Pencarian Informasi

 
 

KAJEN – Gerakan membuat biopori akan dimasifkan di tingkat kabupaten supaya cadangan air baku cukup. Selama ini air hujan langsung lari ke sungai. Dengan upaya ini, kita tahan untuk di pemukiman- pemukiman.

Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si pada kegiatan Gerakan Pungut Sampah (GPS) dan Pembuatan Lubang Biopori di lingkungan Islamic Centre Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jumat (9/8/2019) pagi.

Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Teguh Dwi Paryono, Ketua TP PKK Ny. Munafah Asip Kholbihi, dan 220 peserta dari unsur pelajar, mahasiswa, TNI, Polri, dan unsur OPD di lingkungan Pemkab Pekalongan dan DLHK Jateng.

Dijelaskan Bupati, ada gerakan kebersihan. "Seperti biasa di Kabupaten Pekalongan ada gerakan Berjumpa (Bersih Jumat Pagi). Kita akan terus menyapu wilayah Kabupaten Pekalongan menjadi wilayah yang nyaman bagi penduduk, bersih dari sampah. Bahkan nanti ke depan kita akan mengelola sampah dengan berbasis android. Ini sedang kita siapkan regulasinya dan infrastrukturnya," terang Bupati.

Sehingga, imbuh Bupati, komitmen masyarakatnya nanti akan semakin tegas bahwa dulu menjadi kabupaten paling kumuh sekarang sudah berlalu.

"Ini di Islamic Centre Kedungwuni. Pusat pendidikan sekaligus pusat bisnis akan kita tata dan dijaga terus kebersihannya. Yang penting itu bersih dulu karena filosofi Jawa kalau bersih itu dianggap keluarganya tenang, aman, dan bahagia. Keluarga yang sakinah mawadah warohmah secara lahiriyah bisa dilihat dari lingkungan rumahnya yang bersih," ujar Bupati.

Ditambahkan, gerakan itu (kebersihan dan biopori) akan dilakukan di semua taman-taman publik, dan daerah-daerah rawan kekeringan seperti Kesesi, Sragi dan Bojong.

"Ini merupakan gerakan massal. Mudah-mudahan kegiatan pembuatan biopori akan semakin banyak menyimpan air, sehingga masyarakat tidak kekeringan. Meskipun Kabupaten Pekalongan dikenal sebagai daerah yang kaya sumber air baku tapi kita tidak boleh berhenti berikhtiar. Air baku berada di gunung, di daerah tengah kita harus buat biopori untuk mengikat air agar tidak langsung lari ke sungai," imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Teguh Dwi Paryono mengatakan 'land subsidence' atau penurunan tanah di wilayah pesisir Pekalongan berdasarkan hasil penelitian ITB rata-rata 10 cm-20 cm per tahun. Penurunan tanah ini melebihi Kota Semarang yang rata-rata 10 cm pertahun.

Dalam rangka mengembalikan kondisi lingkungan khususnya di wilayah Pantura, lanjut dia, melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup DLHK menggelar 'roadshow' Gerakan Pungut Sampah, pembuatan biopori, dan penanaman mangrove.

"Hari ini di Kabupaten Pekalongan ada dua kegiatan. Pertama dengan kekuatan 220 orang ini Gerakan Pungut Sampah dan pembuatan biopori, dan kedua di Pantura sekitar 200 personel melakukan penanaman mangrove," terang dia.

Dikatakan, seperti yang disampaikan Bupati berdasarkan penelitian ITB ada 'land subsidence' dan abrasi mengakibatkan muka air laut naik 1 cm pertahun.

"Ini diimbangi dengan penurunan tanah yang rata-rata 10 cm hingga 20 cm. Ini melebihi Kota Semarang. Jika Kota Semarang sekitar 10 ternyata Pekalongan sampai 20," katanya.

Salah satu untuk menanggulangi abrasi, kata dia, dengan penanaman mangrove. Menurutnya, mangrove akan membentuk barrier alam dan mengurangi ancaman ombak, dan di sisi lain akan menjadi habitat ekosistem untuk kepiting dan ikan-ikan kecil yang tumbuh di sekitar bakau.

"Biopori ini dalam rangka memberikan saluran air hujan yang selama ini hanya melimpas begitu saja di permukaan bisa meresap di dalam bawah permukaan. Ini bukan air tanah dalam tapi air tanah permukaan yang setidaknya itu bisa memberikan pasokan untuk sumur penduduk yang memanfaatkan air tanah," katanya.

Diharapkannya, ke depan di tahun 2025 ada target mengurangi sampai 30 persen dan mengelola sampah 70 persen. "Selama ini yang terjadi belum berimbang. Kita belum bisa mengelola sampah. Masih 30-40 lah. Kita berharap ada pengurangan sampah terutama di hulu. Hulunya siapa?, rumah tangga-rumah tangga yang menghasilkan sampah," katanya.

Diimbuhkan, sampah bukan hanya suatu produk yang tidak bisa didaur ulang. Diharapkan, ke depan sampah bisa didaur ulang dan TPA hanya tempat sampah residu yang tidak bisa didaur ulang. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)