KAJEN – Menteri Sosial Republik Indonesia Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga miskin di Kabuaten Pekalongan, Sabtu (7/5/2016). Sebanyak 12.400 jiwa akan menerima bantuan program perlindungan sosial tersebut.
Penyerahan simbolis tersebut dilakukan di aula lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dan disaksikan langsung oleh Bupati Pekalongan Drs. H. Amat Antono, M.Si. PKH adalah sebuah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi melalui bantuan tetap. “Program ini untuk diberikan supaya keluarga bisa sejahtera, anak-anaknya sehat dan cerdas,” kata Menteri Khofifah.
Pada kesempatan tersebut Menteri Khofifah menyerahkan secara simbolis bantuan PKH kepada 10 orang ibu pengelola rumah tangga, 5 anak peserta PKH berprestasi, 33 penyandang disabilitas (25 kursi roda, 1 krek dan 7 protese/kaki palsu).
Tahun 2016, di Kabupaten Pekalongan penerima PKH sebanyak 12.400 keluarga dengan nilai total bantuan Rp. 23.102.345.000. PKH terdiri atas bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan bantuan tetap. Bantuan pendidikan dimpelmentasikan lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan menyasar anak usia SD, SMP, Dan SMA. Nilainya untuk Sekolah Dasar (SD) Rp 450 ribu/ tahun, Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp 750 ribu/ tahun, serta ana Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat Rp 1 juta/ tahun.
Sedangkan PKH kesehatan diberikan kepada ibu hamil dan balita. Nilainya Rp. 1,2 juta/tahun. Semua bantuan tersebut diberikan dalam empat tahap melalui Kantor Pos. Untuk bantuan tetap nilainya Rp. 500 ribu/tahun.
“Dana ini jangan sampai disalahgunakan. Dana pendidikan digunakan untuk biaya bersekolah anak dan penunjangnya agar mereka semangat dalam belajar. Saya berharap tidak ada lagi anak-anak Kabupaten Pekalongan yang tidak bersekolah. Sedangkan dana untuk ibu hamil dan balita untuk memenuhi gizi baik ibu maupun bayi yang dikandungnya serta anak balita agar bisa bertumbuh kembang dengan sehat,” kata Mensos Khofifah.
Selain PKH, Kementrian sosial juga memiliki beberapa jenis bantuan sosial khusus bagi warga Kabupaten Pekalongan. Yakni Bantuan lanjut usia sebanyak 55 orang dengan nilai RP. 132 juta, bantuan disabilitas untuk 10 orang dengan nilai Rp. 36 juta dan bantuan beras sejahtera yang menyasar 59.387 keluarga dengan nilai Rp 77.660.379.900,-, serta bantuan hibah dalam negeri sebanyak 405 paket dengan nilai Rp 81 juta.
Sementara itu Bupati dalam laporan kepada Menteri Sosial, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan masih cukup tinggi yaitu 12,57 persen dari jumah penduduk 925.549 orang. Angka itu diatas nasional, tetapi untuk tingkat Jawa Tengah kita sudah di urutan bawah tetapi masih kategori kuning.
“Kehadiran program keluarga harapan (PKH) sangat kami harapkan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Kalau bahasanya pak Gubernur dan Presiden bahwa kalau kita bisa kerja gotong-royong angka kemiskinan bisa kita turunkan,” tutur Bupati.
“Kami selaku Bupati sejak 2011-2015 hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 4% belum seperti Kabupaten Banyuwangi yang sudah turun sekitar 12%. Tetapi kita riil dengan tolak ukur yang bisa diyakini. Oleh karena itu dukungan PKH ini sangat kami harapkan,” imbuhnya.(d12k)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo