Pencarian Informasi

 

KAJEN - Sebanyak 200 Penyandang Disabilitas dan Lansia di Kota Santri menerima bantuan berupa alat bantu dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Sosial, Selasa (15/10/2019).
 
Pemberian bantuan secara simbolis diberikan oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti bersamaan dengan Rapat Koordinasi Komisi Daerah (Komda) Lansia Kabupaten Pekalongan, di Aula Dinas Sosial setempat. 
 
Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti mengatakan, bantuan berupa alat tersebut bertujuan agar dapat memudahkan para penerima dalam beraktivitas.
 
 “Penyandang Disabilitas dan Lansia memerlukan alat-alat bantu yang dapat membantu mereka dalam beraktivitas sehari-hari,” katanya.
 
Arini berharap, dengan bantuan tersebut, para Penyandang Disabilitas dan Lansia dapat lebih produktif dan punya kesempatan untuk ikut membangun Kabupaten Pekalongan.
 
“Utamanya agar mereka beraktivitas lebih lancar dan mengurangi beban dari keluarga,” terangnya.
 
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial, Siti Masruroh menuturkan, pada tahun 2019 ini pemkab melalui dinsos memberikan bantuan kepada 200 Penyandang Disabilitas dan Lansia sesuai dengan kebutuhan mereka.
 
 “Ini juga sebagai sosialisasi bagi masyarakat apabila ada keluarga miskin Penyandang Disabilitas dan Lansia yang membutuhkan alat bantu bisa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui desa dan nanti akan disampaikan ke dinsos,” paparnya.
 
Masruroh menambahkan, pemberian bantuan akan diberikan berdasarkan prioritas dan jumlah anggaran, untuk tahun 2019 ini, anggaran bantuan sebesar 160 juta yang di berikan kepada warga di 18 kecamatan.
 
 “Satu kecamatan yang tahun ini tidak mengajukan yakni Kecamatan Kandangserang, adapun jumlah bantuan yakni 200 alat bantu, berupa kursi roda 62 buah, walker 26 buah, kruk 5 buah, alat bantu dengar 55 buah, protase atau kaki palsu 13 buah, tongkat netra 10 buah, kacamata netra 23 buah dan tripod 6 buah,” terangnya.
 
Untuk bantuan seperti ini, lanjut Masruroh, pengajuan setiap tahun sebanyak 300 orang, namun pada tahun ini baru bisa membantu 200 orang.
 
“Kita berharap melalui bantuan ini para Penyandang Disabilitas dan Lansia dapat meningkat kesejahteraanya, memudahkan aktivitas agar mereka lebih produktif dan lebih sejahtera, dan pada tahun depan Pemkab bantuan yang diberikan bisa lebih banyak lagi,” harapnya.(red) 

 

KAJEN - Pemkab Pekalongan menyiapkan anggaran hingga Rp 200 juta untuk membantu pembuatan sumur di wilayah terkena dampak kekeringan. Hal tersebut disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si pada saat kunjungan kerja ke wilayah yang terdampak kekeringan yaitu Desa Rowocacing, tepatnya di Dukuh Rowocacing Gede, Kecamatan Kedungwuni, Senin (14/10/2019).

 

“Untuk kekeringan di Rowocacing ini salah satu solusinya adalah sharing, warga menyiapkan lahan sekitar 6 x 6 meter, dan bantuan sumurnya dari Pemkab yang anggarannya sampai Rp 200 juta,“ tandas Bupati Asip.

 

Menurut Bupati, trennya kalau musim kemarau, mereka sudah tidak bisa mengambil air dari sumur permanen mereka. “Nanti kita meminta kepada warga agar menyediakan lahan, nanti kita akan bantu membuat pompa sumur dalam. Insya Allah dengan pompa sumur dalam ini bisa memenuhi kebutuhan air rumah tangga dari 1000 jiwa ini. Makin cepat makin baik, sekaligus untuk menyelesaikan persoalan kekeringan yang ada di Rowocacing,” terang Bupati.

 

Disampaikan Bupati KH. Asip, setiap pihaknya mengunjungi daerah yang berpotensi kekeringan, harus memberikan solusi jangka pendek, menengah maupun panjang. “Kemarin, di Desa Lambanggelun Paninggaran, alhamdulillah kita sudah mengalirkan air sejauh 8 kilometer. Bantuan jangka pendek bentuknya seperti bantuan air bersih dengan tanki air bersih. Di Rowocacing ini nanti setelah ada musyawarah warga untuk menentukan lokasi pembangunan sumur dalam di mana, nanti kita akan survei secara teknis, dan tidak akan lama kita kerjakan, sehingga kemudian kekeringan di Dukuh Rowocacing Gede ini bisa kita atasi,” tegas Bupati.

 

Namun demikian, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah organisasi masyarakat yang telah membantu menyalurkan air bersih. Kekeringan sudah dialami warga Dukuh Rowocacing Gede sejak sekitar 1,5 bulan terakhir. Bupati berusaha menyelesaikan masalah kekeringan satu per satu. Pihaknya akan mendorong PDAM agar memperluas jaringan layanan air bersih. Saat ini Sambungan Rumah Tangga yang terpasang sebanyak 14.000 SR. Ditargetkan, pada tahun 2023-2024 30.000 SR sekaligus untuk memeratakan. selain itu juga ada program Petanglong, untuk wilayah perkotaan. (red)

 

KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si beserta ribuan Jama’ah dari berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan menghadiri Kegiatan pengajian Thoriqoh Al Mu’tabaroh Annahdliyah Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan, bersama Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya di Halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan, Ahad (13/10/2019).
 
Kegiatan yang mengambil tema “Melalui Thoriqoh Kita Optimalkan Peran Muslimat Dan Santri Indonesia Menuju Ridho Allah SWT" dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH., Wakapolres Pekalongan Kompol H. Mashudi, SH dan Para Kiyai dan Ibu Nyai serta jamaah Muslimat Thoriqoh.
 
Dalam sambutannya, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi memberikan informasi berkaitan dengan BPJS karena menurutnya banyak warga yang menannyakan. Dijelaskan Bupati, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan kurang lebih ada 900 ribu jiwa, yang sudah mempunyai Kartu Indonesia Sehat sebanyak 730 ribu orang, sedangkan yang sudah punya kartu jaminan kesehatan dari Pemkab atau Jamkesda sebanyak 80 ribu orang.
 
“Sehingga total sisanya sebanyak 63 ribu warga Kabupaten Pekalongan yang  belum mempunyai kartu jaminan, tapi semoga baik, yang sudah punya maupun yang belum semuanya selalu dalam keadaan sehat,” katanya.
 
Selain itu, kata KH. Asip, pembangunan di Kota Santri berjalan dengan aman dan lancar, tidak hanya sektor fisik dan non fisik saja, akan tetapi sektor budaya juga dibangun.
 
“Beberapa waktu yang lalu Seni Tari Sintren Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda, itu wujud pemerintah peduli dengan budaya,” ujarnya.
 
Belum lama ini, tambah Bupati, Kabupaten Pekalongan mendapatkan banyak penghargaan, salah satunya yakni penghargaan dibidang lingkungan.
 
“Untuk itu saya minta kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapian, dan selalu membuat lingkungan adem untuk mengantisipasi pemanasan global dan jangan buang sampah sembrangan, karena slogan kita sekarang kaline resik rejekine apik, dalane padang rejekine gampang,” lanjutnya.
 
Sementara itu, Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya dalam mauidhoh khazanah menyampaikan, pentingnya thoriqoh di jaman sekarang, sebagai salah satu obat bagi iman. Menurutnya, jika thoriqoh selalu diamalkan dengan baik, makan nuraninya akan baik. 
 
“Bagaimana tidak? karena thoriqoh itu tersambung dan menembus ke hati setiap manusia yang berthoriqoh, dan thoriqoh bukan hanya sekedar penghias hati,” katanya
 
Ditambahkan Habib, orang yang membiasakan mengamalkan sunnah Nabi, maka akan menjadi gerak reflek karena dilakukan setiap hari.
 
 “Maka orang tersebut akan terlatih karena setiap hari mengikuti sunah, seperti memakai pakaian dengan mendahulukan yang kanan dan sunnah-sunah lainnya,” ujarnya.
 
Sementara salah satu pembicara, KH. Abdullah Saad Pengasuh Ponpes AL Inshof Karanganyar Solo saat memberikan tausiyahnya mengatakan, bahwa filosofi hidup adalah mengenal Allah Swt, karena hakekat manusia diciptakan untuk beribadat kepadan-Nya.
 
Menurutnya, menganal kepada sesama manusia saja penting agar kalau suatu saat kita butuh pertolongan tentu org yg kita kenal yang bisa dimintai pertolongan.
 
 “Apalagi kenal kepada Allah dzat yg maha kuasa segalanya yg bisa kita minta pertolongannya sehingga manusia harus lebih mengenal Allah, dengan salah satu sarananya yakni ibadah, dengan kenal kepada Allah maka akan lebih mudah doa kita dikabulkan,” katanya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan) 

 

KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan mempunyai target tahun 2021 semua anak di Kota Santri tamat Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Untuk memenuhi target tersebut Pemkab Pekalongan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaunching Aplikasi Kajen Zero Drop Out atau Kajen Rodo.
 
Launching Aplikasi Kajen Rodo dilakukan langsung oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si bersamaan dengan pembukaan Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan Forum Lintas MGMP SMP Kabupaten Pekalongan dengan tema “Adiresy Smart Teaching Indonesia”  di Hotel Daffam Kota Pekalongan, Sabtu (12/10/2019) pagi.
 
Workshop diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan didukung oleh Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN).
 
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi mengungkapkan, aplikasi Kajen Rodo merupakan program yang bagus karena dengan aplikasi ini bisa diidentifikasi permasalahan anak putus sekolah. “Dengan aplikasi ini kita tahu mengapa anak tidak sekolah, alasannya apa, sekolah dimana, desanya mana dan mereka ada dimana, terdeteksi semua,” katanya.
 
Menurutnya, Pemkab Pekalongan mempunyai cita-cita pada tahun 2021 semua anak sudah tamat SMP, untuk memenuhi mandat Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun. “Mudah-mudahan program ini terlaksana, karena kita akan running menuju Wajar 12 tahun,. Mustahil kita mengejar Wajar 12 tahun kalau kita tidak menyelesaikan Wajar 9 tahun,” terang Bupati.
 
Dijelaskan Bupati, dengan aplikasi tersebut Pemkab bisa melacak satu persatu anak putus sekolah. Pada prinsipnya Pemkab ingin anak-anak di Kabupaten Pekalongan agar bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. “Pokok e kudu sekolah, bisa lewat kejar paket atau kita rayu agar mau kembali ke sekolah. Dengan tujuan agar mereka mempunyai kompetensi dan daya saing sehingga menjadi generasi yang kompetitif dan lebih berhasil, lebih berakhlak. Minimal kita didik sampai SMP,” ujarnya.
 
Untuk itu, Bupati KH. Asip meminta kerjasama dari seluruh pihak tidak hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja, akan tetapi juga dari orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat untuk bersama-sama bergerak menyukseskan Wajar 9 tahun sambil pelan-pelan mewujudkan Wajar 12 tahun.
 
“Aplikasinya sudah ada tinggal treatment yang cepat dan tepat dan yang paling penting menumbuhkan kesadaran agar anak-anak dapat dididik kembali, terutama mentalitas orang tuanya,” paparnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)

 

KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si akan menutup sementara usaha jeans wash (pencucian jins) yang ada di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo yang tidak mempunyai izin.
 
"Saya tegaskan, sore hari ini usaha jeans wash yang tidak mempunyai izin atau yang sudah mempunyai izin namun membuang limbahnya ke sungai saya tutup sementara," kata Bupati Asip Kholbihi saat menerima perwakilan warga untuk audensi di ruang rapat bupati, Jum'at, (11/9/2019).
 
Menurut Bupati Asip Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah menyiapkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kecamatan Buaran untuk digunakan sebagai pembuangan limbah baik itu jeans wash atau batik.
 
"Ini masalah perut orang banyak mas, Pemkab bertindak harus berhati-hati. Karena, ada ribuan pengusaha batik dan jeans wash. Kalau kita asal tutup saja dan tidak ada solusi bahaya. Pemkab sudah mempunyai solusi terkait pembuangan limbah dan hari ini juga saya akan bertemu dengan pengusaha batik dan jeans untuk membahas limbah," ujarnya.
 
Bupati Asip menambahkan pihaknya berpesan, jika masih ada pengusaha yang masih membuang limbah ke sungai segera laporkan. "Nek ijek ono sing buang limbah (kalau masih ada yang buang limbah) ke sungai, langsung laporkan kepada saya, jangan ke dinas," tambahnya.(red) 

 

KAJEN - Kesebelasan sepak bola Sabaqo Pondok Pesantren Baitul Muqodas yang diasuh oleh Kyai Tajudin Soreh dari Kranji Kedungwuni berhasil menumbangkan kesebelasan sepak bola Persaba Pondok Pesantren Nurul Huda Banat Simbangkulon Buaran asuhan Kyai Muslikh Khudlori dalam Final Liga Santri Pekalongan 2019 yang berlangsung di Stadion Widya Manggala Krida Kedungwuni, Jumat (11/10/2019) sore.
 
Atas kemenanganya tersebut, Kesebelasan Pondok Pesantren Baitul Muqodas berhasil menjadi juara dalam ajang sepakbola antar pesantren se Kabupaten Pekalongan.

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si yang hadir dalam final Liga Santri Pekalongan 2019 mengatakan, final liga santri kali ini merupakan final yang keempat dan selama gelaran kompetisi ini berjalan dengan baik dan lancar. “Saya atas nama Pemkab Pekalongan mengapresiasi kompetisi ini dan berharap ke depan akan diselenggarakan lebih meriah lagi,” katanya.

Bupati menyampaikan terima kasih atas perjuangan Kesebelasan Pondok Pesantren Baitul Muqodas yang telah mencurahkan segalanya untuk menjadi juara dan Pondok Pesantren Nurul Huda Banat Simbang Kulon yang telah mendapat runner up. “Kami ucapkan selamat bagi pemenang dan bagi yang lain ayo tingkatkan prestasi,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, tambah Bupati, Kabupaten Pekalongan menjadi tuan rumah Liga santri Nusantara yang tadi telah dibuka ketua tanfidziyah PCNU Kabupaten Pekalongan. “Ayo ramaikan gelaran ini dengan berpartisipasi secara maksimal dan jadi tuan rumah yang baik dengan spirit didalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat,” terangnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

 

KAJEN - Kegigihan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam program penciptaan sungai bersih tanpa limbah industri, membuahkan hasil. Pengusaha pemrodusksi limbah, setelah dilakukan pendekatan berhasil sepakat melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan tidak mencemari.
 
Hal itu terungkap saat dilakukan audiensi dengan pengusaha pencucian jins Kabupaten Pekalongan, di pendapa rumah dinas bupati, Jumat (11/10/2019) sore. Para pengusaha yang tergabung dalam paguyuban Wal Asri, akan mendukung program “Kaline Resik Rejekine Apik, Wis Ora Jamane Kaline Kotor Rejekine Glontor”.
 
Dihadapan para pengusah yang hadir, KH. Asip Kholbihi menyampaikan, bahwa selama ini permasalahan limbah yang dibuang begitu saja ke sungai tidak hanya memunculkan masalah pencemaran, baik air, tanah, maupun udara, melainkan telah memicu reaksi masyarakat untuk demo.

Padahal keresahan tersebut sudah disikapi dengan peluncuran program resik-resik kali, atau bersih-bersih sungai, dan penciptaan sungai tanpa tercemari limbah, melalui program fasilitasi IPAL pribadi maupun komunal.

"Karena dengan program Kaline Resik Rejekine Apik, Wis Ora Jamane Kaline Kotor Rejekine Gelontor ini, pemerintah menginginkan lingkungan berjalan secara baik, namun tidak menghentikan industri masyarakat, bahkan mendukung industri berjalan secara baik, bahkan meningkat," kata bupati.

Karena itu pihaknya melakukan pendekatan dengan pengusaha untuk pembuatan IPAL pribadi, sehingga limbah yang dibuang ke sungai sudah sesuai baku mutunya, tidak mencemari, atau pembangunan bak limbah, yang secara berkala akan diambil untuk dibuang ke IPAL standar di Simbang Kulon Buaran, dan IPAL Pakis Putih Kedungwuni dimaksimalkan lagi fungsinya.

"Kita juga melakukan langkah preventif, melakukan penutupan usaha yang tidak berizin, dan bandel. Tapi sekarang ini alhamdulillah pengusaha sepakat dengan program pemerintah, sehingga akan difasilitasi, terkait persoalan perizinan, kemudian sistem yang disederhanakan, sehingga semuanya patuh serta tetap dapat menjalankan usaha secara baik," tandas Asip.

Kemudian Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK.,M.Si, menegaskan bahwa limbah tidak boleh dibuang secara sembarangan, karena itu juga melanggar hukum. Karena itu pihaknya memberikan apresiasi kepada para pengusaha yang mendukung program pemerintah untuk kebersihan lingkungan.

Sementara Abdul Hadi dari Paguyuban Pencucian Jins Wal Asri, mengaku bahwa keberadaan paguyuban sebagai wadah komunikasi antar pengusaha dalam rangka menjalankan usaha, agar baik, aman, nyaman, berkah, serta menjadi mediator antara pemerintah dan pengusaha.

"Karena selama ini pengusaha takut ketika berhadapan dengan berbagai urusan karena selalu disalahkan. Kemudian terkait dengan program pemerintah kami semua mendukung, sebab pada dasarnya kami mau membangun IPAL, tapi selama ini tidak mengetahui caranya, pernah ditipu oleh oknum pembuat IPAL, setelah mengeluarkan uang banyak hasil tidak maksimal," ungkap dia.

Paguyuban pengusaha juga meminta agar dilakukan studi banding ke tempat industri daerah lain, terkait bagaimana IPAL dan pembuangan limbah yang benar. Sehingga dapat diketahui tentang mekanisme, serta hasilnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

 

KAJEN -  Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan RI Drs. Suhanto, MM., Jum’at (11/10/2019) pagi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pekalongan untuk memantau langsung kondisi Pasar Wiradesa. Rencananya, Pasar Wiradesa akan direvitalisasi.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Suhanto mengutarakan, Bupati Pekalongan sebelumnya telah mengusulkan kepada Presiden dan Menteri Perdagangan dan Menteri PUPR, agar Pasar Wiradesa bisa direvitalisasi. “Kami dengan tim ingin melihat situasi dan kondisinya seperti apa. Ternyata setelah kita lihat, penataannya dari dulu belum pernah diadakan perbaikan,” tutur Dirjen.

Dengan penataan nantinya, diharapkan pedagang tidak tergusur dari tempat berjualannya. Dikatakan, Pemerintah, terutama Kementrian Perdagangan memiliki program Pembangunan Pasar Rakyat.

“Selama kepemimpinan Presiden Jokowi lima tahun pertama, targetnya 5.000 pasar dan alhamdulillah itu sudah terlampaui. Ini merupakan bagian dari itu, walaupun pembangunannya kemungkinan setelah periode ke dua kepemimpinan Bapak Presiden,” ungkap Dirjen.

Harapannya, setelah mengunjungi langsung Pasar Wiradesa, pihaknya akan bisa berbicara betul bagaimana kondisi riil Pasar Wiradesa yang diusulkan Bupati Pekalongan untuk direvitalisasi.

“Terlebih pasar ini sebelumnya pernah terbakar, sehingga memerlukan penanganan. Jangan sampai para pedagang tidak mempunyai tempat jualan yang pasti dan sekarang ada di tempat penampungan, alhamdulillah Pemerintah Daerah juga sudah mencoba dengan APBD yang ada, membangun pasar yang ada di belakang. Jika yang belakang sudah bagus tapi yang ada di depan tidak diperbaiki, dikhawatirkan akan memicu kecemburuan di antara para pedagang,” ujar Dirjen.

Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk merencanakan pembangunan Pasar Wiradesa.  “Karena sudah masuk permohonan di Tahun 2019, usulan Bupati Pekalongan terkait revitalisasi Pasar Wiradesa akan dibahas bersama dengan Kementrian PUPR,” ucap Suhanto.

Dalam kunjungan tersebut, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sekaligus memantau harga kebutuhan pokok di pasar tersebut. Dari hasil pemantauan, dijelaskan, harga kebutuhan pokok di Pasar Wiradesa  cukup terkendali, bahkan cenderung lebih murah.

Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si menuturkan, pihaknya sudah mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar pembangunan Pasar Wiradesa ini bisa dibantu. Disebutkan, total biaya revitalisasi pasar tersebut sebesar Rp. 140 miliar.

“Lahannya sudah siap, dana  pendukung dari APBD juga sudah siap. Untuk yang kemarin kebakaran juga sudah kita pantau tetapi  hanya untuk los saja, kiosnya nanti akan kita integrasikan melalui pembangunan,” jelas Bupati Asip.

Secara umum Pasar Wiradesa luasnya 1,8 hektare dan menampung sekitar 2.000 pedagang dan terletak di jalur pantura. “Sehingga harus ditata sebagus mungkin, supaya tidak menimbulkan kemacetan dan pedagangnya tetap aman, nyaman dan yang penting laris,” imbuh Bupati.

Menurut Bupati, hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun pasar. “Tidak menggunakan investasi pasif tetapi polanya adalah pola menggunakan dana  dari pemerintah,” ucap Bupati.

Pedagang nantinya menyewa dengan harga yang sangat murah. Dijelaskan, ukuran 4 x 6 meter sehari retribusinya tidak sampai Rp. 10 ribu. “Ini sangat membantu pedagang kalau pembangunan pasar itu menggunakan skema pembiayaan baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Ini terus menerus kita kembangkan termasuk di Pasar Kedungwuni dan pasar-pasar lain,” terang Asip. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)

 

KAJEN – Guna memudahkan pembinaan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan melakukan verifikasi, klasifikasi, dan klasterisasi dari berbagai jenis UKM yang ada.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan di Kabupaten Pekalongan terdapat puluhan ribu usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan berbagai jenis usaha. Menurutnya nanti kita akan klasifikasikan UMKM  yang makanan dan fashion.

"Sehingga itu bisa memudahkan dalam melakukan pembinaan," kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi usai memberikan sambutan pada acara peresmian International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Kordinator Kabupaten Pekalongan di Aula Lantai 1 Setda, Kamis (10/10/2019).

Bupati Asip mengungkapkan di Kabupaten Pekalongan sendiri, pertumbuhan ekonomi saat ini berada diangka 5,76 berada diatas angka pertumbuhan ekonomi pusat dan Provinsi. "Sektor UMKM menyumbang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga akan terus kita berdayakan," ungkapnya.

Dijelaskan, Pemkab Pekalongan mempunyai kepedulian besar terhadap keberadaan UMKM, sehingga beberapa waktu yang lalu mendapat penghargaan Natamukti di Bogor.

"Pembentukan International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Korda Kabupaten Pekalongan salah satu tujuannya adalah untuk memberdayakan UMKM kita," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. Hurip Budi Riyantini menuturkan, kegiatan Galang UKM Indonesia 2019 terdiri dari berbagi kegiatan diantaranya, pengukuhan pengurus, seminar UMKM Brilian, dan bazar oleh UMKM yang sudah terkurasi.

"Sehingga diharapkan UMKM di Kabupaten Pekalongan dapat naik kelas. Untuk menggerakkan sektor UMKM Pemkab akan kesulitan kalo sendiri, butuh menggandeng empat pilar yakni pengambil kebijakan, pelaku usaha, akademisi, dan juga peneliti," tambahnya.

Adapun susunan pengurus harian ICSB Kabupaten Pekalongan masa bakti 2019-2021 adalah Rossi Ardiyanti, SKM.,M.Kes (Ketua HIPMI dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan) sebagai Koordinator Daerah/Ketua, Ir. Rusdiono (Wakil Korda/Wakil Ketua I), Wahida Yurasef, ST (Wakil Korda/Wakil Ketua II), Eli Kartika, SE (Sekretaris I), Waryonani, SH (Sekretaris II), Uzlifatul Jannah, S.Pdi (Bendahara I), Isnaeni, SE (Bendahara II).

Selanjutnya, Wakil Ketua Bidang Akademis dan Riset Dr. Mahirun, SE.,M.Si (Ketua LPPM Universitas Pekalongan), Wakil Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Drs. Ali Riza, M.Si (Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan), Wakil Ketua Ketua Bidang Korporasi Herdinanto, SE (Kepala Bank Jateng Cabang Kajen), dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Komunitas H. Faelasuf, SE (Ketua KADIN Kabupaten Pekalongan). (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

 

KAJEN– Sintren Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia untuk kategori atau domain Seni Pertunjukan. Penetapan Karya Budaya Sintren sebagai salah satu WBTb itu disampaikan pada acara Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Indonesia Tahun 2019 di Istora Gelora Bung Karno, Selasa (8/10/2019) malam.

Kegiatan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia sebagai salah satu rangkaian kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2019 di Komplek Gelora Bung Karno yang berlangsung dari tanggal 7 – 13 Oktober 2019.

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, S.H.,M.Si didampingi istri yang sekaligus Ketua Komunitas Perempuan Berkebaya Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Munafah, Staf Ahli Bupati Dra. Hj. Siti Masruroh, M.Si, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dra. Hj. Sumarwati, S.IP., M.AP beserta Kabid Kebudayaan dan jajarannya menghadiri acara tersebut untuk menerima apresiasi, mewakili Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Dalam laporannya Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh 11 Pimpinan Daerah yang terdiri dari 7 Gubernur dan 4 Wakil Gubernur sebagai penerima langsung lembar penetapan Warisan Budaya Takbenda dan 27 Bupati dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kami berharap kegiatan tidak berhenti pada apresiasi terhadap objek pemajuan kebudayaan dan sumber daya manusia kebudayaan saja, tetapi harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis kebudayaan,” katanya.

Dijelaskan Hilmar, pelaksanaan kegiatan Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda didukung oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memberikan sumbangan berupa pertunjukan kesenian dan kuliner yang tahun ini ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam rangka ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

“Terdapat 40 grup penampil dengan total 481 peserta, mulai dari yang termuda, yakni Okta Setia Jaya (12 Tahun, dari Kabupaten Pekalongan), penampilan Sintren dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hingga yang tertua Bapak Abdullah (83 tahun) menampilkan kesenian Zikir Berdah dari Jambi. Ini menjadi bukti bahwa kebudayaan milik semua generasi, kebudayaan menjadi sumber kebahagiaan semua umur,” tutur Hilmar Farid.

Pemberian status Budaya Takbenda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli yang meliputi 5 domain sesuai dengan Konvensi 2003 UNESCO tentang Safeguarding of Intangible Cultural Heritage yang sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2007 melalui Peraturan Presiden no. 78 tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage.

Lima domain tersebut yakni, pertama, Tradisi dan Ekspresi Lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda. Ke-2, Seni pertunjukan. Ke-3, Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, ke-4, Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, dan ke-5 Kemahiran kerajinan tradisional.

Penyerahan lembar penetapan sendiri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi kepada Gubernur Seluruh Indonesia atau yang mewakili. Pada Tahun ini, terdapat 31 Provinsi yang menerima Lembar Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Kegiatan Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2019 merupakan bentuk Apresiasi Pemerintah Republik Indonesia terhadap objek dan sumber daya manusia kebudayaan serta upaya untuk pelindungan warisan budaya takbenda melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi objek pemajuan kebudayaan yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi dan komunitas.

Dalam sambutannya Mendikbud mengatakan bahwa Program Penetapan ini dilakukan agar para Gubernur, Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kotamadya atau pemangku kepentingan dan masyarakat dapat melakukan pelestarian, yaitu dengan melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan serta melakukan pembinaan warisan budaya takbenda tersebut sebagai kekuatan budaya dalam pembangunan yang berkelanjutan.

“Untuk meningkatkan upaya pelestarian dalam bentuk penetapan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu diikuti oleh pemerintah daerah dalam tindak lanjut hasil penetapan dengan melakukan kegiatan-kegiatan nyata seperti festival, seminar, sarasehan, workshop atau bahkan dapat masuk ke dalam kurikulum pendidikan yang membangkitkan semangat pelestarian warisan budaya takbenda,” ujar Mendikbud.

 

 

Ditetapkan 267 Warisan Budaya Takbenda

Sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2013, dan pada tahun 2019 ini ditetapkan sebanyak 267 Warisan Budaya Takbenda melalui Sidang Penetapan Warisan Budaya Tak benda Indonesia pada tanggal 13-16 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Dinas Bidang Kebudayaan dari 31 Provinsi. Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan sejak tahun 2013-2019 dengan total keseluruhan sebanyak 1.086 Karya Budaya.

Dalam arahannya, Mendagri, Tjahjo Kumolo berharap kegiatan penetapan warisan budaya takbenda ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam memajukan kebudayaan dan memperkuat kerjasama lintas-instansi baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya berkenaan dengan warisan budaya takbenda. “Besar harapan saya bahwa penetapan warisan budaya takbenda ini diikuti dengan rangkaian kebijakan pengelolaan yang sistematis oleh Pemerintah Daerah,” ungkap Mendagri.

Terpisah, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai acara menyampaikan, kesenian sintren merupakan salah satu kesenian asli Kabupaten Pekalongan yang perlu dieksplorasi terus-menerus, terutama dalam rangka menegakkan kedaulatan budaya Indonesia. “Saya berterima kasih sekali kepada seluruh pihak yang sudah sama-sama mengangkat kesenian sintren ini menjadi warisan budaya nonbendawi dan diakui secara Nasional oleh Kemendikbud sebagai kesenian khas yang bertumpu pada latar belakang kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” ujar Asip.

Ke depan, pihaknya akan mengadakan gelar budaya lokal dan sintren ini akan terus ditampilkan dan terus disempurnakan, sehingga menjadi bentuk kesenian yang dinamis, namun tetap berakar pada nilai-nilai tradisional yang sudah kita warisi secara turun-temurun.

Budayawan asal Kabupaten Pekalongan, Agus Sulistiyo, menuturkan, sintren merupakan kesenian asli dari Kabupaten Pekalongan, dalam kesejarahannya, ada data-data yang sedikit banyak berkaitan, antara cerita tutur masyarakat dengan tokoh-tokoh yang tersebut dalam sintren, antara lain tokoh Sulasih dan Sulamjono. Di mana Sulamjono dalam data sejarah disebut sebagai Penguasa Pekalongan di tahun 1632. “Ini yang menjadikan dasar paling logis yang menyatakan bahwa sintren asli dari Kabupaten Pekalongan,” ujar Agus.* (Didik & Lilik Dinkominfo Kab. Pekalongan)

 

 

 

 

BOGOR -  Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, M.Si menerima penghargaan Natamukti Kategori Kabupaten, sebuah apresiasi bagi pegiat UMKM dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Penghargaan diterima Kepala Disperindagkop UKM Ir. Hurip Budi Riyantini dan Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Munafah Asip Kholbihi, mewakili Bupati, dalam acara Galang UMKM 2019 Bogor, di Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10). 
 
Penganugerahan penghargaan ini  atas kerja sama KUKM dengan MarkPlus, Inc. lewat MarkPlus Institute. 
 
Founder & Chairman MarkPlus, Inc. yang juga Chairman ICSB Indonesia Hermawan Kartajaya, menjelaskan, penghargaan Natamukti dibagi menjadi tiga kategori. 
 
Natamukti diberikan kepada kota dan/atau kabupaten yang berhasil dalam mempromosikan UMKM lokal, mendorong peningkatan kualitas produk UMKM lokal, serta membangun ekosistem UMKM di daerahnya. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu kabupaten/ kota yang mendapatkan penghargaan ini. 
 
Penghargaan kategori lainnya yakni Natamukti Ganapravara. Penghargaan ini diberikan kepada pemenang Natamukti Nindya tahun-tahun sebelumnya yang terus menunjukkan kinerja bagus di tahun berikutnya. “Atau dengan kata lain, mereka adalah yang sudah pernah meraih Natamukti Nindya dan hingga kini terus menunjukan kinerja positif dalam memajukan UMKM di daerahnya,” tutur Hermawan Kertajaya.
 
Natamukti Nindya sendiri adalah penghargaan tertinggi dari Natamukti. Kota atau kabupaten peraih Natamukti Nindya adalah terbaik dari yang terbaik dari semua peraih Natamukti. Untuk tahun ini Natamukti Nindya diraih oleh Kabupaten Sleman.
 
Lebih lanjut Hermawan Kertajaya menjelaskan, penentuan penerima Penghargaan Natamukti ini dilakukan melalui proses panjang. Dimulai dari riset yang dilakukan tim ICSB dari berbagai daerah, yang kemudian diverifikasi dilapangan oleh tim ahli International Council for Small Business (ICSB) mengacu pada Model Natamukti, yaitu bagaimana melakukan pengembangan UMKM yang Terpercaya, Terdepan, dan Teratur.
 
Kegiatan Galang UKM Indonesia 2019 Bogor terdiri dari tiga rangkaian agenda utama, yakni penghargaan Natamukti dan apresiasi dari ICSB Indonesia Presidential Award bagi para pihak yang mendukung dan berkontribusi positif terhadap kemajuan UKM di Indonesia, seminar UKM, seminar untuk menambah wawasan para pelaku UKM, serta pameran dan kurasi UKM Brilian, yakni sesi pameran & seleksi para pelaku UKM di setiap kota untuk memperoleh predikat UKM BRILIAN 2019.
 
Dalam acara ini, hadir para kepala daerah dan para pelaku UKM yang membagikan ilmunya kepada masyarakat. Selain Hermawan, hadir Wali Kota Bogor Bima Arya, Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Rully Indrawan dan Jacky Mussry, Chairman ICSB Indonesia.(Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)