Artikel

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong peningkatan prestasi olahraga daerah melalui penguatan pembinaan atlet dan konsolidasi seluruh cabang olahraga. Langkah tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya capaian Kabupaten Pekalongan dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Tengah.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan konsolidasi olahraga secara menyeluruh menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Hal tersebut juga berkaitan dengan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah yang akan berlangsung pada November mendatang.

“Memang ini kami ingin memperbarui semua konsolidasi olahraga, konsolidasi olahraga secara keseluruhan,” ujar Sukirman.

Menurutnya, kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pekalongan saat ini telah diperbarui. Pemerintah daerah juga terus meminta perkembangan persiapan, termasuk cabang-cabang olahraga yang akan mengikuti PORPROV.

“Sebentar lagi sedang menghadapi PORPROV di bulan November. Kita sudah meminta progres persiapannya, progres cabang-cabang yang diikuti,” jelasnya.

Ia menambahkan, setelah proses tersebut, Pemkab Pekalongan akan melakukan konsolidasi terhadap seluruh cabang olahraga untuk melihat perkembangan serta potensi masing-masing cabang secara lebih menyeluruh.

“Dari situ nanti, insyaallah kami akan mengonsolidasikan semua cabang olahraga dan kita akan lihat sejauh mana perkembangan masing-masing olahraga ini,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan, Drs. Mores Irson Kubela, A.P., menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan mengikuti 13 cabang olahraga dalam POPDA Jawa Tengah.

Dari pelaksanaan yang selesai pada 6 September 2026, Kabupaten Pekalongan berhasil meraih sejumlah medali. Capaian tersebut turut membawa perubahan positif pada posisi Kabupaten Pekalongan dalam klasemen.

“Yang pertama, Kabupaten Pekalongan untuk POPDA itu kita mengikuti 13 cabang olahraga,” terang Mores.

Ia menyampaikan, posisi Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya berada di peringkat 32, tahun ini Kabupaten Pekalongan naik menjadi peringkat 27.

“Lalu kita berada di peringkat 32 besar, kemudian tahun ini berubah posisinya menjadi 27,” ujarnya.

Peningkatan tersebut menjadi modal positif bagi pembinaan olahraga pelajar di Kabupaten Pekalongan. Mores menyebut, perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan prestasi akan dilanjutkan melalui pembinaan secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk perhatian terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah, Pemkab Pekalongan juga menyiapkan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.

“Ada. Nanti akan ada pemberian penghargaan kepada atlet, tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk yang PORPROV,” kata Mores.

Pemberian penghargaan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk standar indeks sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.

Di sisi lain, pembinaan atlet akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Menurut Mores, perhatian pimpinan daerah terhadap peningkatan prestasi olahraga menjadi dorongan untuk memperkuat program pembinaan lanjutan.

Dengan konsolidasi organisasi olahraga, evaluasi capaian prestasi, serta pembinaan atlet secara berkelanjutan, Pemkab Pekalongan berharap prestasi olahraga daerah dapat terus meningkat. Capaian POPDA 2026 yang menunjukkan kenaikan peringkat menjadi salah satu indikator positif untuk terus memperkuat pembinaan menuju kompetisi olahraga di tingkat provinsi.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengambil langkah penanganan terhadap kasus kepegawaian yang menjadi perhatian publik. Penanganan dilakukan melalui proses internal sesuai ketentuan kepegawaian, sekaligus dengan tetap mengedepankan pembinaan integritas, profesionalisme, moralitas, dan etika aparatur sipil negara (ASN).

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa langkah awal telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan pada awal Agustus 2026 dengan memindahkan pegawai yang bersangkutan dari tempat tugas sebelumnya.

“Yang jelas pertama, pada awal Agustus sesungguhnya Kepala Dinas Pendidikan sudah memindahkan yang bersangkutan ke tempat yang memang tidak di situ lagi,” ujar Sukirman usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (7/9/2026).

Selain langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah membentuk tim untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Tim tersebut melibatkan unsur Dinas Pendidikan serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSD).

“Yang kedua, kita sudah membentuk tim untuk kemudian segera mengambil keputusan. Tim itu terdiri dari dua unsur, yang pertama tentu saja dari Dinas Pendidikan, lalu yang berikutnya adalah dari BKPSD atau BKD,” jelasnya.

Menurut Sukirman, tim akan bekerja untuk mengumpulkan fakta dan melakukan kajian sebelum memberikan rekomendasi. Selanjutnya, pemerintah daerah akan mengambil keputusan berdasarkan hasil kerja dan rekomendasi tim.

“Nanti urut-urutannya seperti apa, pasti kalau kemudian tim ini sudah bekerja dan ada rekomendasinya, kita akan mengambil keputusan,” katanya.

Terkait sanksi terhadap ASN, Sukirman menegaskan bahwa terdapat sejumlah tahapan dan bentuk sanksi kepegawaian yang dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa penonjoban, pemindahan, penurunan pangkat, hingga pemberhentian sebagai ASN.

“Yang pertama tentu saja non-job, pindah kerja, apa segala macam. Yang kedua tentu ada klausul untuk penurunan pangkat. Lalu kemudian penurunan eselon, pangkat, dan seterusnya. Kemudian yang sampai akhirnya nanti pemecatan dengan tidak hormat. Itu yang paling puncak,” ungkapnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan mengenai sanksi tidak dilakukan secara serta-merta. Tim yang telah dibentuk akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan fakta-fakta sebagai dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.

“Makanya nanti tim itu yang akan bekerja, yang akan mengumpulkan fakta-fakta,” tegas Sukirman.

Di sisi lain, Sukirman mengimbau agar polemik yang berkembang di ruang publik tidak terus diperpanjang, terlebih apabila berkaitan dengan penyebaran materi yang tidak pantas.

“Sebaiknya dalam konteks ini cukup lah ya, polemik di publik begitu. Video yang tidak senonoh itu saya kira cukup lah. Jangan sampai itu menjadi terus dilihat anak-anak kita dan seterusnya menjadi hal yang tidak baik,” pesannya.

Lebih lanjut, Pemkab Pekalongan memastikan pembinaan terhadap ASN terus dilakukan secara berkelanjutan. Pembinaan mencakup berbagai aspek, mulai dari integritas dan profesionalisme kerja hingga pencegahan gratifikasi serta penguatan moral dan etika.

“Ya tentu saja kita sebenarnya terus melakukan pembinaan, baik dari sisi integritas, profesionalisme kerja, integritas soal gratifikasi,” kata Sukirman.

Ia menambahkan, penguatan integritas juga terus didorong melalui berbagai langkah internal, termasuk pencanangan perjanjian kontrak kerja serta penguatan komitmen integritas dalam pelaksanaan tugas.

“Bahkan Pak Sekda itu sudah terus mencanangkan perjanjian kontrak kerja dan seterusnya, integritas kerja dan seterusnya, termasuk kemudian tentu saja pembinaan soal moralitas dan etika dan seterusnya,” pungkasnya.

Pemkab Pekalongan berharap proses penanganan kasus tersebut dapat berjalan secara objektif dan sesuai ketentuan, sekaligus menjadi momentum untuk semakin memperkuat budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan beretika di lingkungan pemerintahan daerah.

Kesesi - Estafet Tunas Kelapa tingkat Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Tengah bukan sekadar perjalanan simbol Pramuka dari satu daerah ke daerah lain. Di baliknya, ada pesan penting tentang semangat kebersamaan, kemandirian, dan ketahanan pangan yang ingin ditanamkan kepada generasi muda.

Pesan tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Ka Mabicab) Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Pekalongan, saat mengikuti timbang terima Estafet Tunas Kelapa di Jembatan Panjang Kesesi, Senin (7/9/2026) sore.

Jembatan Panjang Kesesi menjadi titik perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan tersebut, Tunas Kelapa diserahkan Kwarcab Kabupaten Pekalongan kepada Kwarcab Kabupaten Pemalang untuk melanjutkan perjalanan estafet. Penyerahan diterima Ka Mabicab Kabupaten Pemalang Nurkholes, S.H., M.Si., yang juga menjabat sebagai Plt. Bupati Pemalang.

Sukirman menyampaikan apresiasinya karena kegiatan tersebut melibatkan anggota Pramuka dari kedua kabupaten. Menurutnya, semangat kebersamaan dalam Estafet Tunas Kelapa harus bisa diteruskan dalam aksi nyata di tengah masyarakat.

"Ini luar biasa karena melibatkan seluruh anggota Pramuka, baik dari Kabupaten Pekalongan maupun Kabupaten Pemalang. Apalagi temanya memperkokoh organisasi dengan orientasi pada ketahanan pangan," ujar Sukirman.

Dalam sambutan Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Ka Mabida) Jawa Tengah, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn.) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., yang dibacakan Kamabicab Kabupaten Pemalang Nurkholes, disampaikan bahwa peringatan Hari Pramuka 2026 mengusung tema "Berkreasi, Berinovasi, Terampil dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan."

Tema tersebut mengajak Pramuka untuk ikut mengambil peran dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui kreasi dan inovasi. Semangat itu juga sejalan dengan arah pembangunan Jawa Tengah melalui prinsip ngopeni dan nglakoni.

Ngopeni dimaknai sebagai bentuk kepedulian Pramuka untuk merawat bumi, menjaga kesuburan tanah, mengayomi petani, serta melestarikan lingkungan. Sementara nglakoni menggambarkan semangat menjalankan setiap tugas dengan kerja keras dan disiplin, termasuk melalui aksi nyata di masyarakat.

Bagi Sukirman, pesan tersebut sangat relevan untuk generasi muda. Pramuka dinilai memiliki ruang yang luas untuk menanamkan nilai kemandirian, termasuk dalam bidang pangan.

Ia berharap anggota Pramuka tidak hanya mengenal pertanian, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang peduli dan mau ikut berperan dalam menjaga ketahanan pangan.

"Ini bagaimana menanamkan jiwa ketahanan pangan, jiwa kemandirian pangan kepada generasi muda, khususnya Pramuka," katanya.

Pemkab Pekalongan, lanjut Sukirman, akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan kepramukaan, baik dari sisi regulasi, anggaran maupun pengawalan berbagai aktivitasnya.

Ia berharap Estafet Tunas Kelapa menjadi momentum untuk melahirkan generasi muda yang tangguh, mandiri, dan peduli terhadap pertanian.

"Harapannya, anak-anak Pramuka mampu berdaya tahan, menanamkan jiwa kemandirian dalam ketahanan pangan, ikut membantu pemerintah, serta menciptakan generasi muda yang peduli terhadap pertanian," pungkasnya.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Pekalongan turut menyukseskan rangkaian Estafet Tunas Kelapa Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Tengah dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65.

Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Talun, Kecamatan Talun, Minggu (6/9/2026). Estafet Tunas Kelapa menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan karakter kepada generasi muda.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa Kwarcab Pramuka Kabupaten Pekalongan menerima Estafet Tunas Kelapa dari rombongan Kabupaten Batang untuk kemudian diteruskan melintasi wilayah Kabupaten Pekalongan.

“Siang ini kami dari Kwarcab Pramuka Kabupaten Pekalongan menerima Estafet Tunas Kelapa dari Kwarda Jawa Tengah yang berasal dari Kabupaten Batang. Sudah kita terima, dan hari ini kita laksanakan estafet ke wilayah Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

Menurut Yulian, perjalanan estafet tersebut melintasi sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan, di antaranya Curug, Bojong, Kajen hingga Kesesi. Selanjutnya, Estafet Tunas Kelapa akan diteruskan kepada Kabupaten Pemalang melalui Kecamatan Kesesi.

Lebih lanjut, Yulian menegaskan bahwa Estafet Tunas Kelapa bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi membawa pesan penting dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 Kwarda Jawa Tengah.

Ia menyebut, pesan yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah menjadi bagian penting yang perlu diteruskan kepada generasi muda, khususnya terkait penguatan persatuan dan kesatuan serta silaturahmi.

“Pesannya adalah tentu tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Gubernur, yaitu untuk persatuan dan kesatuan, memperkuat silaturahmi,” ungkapnya.

Yulian juga menekankan pentingnya Gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda yang memiliki kecintaan terhadap tanah air sekaligus karakter yang kuat. Karena itu, pendidikan karakter dan semangat nasionalisme perlu terus ditingkatkan dan digalakkan.

“Pramuka selaku generasi muda, tentu dengan cinta tanah air dan pendidikan karakter ini harus lebih kita tingkatkan, kita galakkan lagi,” tegasnya.

Ia berharap pesan-pesan kebangsaan yang disampaikan dalam rangkaian Estafet Tunas Kelapa dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya kira apa yang disampaikan melalui pesan-pesan Pak Gubernur patut kita teladani dan patut kita laksanakan,” pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Gerakan Pramuka diharapkan terus menjadi wadah strategis dalam membangun karakter generasi muda, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan semangat cinta tanah air dan persatuan di tengah masyarakat. 

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (7/9/2026).

Penyampaian Raperda tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama DPRD Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, pembahasan akan mengikuti mekanisme dan keputusan politik DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Plt. Bupati Pekalongan mengatakan, dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 terdapat sejumlah penyesuaian, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

“Sekiranya kita tunggu keputusan politik dari DPRD, tentu saja ada penyesuaian-penyesuaian dari sisi pendapatan, dari sisi belanja. Tapi masih dalam koridor untuk terus meneruskan aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan,” ujar Sukirman.

Menurutnya, penyesuaian dalam Perubahan APBD tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen agar pengelolaan anggaran tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta pelaksanaan program pembangunan daerah.

Penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini selanjutnya menjadi bahan bagi DPRD Kabupaten Pekalongan untuk dilakukan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Melalui proses pembahasan tersebut, diharapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat ditetapkan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mampu mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan.

KARANGANYAR - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, merespons positif berdirinya Majelis Taklim Asy Sya’roni di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar. Menurutnya, keberadaan lembaga keagamaan di tengah masyarakat memiliki peran strategis, terutama dalam memberikan penguatan akhlak ketika masyarakat menghadapi perubahan yang berlangsung begitu cepat.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Majelis taklim  dan zikir dalam rangka Maulid Nabi Muhammad di Pendopo Yayasan Buya Sam’ani Sya’roni, Jumat (4/9/2026). Menurut Sukirman Majelis taklim tidak hanya menjadi tempat untuk menyampaikan pengetahuan agama. Lebih dari itu, keberadaannya diharapkan mampu menjadi benteng moral sekaligus ruang pembentukan karakter masyarakat.

”Pemkab Pekalongan bersyukur, karena satu lagi majelis taklim Asy Sa’roni mencoba memulai Langkah baru dalam memberikan pelayanan Pendidikan keagamaan khusunya bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Targetnya terus untuk memberikan keseimbangan moral masyarakat ditengah perkembangan zaman,” terangnya.

Sementara itu, Pimpinan Majelis Taklim Asy Sya’roni, KH. Sam’ani Sya’roni, mengatakan majelis tersebut didirikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan syiar agama bagi masyarakat di wilayah atas Kabupaten Pekalongan.

Sasarannya tidak terbatas pada kelompok tertentu. Majelis ini membuka ruang bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah selatan Kota Santri, untuk mendapatkan akses terhadap ilmu keagamaan dan kajian Islam.

Menurut Sam’ani Sya’roni, tantangan dakwah saat ini berbeda dengan masa sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik. Namun, derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan tersendiri ketika tidak diimbangi dengan pemahaman agama yang memadai.

“Perkembangan ilmu keagamaan harus bisa mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena teknologi pada dasarnya hanyalah alat. Persoalan utamanya adalah bagaimana masyarakat memiliki kemampuan untuk memilah informasi, membangun sikap kritis, dan tetap berpijak pada nilai agama serta akhlak.

Di tengah kondisi tersebut, majelis taklim dapat mengambil peran sebagai ruang belajar yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Kajian keislaman tidak hanya menjadi aktivitas keagamaan, tetapi juga dapat menjadi sarana membangun ketahanan moral masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Desa Limbangan. Lurah Limbangan, Rendi Subiyanto, menyambut baik kehadiran Majelis Taklim Asy Sya’roni di lingkungan desanya. Ia berharap keberadaan majelis tersebut membuat masyarakat semakin mudah mengakses ilmu agama dan mengikuti kajian Islam tanpa harus mencari tempat yang jauh.

Harapan itu sekaligus menegaskan bahwa penguatan kehidupan keagamaan bukan semata tanggung jawab lembaga pendidikan formal maupun pemerintah. Masyarakat juga membutuhkan ruang-ruang belajar yang tumbuh dari lingkungan mereka sendiri.

KARANGANYAR - Prihatin dengan maraknya kasus penyalahgunaan Identitas Kependudukan seperti yang dialami pasangan lansia asal Kabupaten Pekalongan. Dayat (77) dan Darmi (63), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung sambangi tempat tinggal mereka. Didampingi Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, Luthfi mendatangi rumah Dayat dan Darmi, Kamis 3 September 2026.

Pasangan lansia asal Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dayat (77) dan Darmi (63) merupakan warga kategori desil 1. Mereka harus kehilangan bantuan sosial (bansos) sejak November 2025 karena identitas mereka diduga terseret aktivitas judi online (judol).

Padahal, kondisi ekonomi pasangan tersebut jauh dari kata mampu. Dayat hanya bekerja sebagai buruh lepas dengan penghasilan terbatas. Keduanya juga tidak memiliki telepon seluler dan tidak bisa membaca maupun menulis.

Persoalan itu mendapat perhatian langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang mendatangi rumah Dayat dan Darmi untuk memastikan kondisi sekaligus mencari jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi.

Gubernur Ahmad Luthfi meminta verifikasi data penerima bansos diperkuat, terutama bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1, 2 dan 3. Ia meminta Dinas Sosial bersama instansi kependudukan memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak akibat persoalan data.

Luthfi juga meminta kepolisian, Babinkamtibmas dan Babinsa aktif melakukan sosialisasi bahaya judi online hingga tingkat desa. Edukasi dinilai penting agar masyarakat memahami risiko memberikan atau meminjamkan identitas kependudukan.

“Penggunaan KTP itu tidak sembarangan,” tegas Luthfi.

Kasus Dayat dan Darmi menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat. Jangan sampai warga miskin yang semestinya mendapat perlindungan justru kehilangan bansos karena identitasnya digunakan orang lain. Pemulihan hak mereka kini menjadi ujian sejauh mana negara mampu melindungi kelompok paling rentan dari penyalahgunaan data pribadi

Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Pekalongan Sukirman memastikan, Pemkab Pekalongan akan memperjuangkan pemulihan status penerima manfaat kedua lansia tersebut melalui Kementerian Sosial. Selama proses aktivasi bansos berlangsung, pemerintah daerah memastikan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi.

“Selama menunggu proses aktivasi, kita sudah menanggung biaya hidup, makanan, sembako dan seterusnya,” ujar Sukirman.

Dari penelusuran awal, KTP pasangan lansia itu diduga pernah dipinjam pihak lain untuk kepentingan pinjaman. Orang yang diduga meminjam KTP telah ditemukan, sementara persoalan utang sekitar Rp5 juta hingga Rp10 juta diselesaikan secara kekeluargaan.

Namun, persoalan belum sepenuhnya selesai, Dugaan penggunaan identitas Dayat dan Darmi untuk aktivitas judol masih ditelusuri. Pemkab Pekalongan telah menyerahkan persoalan tersebut kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Sukirman mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan meminjamkan KTP atau memberikan data pribadi. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan penyalahgunaan identitas dapat menyeret pemilik data ke persoalan yang sama sekali tidak mereka ketahui.

"Pemkab Pekalongan juga akan melakukan penelusuran lebih luas untuk memastikan tidak ada warga lain yang mengalami kasus serupa. Bagi warga yang merasa salah dalam pendataan penerima bansos, pemerintah juga akan membuka ruang melalui mekanisme sanggahan," pungkasnya.

TALUN – Simpan potensi ekonomi besar, Kopi dari Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, butuh dukungan pemasaran lebih luas.

Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam penutupan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Kopi Robusta Berketahanan Iklim Pekalongan di Gedung Pertemuan Muhammadiyah Talun, Rabu (2/9/2026).

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman yang menutup kegiatan tersebut, mendorong agar kopi Talun tidak hanya berhenti sebagai komoditas pertanian lokal. Produk kopi dari daerah tersebut harus didorong masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk kafe, restoran, hingga jaringan pasar komersial.

Sukirman mengakui Kabupaten Pekalongan memiliki potensi pertanian yang besar, termasuk kopi. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terangkat karena persoalan pemasaran dan pengenalan produk.

Ia mencontohkan kopi Petungkriyono yang dinilai memiliki daya saing, tetapi belum banyak dikenal oleh pelaku usaha kopi.

“Yang harus kita benahi adalah pendampingan dari sisi penetrasi pemasaran. Kita perlu mensosialisasikan bahwa Pekalongan ini kopinya juga bisa diandalkan,” kata Sukirman.

Menurutnya, persoalan kopi bukan semata bagaimana meningkatkan produksi. Tanpa pasar yang jelas, peningkatan produksi justru tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat rantai usaha kopi, mulai dari budidaya, peningkatan kualitas, pembiayaan, hingga pemasaran.

Bukan Sekadar Sekolah, Petani Dituntut Praktik

SLI Kopi Robusta tersebut diikuti petani dari Desa Jolotigo dan Desa Sengare, Kecamatan Talun. Program mengusung tema “Sinergi Ketahanan Iklim & Pemberdayaan Ekonomi”.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan petani menghadapi perubahan dan cuaca ekstrem, sekaligus meningkatkan produktivitas melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP).

Sukirman meminta hasil pembelajaran tidak berhenti sebagai teori di ruang pelatihan.

Pengetahuan mengenai kondisi iklim, waktu tanam, pemeliharaan tanaman hingga masa panen harus diterapkan langsung di kebun.

“Bekal yang sudah didapat dari sekolah ini kita praktikkan bersama di lapangan. Dengan adaptasi dan penyesuaian keadaan, saya yakin teori-teori itu bisa dimaksimalkan dalam pengembangan budidaya kopi,” ujarnya.

Dalam penutupan tersebut, Sukirman menyerahkan sertifikat kelulusan SLI secara simbolis kepada perwakilan petani pionir dari Desa Sengare dan Jolotigo.

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Modul SLI dari Zurich Climate Resilience Alliance (ZCRA) juga diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Perwakilan Mercy Corps, Arif Ganda Purnamawa, menegaskan program tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan petani.

Program Zurich Climate Resilience Alliance di Kabupaten Pekalongan juga diarahkan untuk menghubungkan komoditas kopi dengan pasar, informasi iklim, praktik pertanian yang baik, serta perlindungan risiko finansial.

“Kami sedang berupaya bagaimana caranya supaya kopi ini bisa terkoneksi dengan pasar yang lebih besar,” kata Arif.

Menurutnya, akses terhadap data iklim menjadi bagian penting, Informasi mengenai potensi kekeringan dan curah hujan ekstrem dapat digunakan petani sebagai dasar menentukan strategi pengelolaan tanaman.

Program juga diarahkan pada pengembangan skema finansial dan kemitraan pasar.

Arif menegaskan, penutupan SLI justru menjadi awal dari pekerjaan berikutnya.

“Kami harapkan ini bukan akhir dari sebuah proses, melainkan ini awal. Kita akan menginisiasi bagaimana pasar itu kita ekspansi dan skema-skema finansial yang akan kita kembangkan juga dapat diterapkan,” ujarnya.

Persoalan pemasaran bahkan diakui secara terbuka oleh Camat Talun Argo Yudha Ismoyo, 

Menurutnya Talun sebenarnya memiliki banyak komoditas unggulan. Seperti Pisang, kopi, durian hingga alpukat tersedia. Namun, persoalannya adalah bagaimana produk-produk tersebut bisa bertemu dengan konsumen.

“Hasil bumi Talun itu semua punya, Pak. Pisang, kopi, durian, alpukat, semua ada. Sayangnya enggak punya pasar. Jadi orang tidak tahu kalau barangnya dari Talun,” ungkap Argo.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tantangan produk pertanian Talun bukan semata soal produksi, melainkan juga branding, promosi, akses pasar, dan koneksi dengan pembeli akhir.

Jika persoalan tersebut tidak segera diatasi, potensi komoditas unggulan daerah berisiko hanya berputar di pasar lokal dengan nilai tambah yang terbatas.

Karena itu, pengembangan kopi Talun membutuhkan ekosistem yang lebih lengkap. Petani tidak cukup hanya dibekali teknik budidaya, tetapi juga perlu mendapatkan akses terhadap pembiayaan, informasi pasar, standar mutu, pengolahan pascapanen, branding, dan jaringan pembeli.

Dorong Regenerasi Petani

Sukirman juga mengingatkan pentingnya regenerasi petani kopi.

Menurutnya, anak-anak muda di Talun perlu diperkenalkan dengan budidaya kopi sejak dini. Pendidikan formal tetap penting, tetapi pengetahuan mengenai potensi ekonomi lokal juga harus diwariskan agar keberlanjutan komoditas kopi tidak terputus.

“Pengenalan terhadap budidaya kopi ini menjadi satu kewajiban kita bersama agar kesinambungan pemberdayaan kopi di Kecamatan Talun bisa terus terjaga dengan baik,” jelasnya.