Artikel

Alamat

Link Terkait

• Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan

• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

SEMARANG – Menyikapi kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai dampak kebijakan opsen dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan kebijakan pengurangan PKB 2026.

Pengurangan PKB yang salah satunya potongan langsung sebesar lima persen dari nilai pokok pajak kendaraan bermotor tersebut, berlangsung mulai 20 Februari 2026 hingga 31 Desember 2026

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menjelaskan, kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 tanggal 20 Februari 2026 tentang Pemberian Pengurangan atas Pajak Kendaraan Bermotor.

Kebijakan itu lahir dari perhatian langsung pimpinan daerah terhadap aspirasi warga, terkait keluhan penerapan opsen dari pemerintah pusat yang tertuang dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan PP 35 Tahun 2023.

“Berdasarkan dinamika yang berkembang di masyarakat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, Bapak Gubernur Ahmad Luthfi telah memerintahkan kepada kami untuk melakukan pengkajian relaksasi. Hasil kajian dari tim teknis tersebut kemudian disampaikan kepada Bapak Gubernur dan disetujui melalui penetapan Keputusan Gubernur ini,” jelas Masrofi, di Semarang, Minggu (22/2/2026).

Dia menambahkan, program itu merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah provinsi, dalam membantu masyarakat memenuhi kewajiban secara lebih ringan, mudah, dan tertib.

“Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga mendapatkan kesempatan yang sama, untuk menata kewajiban administrasi kendaraannya tanpa beban berlebih, sekaligus menjaga stabilitas penerimaan daerah untuk pembangunan,” imbuhnya.

Dijelaskan, program itu mencakup empat poin keringanan utama. Yakni, pemberian potongan langsung sebesar lima persen dari nilai pokok pajak kendaraan bermotor, denda atau sanksi administratif yang akan disesuaikan secara otomatis mengikuti nilai pokok pajak yang telah diberikan pengurangan.

Kemudian, pengurangan tunggakan pokok PKB beserta sanksi administratifnya untuk masa pajak yang jatuh tempo mulai 5 Januari 2025, serta pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Masrofi, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini secara otomatis saat melakukan pembayaran di seluruh titik layanan Samsat.

“Kami informasikan bahwa saat ini layanan E-Samsat seperti NewSakpole, Samsat Budiman, dan Samsat Corporate sedang dalam tahap penyesuaian data teknis. Untuk sementara waktu, masyarakat diimbau melakukan pembayaran secara langsung di kantor pelayanan Samsat agar mendapatkan hak relaksasi ini,” ujar Masrofi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap, momentum itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga. Kontribusi pajak yang dibayarkan akan dikembalikan kepada masyarakat, dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Sumber : Bependa Jateng/Pd, Diskomdigi Jateng

Dalam audiensi tersebut, Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan hingga saat ini masih berada dalam status tanggap darurat banjir yang telah diperpanjang untuk kedua kalinya selama dua minggu.

“Hari ini saya bersama pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan dan seluruh kepala dinas turun langsung ke lapangan. Kabupaten Pekalongan memang masih dalam kondisi tanggap darurat, sehingga kami ingin memastikan penanganan terus berjalan dan masyarakat tetap terlayani,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus hadir dan konsisten membantu masyarakat terdampak banjir, baik melalui penanganan teknis maupun pemenuhan kebutuhan dasar warga.

“Kami insyaallah konsisten membantu masyarakat. Hari ini rumah pompa portable kembali kami turunkan. Memang jumlahnya terbatas, jadi harus berpindah-pindah dari satu titik ke titik lain, tetapi hari ini juga akan datang tambahan satu unit,” jelasnya.

Selain upaya teknis, Bupati juga menekankan pentingnya sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Kami akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait kebutuhan rumah pompa. Nilai satu unit rumah pompa itu tidak kecil, sementara kebutuhan di lapangan cukup banyak,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan harapannya agar kondisi cuaca segera membaik sehingga penanganan banjir dapat lebih optimal.

“Harapan kami, mari sama-sama kita doakan agar hujan segera berhenti, sehingga genangan bisa cepat surut dan aktivitas masyarakat kembali normal,” tuturnya.

Usai melaksanakan audiensi dengan warga Desa Tratebang, Bupati Pekalongan melanjutkan peninjauan ke dapur umum di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Wonokerto. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan dapur umum berjalan dengan baik dan kebutuhan logistik warga terdampak banjir terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan akan terus melakukan pendampingan dan penanganan hingga kondisi banjir benar-benar terkendali dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Mewakili Kepala BPS Kabupaten Pekalongan Maibu Barwis Sugiharto SST, M.Si., yaitu Pejabat Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Pekalongan, Urip Puji Raharjo, S.ST., M.AP., dalam sambutannya menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh BPS setiap sepuluh tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka enam.

“BPS melaksanakan tiga sensus, yaitu Sensus Penduduk pada tahun berakhiran nol, Sensus Pertanian pada tahun berakhiran tiga, dan Sensus Ekonomi pada tahun berakhiran enam. Tahun 2026 ini kami mendapat mandat untuk melaksanakan Sensus Ekonomi,” jelas Urip.

Ia menyampaikan bahwa tujuan utama Sensus Ekonomi 2026 adalah untuk memotret struktur ekonomi nasional hingga daerah, termasuk Kabupaten Pekalongan. Selain itu, sensus ini juga bertujuan mengidentifikasi karakteristik usaha, perkembangan ekonomi digital, serta transformasi ekonomi lingkungan yang saat ini menjadi tren.

Menurutnya, Sensus Ekonomi akan menjawab sejumlah isu strategis, di antaranya daya saing ekonomi daerah, potensi sektor usaha unggulan, serta jumlah dan peran UMKM dalam perekonomian daerah. Di Kecamatan Wonopringgo, BPS ingin memperoleh data yang akurat terkait dominasi usaha konveksi yang selama ini menjadi ciri khas wilayah tersebut.

“Data ini nantinya sangat penting sebagai dasar penentuan kebijakan, termasuk jenis bantuan dan intervensi pemerintah yang tepat sasaran sesuai dengan sektor usaha yang ada,” ujarnya.

Urip menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sejalan dengan empat pilar utama pembangunan Kabupaten Pekalongan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan sumber daya manusia.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026. BPS akan merekrut petugas sensus melalui mekanisme rekrutmen terbuka yang akan diumumkan kepada masyarakat. Pendataan akan mencakup seluruh kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Dalam kesempatan tersebut, BPS juga meminta dukungan Camat Wonopringgo Sigit Khurniawan, S.I.P., M.M., para kepala desa, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membantu menyosialisasikan sensus dan mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan. Masyarakat diimbau menerima petugas sensus dengan baik dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

“Sensus ekonomi tergolong menantang karena sebagian besar responden adalah pelaku usaha yang memiliki kesibukan tinggi. Oleh karena itu, kami sangat berharap dukungan semua pihak agar sensus ini dapat berjalan sukses,” pungkasnya.

Sekda hadir mewakili Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., dan Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Sekda mengajak masyarakat mensyukuri nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kembali menjalani ibadah Ramadan bersama.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kami mengucapkan selamat datang bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Ramadan ini membawa keberkahan dan menjadikan masyarakat Kabupaten Pekalongan semakin bertakwa,” ujar Sekda.

Sekda juga menekankan pentingnya saling menghormati perbedaan dalam penentuan awal Ramadan serta mengajak masyarakat memperkuat empati dan kepedulian sosial. Ia menyoroti kondisi sebagian warga di Kecamatan Tirto, Wonokerto, dan Siwalan yang masih terdampak bencana banjir.

“Di bulan suci ini, mari kita tingkatkan kepedulian terhadap sesama, khususnya saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, agar mereka tetap dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan baik,” imbuhnya.

Selain itu, masyarakat Kabupaten Pekalongan diimbau untuk memakmurkan masjid, surau, dan langgar dengan kegiatan ibadah dan keagamaan. Menurut Sekda, hal tersebut sejalan dengan identitas Kabupaten Pekalongan sebagai kota santri.

“Mari kita ramaikan masjid dengan kegiatan positif dan libatkan generasi muda agar tumbuh menjadi generasi yang religius dan berakhlak baik,” pungkasnya.

Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa gerakan ini menjadi langkah bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata, khususnya di kawasan strategis dan pusat aktivitas masyarakat.

“Gerakan Asri ini harus kita tindak lanjuti bersama. Dengan lingkungan yang bersih dan tertata, masyarakat akan lebih sehat dan nyaman. Selain itu, kebersihan juga menjadi salah satu upaya mengurangi potensi banjir,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut menyasar kawasan sekitar pasar dan pusat ekonomi, karena pasar merupakan titik sentral perputaran ekonomi masyarakat. Dengan kondisi pasar yang bersih dan rapi, diharapkan aktivitas ekonomi semakin tumbuh dan berkembang.

Sementara itu, Kapolres Pekalongan, AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergitas antara Polri dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan ruang publik yang tertib dan nyaman.

“Wilayah sekitar Tugu 0 KM dan Pasar Kajen merupakan sentra kegiatan masyarakat. Karena itu, kebersihan dan kerapian harus menjadi perhatian bersama agar aktivitas warga dapat berjalan lancar dan aman,” ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan kerja bakti pembersihan lingkungan, penataan area publik, serta penertiban spanduk dan baliho yang sudah tidak layak atau terpasang sembarangan.

Pemkab Pekalongan juga telah merencanakan pengembangan sentra pengolahan sampah terpadu melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) bekerja sama dengan investor. Rencananya, pengolahan sampah tersebut akan diarahkan menjadi sumber energi listrik.

Program ini telah melalui kesepakatan bersama antara Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang, sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terpusat dan berkelanjutan.

Melalui Gerakan Indonesia Asri, Pemkab Pekalongan berharap tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sebagai bagian dari budaya hidup sehat serta penguatan perekonomian daerah.

Kepala DKPP Kabupaten Pekalongan, Yudhi Himawan, S.T., M.Sc., M.T., menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam upaya pengendalian inflasi daerah, khususnya pada komoditas pangan.

“Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu upaya stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok di lapangan, terutama menjelang puasa dan Lebaran. Hari ini kami laksanakan di Kecamatan Talun dan ke depan akan digelar di beberapa lokasi lainnya,” ujar Yudhi.

Dalam kegiatan tersebut, DKPP menyediakan sekitar 300 paket bahan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar. Komoditas yang disediakan antara lain beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Yudhi berharap, kegiatan ini dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau serta meringankan beban pengeluaran rumah tangga menjelang Ramadan.

“Kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Meskipun jumlahnya terbatas, ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu mengurangi beban masyarakat,” tambahnya.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari. Salah satu warga Talun, Selvi, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut.

“Menurut saya sangat membantu, apalagi harga kebutuhan pokok sekarang sedang naik. Selisih harganya lumayan, bisa sekitar Rp2.000 lebih murah dibandingkan di pasaran. Harapannya, kegiatan seperti ini bisa lebih sering diadakan, terutama menjelang Lebaran,” ungkapnya.

Pemkab Pekalongan berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program pro rakyat guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya dalam momentum hari besar keagamaan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pekalongan, Dra. Siti Masruroh, M.Si menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf dari Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., yang sedianya hadir secara langsung namun berhalangan karena tugas kedinasan di Semarang.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pekalongan atas terselenggaranya Manasik Haji Terintegrasi ini. Semoga kegiatan ini menjadi bekal penting bagi para calon jamaah haji,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tahun 2026 merupakan tahun pertama penyelenggaraan ibadah haji berada di bawah naungan Kementerian Haji dan Umrah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyambut baik perubahan tersebut dan berharap pelayanan kepada jamaah semakin profesional dan optimal.

Tahun ini, sebanyak 941 calon jamaah haji asal Kabupaten Pekalongan akan diberangkatkan melalui Embarkasi Solo dan terbagi dalam empat kelompok terbang (kloter). Dari jumlah tersebut, lebih dari 700 jamaah termasuk kategori risiko tinggi (risti), baik karena faktor usia maupun kondisi kesehatan. Jamaah tertua berusia 85 tahun dan termuda 16 tahun.

“Kondisi ini menjadi perhatian bersama agar pelayanan benar-benar mengedepankan prinsip haji ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah perempuan,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan, lanjutnya, berkomitmen mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, termasuk memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan jamaah dari dan ke Embarkasi Solo sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Pada kesempatan tersebut juga diperkenalkan empat Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 yang telah lolos seluruh tahapan seleksi, terdiri dari tiga petugas layanan umum dan satu petugas layanan kesehatan. Mereka akan mendampingi jamaah selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

Siti Masruroh mengungkapkan, mayoritas calon jamaah haji tahun ini telah menunggu sekitar 13 tahun sejak mendaftar pada 2012. Karena itu, ia mengajak seluruh jamaah untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik secara fisik maupun mental.

“Kami berpesan agar seluruh calon jamaah mengikuti manasik dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan, mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta saling menjaga dan mengingatkan selama proses persiapan hingga pelaksanaan ibadah,” tuturnya.

Kepada para narasumber dan petugas, ia juga meminta agar memberikan penjelasan secara lengkap dan melayani jamaah dengan penuh kesabaran, khususnya kepada jamaah lansia dan risiko tinggi.

Melalui kegiatan Manasik Haji Terintegrasi ini, diharapkan seluruh calon jamaah haji Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 memiliki pemahaman yang komprehensif terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji, sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.

Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah daerah, kata dia, hadir untuk memastikan program TMMD berjalan optimal dan tepat sasaran.

“TMMD ini memiliki beberapa program utama, di antaranya penyiapan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Harapannya, dengan infrastruktur yang baik, akses dan mobilitas warga dapat terjamin, sehingga berdampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat,” ujar Wabup Sukirman.

Ia menjelaskan, Desa Werdi menjadi salah satu desa prioritas di Kecamatan Paninggaran. Hal ini didasarkan pada potensi wilayah yang terus berkembang, mulai dari sektor pariwisata, pemberdayaan masyarakat, produk unggulan desa, hingga kreativitas warganya.

“Alhamdulillah, kita melihat antusiasme dan gotong royong masyarakat yang sangat tinggi dalam pembukaan TMMD ini. Insyaallah, selama satu bulan ke depan, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus terjaga dengan baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa Bupati Pekalongan juga memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan program TMMD, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat desa.

Sementara itu, Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0710/Pekalongan, Mayor Cpl. Cahyono Yulianto, menjelaskan bahwa salah satu sasaran fisik utama dalam TMMD di Desa Werdi adalah pengaspalan jalan desa.

“Pengaspalan jalan ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya dalam memperlancar transportasi dan mendukung distribusi hasil panen warga Desa Werdi dan sekitarnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan TMMD melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, hingga partisipasi aktif masyarakat setempat.

“Harapan kami, hasil dari TMMD ini benar-benar dapat memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.