa penghargaan ini bukanlah hasil kerja bupati semata. Melainkan, hasil kerja seluruh OPD se Kabupaten Pekalongan.
 
"Tahun ini untuk kali ketiga secara berturut-turut kita mendapatkan penghargaan WTP. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah sesuai standar yang telah ditetapkan", ujar Bupati.
 
Bupati berharap, hal tersebut untuk dapat dipertahankan di tahun-tahun mendatang dan anggaran dapat lebih dikuatkan lagi untuk menyelesaikan masalah.
 
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa saat ini di wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan masih rob. Berkenaan hal tersebut, Bupati juga menekankan desain anggarannya untuk penangan rob, kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan.
 
"Para OPD untuk lebih bekerja keras lagi dan supaya penatausahaan keuangan kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga akan mendapatkan WTP," imbuhnya.
 
Atas penghargaan WTP tersebut, Bupati mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh OPD. Kata Bupati, mudah-mudahan hal ini akan lebih memantapkan lagi dalam menata anggaran supaya lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Kota Santri.
 
Sementara itu Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH menyatakn bangga atas keberhasilan Pemkab Pekalongan dalam mempertahankan penghargaan WTP tahun ini. Dan mengajak seluruh anggota Dewan dan para pimpinan OPD untuk meningkatkan kinerja terlebih dalam membuat laporan penggunaan anggaran.
 
Ikut mendampingi bupati dlm penerimaan tersebut Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, Inspektur H. Umaidi, M.Si., Kepala BPKD Wiryo Santoso, Sekwan HM. Zaki, dan Kepala Dinkominfo Anis Rosidi, M.Si. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

KAJEN - Tak menyandang status sebagai daerah yang mendapat kepercayaan publik tinggi, dengan indeks status melebihi pusat. Kinerja perjalanan dua tahun kepemimpinan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dan Wakil Bupati Ir. Arini Harimurti, juga meraih apresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
 
Pada peringatan hari otonomi daerah, yang diselenggarakan Kemendagri, di Jakarta Rabu malam (25/4/2018), Pemerintah Kabupaten Pekalongan, menerima sebuah anugerah sangat tinggi, karena mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan penilaian sangat baik.
 
Sehingga Kemendagri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Drs Sumarsono, MDM, memberikan sebuah piagam penghargaan nasional kepada Bupati KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si atas prestasi kinerja status sangat tinggi bintang dua, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2016.
 
Usai menerima penghargaan, KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyebutkan bahwa sejak dilantik Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Senin 27 Juni 2016, pihaknya langsung menjalankan amanat perintah gubernur untuk menyelesaikan masalah rob, kemudian jalan di jalur pantura, serta lainnya.
 
"Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, bahkan sekarang untuk penanganan rob sudah dilakukan sangat maksimal dengan pembuatan tanggul raksasa, serta sudah mulai terlihat hasilnya. Permasalahan lain yang menjadi amanat gubernur juga sudah berhasil diselesaikan sangat baik," kata bupati.
 
Selain menjalankan amanat orang nomor satu di Jawa Tengah, Bupati Pekalongan juga menerapkan sistem kinerja trengginas untuk melakukan percepatan pembangunan, kemudian memberlakukan quick respon, sebagai penanganan cepat terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat.
 
Dalam perjalanan dua tahun kinerja, Asip Kholbihi mengaku langkahnya dapat diikuti secara kompak oleh seluruh pihak di jajaran Pemkab Pekalongan, sehingga semua program dan target mampu diselesaikan melebihi dari target yang ditetapkan.
 
"Sehingga sekarang ini Kabupaten Pekalongan mendapat penghargaan dari Kemendagri status sangat tinggi bintang dua, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan LPPD tahun 2016. Ini sebuah pengakuan pemerintah pusat atas kinerja kita semua di Kota Santri," tandas Asip.
 
Sebab, prestasi tersebut merupakan keberhasilan kerja dari seluruh ASN di Kabupaten Pekalongan, dalam menerapkan kinerja yang kompak, strategis, dan berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat di Kota Santri.
 
"Jadi penghargaan ini milik seluruh ASN, aparatur pemerintahan lain, dan masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Karena telah dengan susah payah, menerapkan program yang saya terapkan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk semua pihak tersebut. Mari kita senantiasa meningkatkan kinerja, karena setiap hari harus lebih baik," ungkap bupati.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Berbagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui pengurangan beban pengeluaran. “ Antara lain berupa beasiswa pendidikan bagi warga miskin melalui Kartu Kajen Cerdas, Beasiswa Mahasiswa bagi keluarga miskin, pemberian jaminan kesehatan daerah melalui Kartu Kajen Sehat, Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pemberian santuan kematian bagi warga tidak mampu” ungkap Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, SH MSi saat menyampaikan pengantar Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD Kabupaten Pekalongan baru baru ini di gedung DPRD setempat, Kamis (29/3/2018) malam.

Disamping itu juga dilakukan peningkatan pendapatan antara lain berupa pelatihan dan ketrampilan kerja, pemberian modal usaha bagi keluarga dan wanita rawan sosial, dan pemberian modal bagi kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin. Semua diyakini dapat mengurangi masalah kemiskinan. “Prosetase penduduk miskin pada tahun 2017 turun sebasar 0,29 % yaitu dari 12,90% pada tahun 2016 menjadi 12,61% pada tahun 2017”terangnya.

Hadir pada acara LKPJ ini Wakil Bupati Ir. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH, Wakil dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Perwakilan unsur Forkompinda, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LSM, Wartawan dan segenap komponen masyarakat.

Bupati menambahkan bahwa pengurangan pengangguran terbuka telah dilakukan melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan pelaksanaan mobile training unit serta penyelenggaraan job fair dan bursa kerja online yang diharapkan mampu menjadi sarana penyediaan lapangan kerja. ”Disamping itu adanya 8 perusahaan baru (PMDN) yang mampu menyerap tenaga kerja hingga tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 turun sebesar 2,17 % dari 6,56 % pada 2016 menjadi 4,39 % pada tahun 2017.

Sementara itu, untuk mengetahui kinerja pembangunan manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi angka harapan hidup (AHH), Angka Rata Rata Lama Sekolah (ARLS), Angka Harapan Lama Sekolah (AHLM) dan Pengeluaran Perkapita disesuaikan. “Pencapaian Angka IPM Tahun 2016 sebesar 67,71 dan diharapkan pada tahun 2017 mencapai 68,32”terangnya.

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan beberapa faktor antara lain potensi daerah, kapasitas keuangan daerah, birokrasi, partumbuhan investasi swasta, kapasitas masyarakat, kondusifitas keamanan dan ketertiban serta pendayagunaan teknologi. “Secara agregat, indikator yang menunjukkan kompilasi hasil pembangunan adalah peningkatan kontribusi sektor unggulan daerah, angka pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, indek pembangunan daerah, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran”terangnya.

Bupati melaporkan bahwa hingga tahun 2016, kontribusi sektor industri pengolahan menjadi unggulan daerah yang besarnya hingga 31,35 %. Sedangkan sektor pendukung perekonomian daerah adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (18,74 %), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan mobil (13,39%) dan sektor industri.

Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,19%, yang dipengaruhi salah satunya dengan tingkat investasi swasta dan ketersediaan infrastruktur serta kenyamanan investasi. “Realisasi investasi di Kabupaten Pekalongan mencapai Rp.2,32 trilyun dan diharapkan mampu pertumbuhan ekonomi”tandasnya.

Lebih lanjut Asip menyampaikan bahwa lancarnya arus distribusi barang dan akses infromasi harga barang serta stabilnya harga komoditas strategis pada tahun 2017 berdampak terkendalinya laju inflasi di Kabupaten Pekalongan sebesar 3,35 % lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 2,96%. (Red)

Publisher : arif

KAJEN – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se eks Karesidenan Pekalongan digelar di pendopo rumah dinas jabatan Bupati Pekalongan, Rabu kemarin (15/3/2018).

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si selaku tuan rumah, dihadapan Plt. Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, unsur pimpinan DPRD Provinsi, dan rombongan, Bupati/Walikota di wilayah eks Karesidenan Pekalongan, serta unsur DPRD daerah, menyebutkan bahwa pembangunan di daerah yang dipimpinnya berjalan secara baik.

Potensi wisata alam seperti Petungkriyono, columnar joint Watu Bahan, serta eksotisme wisata alam lain di Kabupaten Pekalongan, mampu menggeliat selama kepemimpinannya menuju dua tahun. Bahkan produk unggulan batik, jeans, sarung palekat serta kuliner mampu menuai popularitas.

Bupati juga memaparkan terkait pembangunan ruas tol Trans Jawa di Kabupaten Pekalongan yang berada di antara jalur Jakarta dan Surabaya, sehingga pihaknya mengharapkan adanya rest area di kawasan tersebut.

Bupati mengucapkan terima kasih kepada pihak Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Pekalongan untuk penyelenggaraan Musrenbangwil tersebut, untuk kedatangan tamu-tamu dari Kabupaten/Kota tetangga, serta dari pihak Provinsi.

“Atas nama masyarakat Kabupaten Pekalongan, ijinkan saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Plt. Gubernur Jawa Tengah beserta rombongan dan segenap delegasi peserta Musrenbangwil di Kajen. Sungguh kehadiran Bapak Plt. Gubernur dan rombongan adalah berkah bagi kami masyarakat Kabupaten Pekalongan, masyarakat santri yang takzim pada pimpinannya,” ucap Bupati.

Lebih kanjut Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan berbagai program pembangunan selama kurun waktu 2016-2017, alhamdulillah telah berjalan dengan baik yang didukung oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

“Berbagai indikator makro telah mengalami peningkatan antara lain pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, IPM, tingkat pengangguran terbuka dan berbagai indikator lainnya. Untuk itu pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pekalongan sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Pekalongan,” terang Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati mengusulkan 10 prioritas Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2019, dengan total anggaran Rp. 98.068.630.000,-. Antara lain (1) Pengembangan Pasar Kedungwuni Blok D, E, dan I dengan total anggaran Rp 25.736.000.000,-; (2) Peningkatan Jalan Gamblok – Luragung Kecamatan Kandangserang dengan volume panjang 2.112 meter, lebar 5 meter, dengan total anggaran Rp 7.035.800.000,-; (3) Peningkatan Jalan di wilayah Kecamatan Wiradesa, volume panjang 6.710 meter, lebar 5 meter, dengan total anggaran Rp 10.680.300.000,-; (4) Pembangunan TPS 3R di 7 lokasi dengan kebutuhan anggaran total Rp. 4.200.000.000,-; (5) Peningkatan Jalan Penghubung Kec. Wiradesa dengan Kec. Tirto Bagian Selatan dengan panjang total 7.000 meter, lebar 4 meter, dengan total anggaran: Rp. 5.390.000.000,-; (6) Rehabilitasi Daerah Irigasi Simbang di Desa Langkap (panjang saluran 1000 meter) dan Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar (panjang saluran 1.500 meter) dengan anggaran total Rp 4.000.000.000; (7) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk 1.000 rumah dengan anggaran total Rp. 10.000.000.000- (8) Peningkatan Jalan Pandanarum – Silirejo, dengan panjang total 2.500 meter, lebar 5 meter, anggaran total Rp. 3.979.250.000,- (9) Peningkatan Jalan Kalirejo – Batursari – Sipicis, Dengan panjang total 6.220 meter, lebar 4 meter, total anggaran: Rp. 5.747.280.000,-, dan (10) Pengadaan PJU Tenaga Surya, dengan mengusulkan pemasangan 470 titik PJU di Kecamatan Petungkriyono, Lebakbarang, Kandangserang, Paninggaran, Kesesi dan Talun, dengan kebutuhan anggaran total Rp. 21.300.000.000,-

Disamping itu, Bupati juga mengajukan usulan sektoral, antara lain Peningkatan Jalan Wiradesa – Kalibening Banjarnegara, Peningkatan Jalan Kebonagung – Talun, Peningkatan Status Jalan Doro – Petungkriyono – Banjarnegara menjadi Jalan Provinsi dan Pembangunan Flyover Perlintasan Kereta Api Warulor Wiradesa. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).

Pemerintah Kabupaten Pekalongan selaku pihak Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan selaku pihak Legislatif secara bersama-sama menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Persetujuan Bersama diwujudkan dengan ditandatanganinya Rancangan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentag APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini selanjutkan akan kita sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah, provinsi dan nasional maupun sintergitas antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur. Disamping itu juga untuk menghindari agar peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,” ujar Bupati.

Lebih lanjut Bupati menuturkan, Rancangan APBD yang kita susun bersama telah diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, kata Bupati, apabila masih ada catatan dan koreksi dari Gubernur Jawa Tengah maka hasil evaluasi tersebut akan kita jadikan pedoman dalam rangka penyempurnaannya.

Dalam kesempatan Paripurna tersebut, Bupati memaparkan ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2018 terdiri atas Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar Rp 2.156.445.642.800,-. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 360.506.566.639,-; Dana Perimbangan sebesar Rp 1.313.669.114.000,-; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 482.269.962.161.

Lalu, Belanja Daerah tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 2.230.242.642.800,-. “Dari komposisi pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp 73.797.000.000,-. Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan netto,” terang Bupati.

Selanjutnya Pembiayaan Daerah tahun 2018, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayan. Penerimaan Pembiayaan direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 73.797.000.000,-. Adapun untuk Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 0,-.

“Dengan demikian maka terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp 73.797.000.000,- yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga secara riil defisit sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).

Rapat Paripurna DPRD dihadiri oleh Dandim 0710 Pekalongan yang baru yaitu Letkol Inf. Muhammad Ridha, SS., S.IP., para perwakilan Forkompinda, para Anggota DPRD, Sekda Dra. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, para Staf Ahli Bupati, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Pekalongan, para pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, KPUD serta para perwakilan partai politik se Kabupaten Pekalongan.(red)

Kabupaten Pekalongan akhirnya meraih peringat pertama  pada ajang Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2016 Kategori Kabupaten dengan jumlah Penduduk di bawah 1 juta jiwa. setelah menyisihkan menyisihkan tiga finalis lainnya yaitu Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan, Bangka dan Kabupaten Pekalongan GunungKidul Propinsi Jogjakarta. Dan  setelah diseleksi dari 110 kota / Kabupaten lainnya di indonesia. 

KAJEN – Nasionalisme sebagai perwujudan rasa cinta bangsa Indonesia terhadap Negara dan Tanah Air berdasarkan Pancasila kini berada dalam pusaran peradaban baru bernama globalisasi dan kian mendapat tantangan yang begitu besar. Rrasa nasionalisme yang mulai terkikis, luntur perlahan dan digantikan faham baru seiring dengan perkembangan jaman ini menjadikan Pemkab. Pekalongan Kamis pagi tadi (24/11) menggelar satu kegiatan Derap Merah Putih Siswa SMP, SMA/SMK Tahun 2016 di Lapangan Gemex Kedungwuni Pekalongan.

KAJEN – Kabupaten Pekalongan punya gawe besar, dimana selama dua hari berturut – turut yaitu 23 – 24 November 2016 digelar acara bertajuk Indonesia Forestry Summit “Membangun dari Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat” di Hotel Santika Pekalongan. Kegiatan yang dihadiri oleh elemen masyarakat kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemprov Jawa Tengah, Praktisi Kehutanan, LSM, Ketua DPRD Kab. Pekalongan, Bupati Pekalongan dan Wakil Bupati Pekalongan beserta jajaran SKPD yang membidangi kehutanan di Kabupaten Pekalongan  tersebut dibuka oleh Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, MSc.