Pencarian Informasi

 

KAJEN – Sebanyak 100 warga berpenghasilan rendah di Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan pembangunan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Bantuan tersebut berupa pembangunan rumah layak huni.

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si melakukan penyerahan bantuan dan peletakkan batu pertama Pembangunan Baru Rumah Swadaya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (PBRS-BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (30/10/2019) di Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

 

KAJEN- Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) BPN di Kabupaten Pekalongan, yang telah dilakukan sejak tahun 2016, saat ini telah menyelesaikan sertipikat lahan milik masyarakat dengan prosentase 70 persen, dari keseluruhan lahan belum bersertipikat di Kota Santri.
 
Hal itu dikatakan Kepala BPN Kabupaten Pekalongan Sujarno, pada usai menyerahkan 1.200 sertifikat tanah milik warga Desa Lemahabang Kecamatan Doro, dan 528 sertipikat tanah milik warga di Desa Brengkolang, Kecamatan Kajen, Selasa sore (29/10/2019).

 

KAJEN - Kabupaten Pekalongan terpilih sebagai kandidat daerah terbaik untuk kategori Ketepatan Alokasi Outcome Kesejahteraan  Kelompok 2 (dua) dalam Indeks KELOLA (Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD) versi Kata Data Indonesia.

 

Indeks kelola disusun oleh tim riset dan analis KIC bersama para ahli ekonomi independen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada . Indeks kelola mengukur efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah (Pemda).

 

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai paparannya menyampaikan bahwa Indeks Kelola ini akan menjadi dasar untuk pemberian penghargaan kepada 6 pemerintah daerah (Pemda) terpilih yang paling efektif dalam mengelola anggaran sesuai kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing.

 

”Kita sebagai salah satu nominator tersebut, karena ada beberapa hal yang menunjukkan efektifitas penggunaan anggaran dan kemaslahatan bagi masyarakat ”tandasnya di Kantor Kata Data Indonesia  di Komplek Senayan Jakarta (25/10/2019).

 

Hal tersebut tak lepas dari inovasi pembangunan yang termahtub pada 12 mandat rakyat yang telah dilaksanakan seperti pemberian Kartu Kajen Sehat dan Kajen Cerdas, pemberiran  Subsidi Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas dan Percepatan Infrastruktur, Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di daerah atas WB, Guru Madrasah, Takmir Masjid, Ustadz

 

Program lain adalah Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Hasil Produksi Pertanian, Mendorong Pertumbuhan UMKM, Mendorong Pertumbuhan Budidaya Air Tawar dan Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Menanam Kembali 1 Juta Pohon untuk Kelestarian Lingkungan,Melestarikan Seni dan Budaya dan Mewujudkan Birokrasi yang Melayani, Disiplin dan Bersih.

 

“Dan kita juga melakukan inovasi membangun tanggul melintang di daerah Mulyorejo Tirto yang mampu mengentaskan dari dampak rob dan diikuti mendapat bantuan pembangunan tanggul melintang pencegah rob dari pemerintah pusat hingga 500 milyar lebih”tandasnya.

 

Menurut Bupati,  ini tak lepas karena  kita kemampuan kita melaksanakan  Trilogi pembangunan berupa  pendidikan dengan pengembangan sumberdaya manusianya, pembangunan infratruktur secara kesinambung dan penyalanan birokrasi yang baik

 

Sementara itu Heri Susanto, CCO (Chief Content Officer) Kata Data Indonesia menyampaikan sejak pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) secara baik, mandiri, berkualitas, prudent, transparan dan akuntabel. Lewat otonomi daerah, para pemimpin daerah diharapkan bisa mengelola anggaran untuk kepentingan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

 

Kesuksesan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya dapat memberikan berbagai implikasi positif. Pertama, kesuksesan pemerintah daerah dapat memacu pemerintah daerah lain dalam pembangunan daerahnya. Kedua, kesuksesan pembangunan daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional.

 

Nyatanya, efektivitas dan optimalisasi pengelolaan APBD belum tercapai. Dengan situasi seperti ini, pengelolaan APBD dianggap tidak maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya selain masalah perencanaan yang belum memiliki standar baik, menurut Menteri Keuangan juga disebabkan terlalu banyaknya program yang dikerjakan pemerintah daerah dengan hasil yang nihil.

 

Saat ini,pemerintah belum sepenuhnya menjadikan keluaran (output) apalagi hasil (outcome) sebagai penilaian akhir. Keluaran masih sulit dijadikan sebagai variabel terakhir penilaian di setiap kementerian dan lembaga karena memiliki parameter dan ukuran berbeda. Oleh karena itu, perbandingan keluaran secara cepat membutuhkan usaha dan waktu lebih banyak. Alternatif penilaian yang relatif  mudah dilakukan dan hasilnya dapat dipantau dalam waktu riil adalah penggunaan anggaran berdasarkan realisasi  penyerapan anggaran. (red)

 

KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si secara langsung menghadiri rapat koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Eks Karesidenan Pekalongan. Kegiatan diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Tegal itu yang mengambil tema “Menjaga Stabilitas Harga Pangan Menjelang Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020”, digelar di Hotel Horison Pekalongan, Selasa (29/10/2019) pagi.
 
Kegiatan HLM dihadiri, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Tegal Muhamad Taufik Amrozy, para perwakilan dari Kabupaten/Kota di wilayah BI Perwakilan Tegal, Kepala Bulog Divre Pekalongan, para Kepala BPS di eks Karesidenan Pekalongan, para Kepala Dinas di eks Karesidenan Pekalongan, Anggota Satgas Pangan di eks Karesidenan Pekalongan, dan Sales Branch Manager Pertamina.
 
Bupati Pekalongan menuturkan, dalam high level meeting TPID yang diselenggarakan oleh BI Tegal dilakukan agar tidak terjadi inflasi maupun deflasi khususnya dalam sektor daging ayam. “Ini perlu adanya holdingisasi karena usaha penggemukan ayam yang ada di Kabupaten Pekalongan tumbuh subur. Nanti akan kita data, termasuk yang ada di Batang, Pemalang, Pekalongan, Tegal dan Brebes. Kalau tidak dikendalikan masyarakat bisa rugi. Artinya bahwa kalau terjadi deflasi berarti barang terlalu banyak, kemudian pasar melimpah, maka para produsen akan merugi yaitu teman teman para pengusaha ayam potong,” kata Bupati.
 
“Kalau terjadi inflasi karena barang ini distop atau didistribusikan ke daerah lain maka akan terjadi inflasi maka yang merugi masyarakat banyak,” tambah Asip.
 
High Level Meeting yang diselenggarakan BI Tegal ini, kata Bupati, tujuannya agar Pemerintah khususnya Kabupaten Pekalongan memiliki treatment yang jelas menjaga inflasi walaupun pada saat ini angka inflasi di Kabupaten Pekalongan masih lebih rendah dari Propinsi yang 3,13 dan Pusat 3,39, sementara Kabupaten Pekalongan 3,08.
 
“Walaupun angkanya masih aman, tetapi langkah-langkah preventif harus kita lakukan. Termasuk gas. Gas yang subsidi yang terjadi di Kabupaten Pekalongan itu kadang suatu saat terjadi kelangkaan, di saat yang lain normal,” tambahnya.
 
Secara umum, kata Bupati, ketersediaan bahan baku terutama beras dan minyak di Kabupaten Pekalongan terjaga semua dan tercukupi terutama menghadapi natal dan tahun baru. “Inflasi di Kabupaten Pekalongan tahun 2017 sempat naik diangka 4,17 tetapi sekarang sudah kembali diangka 3,08,” jelas Bupati.
 
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Tegal Muhamad Taufik Amrozy mengatakan pada momen Lebaran dan Natal serta tahun baru biasanya terjadi tekanan harga. Untuk itu perlunya antisipasi yakni dengan menggelar rapat satu bulan sebelumnya.
 
Menurutnya ada beberapa hal yang mempengaruhi inflasi diantaranya yakni faktor kemarau yang berkepanjangan yang berpengaruh pada pola tanam. “Dari penuturan BMKG di beberapa daerah sudah dikategorikan memasuki musim hujan, itu juga akan berpengaruh pada hasil tanaman dan supply,” tuturnya.
 
Untuk ketersediannya beras sendiri, lanjut Taufik, bulog masih mempunyai cadangan hingga dua tahun mendatang, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. “Untuk Pertamina sendiri yang menangani BBM dan LPG juga menginformasikan stok aman untuk natal dan tahun baru, bahkan untuk menjamin kelangkaan akan di bentuk satgas khusus,” tuturnya.
 
Berdasarkan data, lanjut Taufik, dari 10 komoditas penyumbang inflasi dan sering muncul pada periode Natal dalam 4 tahun terakhir diperoleh Kuadran 1 dengan komoditas, Telur Ayam Ras, Beras, Bawang Merah dan Cabe Merah yang perlu diwaspadai. Selain itu pada Kuadran 4 dengan komoditas Melon, Cabe Rawit, Daging Ayam Ras dan Rokok kretek filter juga menjadi prioritas selanjutnya untuk diwaspadai. “Kita himbau kepada masyarakat untuk berbelanjalah secara bijak dan jangan melakukan aksi borong, karena pemerintah bersama TPID nasional dan daerah siap menjamin kebutuhan masyarakat,” ujarnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)

 

 

KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si menghadiri Seminar Desiminasi Hasil Penelitian tentang Indeks Keshalehan Sosial yang digelar IAIN Pekalongan bekerjasama dengan Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Senin (28/10 /2019) di Kampus IAIN Pekalongan di Kajen. 
 
Bupati Pekalongan mengungkapkan seminar ini penting untuk menyeimbangkan hubungan kita dengan Allah SWT dan hubungan kita dengan sesama manusia. Apalagi, kata Bupati, hal ini sesuai dengan program Pemkab Pekalongan khususnya bagaimana kita menjaga lingkungan "Kaline Resik Rejekine Apik" . 
 
"Ini adalah wujud dari Keshalehan Sosial. Jadi kita tidak boleh lagi membuang sampah di Sungai, apalagi limbah di Sungai. Hukumnya haram," terang Bupati.
 
Oleh karena itu Bupati mengajak kepada seluruh pemilik pabrik, pemilik wash jeans, para pengrajin batik untuk bersama-sama menata lingkungan Kabupaten Pekalongan ini sebagai Kota Santri yang betul betul santri. 
 
"Artinya kesehatan, keindahan dan ketahanan pelestarian lingkungan kita menjadi sebuah ikhtiar yang harus terus menerus kita Laksanakan," katanya. 
 
Dijelaskan Bupati, secara spesifik pada seminar hari ini akan diukur, mungkin kita indeksnya belum menggembirakan. "Tetapi ikhtiar menuju lingkungan yang bersih, tanggungjawab lingkungan yang bersih, termasuk mengurangi angka kemiskinan, menjaga toleransi, agar suasana keberagaman di Kabupaten Pekalongan tetap kondusif itu menjadi ikhtiar kita terus-menerus," imbuh Bupati. 
 
Terkait MoU dengan IAIN Pekalongan, hal itu kata Bupati untuk memperkuat kerjasama Pemkab Pekalongan dengan IAIN Pekalongan.
 
"Karena kehadiran IAIN Pekalongan sangat signifikan untuk menjadi kutub pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus tempat bersemainya generasi muda kita menjadi generasi yang beriman sekaligus menguasai ilmu pengetahuan," tandasnya.
 
Seminar dihadiri oleh Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layananan  Keagamaan DR. H. Muharam, P.hD., Rektor IAIN Pekalongan DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag beserta jajaran. Dan diikuti oleh seluruh Kepala Sekolah atau Madrasah dibawah naungan Kementerian Agama. (didik/dinkominfo kab.pekalongan) 

 

KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-91 Tahun 2019 di Alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Senin (28/10/2019).

Upacara dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir, Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK.,M.Si, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan H. Suwoto, SH.,M.Hum., Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan H. Sutaji, SH.,MH, perwakilan Kejari Kajen, perwakilan Kodim 0710 Pekalongan. Tampak pula para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan, perwakilan organisasi di Kabupaten Pekalongan. Upacara diikuti oleh unsur TNI, Polri, ASN, perwakilan mahasiswa 8 perguruan tinggi di Kabupaten Pekalongan, pelajar, perwakilan seluruh perwakilan organisasi masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

Dalam upacara Hari Sumpah Pemuda ke-91 dengan tema "Bersatu Kita Maju", Bupati membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang teiah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda,

Usai upacara Bupati KH. Asip Kholbihi mengungkapkan dalam upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke-91 tingkat Kabupaten Pekalongan tahun 2019 pihaknya memotivasi generasi muda agar rajin belajar, tekun, inovatif, progresif, berani menghadapi tantangan dunia.

“Kemudian tadi kami juga memberikan penghargaan kepada para pemuda berprestasi antara lain ada yang membuat bahan sampah menjadi pavling block. Ada juga yang membuat obat kurang darah dari herbal yang dibuat oleh para pemuda pelopor kita,” ujar Bupati.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa yang paling penting pada upacara Sumpah Pemuda kali ini dihadiri oleh para mahasiswa dari 8 perguruan tinggi yang ada di Kota Santri tercinta ini. “Disamping itu, dihadiri para siswa siswi asal Papua yang bersekolah di SMA I Bojong. Mereka tadi mengajak kita semua yang hadir untuk menari Tarian asli Papua yaitu tari Yosofa yang sangat energik dan menjadikan kita sehat karena senantiasa bergerak,” terangnya.

Dalam upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyerahkan penghargaan kepada para pemuda pelopor dan organisasi kepemudaan yang berprestasi dari berbagai bidang. Antara lain untuk Bidang Pendidikan, juara I Bayu Taufan H, juara II Isnah Kharimah dan juara III Galang Setianto.

Selanjutnya, Bidang SDA, Lingkungan dan Pariwisata. Juara I M. Kuswoto (juga juara III tingkat Provinsi), juara II M. Rusbiyana dan juara III Siti Umi Kulsum. Dan di Bidang Pangan, untuk juara I Ainun Muthoharoh, juara II Abdul Basir dan juara III Silvi Amalia. Serta Bidang Organisasi, juara I yaitu Nasiyatul Aisyiyah, juara II Iqro dan juara III IPPNU Kabupaten Pekalongan.

Untuk para pemenang lomba baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi, Bupati berjanji akan mengumpulkan mereka dan diajak berdiskusi agar karya mereka secara ekonomi menambah nilai lebih. “Ayo para pemuda, kita terus-menerus berjuang dengan lebih keras lagi, manfaatkan alam Kabupaten Pekalongan yang indah ini untuk terus belajar dan mengembangkan diri,” tandas Bupati. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

 

KAJEN - Guna mendukung upaya penurunan angka kemiskinan, pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Pekalongan, menggelar graduasi bagi ratusan keluarga penerima manfaat PKH yang telah menyatakan graduasi mandiri atau mengundurkan diri dari kepesertaan Program PKH. Kegiatan ini, dilaksanakan di lapangan Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Minggu, (27/10/2019).
 
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan dari catatan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan sejak bulan Januari hingga Oktober 2019 ada 141 keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di daerah ini yang mengajukan graduasi mandiri atau pengunduran diri secara sukarela sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.
 
"Ratusan keluarga ini mengajukan graduasi setelah melalui proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping bansos PKH selama ini," kata Bupati KH. Asip.
 
Menurut Bupati, di Kecamatan Kesesi ada sekitar 2.789 keluarga warga yang tergolong ekonomi miskin yang sebelumnya menerima program keluarga harapan di daerah ini. Pihaknya menjelaskan, dengan adanya ratusan keluarga warga yang mengajukan pengunduran diri secara sukarela sebagai penerima bantuan sosial ini. Sehingga secara otomatis mengurangi angka kemiskinan di daerah ini.
 
"Yang pasti keluarga ini mengundurkan diri karena mereka merasa tergolong ekonomi mampu dan mereka tidak berhak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat," ungkapnya.
 
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Siti Masruroh, MM menyakini masih banyak keluarga penerima manfaat PKH yang tergolong ekonomi mampu di daerah ini yang belum bersedia untuk mengundurkan diri sebagai penerima bantuan ini.
 
"Oleh karena itu, saya berpesan kepada pendamping PKH di daerah ini, untuk rutin melakukan pembinaan terhadap keluarga penerima manfaat program ini yang tergolong ekonomi mampu agar mereka mengundurkan diri," tambahnya.(red)

 

KAJEN - Perangkat desa merupakan ujung tombak dari pelayanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu harus diseimbangkan antara hak dan kewajibannya. Haknya mereka menuntut perbaikan penghasilan tetap (Siltap).

Demikian disampaikan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam kegiatan Musyawarah Kerja Daerah atau Muskerda Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Propinsi Jawa Tengah di Gedung Koperasi Batik Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Minggu (27/10/2019).

“Untuk di Kabupaten Pekalongan, kita sudah mengacu ke PP Nomor 11 tahun 2019. Tapi formulasi kembali sehingga hasilnya lebih bagus daripada nominal dalam PP karena PP itu kan berdasarkan PNS Golongan IIa. Khusus untuk di Kabupaten Pekalongan menggunakan istilah take home pay untuk perangkat sudah cukup baik,” ujarnya.

Kemudian untuk bengkok, lanjut Bupati, untuk di beberapa daerah masih diberikan sebagai bentuk kekhasan dari Pemerintah Desa.

“Jadi disitu spirit Undang-Undang Desa masih kita jalankan. Tetapi yang paling penting Perangkat Desa sudah punya kesadaran baru untuk melayani masyarakat. Semua akan dibuat lebih baik lagi,” paparnya.

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si meminta jam buka Balai Desa di Kabupaten Pekalongan menyesuaikan dengan Kecamatan dan Kabupaten yaitu buka jam 07.00 WIB.

“Tetapi yang paling penting Perangkat Desa sudah punya kesadaran baru untuk melayani masyarakat. Semua akan dibuat lebih baik lagi,” kata Bupati.

Kepala Desa yang terpilih nanti, kata Bupati, salah satu komitmennya adalah bersedia akan buka balai desanya sesuai dengan jam kerja Kecamatan dan Kabupaten.

”Nanti juga akan diberlakukan hukum baru yaitu mereka kepala desa harus menyesuaikan jam kerjanya dengan perangkat desa dan Kepala desa tidak boleh sewenang-wenang memecat perangkat. Jadi nanti akan kita advokasi tingkat kesalahannya seperti apa, kewenangannya seperti apa, kita akan lakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa,” tegasnya.

Terkait dengan Muskerda, Ketua PPDI Kabupaten Pekalongan Bramanto Musbikhin menyampaikan tujuan Muskerda adalah untuk merumuskan program kerja pengurus Provinsi Jawa Tengah.

Agenda dalam Muskerda kali ini, kata Musbikhin, sudah tertuang dalam rapat kerja yang akan dibahas bersama hari ini, yang intinya sekitar persoalan kesejahteraan berkaitan dengan implementasi PP Nomor 11 tahun 2019 terutama untuk perangkat desa se Jawa Tengah.

“Pada realisasinya, PP Nomor 11 tahun 2019 itu, nanti dengan Peraturan Bupati yaitu sekurang kurangnya nanti batas minimalnya sama dalam PP, tetapi dalam tunjangannya barangkali bisa dikomunikasikan bersama sebagai bahan pengkayaan kita bersama,” jelasnya.

Untuk saat ini, tambah Musbikhin, Siltap Perangkat desa sebesar Rp 1,9 juta karena belum menggunakan PP Nomor 11 tahun 2019 itu. Karena di PP itu ada klausul bahwa apabila belum mampu ya deadlinenya Januari 2020 harus setara PP Nomor 11 tahun 2019 itu yaitu Rp 2 juta.

“Terkait adanya pemecatan perangkat desa oleh kepala desa secara sepihak, pihaknya berharap hal itu tidak terjadi lagi. Kami secara internal juga senantiasa melakukan pembinaan terhadap rekan-rekan perangkat desa agar kerja dengan baik,” tuturnya.

 

Dalam Musyawarah Kerja Daerah tersebut turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH beserta unsur Forkompimda, Sekjen PPDI Pusat Sarjoko, Ketua PPDI Jawa Tengah Cuk Suryadi, Kepala Dinas PMD P3A dan PPKB M. Afib beserta perwakilan anggota PPDI se Jawa Tengah.

 

KAJEN - Pemerintah  Kabupaten Pekalongan untuk kali pertamanya meraih penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 dengan Kategori Silver sebagai Kabupaten dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penilaian ini diselenggarakan oleh IIPG (Indonesian Institute for Public Governance) dibawah pimpinan Wakil Presiden 2009-2014 Prof. Boediono bersama para panel pakar independen dari berbagai lembaga dan universitas.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Pekalongan. "Syukur Alhamdulillah kita meraih penghargaan dengan kategori tata kelola pemerintah yang baik," ungkapnya usai menerima penghargaan di Auditorium Binakarma, Hotel Bidakara, Jakarta, Jum'at (25/10/2019) malam.

Pada kesempatan itu, Bupati Pekalongan didampingi Kepala Bappeda dan Litbang Ir. Bambang Irianto, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Setyawan Dwiantoro. M.Kes, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Wiryo Santoso, S.IP.,M.Si, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bambang Sujatmiko, dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Susanto Widodo.

Bupati berharap dengan diterimanya penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur spilin negara (ASN) Pemkab Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan birokrasi yang lebih baik. "Mari kita terus semangat untuk melayani masyarakat yang lebih baik," ujarnya.

Menurut Bupati, penghargaan ini tak lepas dari kemampuan kita melaksanakan trilogi pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Pekalongan yaitu pembangunan bidang pendidikan dengan pengembangan sumber daya manusianya, pembangunan infratruktur secara berkesinambungan dan pelayanan birokrasi yang semakin berkualitas. “Ini akan menyiapkan pembangunan manusia seutuhnya dalam jangka waktu panjang, tidak karena periodisasi jabatan politik, tapi sudah menyiapkan landasan pembangunan manusia yang baik,” tegasnya.

“Kabupaten Pekalongan menurut para ahli/expert masuk dalam salah satu kabupaten yang baik karena mampu melaksanakan tiga hal fundametal tadi yakni bagaimana kita melakukan pendidikan dan pembangunan infrastruktur serta efektivitas birokrasi yang terus- menerus menjadi pelayan publik yang baik,” imbuh Bupati.

Sementara itu, Ketua IIPG Sigit Pramono dalam sambutannya menjelaskan IIPG melakukan penilaian secara independen terkait kinerja terhadap 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 99 Kota di Indonesia. Penilaian tersebut meliputi aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik serta pimpinan yang inovatif.

Sigit menjelaskan dari hasil penilaian tersebut, didapatkan nominasi 63 pemerintah daerah terbaik untuk penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019. "Kami ingin Anugerah Pandu Negeri ini memiliki kredibilitas yang tinggi, dan pemilihan APN ini sangat independen dan sangat transparan," pungkas Sigit.

Untuk diketahui event APN merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tata kelola terbaik, serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosial, ekonomi melalui reformasi tata kelola. (Red)

 

KAJEN - Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, meminta Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi mata dan telinga negara. Permintaan tersebut disampaikan Ganjar, saat memimpin upacara pembukaan Jambore Satlinmas ke-II tingkat Propinsi Jawa Tengah, di Bumi Perkemahan Linggoasri, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jum'at (25/10/19) pagi. 
 
Ganjar menilai, kondusifitas keamanan di Jawa Tengah selama ini paling baik di Indonesia. Terbukti selama proses berlangsungnya Pileg, Pilpres dan Pilkada berlangsung aman tanpa ada gejolak yang berarti, termasuk demo mahasiswa kemarin yang berjalan dengan berbudaya.
 
"Kondisi kemanan yang sudah baik ini mari kita rawat dan terus jaga. Saya ingin Jawa Tengah jadi barometer kemanan wilayah di Indonesia," ucapnya.
 
Untuk itu, kata Ganjar, Linmas harus selalu bersilaturahmi dengan masyarakat dan mengerti kondisi persis kejadian di lingkunganya. Ketika kemudian harus bergerak maka linmas harus jadi ototnya negara.
 
"Mereka ini harus dibekali dengan keterampilan-keterampilan, pendekatan masyarakat yang humanis, dan yang terpenting mereka mengerti teknologi informasi sehingga apa yang terjadi di medsos dan sebagainya linmas juga harus tahu," pintanya.
 
Maka dengan pelatihan-pelatihan melalui jambore ini, kata Ganjar, mereka akan dapat ilmu pengetahuan baru sehingga bisa mendorong, termasuk mereka membantu seandainya terjadi bencana.
 
"Untuk itu saya titip lagi, mereka menjadi satgas untuk kebersihan daerah. Satgas sampah, sehingga di desa-desa bisa dikawal oleh Linmas sehingga daerah-daerah bisa bersih dan kalau terjadi sesuatu di masyarakat maka mereka akan selalu siaga," tandasnya.
 
Terpisah, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si mengungkapkan rasa terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah yang telah hadir di Kajen dan membuka Jambore Satlinmas ke-II tingkat Propinsi Jawa Tengah, di Bumi Perkemahan Linggoasri, Kajen, Kabupaten Pekalongan.
 
"Sebagai tuan rumah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yg sudah berkenan hadir di Kajen dan membuka Jambore Satlinmas ini," ungkap Bupati.
 
Lebih lanjut Bupati berharap agar Linmas lebih optimal berperan dalam mewujudkan keamanan lingkungan sebagai modal dasar keamanan nasional.
 
Dengan digelarnya Jambore Satlinmas di Linggo Asri, kata Bupati, diharapkan sekaligus dapat memperkenallan obyek wisata panorama alam yang dimiliki Kabupaten Pekalongan yang tidak hanya terkenal dengan batiknya saja.(didik/dinkominfo kab.pekalongan) 

 

KAJEN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan secara langsung sertifikat pengakuan sintren Kabupaten Pekalongan, sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia, untuk kategori atau domain seni pertunjukkan.
 
Penyerahan sertifikat dilakukan Gubernur pada kesempatan kegiatan Jambore Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke II tingkat Provinsi Jawa Tengah, di Bumi Perkemahan Linggo Asri, Jumat pagi (25/10/2019).
 
Ganjar memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, karena telah menjaga potensi secara baik, serta melestarikan kesenian-kesenian tradisional warisan leluhur, sehingga tetap dapat dinikmati sampai sekarang ini.
 
Pengakuan kesenian sintren Kabupaten Pekalongan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, menunjukkan pelestarian kesenian dan kebudayaan di Jawa Tengah berlangsung secara baik, serta difasilitasi oleh pemerintah setempat.
 
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyebut, bahwa pengakuan sintren Kabupaten Pekalongan, sebelumnya telah dilakukan di Istora Senayan Gelora Bung Karno, 8 Oktober 2019 lalu, pada kesempatan acara Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Indonesia tahun 2019.
 
"Sedangkan sertifikat yang diberikan Bapak Gubernur sekarang ini adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi, dan Bapak Gubernur juga berkesan terhadap keberadaan pelestarian kesenian di Kabupaten Pekalongan," katanya.
 
Disebutkan, pada acara Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Indonesia tahun 2019, ada 11 pimpinan daerah yang terdiri dari 7 Gubernur dan 4 Wakil Gubernur sebagai penerima langsung lembar penetapan Warisan Budaya Takbenda, dan 27 Bupati dari berbagai daerah di Indonesia.
 
Pengakuan sintren Kabupaten Pekalongan tersebut, sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. 
 
Pada tahun 2019 ditetapkan sebanyak 267 Warisan Budaya Takbenda melalui Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada tanggal 13-16 Agustus 2019, yang dihadiri oleh Bidang Kebudayaan Dindikbud dari 31 Provinsi. Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan sejak tahun 2013-2019 dengan total keseluruhan sebanyak 1.086 Karya Budaya.
 
"Saya berterima kasih sekali kepada seluruh pihak yang sudah sama-sama mengangkat kesenian sintren ini, menjadi warisan budaya nonbendawi dan diakui secara nasional oleh Kemendikbud, sebagai kesenian khas yang bertumpu pada latar belakang kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan," ujar bupati.
 
Sementara sintren sendiri menurut budayawan asal Kabupaten Pekalongan, Agus Sulistiyo,  merupakan kesenian asli dari Kabupaten Pekalongan, dalam kesejarahannya, ada data-data yang sedikit banyak berkaitan, antara cerita tutur masyarakat dengan tokoh-tokoh yang tersebut dalam sintren, antara lain tokoh Sulasih dan Sulamjono. 
 
Di mana Sulamjono dalam data sejarah disebut sebagai Penguasa Pekalongan di tahun 1632. "Ini yang menjadikan dasar paling logis yang menyatakan bahwa sintren asli dari Kabupaten Pekalongan," jelas dia.(didik/dinkominfo kab.pekalongan) 

KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan membangun wisata air terpanjang yang berlokasi disekitar tanggul raksasa penahan rob di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
 
"Kemarin saya sudah diskusi dengan para pelaku atau stakeholder untuk pemanfaatan revitalisasi tanah-tanah yang ada disekitar tanggul."
 
"Kita akan bikin setplaynya dulu secara komprehensif. Kemudian, akan kita kembangkan dengan model pemberdayaan," kata Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si usai menghadiri Kick-off Meeting dan FGD tentang kajian dampak dan risiko iklim di Hotel Santika Pekalongan, Kamis, (24/10/2019).
 
Menurut Asip wisata air tersebut akan dibangun dengan memberdayakan masyarakat setempat, karena pemerintah daerah hanya regulasi dan fasilitasi.
 
"Silahkan warga yang punya alat-alat olahraga atau punya alat-alat transportasi rekreasi diletakkan disana. Tidak hanya itu, silahkan warga membuat kelompok-kelompok masyarakat, bahkan ada yang sudah mau beli jet sky, kapal, dan yang lainnya. Pemerintah hanya regulasi dan fasilitasi," ungkapnya.
 
Dikatakan, tempat penampungan air atau long storage tersebut memiliki panjang 5,6 kilometer, lebar 30 meter, dan dalamnya 3 meter.
 
"Akhir tahun 2019 harapanya sudah operasional. Long storage yang cukup panjang dan cukup stratgis sangat cocok untuk menjadi wisata air," ujarnya.
 
Bupati Asip juga menyebutkan wisata air tersebut kedepan akan dijadikan sebagai pusat penampungan cadangan air baku.
 
"Kedepan akan kita jadikan pusat penampungan cadangan air baku, karena di daerah sana-sana masih payau. Ini memang masih payau nanti dengan proses alami atau water treatment akan menjadi air tawar atau baku yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga persedian air baku melimpah," tambahnya.
 
Pihaknya menambahkan untuk infrastruktur penunjang akan disiapkan, karena pada tahun 2020 Pemkab Pekalongan akan mendapatkan alokasi anggaran pendukung untuk menata tanggul melintang penahan rob. (didik /dinkominfo kab.pekalongan)