Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar malam keakraban (makrab) bersama para rektor UIN se-Jawa dan Madura yang hadir dalam rangka mendampingi mahasiswa mengikuti Pekan Olahraga, Seni, Ilmiah Se-Jawa Madura (Porsi Jawara) II 2026, Kamis (10/9/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan jajaran perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN).

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan apresiasi kepada para rektor yang telah memilih Kabupaten Pekalongan sebagai lokasi penyelenggaraan Porsi Jawara II 2026.

Menurut Sukirman, kehadiran para rektor, mahasiswa, dan pendamping dari berbagai daerah memberikan pengalaman berharga bagi Kabupaten Pekalongan. Terlebih, Porsi Jawara II 2026 yang berlangsung di UIN K.H. Abdurrahman Wahid (UIN Gus Dur) Pekalongan pada 9–13 September 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga membawa dampak positif bagi aktivitas masyarakat.

"Terus terang saja, kami introspeksi. Fasilitas di Kabupaten Pekalongan, khususnya sarana olahraga, masih cukup tertinggal. Gedung-gedung yang representatif dan tempat penginapan juga masih terbatas," ujar Sukirman.

Meski demikian, ia mengapresiasi Rektor UIN Gus Dur, Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., yang berani menjadi tuan rumah Porsi Jawara II 2026. Menurutnya, keterbatasan fasilitas tidak mengurangi semangat untuk menyukseskan kegiatan berskala Jawa dan Madura tersebut.

Sukirman juga melihat kehadiran peserta sebagai peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Selama pelaksanaan Porsi Jawara II, warung makan, toko batik, guesthouse, hingga rumah warga yang disewakan ikut mendapatkan manfaat.

"Ekonomi kami pasti terbantu. Warung-warung warga pasti tambah laris, toko-toko batik juga insyaallah tambah laris. Guesthouse dan rumah-rumah penduduk ternyata banyak yang disewa," katanya.

Pada makrab kali ini juga dimanfaatkan Plt. Bupati Sukirman untuk memperkenalkan potensi dan prestasi dari Kabupaten Pekalongan, meliputi destinasi wisata dan kerajinan serta penghargaan yang pernah diraih oleh kabupaten Pekalongan. Diantaranya Wisata Alam Petungkriyono, Batik, Kuliner Sego Megono, Tauto, dan penghargaan peringkat pertama dalam penurunan angka prevalensi stunting tingkat Jawa Tengah. 

Sementara itu, Rektor UIN Gus Dur Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan UIN Gus Dur.

Ia berharap sinergi tersebut terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

"Atas nama pimpinan UIN Gus Dur, saya menyampaikan terima kasih atas kerja samanya selama ini dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kerja sama ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat, terutama untuk Kabupaten Pekalongan," ungkap Zaenal.

Zaenal juga menyampaikan besarnya keterkaitan UIN Gus Dur dengan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Dari total 13.579 mahasiswa, hampir 60 persen berasal dari Kabupaten Pekalongan. Sementara lainnya berasal dari Kota Pekalongan, Batang, Pemalang, serta berbagai daerah lainnya.

Menurutnya, UIN Gus Dur saat ini memiliki mahasiswa yang berasal dari 28 provinsi dan empat negara. Meski demikian, mahasiswa asal Kabupaten Pekalongan tetap menjadi kelompok terbesar.

Melalui makrab tersebut, Pemkab Pekalongan berharap silaturahmi dan kerja sama dengan perguruan tinggi semakin kuat, sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Lolong — Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kota Santri Dinkominfo Kabupaten Pekalongan mengambil langkah progresif dalam memperkuat transparansi dan partisipasi publik melalui program "Ngopi Bareng Mas Kirman" yang dikemas secara interaktif dalam format podcast di Wisata lolong Adventure, Kamis (10/09/26). Inisiatif ini merupakan hasil sinergi strategis antara Dinas Komunikasi dan Informatika (DinkomInfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah dalam episode perdana ini.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi media milik daerah, khususnya LPPL Radio Kota Santri, agar terus beradaptasi dengan era digital. Menurutnya, pemanfaatan media digital seperti podcast membuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih cair, interaktif, dan tepat sasaran.

"Ini merupakan sinergitas dalam hal kita mendorong penyiaran dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kita memiliki Radio Kota Santri sendiri, dan ini akan terus kita tingkatkan karena sarana ini penting untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat," ujar Sukirman.

Ia menambahkan bahwa model komunikasi dua arah ini memungkinkan pemerintah untuk mendengar dan membaca langsung berbagai aspirasi maupun keluhan dari masyarakat secara real-time. Ke depan, Pemkab Pekalongan berkomitmen untuk menjaga kesinambungan program ini melalui kolaborasi intensif dengan DinkomInfo dan KPID Jateng.

Tidak hanya menghadirkan pejabat pemerintah, format podcast ini juga berencana melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang seperti pengamat ekonomi dan politik untuk membedah isu-isu strategis, termasuk pengembangan sektor pariwisata guna mendongkrak investasi daerah. Bahkan, ada wacana untuk mengemas acara ini dengan konsep ngopi bareng yang melibatkan kehadiran masyarakat secara langsung di lokasi acara jika ketersediaan anggaran memungkinkan.

Apresiasi tinggi turut disampaikan oleh perwakilan KPID Provinsi Jawa Tengah, Huda, yang hadir secara langsung bersama jajarannya. Ia menilai langkah Pemkab Pekalongan ini sangat sejalan dengan kriteria lembaga penyiaran lokal yang sehat secara demokratis, yakni mampu menyerap aspirasi kelompok masyarakat dan menyediakan ruang dialog terbuka.

"Keberadaan program ini sangat bagus dan masuk dalam kategori tersebut. Semoga LPPL Radio Kota Santri ini bisa menjadi percontohan bagi LPPL di seluruh Jawa Tengah maupun di Indonesia," ungkap Huda.

Pihak KPID berharap program inovatif ini dapat terus berlanjut secara berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga didorong untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta melengkapi sarana dan prasarana penyiaran agar kualitas produk jurnalistik yang dihasilkan semakin optimal.

Melalui kombinasi media tradisional dan digital ini, Pemkab Pekalongan optimis penyebarluasan informasi terkait pembangunan, kemasyarakatan, dan tata kelola pemerintahan dapat tersampaikan secara efektif, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kota Pekalongan — Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman menegaskan, akreditasi RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan tidak boleh berhenti pada perburuan predikat. Standar mutu dan keselamatan pasien harus menjadi budaya kerja yang dijalankan setiap hari oleh seluruh jajaran rumah sakit.

Penegasan itu disampaikan Sukirman saat membuka Survei Akreditasi RSUD Kraton oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP), Kamis (10/9/2026). Ia menyebut akreditasi harus menjadi momentum untuk menguji sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan rumah sakit secara menyeluruh.

“Akreditasi rumah sakit bukan semata-mata untuk mendapatkan sebuah predikat atau penilaian. Lebih dari itu, akreditasi harus menjadi bagian dari upaya membangun budaya mutu dan keselamatan pasien secara berkelanjutan,” tegas Sukirman.

Sukirman meminta manajemen dan seluruh tenaga kesehatan RSUD Kraton menghadapi survei secara terbuka dan jujur. Pelayanan yang sudah berjalan baik harus ditunjukkan, sementara kekurangan tidak perlu ditutup-tutupi hanya demi mengejar penilaian.

“Kita sampaikan apa yang memang sudah dilaksanakan, kita tunjukkan apa yang sudah berjalan dengan baik, dan yang tidak kalah penting adalah apabila masih ada hal-hal yang tertinggal, hal-hal yang perlu kita perbaiki, sampaikan saja secara terbuka,” ujarnya.

Menurutnya, keterbukaan justru menjadi pintu untuk mendapatkan catatan dan rekomendasi konkret bagi pembenahan tata kelola serta peningkatan kualitas pelayanan. Karena itu, kedatangan surveyor LARS-DHP tidak semestinya dianggap sebagai ancaman bagi rumah sakit.

“Jadikan survei ini bukan sesuatu yang perlu kita waspadai atau takuti, tetapi sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi, mendapatkan masukan yang sangat berharga, sekaligus belajar bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit ke depan,” katanya.

Sukirman juga mengingatkan agar standar pelayanan tidak hanya dipoles menjelang survei akreditasi. Setelah surveyor pergi dan predikat diperoleh, standar tersebut harus tetap menjadi pedoman dalam setiap aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kepada Ibu Direktur beserta seluruh jajaran RSUD Kraton, saya berpesan agar akreditasi ini jangan hanya menjadi kegiatan yang dipersiapkan ketika tim survei akan datang, namun jadikan standar pelayanan sebagai budaya kerja sehari-hari,” tegasnya.

Ia menilai predikat akreditasi bukan ukuran akhir keberhasilan rumah sakit. Ukuran sebenarnya adalah pengalaman masyarakat saat menerima pelayanan, terjaminnya keselamatan pasien, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

Dalam survei itu, Sukirman juga meminta LARS-DHP tidak sekadar memberikan penilaian, tetapi menghasilkan masukan, rekomendasi dan pembinaan berkelanjutan. Catatan surveyor diharapkan menjadi pijakan bagi RSUD Kraton dan Pemkab Pekalongan untuk melakukan pembenahan, termasuk menghadapi tantangan UHC dan keterbatasan fiskal daerah.

Sementara itu, Ketua Akreditasi RSUD Kraton Budi Darmoyo mengatakan persiapan akreditasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, manajemen hingga aspek medis dan keperawatan. Penilaian mencakup manajemen, pelayanan medis dan keperawatan, peningkatan mutu, serta kepuasan pasien.

“Harapannya apa yang kita lakukan ini sesuai standar untuk menjadi acuan kita dalam terus meningkatkan mutu pelayanan bagi pasien,” terang Budi.

KAJEN – Dewan Pengurus Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (DPC IPeKB) Kabupaten Pekalongan masa bakti 2026–2030 resmi dilantik dan dikukuhkan. Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan. Kamis (10/9/2026) Siang.

Ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi penyuluh KB guna menyukseskan program pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di wilayah Kabupaten Pekalongan. 

Acara tersebut dihadiri oleh Plt Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S, M.S., Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Tengah Ir. Rusman Efendi, M.M., Ketua DPD IPeKB Provinsi Jawa Tengah Wahyu Dhayat M, S.KM, M.A.P., Plt Kepala Dinas PPPA dan PPKB Kabupaten Pekalongan, tamu Undangan serta seluruh penyuluh KB se-Kabupaten Pekalongan.

Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan, diikuti dengan penyerahan panji organisasi oleh Ketua Umum DPD IPeKB Provinsi Jawa Tengah kepada Ketua Umum DPC IPeKB Kabupaten Pekalongan terpilih, Wali Mirza Achmad, S.Sos. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan, yang menjadi simbol resmi dimulainya masa kerja pengurus baru.

Ketua DPC IPeKB Kabupaten Pekalongan, Wali Mirza Achmad, S.Sos dalam sambutannya menyampaikan Penyuluh KB di tuntut adaptif dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan program prioritas pemerintah. "Kami menyadari bahwa program kependudukan itu merupakan tugas utama dari penyuluh KB. Penyuluh KB bisa beradaptasi, bisa bermutasi, bisa berkolaborasi dengan kader, bahkan dengan DPR. Kita bisa berkolaborasi dari tingkat level yang paling bawah dengan kader yang ada di desa," ujarnya.

Saat ini, salah satu program prioritas yang terus dikawal adalah terkait pendistribusian MBG 3B. Program tersebut menjadi tanggung jawab penyuluh di tingkat kecamatan untuk dikomunikasikan, diharmonisasikan, dan disinergikan dengan lintas sektor.

Sementara itu ketua DPD IPeKB Provinsi Jawa Tengah Wahyu Dhayat M, S.KM, M.A.P dalam sambutannya mengatakan Kekompakan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPKB) se-eks Karesidenan Pekalongan menjadi bukti kuatnya organisasi profesi tersebut. Hal itu terlihat dari kehadiran perwakilan DPC IPKB dari berbagai daerah dalam sebuah kegiatan di Kabupaten Pekalongan. Tidak hanya dari tuan rumah, hadir pula perwakilan dari Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Pemalang, Kota Pekalongan dan Batang. "Kehadiran teman-teman DPC se-Karesidenan Pekalongan ini bukti IPKB ini kuat karena kebersamaan. Tanpa menggurui, kita belajar banyak. Kekuatan adalah kebersamaan, ketika tidak ada kebersamaan IPKB ini tidak akan berhasil," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan selamat kepada Mas Mirza yang terpilih kembali untuk periode kedua sebagai Ketua IPKB Kabupaten Pekalongan. Disebutkan, pada periode pertama Mas Mirza telah berhasil melahirkan beberapa inovasi di Kabupaten Pekalongan, meski dengan tantangan jumlah penduduk yang banyak dan jumlah penyuluh yang terbatas. Untuk periode kedua, harapan besar dititipkan agar IPKB Kabupaten Pekalongan semakin baik dan semakin mengudara. Kuncinya hanya satu, yaitu P3K. "P3K singkatannya adalah Pemetaan, Penjajakan, Pemerataan, dan Konsolidasi," jelasnya.

Dengan pemetaan yang baik, penjajakan yang baik, pemerataan tugas penyuluh yang baik, dan diperkuat dengan konsolidasi, diharapkan IPKB Kabupaten Pekalongan dapat mewujudkan visi Tangguh, Teguh, Tumbuh dalam Harmonisasi.

Sementara itu Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Tengah Ir. Rusman Efendi, M.M dalam sambutannya mengatakan Salah satu yang disoroti adalah program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI). Program ini dinilai menyindir kondisi kekinian, di mana kesibukan kepala keluarga termasuk Bupati dan anggota Dewan membuat perhatian kepada keluarga berkurang. Berdasarkan hasil sensus penduduk, hampir separuh keluarga mengalami kondisi tersebut. "Yang ketiga ini menyindir kita, Pak Bupati dan Pak Dewan, karena kita ini memang betul-betul sibuk sehingga perhatian bapak kepada keluarganya itu menurut hasil sensus penduduk hampir separuhnya berkurang kepada keluarganya. Sehingga ada program Gerakan Ayah Teladan Indonesia," ujarnya. 

Selain itu, disoroti pula fenomena struktur umur penduduk. Dalam piramida kependudukan, jumlah penduduk lanjut usia (lansia) semakin bertambah setiap tahunnya. Dalam kesempatan itu juga disampaikan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diamanatkan Presiden melalui Menteri, dengan sasaran 3B yakni Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita non-PAUD, serta pentingnya penguatan data dan kebijakan kependudukan

Plt Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S, M.S saat diwawancarai mengatakan Kehadiran dan pengukuhan pengurus IPeKB ini diharapkan dapat menjadi amunisi serta motor penggerak baru bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menyukseskan berbagai program prioritas daerah maupun nasional.

Adapun fokus utama yang akan dikawal oleh IPKB Kabupaten Pekalongan meliputi Pengentasan stunting melalui pendampingan dan edukasi berkelanjutan, Kampanye Keluarga Berencana (KB) untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. “Pencegahan pernikahan dini guna mencetak generasi muda yang Tangguh Menyukseskan program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD.” Ujarnya.

Sinergi antara Pemkab Pekalongan dan DPC IPeKB ini menjadi satu kesatuan langkah strategis dalam menyiapkan generasi masa depan yang lebih sehat dan berdaya saing.

WATUSALAM – Pembangunan Jalan Watusalam terus menunjukkan progres. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai ketentuan dan secara bertahap mulai memberikan manfaat bagi masyarakat.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat meninjau proses pembangunan, menyampaikan bahwa pekerjaan saat ini telah memasuki tahapan konstruksi dan berdasarkan pemantauan tim pengawas, pelaksanaannya dinilai sudah representatif serta sesuai aturan.

“Menurut tim pengawas, konstruksi ini sudah sangat representatif, sudah sesuai aturan. Kita tunggu sampai 21 hari, kita rawat, lalu kemudian berikutnya pindah ke sisi sebelahnya,” ujar Sukirman kepada Tim RKS, Rabu (9/9/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan dilakukan secara bertahap pada masing-masing sisi jalan. Setelah salah satu sisi dinilai siap dan dapat dilalui, pekerjaan akan dilanjutkan pada sisi berikutnya hingga mencapai ujung ruas yang dikerjakan.

Dalam proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menyiapkan pengaturan lalu lintas. Terdapat jeda sekitar 70 meter pada salah satu bagian ruas yang dimanfaatkan untuk membantu pengaturan arus kendaraan selama pekerjaan berlangsung.

“Secara prinsip oke. Memang ada beberapa yang bertanya mengenai proses pekerjaan dan seterusnya. Ini proses yang memang sedang kita lalui bersama. Masyarakat mohon bersabar, dan inilah hasil karya kita yang harus kita jaga bersama-sama,” katanya.

Terkait target penyelesaian, Sukirman menyebut pekerjaan ditargetkan selesai pada November sehingga nantinya jalan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan lebih optimal.

Ia juga menyampaikan bahwa selama proses pembangunan berlangsung, lalu lintas pada prinsipnya tetap dapat berjalan. Namun, pada waktu-waktu tertentu kemungkinan masih terjadi keterlambatan akibat aktivitas pekerjaan.

Proses pembangunan jalan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga Watusalam, Murni, mengaku bersyukur dengan adanya pembangunan jalan karena kondisi jalan menjadi lebih baik dan halus.

“Ya, alhamdulillah. Jalan ini kan jadi halus, yang bergelombang sudah diperbaiki,” ungkap Murni.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati yang telah membangun jalan yang bagus," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap masyarakat dapat bersabar selama proses pembangunan berlangsung serta bersama-sama menjaga infrastruktur yang telah dibangun sehingga dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

TIRTO – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan upaya peningkatan infrastruktur, khususnya penanganan jalan dan sistem drainase di sejumlah wilayah. Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. saat meninjau progres pembangunan infrastruktur di Wilayah Kecamatan Tirto, Rabu (9/9/2026).

Dalam tinjauan tersebut, Plt. Bupati melihat progres pekerjaan di depan SMP Negeri 1 Tirto. Di lokasi tersebut, tim Dinas Pekerjaan Umum (DPU) telah membangun saluran air yang dinilai cukup memadai.

Sementara itu, kondisi jalan di lokasi masih dalam tahap penataan. Pekerjaan diawali dengan peninggian badan jalan sebelum nantinya dilakukan pengecoran.

“Jalannya sementara masih dalam penataan, yaitu peninggian dulu. Nanti setelah itu dicor. Jadi itu tahap proses peninggian dan dicor. Tidak lama lagi, insyaallah,” ujar Sukirman.

Selain meninjau pekerjaan jalan dan drainase, Plt. Bupati juga melihat penanganan permasalahan drainase di bawah jalur rel. Menurutnya, proses penanganan di lokasi tersebut membutuhkan koordinasi dan keterlibatan masyarakat karena berkaitan dengan lingkungan serta kepentingan warga sekitar.

“Memang cukup pelik karena harus melibatkan warga dan seterusnya. Alhamdulillah, tanggapan warga bisa tersosialisasi dengan baik. Sehingga pembangunan gorong-gorong atau drainasenya itu bisa terlaksana,” jelasnya.

Pembangunan drainase tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelancaran aliran air sekaligus mengurangi potensi terjadinya genangan di kawasan tersebut.

Sukirman menyampaikan, berdasarkan penilaian masyarakat, keberadaan dua saluran air yang mengarah ke sisi berbeda diharapkan dapat membuat persoalan genangan tidak kembali terjadi.

“Insyaallah ini sudah tidak akan terjadi genangan lagi, karena ada dua saluran, saluran ke sana dan saluran ke sini,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus melakukan pemantauan terhadap progres pembangunan sehingga pekerjaan infrastruktur dapat berjalan sesuai tahapan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar malam keakraban (makrab) bersama para rektor UIN se-Jawa dan Madura yang hadir dalam rangka mendampingi mahasiswa mengikuti Pekan Olahraga, Seni, Ilmiah Se-Jawa Madura (Porsi Jawara) II 2026, Kamis (10/9/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan jajaran perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN).

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan apresiasi kepada para rektor yang telah memilih Kabupaten Pekalongan sebagai lokasi penyelenggaraan Porsi Jawara II 2026.

Menurut Sukirman, kehadiran para rektor, mahasiswa, dan pendamping dari berbagai daerah memberikan pengalaman berharga bagi Kabupaten Pekalongan. Terlebih, Porsi Jawara II 2026 yang berlangsung di UIN K.H. Abdurrahman Wahid (UIN Gus Dur) Pekalongan pada 9–13 September 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga membawa dampak positif bagi aktivitas masyarakat.

"Terus terang saja, kami introspeksi. Fasilitas di Kabupaten Pekalongan, khususnya sarana olahraga, masih cukup tertinggal. Gedung-gedung yang representatif dan tempat penginapan juga masih terbatas," ujar Sukirman.

Meski demikian, ia mengapresiasi Rektor UIN Gus Dur, Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., yang berani menjadi tuan rumah Porsi Jawara II 2026. Menurutnya, keterbatasan fasilitas tidak mengurangi semangat untuk menyukseskan kegiatan berskala Jawa dan Madura tersebut.

Sukirman juga melihat kehadiran peserta sebagai peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Selama pelaksanaan Porsi Jawara II, warung makan, toko batik, guesthouse, hingga rumah warga yang disewakan ikut mendapatkan manfaat.

"Ekonomi kami pasti terbantu. Warung-warung warga pasti tambah laris, toko-toko batik juga insyaallah tambah laris. Guesthouse dan rumah-rumah penduduk ternyata banyak yang disewa," katanya.

Pada makrab kali ini juga dimanfaatkan Plt. Bupati Sukirman untuk memperkenalkan potensi dan prestasi dari Kabupaten Pekalongan, meliputi destinasi wisata dan kerajinan serta penghargaan yang pernah diraih oleh kabupaten Pekalongan. Diantaranya Wisata Alam Petungkriyono, Batik, Kuliner Sego Megono, Tauto, dan penghargaan peringkat pertama dalam penurunan angka prevalensi stunting tingkat Jawa Tengah. 

Sementara itu, Rektor UIN Gus Dur Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan UIN Gus Dur.

Ia berharap sinergi tersebut terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

"Atas nama pimpinan UIN Gus Dur, saya menyampaikan terima kasih atas kerja samanya selama ini dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kerja sama ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat, terutama untuk Kabupaten Pekalongan," ungkap Zaenal.

Zaenal juga menyampaikan besarnya keterkaitan UIN Gus Dur dengan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Dari total 13.579 mahasiswa, hampir 60 persen berasal dari Kabupaten Pekalongan. Sementara lainnya berasal dari Kota Pekalongan, Batang, Pemalang, serta berbagai daerah lainnya.

Menurutnya, UIN Gus Dur saat ini memiliki mahasiswa yang berasal dari 28 provinsi dan empat negara. Meski demikian, mahasiswa asal Kabupaten Pekalongan tetap menjadi kelompok terbesar.

Melalui makrab tersebut, Pemkab Pekalongan berharap silaturahmi dan kerja sama dengan perguruan tinggi semakin kuat, sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Lolong — Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kota Santri Dinkominfo Kabupaten Pekalongan mengambil langkah progresif dalam memperkuat transparansi dan partisipasi publik melalui program "Ngopi Bareng Mas Kirman" yang dikemas secara interaktif dalam format podcast di Wisata lolong Adventure, Kamis (10/09/26). Inisiatif ini merupakan hasil sinergi strategis antara Dinas Komunikasi dan Informatika (DinkomInfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah dalam episode perdana ini.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi media milik daerah, khususnya LPPL Radio Kota Santri, agar terus beradaptasi dengan era digital. Menurutnya, pemanfaatan media digital seperti podcast membuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih cair, interaktif, dan tepat sasaran.

"Ini merupakan sinergitas dalam hal kita mendorong penyiaran dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kita memiliki Radio Kota Santri sendiri, dan ini akan terus kita tingkatkan karena sarana ini penting untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat," ujar Sukirman.

Ia menambahkan bahwa model komunikasi dua arah ini memungkinkan pemerintah untuk mendengar dan membaca langsung berbagai aspirasi maupun keluhan dari masyarakat secara real-time. Ke depan, Pemkab Pekalongan berkomitmen untuk menjaga kesinambungan program ini melalui kolaborasi intensif dengan DinkomInfo dan KPID Jateng.

Tidak hanya menghadirkan pejabat pemerintah, format podcast ini juga berencana melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang seperti pengamat ekonomi dan politik untuk membedah isu-isu strategis, termasuk pengembangan sektor pariwisata guna mendongkrak investasi daerah. Bahkan, ada wacana untuk mengemas acara ini dengan konsep ngopi bareng yang melibatkan kehadiran masyarakat secara langsung di lokasi acara jika ketersediaan anggaran memungkinkan.

Apresiasi tinggi turut disampaikan oleh perwakilan KPID Provinsi Jawa Tengah, Huda, yang hadir secara langsung bersama jajarannya. Ia menilai langkah Pemkab Pekalongan ini sangat sejalan dengan kriteria lembaga penyiaran lokal yang sehat secara demokratis, yakni mampu menyerap aspirasi kelompok masyarakat dan menyediakan ruang dialog terbuka.

"Keberadaan program ini sangat bagus dan masuk dalam kategori tersebut. Semoga LPPL Radio Kota Santri ini bisa menjadi percontohan bagi LPPL di seluruh Jawa Tengah maupun di Indonesia," ungkap Huda.

Pihak KPID berharap program inovatif ini dapat terus berlanjut secara berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga didorong untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta melengkapi sarana dan prasarana penyiaran agar kualitas produk jurnalistik yang dihasilkan semakin optimal.

Melalui kombinasi media tradisional dan digital ini, Pemkab Pekalongan optimis penyebarluasan informasi terkait pembangunan, kemasyarakatan, dan tata kelola pemerintahan dapat tersampaikan secara efektif, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kota Pekalongan — Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman menegaskan, akreditasi RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan tidak boleh berhenti pada perburuan predikat. Standar mutu dan keselamatan pasien harus menjadi budaya kerja yang dijalankan setiap hari oleh seluruh jajaran rumah sakit.

Penegasan itu disampaikan Sukirman saat membuka Survei Akreditasi RSUD Kraton oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP), Kamis (10/9/2026). Ia menyebut akreditasi harus menjadi momentum untuk menguji sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan rumah sakit secara menyeluruh.

“Akreditasi rumah sakit bukan semata-mata untuk mendapatkan sebuah predikat atau penilaian. Lebih dari itu, akreditasi harus menjadi bagian dari upaya membangun budaya mutu dan keselamatan pasien secara berkelanjutan,” tegas Sukirman.

Sukirman meminta manajemen dan seluruh tenaga kesehatan RSUD Kraton menghadapi survei secara terbuka dan jujur. Pelayanan yang sudah berjalan baik harus ditunjukkan, sementara kekurangan tidak perlu ditutup-tutupi hanya demi mengejar penilaian.

“Kita sampaikan apa yang memang sudah dilaksanakan, kita tunjukkan apa yang sudah berjalan dengan baik, dan yang tidak kalah penting adalah apabila masih ada hal-hal yang tertinggal, hal-hal yang perlu kita perbaiki, sampaikan saja secara terbuka,” ujarnya.

Menurutnya, keterbukaan justru menjadi pintu untuk mendapatkan catatan dan rekomendasi konkret bagi pembenahan tata kelola serta peningkatan kualitas pelayanan. Karena itu, kedatangan surveyor LARS-DHP tidak semestinya dianggap sebagai ancaman bagi rumah sakit.

“Jadikan survei ini bukan sesuatu yang perlu kita waspadai atau takuti, tetapi sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi, mendapatkan masukan yang sangat berharga, sekaligus belajar bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit ke depan,” katanya.

Sukirman juga mengingatkan agar standar pelayanan tidak hanya dipoles menjelang survei akreditasi. Setelah surveyor pergi dan predikat diperoleh, standar tersebut harus tetap menjadi pedoman dalam setiap aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kepada Ibu Direktur beserta seluruh jajaran RSUD Kraton, saya berpesan agar akreditasi ini jangan hanya menjadi kegiatan yang dipersiapkan ketika tim survei akan datang, namun jadikan standar pelayanan sebagai budaya kerja sehari-hari,” tegasnya.

Ia menilai predikat akreditasi bukan ukuran akhir keberhasilan rumah sakit. Ukuran sebenarnya adalah pengalaman masyarakat saat menerima pelayanan, terjaminnya keselamatan pasien, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

Dalam survei itu, Sukirman juga meminta LARS-DHP tidak sekadar memberikan penilaian, tetapi menghasilkan masukan, rekomendasi dan pembinaan berkelanjutan. Catatan surveyor diharapkan menjadi pijakan bagi RSUD Kraton dan Pemkab Pekalongan untuk melakukan pembenahan, termasuk menghadapi tantangan UHC dan keterbatasan fiskal daerah.

Sementara itu, Ketua Akreditasi RSUD Kraton Budi Darmoyo mengatakan persiapan akreditasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, manajemen hingga aspek medis dan keperawatan. Penilaian mencakup manajemen, pelayanan medis dan keperawatan, peningkatan mutu, serta kepuasan pasien.

“Harapannya apa yang kita lakukan ini sesuai standar untuk menjadi acuan kita dalam terus meningkatkan mutu pelayanan bagi pasien,” terang Budi.

KAJEN – Dewan Pengurus Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (DPC IPeKB) Kabupaten Pekalongan masa bakti 2026–2030 resmi dilantik dan dikukuhkan. Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan. Kamis (10/9/2026) Siang.

Ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi penyuluh KB guna menyukseskan program pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di wilayah Kabupaten Pekalongan. 

Acara tersebut dihadiri oleh Plt Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S, M.S., Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Tengah Ir. Rusman Efendi, M.M., Ketua DPD IPeKB Provinsi Jawa Tengah Wahyu Dhayat M, S.KM, M.A.P., Plt Kepala Dinas PPPA dan PPKB Kabupaten Pekalongan, tamu Undangan serta seluruh penyuluh KB se-Kabupaten Pekalongan.

Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan, diikuti dengan penyerahan panji organisasi oleh Ketua Umum DPD IPeKB Provinsi Jawa Tengah kepada Ketua Umum DPC IPeKB Kabupaten Pekalongan terpilih, Wali Mirza Achmad, S.Sos. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan, yang menjadi simbol resmi dimulainya masa kerja pengurus baru.

Ketua DPC IPeKB Kabupaten Pekalongan, Wali Mirza Achmad, S.Sos dalam sambutannya menyampaikan Penyuluh KB di tuntut adaptif dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan program prioritas pemerintah. "Kami menyadari bahwa program kependudukan itu merupakan tugas utama dari penyuluh KB. Penyuluh KB bisa beradaptasi, bisa bermutasi, bisa berkolaborasi dengan kader, bahkan dengan DPR. Kita bisa berkolaborasi dari tingkat level yang paling bawah dengan kader yang ada di desa," ujarnya.

Saat ini, salah satu program prioritas yang terus dikawal adalah terkait pendistribusian MBG 3B. Program tersebut menjadi tanggung jawab penyuluh di tingkat kecamatan untuk dikomunikasikan, diharmonisasikan, dan disinergikan dengan lintas sektor.

Sementara itu ketua DPD IPeKB Provinsi Jawa Tengah Wahyu Dhayat M, S.KM, M.A.P dalam sambutannya mengatakan Kekompakan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPKB) se-eks Karesidenan Pekalongan menjadi bukti kuatnya organisasi profesi tersebut. Hal itu terlihat dari kehadiran perwakilan DPC IPKB dari berbagai daerah dalam sebuah kegiatan di Kabupaten Pekalongan. Tidak hanya dari tuan rumah, hadir pula perwakilan dari Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Pemalang, Kota Pekalongan dan Batang. "Kehadiran teman-teman DPC se-Karesidenan Pekalongan ini bukti IPKB ini kuat karena kebersamaan. Tanpa menggurui, kita belajar banyak. Kekuatan adalah kebersamaan, ketika tidak ada kebersamaan IPKB ini tidak akan berhasil," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan selamat kepada Mas Mirza yang terpilih kembali untuk periode kedua sebagai Ketua IPKB Kabupaten Pekalongan. Disebutkan, pada periode pertama Mas Mirza telah berhasil melahirkan beberapa inovasi di Kabupaten Pekalongan, meski dengan tantangan jumlah penduduk yang banyak dan jumlah penyuluh yang terbatas. Untuk periode kedua, harapan besar dititipkan agar IPKB Kabupaten Pekalongan semakin baik dan semakin mengudara. Kuncinya hanya satu, yaitu P3K. "P3K singkatannya adalah Pemetaan, Penjajakan, Pemerataan, dan Konsolidasi," jelasnya.

Dengan pemetaan yang baik, penjajakan yang baik, pemerataan tugas penyuluh yang baik, dan diperkuat dengan konsolidasi, diharapkan IPKB Kabupaten Pekalongan dapat mewujudkan visi Tangguh, Teguh, Tumbuh dalam Harmonisasi.

Sementara itu Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Tengah Ir. Rusman Efendi, M.M dalam sambutannya mengatakan Salah satu yang disoroti adalah program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI). Program ini dinilai menyindir kondisi kekinian, di mana kesibukan kepala keluarga termasuk Bupati dan anggota Dewan membuat perhatian kepada keluarga berkurang. Berdasarkan hasil sensus penduduk, hampir separuh keluarga mengalami kondisi tersebut. "Yang ketiga ini menyindir kita, Pak Bupati dan Pak Dewan, karena kita ini memang betul-betul sibuk sehingga perhatian bapak kepada keluarganya itu menurut hasil sensus penduduk hampir separuhnya berkurang kepada keluarganya. Sehingga ada program Gerakan Ayah Teladan Indonesia," ujarnya. 

Selain itu, disoroti pula fenomena struktur umur penduduk. Dalam piramida kependudukan, jumlah penduduk lanjut usia (lansia) semakin bertambah setiap tahunnya. Dalam kesempatan itu juga disampaikan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diamanatkan Presiden melalui Menteri, dengan sasaran 3B yakni Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita non-PAUD, serta pentingnya penguatan data dan kebijakan kependudukan

Plt Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S, M.S saat diwawancarai mengatakan Kehadiran dan pengukuhan pengurus IPeKB ini diharapkan dapat menjadi amunisi serta motor penggerak baru bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menyukseskan berbagai program prioritas daerah maupun nasional.

Adapun fokus utama yang akan dikawal oleh IPKB Kabupaten Pekalongan meliputi Pengentasan stunting melalui pendampingan dan edukasi berkelanjutan, Kampanye Keluarga Berencana (KB) untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. “Pencegahan pernikahan dini guna mencetak generasi muda yang Tangguh Menyukseskan program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD.” Ujarnya.

Sinergi antara Pemkab Pekalongan dan DPC IPeKB ini menjadi satu kesatuan langkah strategis dalam menyiapkan generasi masa depan yang lebih sehat dan berdaya saing.

WATUSALAM – Pembangunan Jalan Watusalam terus menunjukkan progres. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai ketentuan dan secara bertahap mulai memberikan manfaat bagi masyarakat.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat meninjau proses pembangunan, menyampaikan bahwa pekerjaan saat ini telah memasuki tahapan konstruksi dan berdasarkan pemantauan tim pengawas, pelaksanaannya dinilai sudah representatif serta sesuai aturan.

“Menurut tim pengawas, konstruksi ini sudah sangat representatif, sudah sesuai aturan. Kita tunggu sampai 21 hari, kita rawat, lalu kemudian berikutnya pindah ke sisi sebelahnya,” ujar Sukirman kepada Tim RKS, Rabu (9/9/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan dilakukan secara bertahap pada masing-masing sisi jalan. Setelah salah satu sisi dinilai siap dan dapat dilalui, pekerjaan akan dilanjutkan pada sisi berikutnya hingga mencapai ujung ruas yang dikerjakan.

Dalam proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menyiapkan pengaturan lalu lintas. Terdapat jeda sekitar 70 meter pada salah satu bagian ruas yang dimanfaatkan untuk membantu pengaturan arus kendaraan selama pekerjaan berlangsung.

“Secara prinsip oke. Memang ada beberapa yang bertanya mengenai proses pekerjaan dan seterusnya. Ini proses yang memang sedang kita lalui bersama. Masyarakat mohon bersabar, dan inilah hasil karya kita yang harus kita jaga bersama-sama,” katanya.

Terkait target penyelesaian, Sukirman menyebut pekerjaan ditargetkan selesai pada November sehingga nantinya jalan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan lebih optimal.

Ia juga menyampaikan bahwa selama proses pembangunan berlangsung, lalu lintas pada prinsipnya tetap dapat berjalan. Namun, pada waktu-waktu tertentu kemungkinan masih terjadi keterlambatan akibat aktivitas pekerjaan.

Proses pembangunan jalan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga Watusalam, Murni, mengaku bersyukur dengan adanya pembangunan jalan karena kondisi jalan menjadi lebih baik dan halus.

“Ya, alhamdulillah. Jalan ini kan jadi halus, yang bergelombang sudah diperbaiki,” ungkap Murni.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati yang telah membangun jalan yang bagus," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap masyarakat dapat bersabar selama proses pembangunan berlangsung serta bersama-sama menjaga infrastruktur yang telah dibangun sehingga dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

TIRTO – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan upaya peningkatan infrastruktur, khususnya penanganan jalan dan sistem drainase di sejumlah wilayah. Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. saat meninjau progres pembangunan infrastruktur di Wilayah Kecamatan Tirto, Rabu (9/9/2026).

Dalam tinjauan tersebut, Plt. Bupati melihat progres pekerjaan di depan SMP Negeri 1 Tirto. Di lokasi tersebut, tim Dinas Pekerjaan Umum (DPU) telah membangun saluran air yang dinilai cukup memadai.

Sementara itu, kondisi jalan di lokasi masih dalam tahap penataan. Pekerjaan diawali dengan peninggian badan jalan sebelum nantinya dilakukan pengecoran.

“Jalannya sementara masih dalam penataan, yaitu peninggian dulu. Nanti setelah itu dicor. Jadi itu tahap proses peninggian dan dicor. Tidak lama lagi, insyaallah,” ujar Sukirman.

Selain meninjau pekerjaan jalan dan drainase, Plt. Bupati juga melihat penanganan permasalahan drainase di bawah jalur rel. Menurutnya, proses penanganan di lokasi tersebut membutuhkan koordinasi dan keterlibatan masyarakat karena berkaitan dengan lingkungan serta kepentingan warga sekitar.

“Memang cukup pelik karena harus melibatkan warga dan seterusnya. Alhamdulillah, tanggapan warga bisa tersosialisasi dengan baik. Sehingga pembangunan gorong-gorong atau drainasenya itu bisa terlaksana,” jelasnya.

Pembangunan drainase tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelancaran aliran air sekaligus mengurangi potensi terjadinya genangan di kawasan tersebut.

Sukirman menyampaikan, berdasarkan penilaian masyarakat, keberadaan dua saluran air yang mengarah ke sisi berbeda diharapkan dapat membuat persoalan genangan tidak kembali terjadi.

“Insyaallah ini sudah tidak akan terjadi genangan lagi, karena ada dua saluran, saluran ke sana dan saluran ke sini,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus melakukan pemantauan terhadap progres pembangunan sehingga pekerjaan infrastruktur dapat berjalan sesuai tahapan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.