KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyoroti masih tingginya ketergantungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pemasok bahan pangan dari luar daerah. Dari seluruh pemasok yang melayani program tersebut, sekitar 59 persen dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan sisanya masih berasal dari luar Kabupaten Pekalongan.

Persoalan itu mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang digelar Pemkab Pekalongan di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis 1 Oktober 2026 sore.

Rapat diikuti organisasi perangkat daerah terkait, 98 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi serta 78 mitra MBG.
Korwil BGN Kabupaten Pekalongan, Nauf Mawla Sidqi mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena MBG memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah. Menurutnya, semakin banyak kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari pelaku usaha lokal, semakin besar pula perputaran uang yang bertahan di Kabupaten Pekalongan.

“MBG ini salah satu penggerak roda ekonomi yang ada di Kabupaten, Pak, tapi nyatanya 41 persen supplier itu dari luar Kabupaten. Artinya kan ada uang yang keluar dari Kabupaten. Ini mungkin bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain persoalan rantai pasok, Pemkab Pekalongan juga menyoroti kepatuhan mitra terhadap standar operasional prosedur (SOP). Plt Bupati Pekalongan, H. Sukirman mengatakan, evaluasi harus dilakukan secara rutin untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan.
Sukirman menyebut, sejumlah mitra sebelumnya telah mendapat teguran karena persoalan kepatuhan SOP.
Bahkan, terdapat mitra yang dikenai penghentian sementara atau suspend.
“Alhamdulillah memang Kabupaten Pekalongan relatif tidak terlalu banyak persoalan yang terkait dengan misalnya keracunan dan seterusnya. Tetapi SOP beberapa dari para mitra ini memang beberapa kali kita tegur dan bahkan ada yang kita suspend,” kata Sukirman.

Untuk memperkuat komunikasi, Sukirman mendorong pembentukan paguyuban mitra MBG. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah, SPPG dan mitra, termasuk untuk mengevaluasi penerima manfaat, memperbarui informasi mengenai SOP serta membahas perkembangan kemitraan.

Menurut Sukirman, koordinasi diperlukan untuk menggali berbagai persoalan yang muncul di lapangan dan mencari penyelesaiannya secara bersama.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi mengatakan, dari 115 SPPG yang telah terbentuk, sebanyak 98 SPPG sudah beroperasi. Program MBG kini telah menjangkau 210.334 penerima manfaat, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, balita, hingga ibu hamil dan menyusui.
Anis menambahkan, pemerintah daerah juga mendorong agar bahan baku MBG seperti ikan, ayam, telur, beras dan sayuran lebih banyak diserap dari petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan.

“Ini penting sekali seperti peternak, petani, nelayan, kemudian sayur-mayur. Ini harus benar-benar dijaga mutu kualitasnya sekaligus bersumber dari lokal Kabupaten Pekalongan,” katanya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah mitra dan SPPG juga menyampaikan kendala teknis, antara lain pemantauan penerima manfaat agar makanan tidak dibawa pulang serta kenaikan harga bahan baku di pasar. Mitra juga meminta pelaksanaan inspeksi mendadak dilakukan secara persuasif dan mengedepankan pembinaan.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Dinas Pendidikan akan menyiapkan edaran terkait aturan konsumsi makanan di tempat. Sementara Disperindag membuka akses pemantauan harga bahan pokok secara rutin melalui sistem informasi SIKaP, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendorong optimalisasi penyerapan produk lokal dari petani dan peternak.

KEDUNGWUNI – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong penguatan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya Institut Teknologi, Sains, dan Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pekalongan.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Launching Laboratorium Bisnis Digital yang berlangsung di UMKM Center Kabupaten Pekalongan, Jumat (2/10/2026). Kegiatan ini diarahkan tidak hanya pada pengenalan teknologi digital, tetapi juga memberikan pendampingan secara langsung kepada para pelaku UMKM.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi yang dilakukan untuk mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya, digitalisasi menjadi bagian penting dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, khususnya dalam pemasaran produk.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau pada satu platform saja, tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Yulian mengatakan, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pemasaran dan transaksi masyarakat. Karena itu, potensi UMKM yang ada perlu didorong agar mampu mengikuti perkembangan tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya menghidupkan dan mengoptimalkan fasilitas yang telah dimiliki, termasuk UMKM Center. Dengan pemanfaatan yang optimal, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau memang sudah ada tempat dan fasilitas yang tersedia, kenapa tidak kita manfaatkan dan hidupkan kembali sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku UMKM,” katanya.

Sementara itu, Rektor ITSNU Pekalongan, Dr. M. H. Ali Imron, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa program tersebut berangkat dari pemetaan terhadap berbagai kendala yang masih dihadapi UMKM, terutama dalam pemasaran online dan pemanfaatan e-commerce.

Menurutnya, ITSNU Pekalongan berupaya memberikan solusi melalui praktik langsung dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Program tersebut mencakup content creator, pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI), digital marketing, e-commerce, serta training dan mentoring secara langsung.

“Jadi kita tidak lagi memberikan perhatian yang sifatnya seremonial. Kami berupaya menyediakan perangkat dan pendampingan yang standarnya disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” jelasnya.

Ali Imron berharap keberadaan Laboratorium Bisnis Digital tersebut dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kemampuan pemasaran secara online. Dengan demikian, produk UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Selain itu, ITSNU Pekalongan juga menyiapkan skema keberlanjutan dengan melibatkan mahasiswa yang memiliki kompetensi di bidang digital. Mereka diharapkan dapat mendampingi pelaku UMKM secara rutin, termasuk membantu kebutuhan live streaming dan promosi digital.

“Harapannya, dengan adanya program seperti ini, tempat ini bisa dihidupkan setiap hari sehingga selalu ramai dan produktif,” ujarnya.

Ali Imron menambahkan, pihaknya optimistis terhadap pengembangan UMKM melalui pendampingan yang dilakukan secara bertahap. Sejumlah pelaku usaha sebelumnya telah mendapatkan pendampingan mulai dari aspek kemasan hingga sertifikasi halal.

Bagi produk yang memiliki potensi untuk menembus pasar yang lebih luas, pendampingan juga diarahkan untuk memenuhi berbagai standar yang dibutuhkan, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI).

Ia menyebut, jumlah UMKM di Kabupaten Pekalongan yang cukup besar membuat pendampingan perlu dilakukan secara bertahap. Karena itu, pelaku UMKM yang telah siap akan dijadikan sebagai percontohan atau pilot project.

“Kalau jumlahnya mencapai lebih dari 100 ribu, tentunya kita belum bisa menangani semuanya sekaligus. Paling tidak kita mulai dari UMKM yang sudah siap terlebih dahulu sebagai pilot project,” katanya.

Keberhasilan pilot project tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelaku UMKM lainnya untuk ikut memanfaatkan fasilitas dan ekosistem digital yang tersedia di UMKM Center.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan pelaku UMKM, UMKM Center diharapkan tidak hanya menjadi tempat aktivitas usaha, tetapi juga berkembang menjadi ruang pembelajaran, pendampingan, promosi, dan pemasaran produk UMKM berbasis digital.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran sekaligus memperkuat daya saing produk UMKM Kabupaten Pekalongan.

Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan memperingati Hari Kesaktian Pancasila melalui upacara yang digelar di Lapangan Belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Kamis (1/10/2026).

Upacara tersebut mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Plt. Bupati Pekalongan Sukirman, S.S., M.S. mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan sejarah bangsa, termasuk berbagai upaya yang pernah dilakukan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara.

Menurut Sukirman, semangat tersebut tidak cukup hanya diperingati melalui upacara, tetapi juga perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Dengan Kesaktian Pancasila ini kita isi dengan berbagai kegiatan pembangunan yang kemudian kita manfaatkan atau kita persembahkan kepada masyarakat Pekalongan,” ujar Sukirman.

Ia menjelaskan, semangat Kesaktian Pancasila sejalan dengan upaya mewujudkan masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur.

Kedaulatan, kata dia, berarti menjaga ideologi negara dari berbagai bentuk campur tangan dan ancaman dari pihak luar. Sementara keadilan diwujudkan melalui pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang.

“Adil dalam pengertian masyarakat menerima berbagai pelayanan dan pembangunan di segala bidang. Kemudian makmur, tentu saja dari sisi ekonomi, kesejahteraan, dan seterusnya,” jelasnya.

Ada sedikit yang berbeda dari pelaksanaan upacara kali ini, dimana momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi ajang untuk memperkenalkan anggota Yonif Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 441/Satria Penatas Angin. Bermarkas di Desa Bukur, Kecamatan Bojong. Puluhan prajurit memperkenalkan dirinya melalui yel-yel dengan penuh semangat.

Pada kesempatan itu, Sukirman juga menyampaikan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan pemerintah pusat. Salah satunya melalui keberadaan Batalion Teritorial Pembangunan.

Menurutnya, keberadaan Batalion Teritorial Pembangunan menjadi bagian dari sinergi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Selain mengawal pembangunan, keberadaannya juga diharapkan dapat membantu meneruskan pembangunan serta mendukung pelaksanaan program-program pemerintah pusat di daerah.

“Ini sekaligus ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersinergi terus-menerus dengan kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Sukirman berharap semangat Hari Kesaktian Pancasila dapat terus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja bersama, menjaga persatuan, dan menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan meminta masyarakat bersabar dan memahami adanya potensi kepadatan lalu lintas selama berlangsungnya pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan.

Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., menanggapi viralnya informasi mengenai seorang pengendara yang diduga menerobos pekerjaan pengecoran beton yang belum kering di kawasan Pertigaan Watusalam, Kabupaten Pekalongan, Senin (28/9/2026).

Sukirman mengatakan, pihaknya masih melakukan pengecekan terkait informasi dan identitas pengendara yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

"Saya masih mengecek, tetapi kalau kabar atau rumor-rumornya itu memang benar dan yang bersangkutan merupakan ASN dari Pemerintah Kota, saya berharap yang bersangkutan bisa melakukan introspeksi dan, boleh dikatakan, meminta maaf kepada masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, apabila informasi tersebut benar dan pengendara yang bersangkutan merupakan ASN dari Pemerintah Kota, persoalan tersebut diharapkan juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah asal yang bersangkutan.

"Semoga persoalan tersebut juga mendapatkan perhatian dari pemerintah kota," katanya.

Lebih lanjut, Sukirman menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan konektivitas masyarakat. Namun, selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat perlu memahami adanya konsekuensi berupa pengaturan lalu lintas maupun kepadatan kendaraan.

"Bagi masyarakat, karena ini merupakan program yang sangat mulia, khususnya pembangunan infrastruktur jalan, saya berharap masyarakat bersabar karena pasti akan ada kemacetan-kemacetan di beberapa tempat," jelasnya.

Ia menyampaikan, pemerintah bersama pihak terkait telah melakukan manajemen lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan. Namun demikian, kepadatan tetap berpotensi terjadi, terutama pada jam-jam sibuk.

"Manajemen lalu lintas sebenarnya juga sudah kita atur sedemikian rupa agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Namun, pada jam-jam kerja ketika masyarakat berangkat kerja dan beraktivitas, tentu ada kemungkinan terjadi kepadatan," ungkapnya.

Terkait persoalan yang kembali viral di media sosial tersebut, Sukirman menegaskan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu memastikan fakta di lapangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Soal perilaku tersebut, karena kemudian kembali menjadi viral, saya akan mencoba melihat terlebih dahulu. Kalau memang persoalannya serius, ada kesengajaan, dan memang yang bersangkutan merupakan ASN dari Pemerintah Kota, saya akan mencoba berkoordinasi dengan Pemerintah Kota," tuturnya.

Ia menambahkan, apabila berdasarkan hasil pengecekan ditemukan adanya pelanggaran, persoalan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Nanti tentu akan diperbaiki dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada," pungkasnya.

Pemkab Pekalongan juga mengimbau masyarakat maupun pengguna jalan untuk mematuhi rambu dan pengaturan lalu lintas selama pekerjaan infrastruktur berlangsung. Kesabaran dan kepatuhan pengguna jalan dinilai penting agar proses pembangunan dapat berjalan dengan aman serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. mendorong 10 pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik untuk segera meningkatkan daya juang, kinerja, dan sinergi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Pekalongan usai pelantikan 10 pejabat pimpinan tinggi pratama di Aula Setda Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Senin (28/9/2026).

Sukirman mengatakan, pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja perangkat daerah sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Alhamdulillah kita sudah melantik 10 pejabat pimpinan tinggi pratama dengan berbagai bidang. Kita akan terus mendorong daya juang dan daya kerja mereka serta meningkatkan kinerja di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Menurutnya, para pejabat yang baru dilantik perlu segera membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh perangkat daerah. Hal ini penting karena pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan memiliki keterkaitan antarsektor sehingga tidak dapat berjalan secara sendiri-sendiri.

“Ini menjadi gerak kesatuan dalam rangka mempersiapkan APBD Tahun Anggaran 2027 dan kemudian bersinergi dengan seluruh perangkat daerah yang ada. Berbagai bidang pasti saling terkait dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Terkait target 100 hari kerja bagi pejabat yang baru dilantik, Sukirman menjelaskan bahwa arah program kerja perangkat daerah pada dasarnya telah dirumuskan dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, program kerja masing-masing perangkat daerah yang telah masuk dalam perencanaan perlu segera direalisasikan mengingat waktu menuju tahun anggaran 2027 semakin dekat.

“Kalau soal target 100 hari, sebenarnya Sekda sudah merumuskan terkait APBD 2027. Di dalamnya sudah tercantum program kerja masing-masing perangkat daerah, tinggal merealisasikan saja karena waktunya sudah semakin dekat,” katanya.

Ia menambahkan, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kinerja perangkat daerah akan dilakukan secara bertahap mulai September hingga Desember 2026. Dengan demikian, memasuki Januari 2027 berbagai program yang telah direncanakan diharapkan sudah dapat berjalan.

“Sekarang sudah bulan September, kemudian Oktober, November, Desember pasti akan dilakukan evaluasi, dan Januari sudah harus running,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sukirman mengungkapkan terdapat tujuh perangkat daerah yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus didorong dalam penyelesaian berbagai persoalan dan peningkatan pelayanan.

Beberapa di antaranya berkaitan dengan bidang olahraga, kesehatan, Perijinan, Pemberdayaan Perempuan, Koperasi UMKM, kesatuan bangsa dan politik, serta kearsipan dan perpustakaan.

“Bukan beberapa, tetapi ada tujuh perangkat daerah yang akan kita dorong untuk meningkatkan penyelesaian berbagai problem yang ada. Selama ini menjadi perhatian kita,” ungkapnya.

Ia berharap perangkat daerah yang menjadi perhatian tersebut dapat segera melakukan pembenahan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang masih ada, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

Mengenai proses seleksi pejabat pimpinan tinggi pratama, Sukirman menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak membedakan latar belakang asal institusi calon pejabat, termasuk apakah berasal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) maupun bukan.

Menurutnya, aspek utama yang menjadi pertimbangan adalah hasil seleksi serta kemampuan dan kinerja yang ditunjukkan secara objektif.

“Kita tidak melihat apakah berasal dari IPDN ataupun bukan. Yang penting adalah hasil seleksi dan kinerja secara objektif berdasarkan apa yang sudah dilakukan di lapangan,” jelasnya.

Sukirman juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita ingin agar seragam ini juga melekat pada jiwa mereka bahwa jabatan ini bukan sesuatu yang kecil. Ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan,” ujarnya.

Sukirman menyampaikan apresiasi terhadap seluruh proses yang telah dilalui hingga pelantikan. Ia berharap 10 pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut dapat segera bekerja, membangun sinergi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kabupaten Pekalongan.

“Saya bangga dengan proses yang sudah dilakukan. Mereka sudah melalui berbagai tahapan dan proses seleksi. Harapannya, setelah dilantik, mereka bisa segera bekerja, bersinergi, dan memberikan kinerja terbaik untuk Kabupaten Pekalongan,” pungkasnya.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus memperluas perlindungan sosial bagi para pekerja rentan. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi pemerintah daerah dengan Baznas dan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., usai kegiatan Penyaluran Bantuan Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecilbdi Aula Setda Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Senin (28/9/2026).

Sukirman menyampaikan, perhatian terhadap pelaku usaha kecil dan mikro menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui pemberian bantuan modal usaha kepada 200 unit usaha.

“Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Baznas dan BPJS terus memperhatikan perkembangan unit-unit usaha kecil dan mikro di lingkungan masyarakat. Salah satunya melalui pemberian bantuan modal usaha bagi 200 unit usaha kecil,” ujarnya.

Masing-masing penerima mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp500 ribu. Menurut Sukirman, nominal tersebut masih dapat dikembangkan ke depan sehingga dukungan yang diberikan kepada pelaku usaha semakin optimal.

“Memang nominal tersebut masih perlu kita dorong agar ke depan bisa lebih besar. Namun, insyaallah bantuan ini membawa keberkahan dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan usaha masyarakat yang saat ini sudah berjalan,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya memberikan perhatian terhadap sektor ekonomi masyarakat. Fasilitasi di bidang kesehatan dan pendidikan juga tetap menjadi prioritas Pemkab Pekalongan.

Di sisi lain, penguatan usaha mikro dan kecil akan terus didorong agar mampu berkembang dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Unit-unit usaha kecil dan mikro juga akan terus kita dorong agar semakin berkembang dan meningkat. Pemerintah akan berupaya memberikan dukungan dan fasilitasi agar usaha masyarakat bisa semakin kuat,” ungkapnya.

Selain penguatan UMKM, Pemkab Pekalongan juga terus berupaya memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan. Program tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang bekerja pada sektor informal.

Sukirman menyebut sejumlah kelompok pekerja yang menjadi perhatian, di antaranya nelayan, marbot, pengemudi ojek, pedagang pasar, tukang panggul, serta kelompok pekerja lainnya.

“Program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan juga menjadi salah satu prioritas yang terus kita upayakan bersama BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Menurutnya, perluasan kepesertaan akan dilakukan melalui proses inventarisasi sehingga bantuan perlindungan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada kelompok pekerja yang membutuhkan.

“Kita akan terus berupaya agar perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan ini dapat semakin berkembang dan menjangkau masyarakat pekerja yang memang membutuhkan,” pungkasnya. (RKS/Jdo)

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyoroti masih tingginya ketergantungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pemasok bahan pangan dari luar daerah. Dari seluruh pemasok yang melayani program tersebut, sekitar 59 persen dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan sisanya masih berasal dari luar Kabupaten Pekalongan.

Persoalan itu mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang digelar Pemkab Pekalongan di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis 1 Oktober 2026 sore.

Rapat diikuti organisasi perangkat daerah terkait, 98 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi serta 78 mitra MBG.
Korwil BGN Kabupaten Pekalongan, Nauf Mawla Sidqi mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena MBG memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah. Menurutnya, semakin banyak kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari pelaku usaha lokal, semakin besar pula perputaran uang yang bertahan di Kabupaten Pekalongan.

“MBG ini salah satu penggerak roda ekonomi yang ada di Kabupaten, Pak, tapi nyatanya 41 persen supplier itu dari luar Kabupaten. Artinya kan ada uang yang keluar dari Kabupaten. Ini mungkin bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain persoalan rantai pasok, Pemkab Pekalongan juga menyoroti kepatuhan mitra terhadap standar operasional prosedur (SOP). Plt Bupati Pekalongan, H. Sukirman mengatakan, evaluasi harus dilakukan secara rutin untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan.
Sukirman menyebut, sejumlah mitra sebelumnya telah mendapat teguran karena persoalan kepatuhan SOP.
Bahkan, terdapat mitra yang dikenai penghentian sementara atau suspend.
“Alhamdulillah memang Kabupaten Pekalongan relatif tidak terlalu banyak persoalan yang terkait dengan misalnya keracunan dan seterusnya. Tetapi SOP beberapa dari para mitra ini memang beberapa kali kita tegur dan bahkan ada yang kita suspend,” kata Sukirman.

Untuk memperkuat komunikasi, Sukirman mendorong pembentukan paguyuban mitra MBG. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah, SPPG dan mitra, termasuk untuk mengevaluasi penerima manfaat, memperbarui informasi mengenai SOP serta membahas perkembangan kemitraan.

Menurut Sukirman, koordinasi diperlukan untuk menggali berbagai persoalan yang muncul di lapangan dan mencari penyelesaiannya secara bersama.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi mengatakan, dari 115 SPPG yang telah terbentuk, sebanyak 98 SPPG sudah beroperasi. Program MBG kini telah menjangkau 210.334 penerima manfaat, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, balita, hingga ibu hamil dan menyusui.
Anis menambahkan, pemerintah daerah juga mendorong agar bahan baku MBG seperti ikan, ayam, telur, beras dan sayuran lebih banyak diserap dari petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan.

“Ini penting sekali seperti peternak, petani, nelayan, kemudian sayur-mayur. Ini harus benar-benar dijaga mutu kualitasnya sekaligus bersumber dari lokal Kabupaten Pekalongan,” katanya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah mitra dan SPPG juga menyampaikan kendala teknis, antara lain pemantauan penerima manfaat agar makanan tidak dibawa pulang serta kenaikan harga bahan baku di pasar. Mitra juga meminta pelaksanaan inspeksi mendadak dilakukan secara persuasif dan mengedepankan pembinaan.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Dinas Pendidikan akan menyiapkan edaran terkait aturan konsumsi makanan di tempat. Sementara Disperindag membuka akses pemantauan harga bahan pokok secara rutin melalui sistem informasi SIKaP, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendorong optimalisasi penyerapan produk lokal dari petani dan peternak.

KEDUNGWUNI – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong penguatan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya Institut Teknologi, Sains, dan Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pekalongan.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Launching Laboratorium Bisnis Digital yang berlangsung di UMKM Center Kabupaten Pekalongan, Jumat (2/10/2026). Kegiatan ini diarahkan tidak hanya pada pengenalan teknologi digital, tetapi juga memberikan pendampingan secara langsung kepada para pelaku UMKM.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi yang dilakukan untuk mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya, digitalisasi menjadi bagian penting dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, khususnya dalam pemasaran produk.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau pada satu platform saja, tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Yulian mengatakan, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pemasaran dan transaksi masyarakat. Karena itu, potensi UMKM yang ada perlu didorong agar mampu mengikuti perkembangan tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya menghidupkan dan mengoptimalkan fasilitas yang telah dimiliki, termasuk UMKM Center. Dengan pemanfaatan yang optimal, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau memang sudah ada tempat dan fasilitas yang tersedia, kenapa tidak kita manfaatkan dan hidupkan kembali sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku UMKM,” katanya.

Sementara itu, Rektor ITSNU Pekalongan, Dr. M. H. Ali Imron, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa program tersebut berangkat dari pemetaan terhadap berbagai kendala yang masih dihadapi UMKM, terutama dalam pemasaran online dan pemanfaatan e-commerce.

Menurutnya, ITSNU Pekalongan berupaya memberikan solusi melalui praktik langsung dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Program tersebut mencakup content creator, pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI), digital marketing, e-commerce, serta training dan mentoring secara langsung.

“Jadi kita tidak lagi memberikan perhatian yang sifatnya seremonial. Kami berupaya menyediakan perangkat dan pendampingan yang standarnya disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” jelasnya.

Ali Imron berharap keberadaan Laboratorium Bisnis Digital tersebut dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kemampuan pemasaran secara online. Dengan demikian, produk UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Selain itu, ITSNU Pekalongan juga menyiapkan skema keberlanjutan dengan melibatkan mahasiswa yang memiliki kompetensi di bidang digital. Mereka diharapkan dapat mendampingi pelaku UMKM secara rutin, termasuk membantu kebutuhan live streaming dan promosi digital.

“Harapannya, dengan adanya program seperti ini, tempat ini bisa dihidupkan setiap hari sehingga selalu ramai dan produktif,” ujarnya.

Ali Imron menambahkan, pihaknya optimistis terhadap pengembangan UMKM melalui pendampingan yang dilakukan secara bertahap. Sejumlah pelaku usaha sebelumnya telah mendapatkan pendampingan mulai dari aspek kemasan hingga sertifikasi halal.

Bagi produk yang memiliki potensi untuk menembus pasar yang lebih luas, pendampingan juga diarahkan untuk memenuhi berbagai standar yang dibutuhkan, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI).

Ia menyebut, jumlah UMKM di Kabupaten Pekalongan yang cukup besar membuat pendampingan perlu dilakukan secara bertahap. Karena itu, pelaku UMKM yang telah siap akan dijadikan sebagai percontohan atau pilot project.

“Kalau jumlahnya mencapai lebih dari 100 ribu, tentunya kita belum bisa menangani semuanya sekaligus. Paling tidak kita mulai dari UMKM yang sudah siap terlebih dahulu sebagai pilot project,” katanya.

Keberhasilan pilot project tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelaku UMKM lainnya untuk ikut memanfaatkan fasilitas dan ekosistem digital yang tersedia di UMKM Center.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan pelaku UMKM, UMKM Center diharapkan tidak hanya menjadi tempat aktivitas usaha, tetapi juga berkembang menjadi ruang pembelajaran, pendampingan, promosi, dan pemasaran produk UMKM berbasis digital.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran sekaligus memperkuat daya saing produk UMKM Kabupaten Pekalongan.

Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan memperingati Hari Kesaktian Pancasila melalui upacara yang digelar di Lapangan Belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Kamis (1/10/2026).

Upacara tersebut mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Plt. Bupati Pekalongan Sukirman, S.S., M.S. mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan sejarah bangsa, termasuk berbagai upaya yang pernah dilakukan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara.

Menurut Sukirman, semangat tersebut tidak cukup hanya diperingati melalui upacara, tetapi juga perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Dengan Kesaktian Pancasila ini kita isi dengan berbagai kegiatan pembangunan yang kemudian kita manfaatkan atau kita persembahkan kepada masyarakat Pekalongan,” ujar Sukirman.

Ia menjelaskan, semangat Kesaktian Pancasila sejalan dengan upaya mewujudkan masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur.

Kedaulatan, kata dia, berarti menjaga ideologi negara dari berbagai bentuk campur tangan dan ancaman dari pihak luar. Sementara keadilan diwujudkan melalui pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang.

“Adil dalam pengertian masyarakat menerima berbagai pelayanan dan pembangunan di segala bidang. Kemudian makmur, tentu saja dari sisi ekonomi, kesejahteraan, dan seterusnya,” jelasnya.

Ada sedikit yang berbeda dari pelaksanaan upacara kali ini, dimana momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi ajang untuk memperkenalkan anggota Yonif Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 441/Satria Penatas Angin. Bermarkas di Desa Bukur, Kecamatan Bojong. Puluhan prajurit memperkenalkan dirinya melalui yel-yel dengan penuh semangat.

Pada kesempatan itu, Sukirman juga menyampaikan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan pemerintah pusat. Salah satunya melalui keberadaan Batalion Teritorial Pembangunan.

Menurutnya, keberadaan Batalion Teritorial Pembangunan menjadi bagian dari sinergi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Selain mengawal pembangunan, keberadaannya juga diharapkan dapat membantu meneruskan pembangunan serta mendukung pelaksanaan program-program pemerintah pusat di daerah.

“Ini sekaligus ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersinergi terus-menerus dengan kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Sukirman berharap semangat Hari Kesaktian Pancasila dapat terus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja bersama, menjaga persatuan, dan menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan meminta masyarakat bersabar dan memahami adanya potensi kepadatan lalu lintas selama berlangsungnya pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan.

Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., menanggapi viralnya informasi mengenai seorang pengendara yang diduga menerobos pekerjaan pengecoran beton yang belum kering di kawasan Pertigaan Watusalam, Kabupaten Pekalongan, Senin (28/9/2026).

Sukirman mengatakan, pihaknya masih melakukan pengecekan terkait informasi dan identitas pengendara yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

"Saya masih mengecek, tetapi kalau kabar atau rumor-rumornya itu memang benar dan yang bersangkutan merupakan ASN dari Pemerintah Kota, saya berharap yang bersangkutan bisa melakukan introspeksi dan, boleh dikatakan, meminta maaf kepada masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, apabila informasi tersebut benar dan pengendara yang bersangkutan merupakan ASN dari Pemerintah Kota, persoalan tersebut diharapkan juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah asal yang bersangkutan.

"Semoga persoalan tersebut juga mendapatkan perhatian dari pemerintah kota," katanya.

Lebih lanjut, Sukirman menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan konektivitas masyarakat. Namun, selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat perlu memahami adanya konsekuensi berupa pengaturan lalu lintas maupun kepadatan kendaraan.

"Bagi masyarakat, karena ini merupakan program yang sangat mulia, khususnya pembangunan infrastruktur jalan, saya berharap masyarakat bersabar karena pasti akan ada kemacetan-kemacetan di beberapa tempat," jelasnya.

Ia menyampaikan, pemerintah bersama pihak terkait telah melakukan manajemen lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan. Namun demikian, kepadatan tetap berpotensi terjadi, terutama pada jam-jam sibuk.

"Manajemen lalu lintas sebenarnya juga sudah kita atur sedemikian rupa agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Namun, pada jam-jam kerja ketika masyarakat berangkat kerja dan beraktivitas, tentu ada kemungkinan terjadi kepadatan," ungkapnya.

Terkait persoalan yang kembali viral di media sosial tersebut, Sukirman menegaskan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu memastikan fakta di lapangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Soal perilaku tersebut, karena kemudian kembali menjadi viral, saya akan mencoba melihat terlebih dahulu. Kalau memang persoalannya serius, ada kesengajaan, dan memang yang bersangkutan merupakan ASN dari Pemerintah Kota, saya akan mencoba berkoordinasi dengan Pemerintah Kota," tuturnya.

Ia menambahkan, apabila berdasarkan hasil pengecekan ditemukan adanya pelanggaran, persoalan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Nanti tentu akan diperbaiki dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada," pungkasnya.

Pemkab Pekalongan juga mengimbau masyarakat maupun pengguna jalan untuk mematuhi rambu dan pengaturan lalu lintas selama pekerjaan infrastruktur berlangsung. Kesabaran dan kepatuhan pengguna jalan dinilai penting agar proses pembangunan dapat berjalan dengan aman serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. mendorong 10 pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik untuk segera meningkatkan daya juang, kinerja, dan sinergi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Pekalongan usai pelantikan 10 pejabat pimpinan tinggi pratama di Aula Setda Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Senin (28/9/2026).

Sukirman mengatakan, pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja perangkat daerah sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Alhamdulillah kita sudah melantik 10 pejabat pimpinan tinggi pratama dengan berbagai bidang. Kita akan terus mendorong daya juang dan daya kerja mereka serta meningkatkan kinerja di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Menurutnya, para pejabat yang baru dilantik perlu segera membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh perangkat daerah. Hal ini penting karena pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan memiliki keterkaitan antarsektor sehingga tidak dapat berjalan secara sendiri-sendiri.

“Ini menjadi gerak kesatuan dalam rangka mempersiapkan APBD Tahun Anggaran 2027 dan kemudian bersinergi dengan seluruh perangkat daerah yang ada. Berbagai bidang pasti saling terkait dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Terkait target 100 hari kerja bagi pejabat yang baru dilantik, Sukirman menjelaskan bahwa arah program kerja perangkat daerah pada dasarnya telah dirumuskan dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, program kerja masing-masing perangkat daerah yang telah masuk dalam perencanaan perlu segera direalisasikan mengingat waktu menuju tahun anggaran 2027 semakin dekat.

“Kalau soal target 100 hari, sebenarnya Sekda sudah merumuskan terkait APBD 2027. Di dalamnya sudah tercantum program kerja masing-masing perangkat daerah, tinggal merealisasikan saja karena waktunya sudah semakin dekat,” katanya.

Ia menambahkan, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kinerja perangkat daerah akan dilakukan secara bertahap mulai September hingga Desember 2026. Dengan demikian, memasuki Januari 2027 berbagai program yang telah direncanakan diharapkan sudah dapat berjalan.

“Sekarang sudah bulan September, kemudian Oktober, November, Desember pasti akan dilakukan evaluasi, dan Januari sudah harus running,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sukirman mengungkapkan terdapat tujuh perangkat daerah yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus didorong dalam penyelesaian berbagai persoalan dan peningkatan pelayanan.

Beberapa di antaranya berkaitan dengan bidang olahraga, kesehatan, Perijinan, Pemberdayaan Perempuan, Koperasi UMKM, kesatuan bangsa dan politik, serta kearsipan dan perpustakaan.

“Bukan beberapa, tetapi ada tujuh perangkat daerah yang akan kita dorong untuk meningkatkan penyelesaian berbagai problem yang ada. Selama ini menjadi perhatian kita,” ungkapnya.

Ia berharap perangkat daerah yang menjadi perhatian tersebut dapat segera melakukan pembenahan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang masih ada, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

Mengenai proses seleksi pejabat pimpinan tinggi pratama, Sukirman menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak membedakan latar belakang asal institusi calon pejabat, termasuk apakah berasal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) maupun bukan.

Menurutnya, aspek utama yang menjadi pertimbangan adalah hasil seleksi serta kemampuan dan kinerja yang ditunjukkan secara objektif.

“Kita tidak melihat apakah berasal dari IPDN ataupun bukan. Yang penting adalah hasil seleksi dan kinerja secara objektif berdasarkan apa yang sudah dilakukan di lapangan,” jelasnya.

Sukirman juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita ingin agar seragam ini juga melekat pada jiwa mereka bahwa jabatan ini bukan sesuatu yang kecil. Ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan,” ujarnya.

Sukirman menyampaikan apresiasi terhadap seluruh proses yang telah dilalui hingga pelantikan. Ia berharap 10 pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut dapat segera bekerja, membangun sinergi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kabupaten Pekalongan.

“Saya bangga dengan proses yang sudah dilakukan. Mereka sudah melalui berbagai tahapan dan proses seleksi. Harapannya, setelah dilantik, mereka bisa segera bekerja, bersinergi, dan memberikan kinerja terbaik untuk Kabupaten Pekalongan,” pungkasnya.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus memperluas perlindungan sosial bagi para pekerja rentan. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi pemerintah daerah dengan Baznas dan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., usai kegiatan Penyaluran Bantuan Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecilbdi Aula Setda Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Senin (28/9/2026).

Sukirman menyampaikan, perhatian terhadap pelaku usaha kecil dan mikro menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui pemberian bantuan modal usaha kepada 200 unit usaha.

“Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Baznas dan BPJS terus memperhatikan perkembangan unit-unit usaha kecil dan mikro di lingkungan masyarakat. Salah satunya melalui pemberian bantuan modal usaha bagi 200 unit usaha kecil,” ujarnya.

Masing-masing penerima mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp500 ribu. Menurut Sukirman, nominal tersebut masih dapat dikembangkan ke depan sehingga dukungan yang diberikan kepada pelaku usaha semakin optimal.

“Memang nominal tersebut masih perlu kita dorong agar ke depan bisa lebih besar. Namun, insyaallah bantuan ini membawa keberkahan dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan usaha masyarakat yang saat ini sudah berjalan,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya memberikan perhatian terhadap sektor ekonomi masyarakat. Fasilitasi di bidang kesehatan dan pendidikan juga tetap menjadi prioritas Pemkab Pekalongan.

Di sisi lain, penguatan usaha mikro dan kecil akan terus didorong agar mampu berkembang dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Unit-unit usaha kecil dan mikro juga akan terus kita dorong agar semakin berkembang dan meningkat. Pemerintah akan berupaya memberikan dukungan dan fasilitasi agar usaha masyarakat bisa semakin kuat,” ungkapnya.

Selain penguatan UMKM, Pemkab Pekalongan juga terus berupaya memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan. Program tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang bekerja pada sektor informal.

Sukirman menyebut sejumlah kelompok pekerja yang menjadi perhatian, di antaranya nelayan, marbot, pengemudi ojek, pedagang pasar, tukang panggul, serta kelompok pekerja lainnya.

“Program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan juga menjadi salah satu prioritas yang terus kita upayakan bersama BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Menurutnya, perluasan kepesertaan akan dilakukan melalui proses inventarisasi sehingga bantuan perlindungan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada kelompok pekerja yang membutuhkan.

“Kita akan terus berupaya agar perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan ini dapat semakin berkembang dan menjangkau masyarakat pekerja yang memang membutuhkan,” pungkasnya. (RKS/Jdo)