Pencarian Informasi

KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan membangun wisata air terpanjang yang berlokasi disekitar tanggul raksasa penahan rob di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
 
"Kemarin saya sudah diskusi dengan para pelaku atau stakeholder untuk pemanfaatan revitalisasi tanah-tanah yang ada disekitar tanggul."
 
"Kita akan bikin setplaynya dulu secara komprehensif. Kemudian, akan kita kembangkan dengan model pemberdayaan," kata Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si usai menghadiri Kick-off Meeting dan FGD tentang kajian dampak dan risiko iklim di Hotel Santika Pekalongan, Kamis, (24/10/2019).
 
Menurut Asip wisata air tersebut akan dibangun dengan memberdayakan masyarakat setempat, karena pemerintah daerah hanya regulasi dan fasilitasi.
 
"Silahkan warga yang punya alat-alat olahraga atau punya alat-alat transportasi rekreasi diletakkan disana. Tidak hanya itu, silahkan warga membuat kelompok-kelompok masyarakat, bahkan ada yang sudah mau beli jet sky, kapal, dan yang lainnya. Pemerintah hanya regulasi dan fasilitasi," ungkapnya.
 
Dikatakan, tempat penampungan air atau long storage tersebut memiliki panjang 5,6 kilometer, lebar 30 meter, dan dalamnya 3 meter.
 
"Akhir tahun 2019 harapanya sudah operasional. Long storage yang cukup panjang dan cukup stratgis sangat cocok untuk menjadi wisata air," ujarnya.
 
Bupati Asip juga menyebutkan wisata air tersebut kedepan akan dijadikan sebagai pusat penampungan cadangan air baku.
 
"Kedepan akan kita jadikan pusat penampungan cadangan air baku, karena di daerah sana-sana masih payau. Ini memang masih payau nanti dengan proses alami atau water treatment akan menjadi air tawar atau baku yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga persedian air baku melimpah," tambahnya.
 
Pihaknya menambahkan untuk infrastruktur penunjang akan disiapkan, karena pada tahun 2020 Pemkab Pekalongan akan mendapatkan alokasi anggaran pendukung untuk menata tanggul melintang penahan rob. (didik /dinkominfo kab.pekalongan) 

 

KAJEN – Dalam rangka implementasi Program Zurich Flood Resilience Alliance (ZFRA) di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan,Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si bersama Walikota Pekalongan KH. Saelany Mahfudz dan Mr. Sulaiman Salwani perwakilan Mercy Corps Indonesia menandatangani nota kesepahaman mengenai Implementasi Program Jejaring Ketahanan Banjir.
 
Penandatanganan dilakukan pada acara Kick-off Meeting dan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Dampak dan Risiko Iklim Kota dan Kabupaten Pekalongan, di Hotel Santika Pekalongan, Kamis (24/10/2019).
 
Dalam sambutannya, Bupati menyambut baik ikhtiar yang dilakukan oleh Mercy Corps Indonesia dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim dan bencana. Berkaitan dengan Program Iklim (ProKlim), Bupati KH. Asip mengungkapkan bahwa dirinya belum lama ini memperoleh penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.
 
“Dua minggu yang lalu kami mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Bupati Pembina Utama Program Iklim dari KLHK Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan bagaimana salah satu daerah di Kabupaten Pekalongan itu bisa melakukan antisipasi terhadap perubahan iklim,” ungkap Bupati.
 
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan tentang luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Pekalongan. Dikatakan Bupati, Kabupaten Pekalongan luasnya 83.000 hektar, sementara Kota Pekalongan luasnya 4.500 hektar. Dengan luas 83.000 hektar itu, terang Bupati, pihaknya sudah membuat rancangan mana yang untuk kawasan industri, mana yang untuk kawasan konservasi.
 
“Kami punya 25.000 hektar kawasan konservasi hutan. Hutan kami dibagi dua yakni hutan lindung sekitar 3.000 hektar, kemudian hutan produksi sekitar 22.000 hektar. Kami juga punya kawasan pertanian seluas 23.000 hektar, dimana yang 19.000 hektar kaitannya dengan banjir. Yang 19.000 hektar kita jaga sebagai kawasan LP2B, sedangkan yang 3.000 hektar untuk kepentingan lainnya. Kita juga punya kawasan industri 1.500 hektar yang sudah kita siapkan dan hal itu sudah sesuai dengan tata ruang kita,” papar Bupati secara gamblang.
 
Bupati menuturkan, seperti yang telah disebutkan oleh Mr. Sulaiman bahwa pembangunan itu harus memperhatikan tata ruang wilayah. Dikatakan Bupati, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang masuk dalam satu kawasan wilayah strategis Jawa Tengah yaitu Petanglong. Tentu satu Kota dan dua Kabupaten ini harus sinergi terus-menerus melakukan kerjasama taktis strategis agar pengembangan ketiga wilayah ini betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan dari Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah yaitu Petanglong.
 
“Banyak kerjasama kawasan juga antara Kabupaten dan Kota Pekalongan yang akan kita lakukan. Hal ini karena kita punya luas wilayah yang kebetulan secara geografis berada di hulu, maka ini tentu akan berdampak di hilir. Karena sebagian hilir kita berada di Kota Pekalongan,” ujar Bupati.
 
Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus-menerus mengupayakan agar kita menjaga lingkungan dari hulunya. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menjaga hutan lindung, hutan produksi sudah diakui oleh Kementerian dan banyak pihak. Langkah kita untuk mencegah banjir agar banjirnya tidak ke Kota Pekalongan juga sedang kita lakukan.
 
“Kami sedang melakukan gerakan yang sudah mendapat apresiasi dari banyak pihak yaitu “Kaline Resik Rejekine Apik”. Program bersih-bersih sungai kita ini sudah dimulai sejak dulu. Termasuk untuk mencegah banjir, rob. Kami juga memoratorium pengadaan sumur dalam tanah. Saya membaca betul hasil penelitian DR. Andreas dari ITB bahwa salah satu penyebab rob adalah terlalu banyaknya sumber air dalam atau air bawah tanah (ABT) yang kita manfaatkan,” katanya.
 
Tahun 2019 ini Pemkab Pekalongan telah mendeklarasikan bahwa seluruh produk industri tidak boleh mencemari sungai lagi. “Sebanyak 120 pemilik wash jeans sudah kami kumpulkan dan kami sudah punya solusinya bagaimana mengolah limbah. Pertama yang akan kita tertibkan adalah IPAL komunal  maupun IPAL yang dimiliki sendiri oleh industri,” jelasnya.
 
Upaya penanggulangan bencana dan pencegahan menjadi hal yang terus-menerus kita lakukan. Bupati sangat serius menangani persoalan bencana ini. Jadi nanti kalau sungainya bersih, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah bisa kita batasi.
 
“Kita sudah melaunching Aplikasi Sampah “YOWASTE” yaitu sebuah aplikasi pengelolaan sampah berbasis android. Kami sudah melangkah untuk pengelolaan sampah dengan aplikasi “YOWASTE” itu,” tandas Bupati.
 
Di akhir sambutan Bupati mengapresiasi kehadiran Mercy Corps Indonesia. Menurutnya, sangat penting bagi kita untuk terus-menerus, tidak hanya bisa menyelesaikan secara praktis kebijakan, tetapi akan lebih penting bagaimana mengedukasi masyarakat dan melibatkan perguruan tinggi.
 
Acara dihadiri Bapppeda Provinsi dan OPD lainnya, Plh. Sekda sekaligus Asisten I Drs. Ali Riza, M.Si, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pekalongan Ir. Bambang Irianto, M.Si dan Kepala Bappeda Kota Pekalongan Anita, para peserta baik dari akademisi, praktisi, LSM.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
 

 

KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan sangat berkomitmen untuk mengembangkan perguruan tinggi. Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat  menerima mahasiswa baru Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro (Undip) di Pekalongan, di aula lantai III Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (23/10/2019) siang.

Bupati mengungkapkan, khusus untuk Undip, Pemkab Pekalongan telah memfasilitasi beberapa hal. Antara lain tanah di dua tempat yakni di Jl. Mandurorejo Kajen yang saat ini sudah ditempati untuk kuliah dan kedua sekitar 8 kilometer dari Kajen yang luasnya mungkin lebih luas dari kampus induk Undip di Tembalang Semarang.

“Untuk itu, saya minta para mahasiswa bahwa Kajen ini termasuk wilayah yang masih sepi dari keramaian kota. Hal ini adalah modal utama yang bagus dalam proses belajar mengajar,” ujar Bupati.

Diceritakan Bupati, dirinya mempelajari perguruan-perguruan tinggi baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri biasanya kota-kotanya sepi (jauh dari keramaian kota). “Saya pernah ke salah satu perguruan tinggi di Korea Selatan, kotanya masih lebih ramai Kajen. Wilayahnya berada di pinggir kota. Tapi justru itu menjadi tempat Institut dan Sain Teknologi disana,” ungkapnya.

Bupati KH. Asip menuturkan, Kajen akan diperspektifkan menjadi Kota Pendidikan. Sehingga nanti fasilitas-fasilitas publik akan mengarah kesana juga. “Fasilitas yang sudah ada sekarang adalah lapangan tenis indoor di rumah dinas jabatan bupati. Kemudian stadion sepakbola kita sudah punya di Kecamatan Kedungwuni. Dan saat ini sedang persiapan membangun GOR. Semua ini sangat bisa dimanfaatkan,” tutur Bupati.

Kemudian hal penting lainnya, kata Bupati, Kajen wilayahnya sangat aman karena masih belum banyak penduduk pendatang, sehingga para mahasiswa jangan terlalu khawatir. Selain itu, masyarakat Kabupaten Pekalongan sangat welcome kepada mahasiswa maupun kepada para pendatang, living cost (biaya hidup) di Kajen masih jauh lebih murah dari Semarang. Mudah-mudahan para mahasiswa yang kuliah di Kajen bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari di daerah lain. Karena daerah satu dengan daerah yang lain memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

“Lha di Kajen ini kekurangannya apa? Jawabnya wilayahnya itu masih sepi. Nah justru sepi inilah agar bisa dimanfaatkan untuk belajar yang baik. Dengan kesunyiannya Kajen ini, saya berharap adik-adik mahasiswa ini akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang qualified (berkualitas), berprestasi dan sekaligus membanggakan almamater dan orang tua,” harap Bupati.

Menurut Bupati, mahasiswa PSDKU Undip yang kuliah di Kajen sama dengan yang kuliah di kampus induk di Tembalang Semarang. Dosennya sama, standar akademiknya juga sama, tidak dibeda-bedakan karena UNDIP sangat menjaga mutu pendidikan.

Selanjutnya, Bupati berharap para mahasiswa PSDKU Undip yang berasal asli dari Kabupaten Pekalongan untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi rekan-rekan mahasiswa yang berasal dari luar daerah Kabupaten Pekalongan. “Kalau ada sesuatu, silahkan dikoordinasikan dengan Pemkab Pekalongan. Yang penting lagi, mari kita jaga bersama-sama Kajen sebagai Ibukota Kabupaten Pekalongan ini seperti selama ini yang telah terjalin dengan baik,” pinta Bupati.

“Saya berharap para mahasiswa PSDKU Undip meskipun kuliahnya di Kajen akan berprestasi dan bisa kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Karena menurut informasi dari pihak Undip, kalau tidak ada aral melintang pada tahun ajaran 2020/2021 akan ada Program S1 di Kabupaten Pekalongan. Dan mudah-mudahan kehadiran UNDIP di Kabupaten Pekalongan ini menjadi spirit kami untuk lebih membangun sarana-prasarana publik yang menunjang dan dibutuhkan. Untuk ini nanti kami akan berkolaborasi, mana yang menjadi tanggungjawab Pemkab Pekalongan dan mana yang menjadi tanggungjawab Undip,” pungkasnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)  

 

KAJEN – Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemkab Pekalongan menggelar focus group discussion (FGD) untuk menyusun program yang efektif guna mendukung pencapaian target pembangunan kesejahteraan di Kota Santri. FGD digelar di Aula Lantai 1 Gedung Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (23/10/2019) pagi.

Bupati KH. Asip Kholbihi, S.H, M.Si dalam sambutan mengutarakan, terkait masih rendahnya IPM Kabupaten Pekalongan, Pemkab terus mengupayakan untuk memenuhi hak masyarakat atas akses pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.

“Kita akan terus membenahi yang menyangkut hal tersebut. Pemkab juga memiliki program andalan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM, yakni Program Laboratorium Kesmikinan,” tutur Bupati.

Di bidang pendidikan, Pemkab akan terus membenahi, dengan terus menggelorakan gerakan “Kudu” atau Wajib Sekolah, sehingga nantinya tidak ada anak yang drop out (DO) sekolah. Targetnya, pada tahun 2021 Kabupaten Pekalongan Zero Drop Out.

“Kalau sudah terukur dengan baik, pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, saya meyakini IPM kita naik, minimal angkanya tidak terlalu jauh dari provinsi,” ujar Asip.

Lebih lanjut Asip mengatakan, seluruh indikator makro akan menjadi landasan Pemkab untuk menata sistem perencanaan agar lebih fokus lagi. Bupati juga meminta kepada semua OPD dan berharap kepada seluruh stakeholder kompak dan bekerja sama untuk meningkatkan IPM.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan Ir. Bambang Irianto, M.Si dalam laporannya menyampaikan Penyelenggaraan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Data Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan untuk Penyusunan Program yang Efektif guna mendukung Pencapaian Target Pembangunan Kesejahteraan di Kabupaten Pekalongan dilatarbelakangi masih rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Pekalongan.

“Salah satu permasalahan di Kabupaten Pekalongan adalah masih rendahnya kualitas SDM. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan indikator IPM dan Tingkat Kemiskinan. IPM di Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 mencapai 68,97, masih di bawah IPM Jawa Tengah 71,12. Nasional 71,39. Dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan 10,06 di bawah Jawa Tengah, 11,32 masih di atas Nasional 9,82. Kinerja tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan sebesar 2,56 ini merupakan kinerja terbaik ke-6 se Jawa Tengah namun tidak equivalent dengan kinerja IPM sebesar 0,83 (urutan ke 24 se Jateng),” terang Bambang Irianto.

Peringkat IPM tersebut, menurutnya, memberikan pertanda bahwa program dan kegiatan pembangunan untuk mengaitkan derajat kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat sebagai dasar perhitungan IPM yang selama ini dilakukan oleh Kabupaten Pekalongan perlu dievaluasi dan dikaji secara cermat, dan diperlukan upaya strategis melalui berbagai program pembangunan manusia.

“Memperhatikan kondisi ini, maka perlu diselenggarakan pertemuan dalam rangka mengidentifikasi persoalan daerah memperoleh masukan dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target IPM yang dikaitkan dengan target kemiskinan,” ujar Bambang.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, penyelenggaraan FGD yang didasari RPJMD 2016-2021 dan Rencana Kerja Operasional (RKO) Kegiatan Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 itu dalam rangka rangka menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai konsep pembangunan manusia dan mensinergikan program kegiatan OPD dalam perbaikan IPM dan tingkat Kemiskinan.

Kegiatan juga untuk mengidentifikasikan berbagai program kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan manusia, dan memperoleh masukan tentang aspek-aspek yang dibutuhkan dalam melakukan program kegiatan untuk mendukung capaian target IPM dan penurunan tingkat kemiskinan.  “Hasil yang diharapkan yakni berupa konsep rancangan dan formulasi upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan,” ucap Bambang.

FGD diikuti sebanyak 55 orang peserta, yang berasal dari OPD terkait, BPS, Kantor Kemenag, Forum CSR, stakeholder Pendidikan dan Ketua Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kabupaten Pekalongan dan materi berupa paparan tunggal dari Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah dengan tema yang sama dengan tema FGD. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)

 

KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus-menerus berkolaborasi, bersinergi, bekerjasama dengan jajaran Pesantren, dengan organisasi keagamaan baik NU maupun Muhammadiyah. Sehingga dengan pola “Wa ta’awanu ‘alal birri wattaqwa” (Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Yang merupakan perintah kepada orang-orang beriman untuk saling tolong menolong dalam kebaikan) tersebut, maka apa yang kita cita-citakan selama ini yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Pekalonmgan yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Kalau diukur dari indikator makro ekonomi, maka tanda-tanda tersebut mulai nampak.
 
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia dalam Apel Hri Santri Nasional Tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2019, Selasa (22/10/2019) di Stadion Widya Manggala Krida Kedungwuni.
 
Apel dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH, Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK.,M.Si, serta unsur Forkopimda, Rois Syuriah PCNU KH. Muhammadun Raden Jundi, Ketua Tanfidziyah PCNU KH. Muslih Khudori, M.Si, Ketua PD Muhammadiyah H. Mulyono beserta seluruh jajaran pengurus/badan otonom NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Pekalongan. Dan diikuti lebih kurang 29.000 santri dari pondok pesantren se Kabupaten Pekalongan, jajaran organisasi keagamaan baik NU maupun Muhammadiyah, dan perwakilan ASN Kabupaten Pekalongan.
 
Bupati KH. Asip Kholbihi mengungkapkan pihaknya secara politik afirmatif telah mengalokasikan dana puluhan miliar untuk pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan diniyah Islamiyah di Kabupaten Pekalongan, baik Paud, TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, MA/SMK hingga Perguruan Tinggi.
 
“Jangan lupa pendidikan-pendidikan seperti TPQ, madin, pondok pesantren, masjid, madrasah, hingga penjaga masjid (marbot) pun, kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan selalu berpihak kepada kepentingan-kepentingan tersebut. Karena apa? Karena Pemerintah Kabupaten Pekalongan selalu berpedoman dengan kaidah fikih “Tasharruful imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil mashlahah” (kebijakan pemerintah atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan/umum). Hal ini menjadi semangat dan spirit kami untuk membangun Kabupaten Pekalongan,” ungkap Bupati.
 
Dalam kesempatan Apel Hari Santri Nasional tersebut, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi juga memiliki pesan khusus kepada para santri se Kabupaten Pekalongan. Inti pesannya adalah santri berkewajiban harus terus belajar.
 
"Saya menyampaikan pesan kepada 29.500 ribu santri di Kabupaten Pekalongan yang mengikuti apel hari santri agar terus belajar, belajar, dan belajar. Harapannya, kedepan agar bisa menjadi tokoh-tokoh yang berguna bagi Nusa dan bangsa," kata Bupati Asip.
 
Selain itu juga, pihaknya juga meminta santri untuk menjadi ruh pembangunan di Kabupaten Pekalongan. "Santriwan dan santriwati yang dibina oleh para kiai harus memberikan ruh dalam pembangunan di Kota Santri," ungkapnya.
 
Bupati KH. Asip menambahkan pada tahun 2020 santri yang berprestasi akan diberikan beasiswa. Syaratnya yaitu belajarlah di pesantren dengan ketekunan, gunakan waktu sebaik-baiknya, serta taatlah kepada orangtua dan guru kalian karena ini sejatinya adalah kunci awal sukses kehidupan.
 
"Semua santri di Kabupaten Pekalongan tidak usah khawatir atau minder karena hari ini Wakil Presiden Republik Indonesia dari kalangan pesantren, kemudian Wakil Gubernur Jawa Tengah juga dari pesantren, dan Bupati Pekalongan yang saat ini berdiri disini juga lama mondok di pesantren. Untuk itu, ayo belajar terus, jangan putus asa, pokoknya kerjanya santri adalah belajar," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

 

KAJEN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan kembali mengajukan akreditasi, menyusul akreditasi sebelumnya yang habis pada tahun ini. Pihak RSUD Kraton menerima Tim Penilai Akreditasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Hotel Santika, Kota Pekalongan, Senin (21/11/2019) malam.

Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si dalam sambutannya mengutarakan, akreditasi dalam rangka peningkatan kualitas, tak terkecuali RSUD Kraton. “Profil RSUD Kraton adalah RS rujukan regional yang sudah ada sejak zaman Belanda dengan segala pasang surut. Sekarang eranya pengembangan, sejalan perkembangan masyarakat. Rencana kita akan membangun enam lantai, namun karena menyesuaikan Rencana Tata Ruang Kota, pada tahun ini dibuat dua lantai dulu,” tutur Bupati.

Terkait hal-hal yang menyangkut penataan administrasi dan pelayanan medik, kata bupati, juga terus menerus dibenah. “Insya Allah kondisinya semakin baik. Walaupun incomenya menurun,” imbuh Bupati.

Namun, penurunan pendapatan akibat dari aturan baru BPJS yang menggunakan sistem berjenjang tersebut, dinilai Bupati sebagai hal yang wajar. “Karena pasien harus ke RS tipe C atau D dulu baru ke B. RSUD Kraton yang masuk Tipe B, merupakan rumah sakit rujukan. Dulu pasien ramai sekali seperti pasar, sekarang berkurang, wajar, karena dibagi pasien harus ke Puskesmas dulu, ke RS tipe C atau D dulu, baru ke B. Sepinya karena itu,” terang Bupati Asip.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati berpesan agar dokter-dokter di RSUD Kraton terus meningkatkan kompetensinya. Selain itu, dia juga berpesan agar keluarga besar RSUD Kraton selalu menjaga kekompakan serta membangun kerja sama. “Ini akan menjadi kekuatan baru bagi RSUD Kraton. Karena RS Kraton dikenal karena SDM dokter-dokter spesialis dan dokter umumnya, serta pelayanannya, di tengah situasi persaingan RS yang ada saat ini. Apalagi ini RS milik Pemkab Pekalongan yang ada di wilayah Pemkot Pekalongan,” ungkap Bupati.

Oleh karena itu, bupati berharap agar RSUD Kraton terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. “Jadi bukan kompetisi, karena sistem berjenjang. Jadi nanti yang tidak ditangani di RS sekitar, bisa ditangani di RSUD Kraton. Tipenya masih B, tapi akan menjadi rujukan regional dan RS Pendidikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Kraton, dr. Eko Widiantoro mengungkapkan untuk mencapai akreditasi SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) versi 1.1, pihak RSUD Kraton akan terus meningkatkan pelayanan. “Kami akan terus meningkatkan pelayanan serta melengkapi sarana dan prasarana agar tetap mampu melayani masyarakat dengan baik. Kami juga memiliki pelayanan unggulan seperti klinik Onkologi, hemodialisa, Urologi dan sebagainya,” terangnya usai menerima Tim Penilai KARS.

Menyusul pemberlakuan sistem berjenjang bagi pasien BPJS belum lama ini, cukup mempengaruhi jumlah pasien dan pendapatan rumah sakit tersebut. Dokter Eko Widiantoro menyebutkan, pendapatan RSUD Kraton turun sekitar Rp. 4-5 miliar pasca pemberlakuan sistem tersebut.

Penurunan tersebut menurut Direktur RSUD Kraton, dr Eko Widiantoro, sudah terjadi sejak dua tahun terakhir dan nilainya cukup signifikan. "Sebelum diterapkan, kita masih bisa mendapatkan income sebesar Rp 9 miliar per tahun, sekarang turun drastis hanya sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar per tahun," ungkapnya. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)

 

 

KAJEN - Dibangunnya gedung baru diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat meresmikan gedung baru Kecamatan Karanganyar, Senin (21/10/2019) siang.
 
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Bupati dan disaksikan oleh Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK., M.Si, Plh. Sekda sekaligus Asisten I Drs. Ali Riza, M.Si., Asisten II Hari Suminto, SH.MH, para Kepala OPD terkait dan segenap jajaran ASN Kecamatan Karanganyar. 
 
Bupati KH. Asip menuturkan bahwa pembangunan gedung baru Kecamatan Karanganyar ini bisa berjalan dengan tepat waktu dan mutu. Selain itu dalam pelayanan publik juga harus meningkat khususnya untuk warga Karanganyar.
 
"Pembangunan itu outcame nya untuk publik dan masyarakat agar pelayanannya bertambah, buat apa bangun gedung bagus jika manfaat bukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
 
Dibangunnya gedung baru ini menurut bupati selain meningkatkan pelayanan juga meningkatkan kesejahteraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat. "Bagaimana masyarakat bisa sejahtera jika mengurus KTP saja sulit dan menghabiskan banyak waktu yang terbuang sia-sia," jelasnya.
 
Sementara itu, Camat Karanganyar, Elyas Setiyono menerangkan bahwa pembangunan gedung Kecamatan Karanganyar ini menelan anggaran Rp 1,3 milyar dan dikerjakan selama 6 bulan.
 
"Semoga dengan gedung baru ini kami bisa menjalankan tugas dengan baik terutama dalam melayani masyarakat khususnya warga Karanganyar," tandasnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan) 

 

KAJEN – Sebanyak 120 calon Kepala Desa (Kades) dari 3 wilayah Kecamatan, yakni Kecamatan Kajen, Paninggaran dan Kandangserang mendapatkan pengarahan dari Bupati dan Kapolres Pekalongan, Senin (21/10/2019) di Aula Kecamatan Kajen. 
 
Dalam arahannya, Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si, mengingatkan kepada seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggarakan pilkades agar  berkomitmen jangan sampai terjadi jual beli suara untuk memenangkan kontestasi pilkades. 
 
"Alhamdulilah semua calon sepakat semua, nanti instrumen pengawasannya kita siapkan. Jadi kita ikhtiar mewujudkan tatanan pemilihan kepala desa yang lebih bermartabat dan non transaksional. Ini menjadi komitmen Pemkab Pekalongan dalam rangka mewujudkan Pilkades Serentak Tahun 2019 di 210 desa di Kabupaten Pekalongan", terang bupati. 
 
Lebih lanjut Bupati mengatakan, tahapan kali ini merupakan tahapan sosialisasi. “Bagaimana kita melakukan upaya agar pilkades ini berjalan dengan baik. Kita akan keliling di seluruh kecamatan. Kemarin di Tirto dan Buaran, sekarang Kecamatan Kajen, Paninggaran dan Kandangserang,” ujar bupati.
 
Sementara itu Kapolres Pekalongan, AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK, M.Si mengutarakan, bahwa kepolisian nanti akan melakukan pengamanan mulai dari kampanye, masa tenang sampai pencoblosan. 
 
"Kita sudah siapkan personel terkait kegiatan tersebut, termasuk nanti di TPS ada kategori aman dan rawan, ada personel dan ada pleton siaga di masing masing rayon dan polres. Ada dari brimob juga. Dari eks-Polwil pekalongan Batang dan Pemalang." terang kapolres. 
 
Untuk mengantisipasi adanya anduman anduman , kapolres mengimbau kepada masyarakat apabila ada money politic agar dilaporkan ke pihak kepolisian.
 
Kepala Dinas PMD P3A PPKB, H. Mohammad Afib, S.Sos, sebelumnya melaporkan progres pelaksanaan Pilkades Serentak khususnya di 3 wilayah Kecamatan, yakni Kecamatan Paninggaran, total desa yang menyelenggarakan pilkades sebanyak 13 desa dan sampai dengan tanggal 9 Okt lalu baru 12 desa yang sudah selesai melaksanakan tahapan dan diikuti sebanyak 41 calon kades. 
 
“Khusus 1 Desa, yaitu Desa Peninggaran, sampai dengan penutupan pendaftaran tahap pertama, masih kurang dari 2 orang sehingga dilaksanakan pendaftaran ulang. Setelah pendaftaran ulang, sudah ada 2 calon. Mudah-mudahan pada saatnya, proses administrasi clear, sehingga calon memenuhi syarat,” harap Afib. 
 
Sementara itu, Kadangserang sebanyak 8 desa yang menyelenggarakan pilkades, dan sampai dengan hari penetapan ada 23 orang calon kades.
 
Sedangkan di wilayah Kecamatan Kajen, jumlah desa yang menyelenggarakan pilkades sebanyak 20 desa. “Semuanya clear pada tanggal 9 Oktober kemarin, seluruhnya ada 56 calon,” ujar Afib. 
 
Disebutkan, keseluruhan di tiga wilayah kecamatan tersebut, ada 40 desa yang menyelenggarakan pilkades dengan calon kades sebanyak 120 orang.  Afib berharap proses Pilkades kali ini berjalan sesuai dengan tema pokok Pilkades Serentak Tahun 2019 dengan Berkualitas, Bermartabat dan Non traksaksional. 
 
Hadir dalam acara Pengarahan Bupati dan Unsur Forkompinda dalam Rangka Menciptakan kondusivitas Daerah Kabupaten Pekalongan dalam rangka menyongsong Pilkades serentak 2019 yakni Bupati Pekalongan, Kapolres dan unsur Forkopimda, tim pengarah, tim pengendali. 
 
Selanjutnya, tim teknis tingkat Kabupaten Pekalongan, pengawas tingkat kecamatan Paninggaran, Kandangserang, dan Kajen sebagai tuan rumah, Babinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua P2KD di 3 wilayah kecamatan dan para calon kades di 3 wilayah.(red) 

 

KAJEN – Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kajen akan ditingkatkan statusnya menjadi Politeknik Negeri Kajen. Namun, sebelumnya, akan dibuka Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Bandung (Polban) di Kabupaten Pekalongan sebagai persiapan peralihan status  menjadi Politeknik Negeri Kajen. 
 
Peningkatan status AKN menjadi Politeknik Negeri Kajen tersebut, Senin (21/10/2019) didiskusikan dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Strategi Diseminasi Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Bandung di Kabupaten Pekalongan” di Hotel Dafam, Kota Pekalongan. 
 
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dalam sambutan pembukaan FGD mengutarakan, pendirian sejumlah kampus atau perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Pekalongan, tak terkecuali AKN Kajen, merupakan bagian dari rencana pemkab untuk meningkatkan SDM. “Yang outputnya insya Allah menjadi suplai SDM Nasional maupun Internasional,” tutur Asip. 
 
Dicontohkan, output AKN Kajen, lulusan Teknik Informatika tahun kemarin terbaik dari Kesesi, IPnya mencapai 3,92. Sementara itu, Lulusan Teknik Kimia, antara suplai dan demandnya tidak seimbang. “Suplay hanya sedikit, demandnya banyak,” ungkap Asip. 
 
Oleh karena itu, setelah meningkat menjadi Politeknik, diharapkan suplay dan demand  bisa lebih imbang, paling tidak bisa menyediakan lulusan dengan ketrampilan memadai yang lebih banyak.  
 
Lebih lanjut dijelaskan, Polban adalah sebuah lembaga vokasi yang membentuk karakter yang hampir semua lulusannya terserap di dunia kerja.  
 
Pembukaan FGD dihadiri Direktur AKN dan seluruh Civitas Akademika AKN Kajen, Kepala SMA/SMK di Kabupaten Pekalongan, para lulusan SMA/SMK, dan para pelaku industri. 
 
Dalam wawancara usai Pembukaan FGD, Bupati menjelaskan, sebelum pendirian Poltek Negeri Kajen, ada jeda, yakni pendirian PSDKU. “Hal ini dilatarbelakangi, AKN ini harus dikembangkan, AKN hanya D2, kalo PSDKU bisa D IV atau S1 dan Program studi yang akan dikembangkan adalah yang betul-betul dibutuhkan oleh dunia usaha,” jelas Asip. 
 
Program studi tersebut yakni Teknik Informatika, Teknik Kimia, Teknik Industri. Menurut Bupati, semua program tersebut dibutuhkan oleh lingkungan sekitar dan bahkan bisa menjadi pemasok atau input perusahaan skala Nasional dan Internasional. 
 
Lebih lanjut Bupati mempromosikan, di PSDKU Polban yang ada di Kajen ini, tidak hanya mendidik orang pandai atau pinter saja, tetapi yang lebih penting, yakni mendidik mahasiswa yang memiliki adab. 
 
“Adab dengan ilmu harus lebih dipentingkan adab terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada para lulusan yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya, ayo masuk ke PSDKU Polban Bandung yang ada di Kajen yang merupakan persiapan Politeknik Negeri Kajen, insya allah akan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih luas, adab/ akhlaknya baik, ini lah yang menjadi generasi yang kita cita-citakan,” ajak Asip. 
 
Pemkab Pekalongan sudah menyiapkan gedung dan pada tahun ini menggunakan APBD sebesar Rp. 3 Miliar. “Sudah kita siapkan gedungnya dan  tanahnya masih luas untuk dikembangkan,” imbuh Bupati Asip.(red) 

 

KAJEN - Pemkab Pekalongan Bersama Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI) PCNU kembali lakukan program ABANG RUDI (Ayo Bangun Rumah Sendiri). Kali ini di Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Minggu (20/10/2019) sore.
 
Bupati Kabupaten Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si hadir bersama Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Pekalongan KH. Muslih Khudori, M.Si dan Ketua Lesbumi Gus Eko Ahmadi beserta jajaran.
 
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si mengatakan, bangunan rumah ini adalah contoh gerakan masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Semua ini melengkapi program pemerintah dalam melayani dan membangun masyarakat menjadi lebih baik.
 
"Program ABANG RUDI akan kita galakan terus-menerus karena ini dapat mengambil tindakan cepat dan nyata dalam mencari solusi ketika ada masalah perumahan dan juga melestarikan tradisi jiwa sosial masyarakat santri untuk turut membangun Kabupaten Pekalongan bersama sama," katanya. 
 
Adapun rumah yang dibangun dengan ABANG RUDI kali ini adalah atas nama Sdr. Royani (38), warga RT. 01 RW. 04 Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni.
 
Royani memiliki istri dengan satu orang anak ini, dlam kesehariannya, menurut penuturannya, ia seorang buruh kasar yakni tukang panggul pasir.
 
Dengan telah dibangun rumahnya itu, Royani merasa bersyukur sekali dan berterima kasih khususnya kepada Bupati Pekalongan dan PCNU Kabupaten Pekalongan.
 
"Saya tidak bisa mengucapkan apa-apa selain maturnuwun sanget kepada Bapak Bupati KH. Asip Kholbihi dan PCNU Kabupaten Pekalongan yang telah sudi memperhatikan nasib orang yang kurang mampu seperti saya ini. Semoga amal baik Bapak Bupati dan PCNU Kabupaten Pekalongan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, "ungkap Royani dengan bangga. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)