Wiradesa – Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menghadiri kegiatan Halal Bihalal yang digelar oleh Bahurekso Kabupaten Pekalongan bersama para kepala desa dan perangkat desa, bertempat di Aula Hotel Grand Dian Wiradesa, Rabu (15/4/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat konsolidasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.
Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengapresiasi kegiatan halal bihalal yang dinilainya sebagai inisiatif positif dari para kepala desa dan perangkat desa. Ia menilai kegiatan tersebut mampu menciptakan suasana persaudaraan serta memperkuat sinergi dan komunikasi antar pemangku kepentingan pemerintahan desa.
“Hari ini kegiatan halal bihalal yang diinisiasi oleh para kepala desa dan perangkat desa merupakan sebuah inisiatif yang sangat positif. Kami mengucapkan terima kasih karena ini menciptakan suasana persaudaraan serta konsolidasi yang solid dalam terus berbagi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan, khususnya di tingkat desa,” ungkapnya.
Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan setiap tahun karena menjadi ruang komunikasi dan diskusi antar kepala desa dalam menghadapi dinamika pembangunan, termasuk keterbatasan anggaran yang ada.
“Di samping itu tentu saja di dalamnya akan tercipta komunikasi dan diskusi bagaimana kemudian membangun desanya masing-masing dengan dinamika yang ada, dengan keterbatasan anggaran. Namun kita sangat memahami bahwa para kepala desa dan perangkat desa sangat bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa masing-masing,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Lurah Bahurekso Kabupaten Pekalongan, Soedomo, menyampaikan bahwa kegiatan berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa hal teknis yang masih perlu dibenahi ke depannya.
“Kegiatan hari ini berjalan dengan baik, meskipun memang ada beberapa hal yang dirasakan agak sedikit kurang nyaman, seperti adanya kekurangan dalam beberapa aspek pendukung kegiatan,” ujarnya.
Menanggapi isu di masyarakat terkait aksi protes di beberapa desa, terutama mengenai kondisi jalan rusak dan pengelolaan dana desa, Soedewo menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Ia juga mendorong para kepala desa untuk bekerja sesuai aturan agar roda pemerintahan desa berjalan dengan baik dan transparan.
“Pada prinsipnya kami selalu ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami bekerja dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin. Insya Allah apa pun yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan terus kami dengarkan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa aspirasi masyarakat merupakan hal wajar, namun kepala desa harus tetap menjalankan tugas dengan mengedepankan aturan yang berlaku.
“Hal-hal seperti adanya protes atau demo itu wajar saja. Namun kami terus mengingatkan teman-teman kepala desa setiap kali bertemu, bahwa yang paling penting adalah bekerja sesuai aturan. Kalau kita sudah bekerja sesuai aturan, maka kita tidak perlu takut,” tegasnya.
Kegiatan Halal Bihalal tersebut diharapkan semakin mempererat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik serta pembangunan desa yang lebih maju di Kabupaten Pekalongan.
Kamis, 16 April 2026
Kajen – Plt. Bupati Pekalongan, Sukirman, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dukungan tersebut mencakup regulasi, penguatan tim, hingga penganggaran teknis untuk memastikan proyek ini rampung sesuai target nasional pada Juli 2026.
Kajen - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, S.S., M.S., menghadiri diskusi mahasiswa yang digelar oleh SenatMahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Sabtu (11/4/2026). Kegiatan berlangsung di Gedung Fakultas Syariah dengan mengusung tajuk Kelas Nyengkuyung Aspirasi.
KAJEN – Pemerintah Pastikan stok LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Pekalongan aman dan mencukupi. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman,usai rapat koordinasi bersama Pertamina dan Hiswana Migas DPC Pekalongan di Ruang Rapat Wakil Bupati Pekalongan, Jum'at 10 April 2026.
Kajen – Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan terus menjadi perhatian serius antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (8/4/2026).
Komitmen ini ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, usai menerima audiensi jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan di Ruang Rapat Bupati, Selasa 14 April 2026.
Sukirman mengatakan, pemerintah daerah diminta berperan aktif dalam mensosialisasikan program nasional ini.
Menurutnya, keberadaan data yang akurat menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi dan sosial.
“Kami diminta untuk terlibat aktif dalam mensosialisasikan kesuksesan program ini karena data sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi persoalan ekonomi, sosial, dan sebagainya,” ujarnya.
Ia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan program prioritas nasional yang harus didukung secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemkab Pekalongan pun berkomitmen melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai metode, termasuk penerbitan surat edaran serta pendekatan langsung kepada pelaku usaha.
“Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentu siap melakukan sosialisasi dengan berbagai metode, termasuk melalui penerbitan surat edaran kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, pelaku usaha mulai dari usaha mikro hingga menengah dan besar juga akan turut disosialisasikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sukirman menekankan pentingnya data yang dihimpun dalam sensus ekonomi sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah ke depan. Data tersebut mencakup berbagai indikator penting, mulai dari tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
“Hasilnya, data-data seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan akan menjadi supporting system yang sangat luar biasa bagi pengambilan kebijakan ke depannya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Maibu Barwis Sugiharto, menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang sekaligus program prioritas nasional yang mendapat perhatian langsung dari Presiden, sehingga pelaksanaannya harus berjalan sukses dan menghasilkan data berkualitas.
“Sensus Ekonomi ini adalah kegiatan prioritas nasional dan program direktif Presiden. Data yang dihasilkan sangat dinantikan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
Pihaknya mengajak Pemkab Pekalongan untuk terus bersinergi demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Rabu, 15 April 2026
Kajen – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengapresiasi pelaksanaan Mini Expo Bank Jateng Cabang Kajen Tahun 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bank Jateng ke-63. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya strategis Bank Jateng dalam memperluas layanan perbankan kepada masyarakat, khususnya melalui promosi pembiayaan sektor perumahan dan otomotif.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si. saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Mini Expo Bank Jateng di Halaman Bank Jateng Cabang Kajen, Senin (13/4/2026).
Sekda menilai Mini Expo merupakan kegiatan positif yang tidak hanya mendekatkan produk layanan perbankan kepada masyarakat, tetapi juga turut mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami apresiasi inisiasi Bank Jateng Cabang Kajen yang kembali menggelar Mini Expo. Ini kegiatan yang sangat positif karena membuka akses informasi dan layanan kepada masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Namun demikian, Sekda juga mendorong agar kegiatan serupa ke depan dapat dilaksanakan di lokasi yang lebih variatif agar gaungnya semakin luas dan dapat menjangkau masyarakat lebih banyak.
“Saya harap kegiatan ini tidak terus dilaksanakan di lokasi yang sama. Ke depan bisa digeser ke tempat-tempat strategis yang lebih ramai, sehingga dampaknya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menilai kegiatan Mini Expo akan semakin menarik apabila dikolaborasikan dengan aktivitas masyarakat seperti senam bersama, hiburan musik, atau kegiatan publik lainnya sehingga mampu menghidupkan suasana serta mendukung geliat ekonomi di sekitar lokasi expo.
Sekda menambahkan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan siap memperkuat kolaborasi dengan Bank Jateng dalam menghadirkan program-program yang lebih spesifik dan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat.
“Bank Jateng punya peran luar biasa dalam meningkatkan perekonomian daerah. Kami berharap ke depan ada program kolaborasi yang lebih konkret dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga Kabupaten Pekalongan,” tegas Sekda.
Sementara itu, Kepala Bank Jateng Cabang Kajen, Teguh Sri Prabowo menjelaskan bahwa Mini Expo yang dilaksanakan di Kajen merupakan bagian dari pelaksanaan serentak di 36 cabang Bank Jateng yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jakarta.
“Kegiatan Mini Expo ini dilaksanakan dalam rangka HUT Bank Jateng ke-63 dan dilaksanakan serentak oleh 36 cabang Bank Jateng. Harapannya, market Bank Jateng semakin luas dan masyarakat mengetahui bahwa Bank Jateng bukan hanya bank ASN, tetapi bank untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah,” jelasnya.
Menurutnya, Mini Expo juga menjadi bentuk dukungan Bank Jateng terhadap program nasional, salah satunya program penyediaan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden RI. Program tersebut dinilai mampu mendorong sektor riil melalui pembangunan perumahan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Program perumahan ini sangat strategis, khususnya untuk MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya program ini diharapkan mampu mengurangi rumah tidak layak huni,” ungkap Teguh.
Pada Mini Expo kali ini, Bank Jateng menghadirkan berbagai penawaran pembiayaan, terutama sektor perumahan bersubsidi serta pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Teguh menyebut, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pendukung seperti pajak kendaraan.
Kegiatan Mini Expo Bank Jateng Cabang Kajen diikuti oleh sejumlah mitra, antara lain 8 developer perumahan, 2 dealer kendaraan roda dua, serta 4 dealer kendaraan roda empat, termasuk melibatkan notaris mitra Bank Jateng serta nasabah dan masyarakat umum.
Dengan digelarnya Mini Expo ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Pekalongan dapat memperoleh kemudahan akses layanan perbankan serta pembiayaan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Selasa, 14 April 2026
Dalam rapat monitoring yang digelar Jumat (10/04), Sukirman menjelaskan bahwa progres KDKMP di Pekalongan sudah menunjukkan hasil signifikan. Namun, sinergi terus diperkuat terutama dalam penyediaan lahan yang melibatkan aset desa, kabupaten, hingga Perhutani.
"Dukungan kita 100 persen. Anggaran akan difokuskan pada kebutuhan teknis seperti pengurukan tanah dan pengecekan lahan agar progresnya tidak terhambat," tegas Sukirman.
Dandim 0710/Pekalongan, Letkol Arm Ihalauw Garry Herlambang, selaku leading sector penyediaan lahan, mengungkapkan bahwa dari target 200 titik di Kabupaten Pekalongan, masih terdapat kekurangan sekitar 68 lokasi.
Kendala utama di lapangan saat ini adalah proses perizinan lahan Perhutani dan kebutuhan pengurukan (cut and fill). Meski demikian, pihaknya tetap optimis target akan tercapai tepat waktu melalui pemetaan intensif bersama pemerintah daerah.
"Kami terus memetakan lahan yang tersisa untuk mendukung target nasional 35.000 titik pada Juli 2026. Dengan dukungan penuh dari Pak Plt. Bupati dan dinas terkait, kami optimis semua tuntas tepat waktu," pungkas Letkol Garry.
Minggu, 12 April 2026
Diskusi tersebut mengangkat tema “MBG di Persimpangan Opini Publik: Antara Harapan ataupun Kritikan di Media Sosial dan Realita.” Tema ini dinilai relevan untuk menggali berbagai pandangan masyarakat terkait implementasi program MBG di lapangan.
Dalam keterangannya, Sukirman menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa.
“Sebagai bagian dari pemerintahan, kami wajib mengetahui aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kegiatan seperti ini penting untuk memahami secara langsung persoalan dan tren yang ada di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program MBG berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika.
Lebih lanjut, Sukirman juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, dialog langsung seperti ini perlu menjadi tradisi agar tidak tercipta jarak antara pemimpin daerah dan warganya.
“Saya tidak ingin ada sekat dengan masyarakat, termasuk mahasiswa. Justru kita membutuhkan kritik dan masukan untuk meningkatkan kepercayaan publik,” tambahnya.
Diskusi tersebut juga menghadirkan tokoh nasional, Tyo Satrio, yang dikenal kritis terhadap program MBG. Dalam kesempatan itu, Tyo menyampaikan pandangannya terkait kondisi bangsa saat ini serta pentingnya keberanian dalam menyuarakan aspirasi.
Menurutnya, baik pihak yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan sejatinya memiliki kesadaran yang sama terkait kondisi negara. “Kita semua menyadari bahwa republik ini sedang tidak baik-baik saja. Baik yang berada di dalam sistem, seperti kepala daerah maupun legislatif, sebenarnya sama-sama memahami situasi ini. Hanya saja, ada mekanisme yang kerap menghalangi seseorang untuk berbicara secara terbuka,” ungkapnya.
Ia pun berharap ke depan semakin banyak kepala daerah yang berani membuka ruang dialog dan menerima kritik dari masyarakat. “Kita berharap mulai hari ini akan lebih banyak kepala daerah seperti Pak Sukirman yang berani,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap kebijakan publik yang sedang berjalan.
Turut hadir dalam diskusi tersebut anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Komisi A Ali Jahirin, Kepala Bapperida Kabupaten Pekalongan Trsno Suharsanto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kholid, serta para akademisi dan pengamat sosial.
Minggu, 12 April 2026
Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat sinergi dengan para purna karyawan pendidikan dan kebudayaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, S.S., M.S., saat menghadiri kegiatan halal bihalal dan silaturahmi Insan Purna Karyawan Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK) se-Eks Karesidenan Pekalongan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan, Sabtu (11/4/2026).
Dalam sambutannya, Sukirman, menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para purna karyawan pendidikan yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Pekalongan.
“Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian Bapak dan Ibu sekalian dalam mencetak generasi unggul serta menanamkan nilai-nilai karakter dan budaya,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan organisasi purna karyawan pendidikan yang tetap aktif hingga saat ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan inspirasi serta masukan konstruktif bagi pembangunan, khususnya di bidang pendidikan.
Lebih lanjut, Sukirman menyampaikan bahwa keberhasilan putra-putri daerah yang berkiprah di berbagai sektor, baik di tingkat daerah maupun nasional, tidak terlepas dari peran penting para pendidik.
“Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Bapak dan Ibu sekalian memiliki dampak jangka panjang terhadap kemajuan daerah,” tambahnya.
Sebagai langkah strategis, Pemkab Pekalongan berencana menginisiasi pengumpulan putra-putra terbaik daerah yang telah sukses di berbagai bidang dalam sebuah forum jejaring atau diaspora. Forum tersebut diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi dan kontribusi pemikiran untuk percepatan pembangunan daerah.
“Melalui penguatan jejaring diaspora, diharapkan muncul berbagai gagasan inovatif yang dapat mendukung kemajuan Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua IPPK Kabupaten Pekalongan, Sutrisno Sumadi, S. Pd., menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan halal bihalal dan silaturahmi keluarga besar IPPK se-Eks Karesidenan Pekalongan.
Ia mengungkapkan, pada tahun ini IPPK Kabupaten Pekalongan mendapat kehormatan sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan yang dilaksanakan secara bergilir antar kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Pekalongan.
“Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dapat menyelenggarakan kegiatan silaturahmi keluarga besar IPPK se-Eks Karesidenan Pekalongan, setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang,” ujarnya.
Sutrisno juga menyampaikan apresiasi kepada Plt. Bupati Pekalongan yang berkenan hadir secara langsung di tengah kesibukannya, sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut, termasuk penyediaan fasilitas tempat dan sarana pendukung.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Plt. Bupati Pekalongan serta dukungan yang diberikan, sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik,” imbuhnya.
Ia menambahkan, kepengurusan IPPK Kabupaten Pekalongan telah berjalan aktif sejak periode 2014–2019, berlanjut pada periode 2019–2024, hingga saat ini, dan diharapkan terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan.
Pada kesempatan tersebut, Sukirman juga menyoroti dinamika dan tantangan dunia pendidikan saat ini, khususnya terkait perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada pola belajar serta karakter peserta didik.
Menurutnya, kemudahan akses terhadap teknologi digital perlu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai akhlak dan budi pekerti agar generasi muda tetap memiliki karakter yang kuat.
“Penguatan pendidikan karakter menjadi perhatian bersama, mengingat tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks,” tegasnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk para sesepuh pendidikan, untuk terus berperan aktif dalam memberikan masukan, pengalaman, serta nilai-nilai keteladanan kepada generasi penerus.
Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan para purna karyawan pendidikan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pendidikan dan pembangunan karakter di Kabupaten Pekalongan.Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat sinergi dengan para purna karyawan pendidikan dan kebudayaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, S.S., M.S., saat menghadiri kegiatan halal bihalal dan silaturahmi Insan Purna Karyawan Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK) se-Eks Karesidenan Pekalongan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan, Sabtu (11/4/2026).
Dalam sambutannya, Sukirman, menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para purna karyawan pendidikan yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Pekalongan.
“Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian Bapak dan Ibu sekalian dalam mencetak generasi unggul serta menanamkan nilai-nilai karakter dan budaya,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan organisasi purna karyawan pendidikan yang tetap aktif hingga saat ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan inspirasi serta masukan konstruktif bagi pembangunan, khususnya di bidang pendidikan.
Lebih lanjut, Sukirman menyampaikan bahwa keberhasilan putra-putri daerah yang berkiprah di berbagai sektor, baik di tingkat daerah maupun nasional, tidak terlepas dari peran penting para pendidik.
“Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Bapak dan Ibu sekalian memiliki dampak jangka panjang terhadap kemajuan daerah,” tambahnya.
Sebagai langkah strategis, Pemkab Pekalongan berencana menginisiasi pengumpulan putra-putra terbaik daerah yang telah sukses di berbagai bidang dalam sebuah forum jejaring atau diaspora. Forum tersebut diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi dan kontribusi pemikiran untuk percepatan pembangunan daerah.
“Melalui penguatan jejaring diaspora, diharapkan muncul berbagai gagasan inovatif yang dapat mendukung kemajuan Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua IPPK Kabupaten Pekalongan, Sutrisno Sumadi, S. Pd., menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan halal bihalal dan silaturahmi keluarga besar IPPK se-Eks Karesidenan Pekalongan.
Ia mengungkapkan, pada tahun ini IPPK Kabupaten Pekalongan mendapat kehormatan sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan yang dilaksanakan secara bergilir antar kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Pekalongan.
“Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dapat menyelenggarakan kegiatan silaturahmi keluarga besar IPPK se-Eks Karesidenan Pekalongan, setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang,” ujarnya.
Sutrisno juga menyampaikan apresiasi kepada Plt. Bupati Pekalongan yang berkenan hadir secara langsung di tengah kesibukannya, sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut, termasuk penyediaan fasilitas tempat dan sarana pendukung.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Plt. Bupati Pekalongan serta dukungan yang diberikan, sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik,” imbuhnya.
Ia menambahkan, kepengurusan IPPK Kabupaten Pekalongan telah berjalan aktif sejak periode 2014–2019, berlanjut pada periode 2019–2024, hingga saat ini, dan diharapkan terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan.
Pada kesempatan tersebut, Sukirman juga menyoroti dinamika dan tantangan dunia pendidikan saat ini, khususnya terkait perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada pola belajar serta karakter peserta didik.
Menurutnya, kemudahan akses terhadap teknologi digital perlu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai akhlak dan budi pekerti agar generasi muda tetap memiliki karakter yang kuat.
“Penguatan pendidikan karakter menjadi perhatian bersama, mengingat tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks,” tegasnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk para sesepuh pendidikan, untuk terus berperan aktif dalam memberikan masukan, pengalaman, serta nilai-nilai keteladanan kepada generasi penerus.
Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan para purna karyawan pendidikan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pendidikan dan pembangunan karakter di Kabupaten Pekalongan.
Minggu, 12 April 2026
Sukirman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan LPG dan BBM yang belakangan beredar. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar atau hoaks.
“Tidak perlu khawatir untuk ketersediaan stok LPG dan BBM karena hasil pantauan di lapangan, stok masih tersedia dan mencukupi. Isu kelangkaan itu hoaks semata dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa pasokan energi di Kabupaten Pekalongan dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Pemerintah daerah bersama Pertamina menjamin distribusi LPG dan BBM tetap terjaga.
“Jangan khawatir terhadap isu kelangkaan BBM dan LPG karena hari ini dijamin oleh pemerintah dan Pertamina cukup sampai akhir tahun 2026,” tegasnya.
Meski stok dipastikan aman, Sukirman tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan efisien, sesuai arahan pemerintah pusat. Ia mengingatkan pentingnya langkah-langkah sederhana dalam penggunaan LPG agar lebih hemat dan aman.
Beberapa langkah yang disarankan di antaranya membersihkan kompor secara rutin, mengatur besar kecilnya api sesuai kebutuhan, menutup panci saat memasak, serta menggunakan regulator berstandar SNI.
“Kita diimbau untuk bijak dan efisien dalam penggunaan LPG agar lebih hemat dan tetap aman,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sukirman juga mengapresiasi kinerja Pertamina yang dinilai mampu menjaga stabilitas pasokan energi, terutama selama momentum Idulfitri.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina yang telah menjaga pasokan energi, sehingga masyarakat dapat menjalani Idulfitri dengan baik tanpa kendala,” tambahnya.
Kondisi tersebut dibenarkan perwakilan Pertamina Sales Area Tegal dan Hiswana Migas DPC Pekalongan, Aris Irmi, Pihaknya menyampaikan pasokan LPG dan BBM di Pekalongan Raya dipastikan mencukupi hingga akhir tahun 2026. Kuota LPG 3 kg di Kabupaten Pekalongan untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 33.370 metrik ton, dengan rata-rata konsumsi mencapai 927 ribu hingga 1 juta tabung per bulan, Stok tersebut dipastikan aman.
"Masyarakat jangan was-was hingga panic buying, kita sudah pastikan semuanya aman," terangnya.
Sabtu, 11 April 2026
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir, M.M., dan dihadiri jajaran pimpinan DPRD, pimpinan Komisi A, B, C, dan D. Dari unsur TAPD, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongannm H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., Bapperida, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Perkim LH.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Drs. H. Abdul Munir, M.M., menegaskan bahwa persoalan kemiskinan harus ditangani secara kolaboratif dan membutuhkan sinergi kuat lintas sektor. Ia menilai keberhasilan penurunan angka kemiskinan yang sudah dicapai perlu terus ditingkatkan melalui kerja bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Penanggulangan kemiskinan ini bukan hanya tugas pemerintah daerah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Harus ada langkah-langkah konkret dan sinergi yang kuat agar kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar meningkat,” ujar Abdul Munir.
Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan telah mencatat penurunan angka kemiskinan sebesar 0,90 persen pada tahun 2025. Namun demikian, menurutnya, capaian tersebut harus terus dikejar agar angka kemiskinan dapat turun lebih signifikan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., memaparkan kondisi kemiskinan Kabupaten Pekalongan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Semester I Tahun 2025. Ia menyebut angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan turun hampir 1 persen menjadi 8,05 persen, atau sekitar 73.400 jiwa, dengan garis kemiskinan sebesar Rp538.371.
“Pemerintah daerah memiliki Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2021–2026 yang menjadi pedoman pelaksanaan program, lengkap dengan rencana aksi tahunan. Ini menjadi dasar kita dalam mempercepat penanganan kemiskinan secara terarah,” jelas Sekda.
Ia menambahkan bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,51 persen atau sekitar 5.100 jiwa. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Pekalongan menjalankan strategi penurunan beban pengeluaran masyarakat melalui program jaminan kesehatan BPJS PBI APBN maupun APBD, bantuan sosial, bantuan pendidikan, serta dukungan melalui BOP desa.
Selain itu, upaya peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui pelatihan vokasi, pemberdayaan UMKM, penyuluhan ketenagakerjaan, hingga pelaksanaan job fair. Pemkab juga berupaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan kawasan kumuh, dan penguatan jaminan sosial.
Ketua DPRD menutup rapat dengan menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, seperti pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial, penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta integrasi program lintas OPD.
“Kami di DPRD akan terus mendorong agar program-program penanggulangan kemiskinan ini berjalan tepat sasaran dan terintegrasi. Pemerintah daerah dan DPRD akan fokus pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur jalan,” pungkasnya.
Kamis, 9 April 2026
Staf Ahli Utama BOPJ, Sujarwanto Dwiatmoko menyampaikan, Tujuan dari kegiatan ini untuk melihat kondisi eksisting sungai, tanggul, serta wilayah terdampak. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden terkait penanganan kawasan pesisir Pekalongan. Menurut Sujarwanto, pemerintah pusat melalui BOPJ bersama Bappenas dan Kementerian PUPR tengah mengupayakan pembangunan tanggul pengaman pantai sebagai solusi utama mengatasi rob.
“Kita akan bangun tanggul pengaman pantai yang membuat rob tidak masuk ke permukaan lagi,” ujarnya.
Ditambahkan, Selain pembangunan tanggul, pihaknya juga akan melakukan kajian teknis menyeluruh terkait kondisi sungai, termasuk kebutuhan perbaikan, penguatan tanggul, hingga normalisasi aliran Sungai Bremi - Meduri.
Ia menegaskan bahwa persoalan banjir dan rob di Pekalongan tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kondisi geografis Pekalongan yang berada di dataran rendah dan dekat dengan laut menjadi tantangan tersendiri, sehingga perlu penanganan yang komprehensif,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar menyampaikan, Peninjauan ini menjadi langkah konkret untuk mengidentifikasi titik-titik rawan banjir dan limpasan air ke permukiman warga. Ia menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program penanganan, termasuk penyediaan lahan yang dibutuhkan.
“Kita bersama Pemerintah Kota Pekalongan berupaya menuntaskan persoalan Sungai Bremi–Meduri. Termasuk kesiapan lahan, kita siap,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, jajaran pemerintah daerah bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana menyusuri sejumlah titik di sepanjang aliran sungai. Hasil pemantauan menunjukkan masih terdapat beberapa bagian tanggul yang membutuhkan penanganan segera.
Yulian menambahkan, sinergi lintas wilayah menjadi kunci utama, mengingat aliran Sungai Bremi- Meduri melintasi wilayah kota dan kabupaten sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu.
Melalui peninjauan ini, diharapkan tahun 2027 atau 2028 awal langkah penanganan banjir dan rob di Pekalongan sudah terrealisasi secara tepat, guna mengurangi dampak yang selama ini dirasakan masyarakat setiap tahunnya.
Selasa, 7 April 2026
