Pencarian Informasi

Berbagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui pengurangan beban pengeluaran. “ Antara lain berupa beasiswa pendidikan bagi warga miskin melalui Kartu Kajen Cerdas, Beasiswa Mahasiswa bagi keluarga miskin, pemberian jaminan kesehatan daerah melalui Kartu Kajen Sehat, Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pemberian santuan kematian bagi warga tidak mampu” ungkap Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, SH MSi saat menyampaikan pengantar Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD Kabupaten Pekalongan baru baru ini di gedung DPRD setempat, Kamis (29/3/2018) malam.

Disamping itu juga dilakukan peningkatan pendapatan antara lain berupa pelatihan dan ketrampilan kerja, pemberian modal usaha bagi keluarga dan wanita rawan sosial, dan pemberian modal bagi kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin. Semua diyakini dapat mengurangi masalah kemiskinan. “Prosetase penduduk miskin pada tahun 2017 turun sebasar 0,29 % yaitu dari 12,90% pada tahun 2016 menjadi 12,61% pada tahun 2017”terangnya.

Hadir pada acara LKPJ ini Wakil Bupati Ir. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH, Wakil dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Perwakilan unsur Forkompinda, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LSM, Wartawan dan segenap komponen masyarakat.

Bupati menambahkan bahwa pengurangan pengangguran terbuka telah dilakukan melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan pelaksanaan mobile training unit serta penyelenggaraan job fair dan bursa kerja online yang diharapkan mampu menjadi sarana penyediaan lapangan kerja. ”Disamping itu adanya 8 perusahaan baru (PMDN) yang mampu menyerap tenaga kerja hingga tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 turun sebesar 2,17 % dari 6,56 % pada 2016 menjadi 4,39 % pada tahun 2017.

Sementara itu, untuk mengetahui kinerja pembangunan manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi angka harapan hidup (AHH), Angka Rata Rata Lama Sekolah (ARLS), Angka Harapan Lama Sekolah (AHLM) dan Pengeluaran Perkapita disesuaikan. “Pencapaian Angka IPM Tahun 2016 sebesar 67,71 dan diharapkan pada tahun 2017 mencapai 68,32”terangnya.

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan beberapa faktor antara lain potensi daerah, kapasitas keuangan daerah, birokrasi, partumbuhan investasi swasta, kapasitas masyarakat, kondusifitas keamanan dan ketertiban serta pendayagunaan teknologi. “Secara agregat, indikator yang menunjukkan kompilasi hasil pembangunan adalah peningkatan kontribusi sektor unggulan daerah, angka pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, indek pembangunan daerah, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran”terangnya.

Bupati melaporkan bahwa hingga tahun 2016, kontribusi sektor industri pengolahan menjadi unggulan daerah yang besarnya hingga 31,35 %. Sedangkan sektor pendukung perekonomian daerah adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (18,74 %), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan mobil (13,39%) dan sektor industri.

Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,19%, yang dipengaruhi salah satunya dengan tingkat investasi swasta dan ketersediaan infrastruktur serta kenyamanan investasi. “Realisasi investasi di Kabupaten Pekalongan mencapai Rp.2,32 trilyun dan diharapkan mampu pertumbuhan ekonomi”tandasnya.

Lebih lanjut Asip menyampaikan bahwa lancarnya arus distribusi barang dan akses infromasi harga barang serta stabilnya harga komoditas strategis pada tahun 2017 berdampak terkendalinya laju inflasi di Kabupaten Pekalongan sebesar 3,35 % lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 2,96%. (Red)

Publisher : arif