Berita terbaru dari PPID Kabupaten Pekalongan
Berita terbaru dari PPID Kabupaten Pekalongan
KAJEN — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, Dr. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., memberikan arahan khusus kepada ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa purna tugas. Ia berpesan agar para pensiunan tetap menjaga silaturahmi, terus memberikan kontribusi positif, serta tidak segan-segan memberikan masukan bagi kemajuan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Hal tersebut disampaikannya di hadapan para calon purna tugas dalam kegiatan gathering yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Selasa (17/11/2026).
"Tetap memberikan kontribusi bagi ASN kami dari pemerintah daerah. Ingatkan kami kalau salah. Biasanya punya kacamata yang lebih luas sekarang, beri masukan untuk perbaikan pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang lebih baik lagi," ujar Yulian Akbar saat memberikan pengarahan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda juga secara terbuka menyinggung kondisi internal Pemkab Pekalongan yang saat ini tengah gencar berbenah dan memperbaiki diri secara kelembagaan, khususnya bagi para pegawai yang masih aktif mengenakan seragam Korpri. Ia mengajak seluruh jajaran aparatur untuk menjadikan momentum ini sebagai titik balik untuk memperkuat integritas dan pelayanan publik.Selain itu, Sekda juga menginformasikan mengenai fasilitas baru yang disiapkan bagi para pegawai dan purna tugas di lingkungan Pemkab Pekalongan. Ia menyampaikan bahwa gedung Kantor Korpri yang baru segera rampung dan direncanakan dapat diresmikan bertepatan dengan Hari Korpri pada akhir bulan November ini.
"Kami sudah membangunkan kantor Korpri. Yang depan sudah oke memang, dan insyaallah bisa digunakan tanggal 29 nanti" pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Pekalongan berharap para ASN yang segera purna tidak merasa terputus hubungannya dengan instansi pemerintah, melainkan tetap menjadi bagian penting dalam mengawasi serta mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.
Selasa, 17 November 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendukung penguatan kaderisasi organisasi kemahasiswaan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., saat menghadiri kegiatan Latihan Kader II (LK II) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Gedung Pertemuan Umum Kajen, Senin (16/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan bahwa HMI memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kualitas kader. Ia berharap kader HMI terus menjaga kekompakan, solidaritas, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
Menurutnya, organisasi kemahasiswaan harus mampu melahirkan kader yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga integritas dan kepedulian sosial. Nilai-nilai organisasi perlu terus dihayati agar dapat menjadi landasan dalam menjalankan peran di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terbuka terhadap gerakan dan kegiatan organisasi kepemudaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap HMI dapat terus berkontribusi positif serta menjadi mitra dalam mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Mohammad Saleh, S.T., M.En., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk kepedulian sebagai senior HMI terhadap proses kaderisasi.
Menurutnya, kegiatan LK II memiliki arti penting karena diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia hadir untuk turut memberikan ulasan, pandangan, serta berbagi pengalaman kepada para peserta.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta, sehingga pengalaman dan wawasan yang diperoleh selama proses kaderisasi dapat menjadi bekal untuk mengembangkan diri dan memberikan kontribusi positif di lingkungan masing-masing.
Senin, 16 November 2026
KAJEN – Mengenal sejarah perjuangan bangsa tidak selalu harus melalui buku pelajaran. Film dapat menjadi salah satu media untuk menghadirkan kembali kisah tokoh sejarah sekaligus menyampaikan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan generasi masa kini. Hal tersebut menjadi bagian dari kegiatan nonton bareng film nasional Pasukan 1000 Janda (Laksamana Malahayati) yang diikuti Paskibraka, Duta Wisata, Duta Baca, dan Duta GenRe Kabupaten Pekalongan di Bioskop Sams Studios, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menghadirkan aktivitas edukatif bagi generasi muda. Melalui film yang mengangkat perjuangan Laksamana Malahayati, para duta dan Paskibraka diajak mengenal sosok pahlawan nasional perempuan asal Aceh serta memahami nilai keberanian, kepemimpinan, dan semangat perjuangan.
Bagi Duta Baca Kabupaten Pekalongan 2026, Baqiyatul Izzah, film tersebut menghadirkan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender. Ia menilai perempuan juga memiliki kesempatan untuk mengambil peran strategis, termasuk dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
“Di situ juga diajarkan tentang kesetaraan gender, bahwasanya pengambilan keputusan itu enggak cuma didasarkan kepada laki-laki, tetapi perempuan juga bisa mengambil peran yang cukup besar. Kita sebagai anak muda juga harus bisa menjadi pelopor,” ungkap Baqiyatul.
Selain itu, ia menangkap pesan tentang pentingnya menjaga semangat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Baqiyatul mengaitkan nilai tersebut dengan Surah Ali Imran ayat 139 dalam Al-Qur’an.
“Dari film tadi yang kita tonton, ada salah satu surah di dalam Al-Qur’an, yaitu Surah Ali Imran ayat 139, yang mengatakan bahwa ketika kita bersedih, jangan terlalu berlarut-larut dan jangan putus asa,” lanjutnya.
Keterlibatan berbagai unsur generasi muda dalam kegiatan ini juga mencerminkan ruang kolaborasi antarkomunitas kepemudaan di Kabupaten Pekalongan. Paskibraka, Duta Wisata, Duta Baca, dan Duta GenRe memiliki latar kegiatan serta bidang kontribusi yang berbeda, tetapi sama-sama diharapkan mampu membawa pesan positif dari pengalaman tersebut ke lingkungan masing-masing.
Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa generasi muda perlu memiliki pemahaman tentang nasionalisme sekaligus kepedulian terhadap daerahnya. Ia juga menekankan pentingnya mengenalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui pemanfaatan fasilitas hiburan lokal.
“Anak-anak remaja ini harus belajar nasionalisme, yang kedua tentu harus paham tentang Pendapatan Asli Daerah,” ungkap Sukirman.
Menurutnya, dengan memanfaatkan fasilitas hiburan di wilayah sendiri akan menambah potensi pendapatan daerah. Ia juga berharap para duta dan Paskibraka dapat mengambil peran dalam mengajak remaja lainnya untuk mencintai produk perfilman nasional serta mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih positif.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengenalan sejarah dan nilai kepahlawanan dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda. Tidak hanya melalui pengalaman menonton, tetapi juga melalui peran aktif para duta dan Paskibraka dalam meneruskan semangat positif, berkarya, serta berkontribusi bagi masyarakat dan daerah.
Senin, 16 November 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya meningkatkan potensi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Melalui Talkshow Interaktif, salah satunya melalui perluasan lahan pertanian tembakau. Pada 2027, luas lahan tembakau ditargetkan mencapai 69 hektare. Talkshow tersebut bertempat di Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan, Kamis 12/11/26.
Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. menyampaikan, luas lahan tembakau di Kabupaten Pekalongan terus mengalami peningkatan, dari 49 hektare pada 2024 menjadi 55 hektare pada 2025 dan 63 hektare pada 2026. Perluasan selanjutnya direncanakan di Desa Botosari, Sawangan, dan Lambanggelun, Kecamatan Paninggaran.
Menurutnya, DBH CHT memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di bidang kesehatan, kesejahteraan, dan penegakan hukum. Di antaranya pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 4.500 warga, pengadaan obat untuk 26 puskesmas, perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi 2.330 warga, serta bantuan langsung tunai kepada 500 buruh tani tembakau.
Untuk 2027, sejumlah program prioritas juga disiapkan, meliputi pembayaran iuran BPJS Kesehatan, pengadaan obat-obatan, pembangunan jalan produksi tembakau, bantuan bibit dan sarana pertanian, hingga pelatihan keterampilan kerja seperti barista, digital marketing, menjahit, dan teknik otomotif.
Sementara itu, alokasi DBH CHT Kabupaten Pekalongan tahun 2026 mencapai Rp7,57 miliar. Ditambah SILPA tahun 2025 sebesar Rp610,56 juta, total anggaran yang tersedia mencapai Rp8,18 miliar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar, S.Sos, M.Si menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kegiatan pendukung.
Selain itu, DBH CHT juga dimanfaatkan untuk sosialisasi ketentuan cukai dan pemberantasan rokok ilegal. Hingga Agustus 2026, tim gabungan berhasil mengamankan 13.844 batang rokok ilegal. Sementara operasi bersama tim provinsi berhasil mengamankan 836.600 batang dari wilayah Wiradesa dan Buaran.
Pemkab Pekalongan berharap optimalisasi DBH CHT dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Minggu, 15 November 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Di sisi lain, keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi perhatian pemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat diwawancarai di Halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/11/2026).
Sukirman mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Untuk itu, berbagai fasilitas kesehatan terus dioptimalkan agar semakin lengkap dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Fasilitas-fasilitas kesehatan terus kita optimalkan agar semakin lengkap. Pemerataan SDM juga menjadi perhatian, termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya," ujarnya.
Selain pemerataan tenaga kesehatan, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan pendidikan dokter spesialis guna mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus.
Pemkab Pekalongan juga tengah mempersiapkan proses reposisi atau perpindahan Rumah Sakit Keraton sebagai bagian dari upaya pengembangan pelayanan kesehatan. Peningkatan jumlah tempat tidur di masing-masing rumah sakit maupun puskesmas turut menjadi perhatian untuk memperbesar kapasitas pelayanan kepada masyarakat.
"Yang tidak kalah penting adalah peningkatan jumlah tempat tidur di masing-masing rumah sakit maupun puskesmas, sehingga kapasitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik," jelasnya.
Selain penguatan fasilitas dan SDM, Sukirman menegaskan bahwa keberlanjutan program UHC juga perlu dipersiapkan secara matang, mengingat program tersebut berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Ia menjelaskan, kondisi pembiayaan UHC pada tahun 2026 masih mencukupi. Namun, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi secara bertahap hingga Desember mendatang.
"Kalau tahun ini cukup, kita akan terus mengevaluasi secara bertahap UHC kita sampai Desember ini," ungkapnya.
Untuk tahun 2027, pemerintah daerah akan terus mencermati kemampuan fiskal serta melakukan berbagai upaya agar akses masyarakat terhadap UHC tetap terjaga.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan UHC.
"Setelah itu, kita terus melakukan upaya-upaya, di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, agar mampu terus mempunyai akses ke UHC ini dengan baik," tambahnya.
Melalui penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan, Pemkab Pekalongan berharap kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat dan masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan secara lebih merata.
Kamis, 12 November 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat berbagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, mulai dari deteksi dini penyakit melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga pencegahan pernikahan dini. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.
Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat diwawancarai di Halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/11/2026).
Sukirman mengatakan, upaya deteksi dini penyakit menjadi salah satu perhatian penting sebagaimana arahan Menteri Kesehatan dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang mengusung tema Sehat untuk Semua.
Menurutnya, berbagai perangkat kesehatan di Kabupaten Pekalongan telah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan juga terus mengoordinasikan rumah sakit dan puskesmas agar pelayanan kesehatan berjalan optimal.
"Ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk membantu masyarakat yang sedang sakit. Kedua, meningkatkan sosialisasi mengenai kesehatan. Ketiga, melakukan deteksi dini penyakit melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG)," ungkapnya.
Ia berharap, program tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan melibatkan sinergi seluruh pihak. Masyarakat juga didorong untuk memiliki kesadaran memeriksakan kondisi kesehatannya secara rutin, sehingga potensi penyakit dapat diketahui lebih awal dan segera mendapatkan penanganan.
Selain penguatan deteksi dini penyakit, Pemkab Pekalongan juga memberikan perhatian terhadap persoalan pernikahan dini yang dinilai masih cukup tinggi di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Sukirman mengungkapkan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk memperbarui data dan memantau perkembangan angka pernikahan dini, sekaligus memastikan persyaratan pernikahan diterapkan secara tepat.
"Kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk terus meng-update situasi itu, agar persyaratan-persyaratan pernikahan betul-betul diterapkan secara presisi," jelasnya.
Menurutnya, pernikahan dini tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan dan ekonomi keluarga. Kesiapan fisik maupun mental pasangan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.
Ia menilai, ketidaksiapan dari sisi kesehatan fisik dan mental berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga. Bahkan, pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan kemiskinan.
"Kalau fisiknya tidak sehat, mentalnya tidak sehat, dan seterusnya, pernikahan itu juga bisa menimbulkan problem," ujarnya.
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, tenaga kesehatan, serta unsur masyarakat untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan serta kesiapan sebelum membangun keluarga.
Melalui penguatan program CKG dan upaya pencegahan pernikahan dini, Pemkab Pekalongan berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat, sekaligus mampu mendorong terwujudnya keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.
Kamis, 12 November 2026
KAJEN — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, Dr. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., memberikan arahan khusus kepada ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa purna tugas. Ia berpesan agar para pensiunan tetap menjaga silaturahmi, terus memberikan kontribusi positif, serta tidak segan-segan memberikan masukan bagi kemajuan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Hal tersebut disampaikannya di hadapan para calon purna tugas dalam kegiatan gathering yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Selasa (17/11/2026).
"Tetap memberikan kontribusi bagi ASN kami dari pemerintah daerah. Ingatkan kami kalau salah. Biasanya punya kacamata yang lebih luas sekarang, beri masukan untuk perbaikan pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang lebih baik lagi," ujar Yulian Akbar saat memberikan pengarahan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda juga secara terbuka menyinggung kondisi internal Pemkab Pekalongan yang saat ini tengah gencar berbenah dan memperbaiki diri secara kelembagaan, khususnya bagi para pegawai yang masih aktif mengenakan seragam Korpri. Ia mengajak seluruh jajaran aparatur untuk menjadikan momentum ini sebagai titik balik untuk memperkuat integritas dan pelayanan publik.Selain itu, Sekda juga menginformasikan mengenai fasilitas baru yang disiapkan bagi para pegawai dan purna tugas di lingkungan Pemkab Pekalongan. Ia menyampaikan bahwa gedung Kantor Korpri yang baru segera rampung dan direncanakan dapat diresmikan bertepatan dengan Hari Korpri pada akhir bulan November ini.
"Kami sudah membangunkan kantor Korpri. Yang depan sudah oke memang, dan insyaallah bisa digunakan tanggal 29 nanti" pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Pekalongan berharap para ASN yang segera purna tidak merasa terputus hubungannya dengan instansi pemerintah, melainkan tetap menjadi bagian penting dalam mengawasi serta mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.
Selasa, 17 November 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendukung penguatan kaderisasi organisasi kemahasiswaan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., saat menghadiri kegiatan Latihan Kader II (LK II) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Gedung Pertemuan Umum Kajen, Senin (16/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan bahwa HMI memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kualitas kader. Ia berharap kader HMI terus menjaga kekompakan, solidaritas, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
Menurutnya, organisasi kemahasiswaan harus mampu melahirkan kader yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga integritas dan kepedulian sosial. Nilai-nilai organisasi perlu terus dihayati agar dapat menjadi landasan dalam menjalankan peran di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terbuka terhadap gerakan dan kegiatan organisasi kepemudaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap HMI dapat terus berkontribusi positif serta menjadi mitra dalam mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Mohammad Saleh, S.T., M.En., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk kepedulian sebagai senior HMI terhadap proses kaderisasi.
Menurutnya, kegiatan LK II memiliki arti penting karena diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia hadir untuk turut memberikan ulasan, pandangan, serta berbagi pengalaman kepada para peserta.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta, sehingga pengalaman dan wawasan yang diperoleh selama proses kaderisasi dapat menjadi bekal untuk mengembangkan diri dan memberikan kontribusi positif di lingkungan masing-masing.
Senin, 16 November 2026
KAJEN – Mengenal sejarah perjuangan bangsa tidak selalu harus melalui buku pelajaran. Film dapat menjadi salah satu media untuk menghadirkan kembali kisah tokoh sejarah sekaligus menyampaikan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan generasi masa kini. Hal tersebut menjadi bagian dari kegiatan nonton bareng film nasional Pasukan 1000 Janda (Laksamana Malahayati) yang diikuti Paskibraka, Duta Wisata, Duta Baca, dan Duta GenRe Kabupaten Pekalongan di Bioskop Sams Studios, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menghadirkan aktivitas edukatif bagi generasi muda. Melalui film yang mengangkat perjuangan Laksamana Malahayati, para duta dan Paskibraka diajak mengenal sosok pahlawan nasional perempuan asal Aceh serta memahami nilai keberanian, kepemimpinan, dan semangat perjuangan.
Bagi Duta Baca Kabupaten Pekalongan 2026, Baqiyatul Izzah, film tersebut menghadirkan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender. Ia menilai perempuan juga memiliki kesempatan untuk mengambil peran strategis, termasuk dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
“Di situ juga diajarkan tentang kesetaraan gender, bahwasanya pengambilan keputusan itu enggak cuma didasarkan kepada laki-laki, tetapi perempuan juga bisa mengambil peran yang cukup besar. Kita sebagai anak muda juga harus bisa menjadi pelopor,” ungkap Baqiyatul.
Selain itu, ia menangkap pesan tentang pentingnya menjaga semangat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Baqiyatul mengaitkan nilai tersebut dengan Surah Ali Imran ayat 139 dalam Al-Qur’an.
“Dari film tadi yang kita tonton, ada salah satu surah di dalam Al-Qur’an, yaitu Surah Ali Imran ayat 139, yang mengatakan bahwa ketika kita bersedih, jangan terlalu berlarut-larut dan jangan putus asa,” lanjutnya.
Keterlibatan berbagai unsur generasi muda dalam kegiatan ini juga mencerminkan ruang kolaborasi antarkomunitas kepemudaan di Kabupaten Pekalongan. Paskibraka, Duta Wisata, Duta Baca, dan Duta GenRe memiliki latar kegiatan serta bidang kontribusi yang berbeda, tetapi sama-sama diharapkan mampu membawa pesan positif dari pengalaman tersebut ke lingkungan masing-masing.
Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa generasi muda perlu memiliki pemahaman tentang nasionalisme sekaligus kepedulian terhadap daerahnya. Ia juga menekankan pentingnya mengenalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui pemanfaatan fasilitas hiburan lokal.
“Anak-anak remaja ini harus belajar nasionalisme, yang kedua tentu harus paham tentang Pendapatan Asli Daerah,” ungkap Sukirman.
Menurutnya, dengan memanfaatkan fasilitas hiburan di wilayah sendiri akan menambah potensi pendapatan daerah. Ia juga berharap para duta dan Paskibraka dapat mengambil peran dalam mengajak remaja lainnya untuk mencintai produk perfilman nasional serta mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih positif.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengenalan sejarah dan nilai kepahlawanan dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda. Tidak hanya melalui pengalaman menonton, tetapi juga melalui peran aktif para duta dan Paskibraka dalam meneruskan semangat positif, berkarya, serta berkontribusi bagi masyarakat dan daerah.
Senin, 16 November 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya meningkatkan potensi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Melalui Talkshow Interaktif, salah satunya melalui perluasan lahan pertanian tembakau. Pada 2027, luas lahan tembakau ditargetkan mencapai 69 hektare. Talkshow tersebut bertempat di Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan, Kamis 12/11/26.
Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. menyampaikan, luas lahan tembakau di Kabupaten Pekalongan terus mengalami peningkatan, dari 49 hektare pada 2024 menjadi 55 hektare pada 2025 dan 63 hektare pada 2026. Perluasan selanjutnya direncanakan di Desa Botosari, Sawangan, dan Lambanggelun, Kecamatan Paninggaran.
Menurutnya, DBH CHT memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di bidang kesehatan, kesejahteraan, dan penegakan hukum. Di antaranya pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 4.500 warga, pengadaan obat untuk 26 puskesmas, perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi 2.330 warga, serta bantuan langsung tunai kepada 500 buruh tani tembakau.
Untuk 2027, sejumlah program prioritas juga disiapkan, meliputi pembayaran iuran BPJS Kesehatan, pengadaan obat-obatan, pembangunan jalan produksi tembakau, bantuan bibit dan sarana pertanian, hingga pelatihan keterampilan kerja seperti barista, digital marketing, menjahit, dan teknik otomotif.
Sementara itu, alokasi DBH CHT Kabupaten Pekalongan tahun 2026 mencapai Rp7,57 miliar. Ditambah SILPA tahun 2025 sebesar Rp610,56 juta, total anggaran yang tersedia mencapai Rp8,18 miliar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar, S.Sos, M.Si menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kegiatan pendukung.
Selain itu, DBH CHT juga dimanfaatkan untuk sosialisasi ketentuan cukai dan pemberantasan rokok ilegal. Hingga Agustus 2026, tim gabungan berhasil mengamankan 13.844 batang rokok ilegal. Sementara operasi bersama tim provinsi berhasil mengamankan 836.600 batang dari wilayah Wiradesa dan Buaran.
Pemkab Pekalongan berharap optimalisasi DBH CHT dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Minggu, 15 November 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Di sisi lain, keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi perhatian pemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat diwawancarai di Halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/11/2026).
Sukirman mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Untuk itu, berbagai fasilitas kesehatan terus dioptimalkan agar semakin lengkap dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Fasilitas-fasilitas kesehatan terus kita optimalkan agar semakin lengkap. Pemerataan SDM juga menjadi perhatian, termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya," ujarnya.
Selain pemerataan tenaga kesehatan, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan pendidikan dokter spesialis guna mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus.
Pemkab Pekalongan juga tengah mempersiapkan proses reposisi atau perpindahan Rumah Sakit Keraton sebagai bagian dari upaya pengembangan pelayanan kesehatan. Peningkatan jumlah tempat tidur di masing-masing rumah sakit maupun puskesmas turut menjadi perhatian untuk memperbesar kapasitas pelayanan kepada masyarakat.
"Yang tidak kalah penting adalah peningkatan jumlah tempat tidur di masing-masing rumah sakit maupun puskesmas, sehingga kapasitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik," jelasnya.
Selain penguatan fasilitas dan SDM, Sukirman menegaskan bahwa keberlanjutan program UHC juga perlu dipersiapkan secara matang, mengingat program tersebut berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Ia menjelaskan, kondisi pembiayaan UHC pada tahun 2026 masih mencukupi. Namun, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi secara bertahap hingga Desember mendatang.
"Kalau tahun ini cukup, kita akan terus mengevaluasi secara bertahap UHC kita sampai Desember ini," ungkapnya.
Untuk tahun 2027, pemerintah daerah akan terus mencermati kemampuan fiskal serta melakukan berbagai upaya agar akses masyarakat terhadap UHC tetap terjaga.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan UHC.
"Setelah itu, kita terus melakukan upaya-upaya, di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, agar mampu terus mempunyai akses ke UHC ini dengan baik," tambahnya.
Melalui penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan, Pemkab Pekalongan berharap kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat dan masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan secara lebih merata.
Kamis, 12 November 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat berbagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, mulai dari deteksi dini penyakit melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga pencegahan pernikahan dini. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.
Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat diwawancarai di Halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/11/2026).
Sukirman mengatakan, upaya deteksi dini penyakit menjadi salah satu perhatian penting sebagaimana arahan Menteri Kesehatan dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang mengusung tema Sehat untuk Semua.
Menurutnya, berbagai perangkat kesehatan di Kabupaten Pekalongan telah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan juga terus mengoordinasikan rumah sakit dan puskesmas agar pelayanan kesehatan berjalan optimal.
"Ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk membantu masyarakat yang sedang sakit. Kedua, meningkatkan sosialisasi mengenai kesehatan. Ketiga, melakukan deteksi dini penyakit melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG)," ungkapnya.
Ia berharap, program tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan melibatkan sinergi seluruh pihak. Masyarakat juga didorong untuk memiliki kesadaran memeriksakan kondisi kesehatannya secara rutin, sehingga potensi penyakit dapat diketahui lebih awal dan segera mendapatkan penanganan.
Selain penguatan deteksi dini penyakit, Pemkab Pekalongan juga memberikan perhatian terhadap persoalan pernikahan dini yang dinilai masih cukup tinggi di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Sukirman mengungkapkan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk memperbarui data dan memantau perkembangan angka pernikahan dini, sekaligus memastikan persyaratan pernikahan diterapkan secara tepat.
"Kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk terus meng-update situasi itu, agar persyaratan-persyaratan pernikahan betul-betul diterapkan secara presisi," jelasnya.
Menurutnya, pernikahan dini tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan dan ekonomi keluarga. Kesiapan fisik maupun mental pasangan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.
Ia menilai, ketidaksiapan dari sisi kesehatan fisik dan mental berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga. Bahkan, pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan kemiskinan.
"Kalau fisiknya tidak sehat, mentalnya tidak sehat, dan seterusnya, pernikahan itu juga bisa menimbulkan problem," ujarnya.
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, tenaga kesehatan, serta unsur masyarakat untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan serta kesiapan sebelum membangun keluarga.
Melalui penguatan program CKG dan upaya pencegahan pernikahan dini, Pemkab Pekalongan berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat, sekaligus mampu mendorong terwujudnya keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.
Kamis, 12 November 2026