KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., optimistis kontingen Kabupaten Pekalongan mampu menambah perolehan medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XVII Tahun 2026. Ia berharap kontingen Kabupaten Pekalongan dapat meraih sedikitnya tujuh medali emas hingga akhir kompetisi.
Optimisme tersebut disampaikan Sukirman saat menghadiri pembukaan Porprov Jawa Tengah XVII di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Minggu (25/10/2026) malam.

Sukirman menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pembukaan Porprov yang berlangsung meriah dan penuh semangat. Menurutnya, kemeriahan tersebut menjadi motivasi tambahan bagi para atlet untuk berjuang meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Pekalongan.

“Cukup spektakuler, cukup meriah, hangat, dan penuh semangat. Kami optimistis dengan melihat defile kontingen para atlet, ini pasti akan menambah pundi-pundi emas dan melipatgandakan peringkat. Yang penting adalah semangat sportivitas dan semangat juangnya untuk membawa nama Kabupaten Pekalongan dan tentu saja mengangkat Jawa Tengah nanti di kancah berikutnya,” ungkapnya.

Hingga saat pembukaan Porprov, kontingen Kabupaten Pekalongan telah berhasil meraih satu medali emas dan tujuh medali perunggu. Capaian tersebut menjadi modal awal untuk terus meningkatkan prestasi pada pertandingan di berbagai cabang olahraga yang masih berlangsung.

Sukirman berharap perolehan medali tersebut dapat terus bertambah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk memberikan dukungan dan doa kepada para atlet yang sedang berjuang membawa nama daerah.

“Paling tidak tujuh emas. Sampai hari ini kita sudah satu emas di cabor bela diri dan tujuh perunggu. Insyaallah tambah lagi emasnya. Kita doakan untuk para atlet kita,” ujarnya.

Menurut Sukirman, Porprov merupakan momentum penting bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membuktikan hasil pembinaan olahraga di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, ia berharap seluruh atlet tetap menjaga semangat juang, disiplin, dan sportivitas dalam setiap pertandingan.

Ia juga menegaskan bahwa perjuangan para atlet tidak hanya berorientasi pada perolehan medali, tetapi juga pada upaya membawa nama baik daerah melalui prestasi dan sikap sportif selama berkompetisi.

Porprov Jawa Tengah XVII Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 25–31 Oktober 2026, dengan sejumlah pertandingan telah dimulai sejak 20 Oktober 2026. Melalui ajang tersebut, kontingen Kabupaten Pekalongan diharapkan mampu mengoptimalkan kesempatan untuk meraih prestasi dan meningkatkan peringkat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

Pemkab Pekalongan berharap semangat dan kerja keras para atlet dapat membuahkan hasil terbaik serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

KEDUNGWUNI – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Kabupaten Pekalongan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mempertegas komitmen terhadap pengembangan pesantren. Plt Bupati Pekalongan, H. Sukirman, mendesak jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Instruksi tersebut disampaikan Sukirman saat menjadi inspektur upacara Apel Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Pekalongan di Stadion Widya Manggala Krida, Kedungwuni, Kamis (22/10/2026). Di hadapan ribuan santri, ulama, unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, dan organisasi kemasyarakatan Islam, Sukirman menegaskan, perhatian pemerintah terhadap pesantren tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan maupun sebatas pernyataan dukungan.

Menurutnya, keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2023 harus segera ditindaklanjuti dengan Perbup agar memiliki pedoman operasional yang jelas. Tanpa aturan teknis, pelaksanaan kebijakan fasilitasi pesantren dikhawatirkan belum berjalan optimal.

Sukirman secara khusus menginstruksikan para asisten dan staf ahli di lingkungan Pemkab Pekalongan untuk mengambil langkah konkret mempercepat penyusunan regulasi tersebut.
Pesantren, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam perjalanan bangsa.

"Momentum Hari Santri harus menjadi pengingat atas perjuangan ulama dan santri, termasuk Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945," terangnya.

Ia juga mengingatkan, santri tidak cukup hanya mendalami ilmu agama seperti akidah akhlak, nahwu, sharaf, dan kitab kuning. Pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa harus menjadi bagian penting dalam membentuk karakter santri.

Mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas", Sukirman menyebut tantangan perjuangan santri saat ini telah berubah. Jika dahulu santri berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui perlawanan fisik, kini perjuangan harus dilanjutkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta penguatan akhlak.

Pesan tersebut sejalan dengan amanat Menteri Agama RI yang dibacakan Sukirman dalam upacara. Santri dituntut mampu mempertahankan tradisi pesantren sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Sukirman turut menyoroti tantangan generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi, pergaulan bebas, kenakalan remaja, hingga munculnya narasi negatif tentang pesantren di media sosial.
Ia menegaskan, Hari Santri bukan hanya milik kalangan pesantren atau organisasi kemasyarakatan Islam tertentu, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pekalongan, Asip Kholbihi, juga mendorong percepatan penerbitan Perbup tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Menurutnya, regulasi tersebut penting agar implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2023 berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh ratusan pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan.

"Pengesahan Undang-Undang Pesantren pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi bukti pengakuan negara terhadap keberadaan pesantren.
Melalui regulasi tersebut, pesantren memperoleh pengakuan yang lebih kuat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional," terangnya.

Asip menilai pesantren memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah bangsa, sekaligus menjadi lembaga pendidikan yang berperan membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Karena itu, dukungan pemerintah harus diwujudkan melalui kebijakan dan program pemberdayaan yang nyata.

BOJONG – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pekalongan menggelar Pasar Pangan Murah di halaman Kantor Kecamatan Bojong, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan bahan pangan pokok bagi masyarakat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., mengatakan bahwa pasar pangan murah tersebut merupakan bagian dari langkah pengendalian inflasi daerah sekaligus tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia.

Menurutnya, TPID Kabupaten Pekalongan secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga, salah satunya melalui penyelenggaraan pasar murah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Pasar pangan murah ini merupakan salah satu upaya TPID Kabupaten Pekalongan untuk mengendalikan inflasi, khususnya melalui penyediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memantau keterjangkauan harga sejumlah komoditas pangan pokok,” jelas Anis.

Dalam pelaksanaannya, TPID Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan sejumlah pihak, antara lain Bulog, distributor bahan pangan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai komoditas disediakan dalam kegiatan tersebut, meliputi beras, gula, minyak goreng, telur, cabai, dan produk pangan lainnya.

Anis mengungkapkan, salah satu komoditas yang menjadi perhatian saat ini adalah cabai merah. Berdasarkan pemantauan, harga cabai merah mendekati Rp70.000 per kilogram. Kondisi tersebut mendorong TPID untuk berupaya mendatangkan pasokan cabai dari sejumlah distributor agar masyarakat tetap dapat memperoleh komoditas tersebut dengan harga yang lebih terjangkau.

“Meskipun pasokan cabai terbatas, kami tetap berupaya menghadirkannya melalui kerja sama dengan distributor. Cabai yang tersedia dijual dengan harga yang mengacu pada harga dari distributor,” ujarnya.

Ia menambahkan, perkembangan harga dan ketersediaan cabai akan terus dipantau, mengingat komoditas tersebut mudah mengalami penurunan kualitas sehingga tidak dapat disimpan dalam waktu lama.

Selain pelaksanaan pasar pangan murah, TPID Kabupaten Pekalongan juga menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pada minggu ketiga November, TPID dijadwalkan menggelar high level meeting yang akan membahas kesiapan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, termasuk pasokan bahan bakar minyak (BBM). Koordinasi akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Pertamina, Hiswana Migas, serta pihak terkait lainnya.

Setelah pertemuan tersebut, TPID juga merencanakan pelaksanaan operasi pasar menjelang Nataru guna mengantisipasi potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan kebutuhan pokok.

“Koordinasi terus kami lakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Kami juga telah memprogramkan operasi pasar menjelang Nataru sebagai langkah antisipasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.

Anis menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, TPID Kabupaten Pekalongan juga mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring setiap hari Senin.

Melalui pelaksanaan pasar pangan murah dan berbagai langkah strategis lainnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap stabilitas harga bahan pangan dapat terus terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta kebutuhan pokok tersedia secara memadai.

KAJEN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) bersama Inspektorat Kabupaten Pekalongan berkolaborasi menyosialisasikan nilai-nilai integritas dan antikorupsi melalui podcast bersama Radio Kota Santri (RKS), Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Command Center Dinkominfo, Kompleks Alun-alun Kajen, ini menjadi bagian dari rangkaian program Sintesis KPK RI. Edukasi melalui podcast yang menghadirkan tiga Narasumber yaitu Kepala Inspektorat Kabupaten Pekalongan Ali Reza, Spesialis Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Achmad Irsyad Darmawan, Alumni Sintesis KPK 2026, Najah Farahulhusna dan dipandu oleh Host Yuni Zahrana. Podcast tersebut menyasar kalangan muda sebagai upaya memperluas pemahaman tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pekalongan, Ali Reza, menjelaskan bahwa program Sintesis KPK Kabupaten Pekalongan menghadirkan tiga agenda edukasi, yakni bagi aparatur sipil negara (ASN), kalangan muda, dan lingkungan pondok pesantren.

Edukasi bagi ASN telah dilaksanakan di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, sosialisasi untuk kalangan muda dilakukan melalui podcast bersama Dinkominfo dan RKS. Rangkaian kegiatan kemudian dijadwalkan berlanjut di Pondok Pesantren Al-Hasyimi, Kedungwuni.

“Prinsipnya adalah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya integritas dan antikorupsi,” ujar Ali Reza.

Ia menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap pendekatan ini dapat menjadi model bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi, khususnya di kalangan muda, lingkungan birokrasi, dan masyarakat secara umum.

Di sisi lain, Spesialis Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Achmad Irsyad Darmawan, menyampaikan bahwa edukasi antikorupsi diberikan kepada ASN melalui kegiatan ASN Berintegritas. KPK juga menjadwalkan edukasi bagi para santri di Pondok Pesantren Al-Hasyimi sebagai bagian dari rencana aksi alumni Sintesis 2026.

Sementara itu, Alumni Sintesis KPK 2026, Najah Farahulhusna, yang juga turut menjadi narasumber menjelaskan bahwa Sintesis merupakan singkatan dari Sinergi Integritas Muda Indonesia, sebuah program yang dicanangkan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK RI.

Program tersebut memberikan kesempatan kepada pemuda dari seluruh Indonesia untuk mengikuti seleksi peserta bootcamp. Tahapan seleksi meliputi administrasi, wawancara, dan penyusunan rencana aksi integritas.

Dari proses seleksi tersebut, sebanyak 50 peserta terbaik dipilih untuk mengikuti bootcamp secara langsung di KPK RI. Setelah kegiatan selesai, para peserta bertugas merealisasikan rencana aksi integritas yang telah disusun di daerah masing-masing.

“Nah, kegiatan yang kami lakukan hari ini merupakan bagian dari tindak lanjut tersebut, yang kami namai Aksi Integritas Kabupaten Pekalongan,” jelas Najah.

Melalui kolaborasi Dinkominfo, Inspektorat, KPK, dan alumni Sintesis, sosialisasi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Podcast menjadi salah satu sarana komunikasi untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas serta mendorong kesadaran antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui peningkatan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Forum ASN Berintegritas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Selasa (20/10/2026).

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh ASN untuk meningkatkan integritas serta memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

Menurutnya, melalui pengarahan dari KPK, para ASN mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai berbagai bentuk tindak pidana korupsi, gratifikasi, serta tindakan lain yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus berkomitmen menjaga integritas dan mencegah segala bentuk korupsi, gratifikasi, maupun tindakan lain yang mengarah pada praktik korupsi. Terhadap hal-hal tersebut, kami menegaskan tidak ada toleransi,” tegas Sukirman.

Ia menambahkan, kegiatan Forum ASN Berintegritas juga menjadi kesempatan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan diri. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sukirman berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan semakin memahami pentingnya integritas, menjunjung tinggi etika, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) 2 Direktorat Permas KPK, Johnson Ridwan Ginting, menyampaikan bahwa kerja sama antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan merupakan langkah strategis dalam membangun pemerintahan daerah yang berintegritas.

Menurutnya, penguatan integritas ASN memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. ASN yang berintegritas diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional sehingga program pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Ia juga mengapresiasi komitmen dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam memperkuat integritas aparatur. KPK berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut secara berkesinambungan guna memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Johnson turut menyoroti fenomena “No Viral, No Justice” yang berkembang di tengah masyarakat. Fenomena tersebut menggambarkan persepsi bahwa suatu persoalan terkadang baru memperoleh perhatian luas setelah menjadi viral di ruang publik.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bagi penyelenggara pemerintahan untuk terus membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang responsif, penanganan pengaduan yang baik, serta penegakan aturan secara adil dan transparan.

Melalui kegiatan Forum ASN Berintegritas ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan semakin memperkuat langkah pencegahan korupsi, meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan ASN, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sekaligus memastikan penyelenggaraan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

KAJEN - Polres Pekalongan memperketat kesiapan pengamanan menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak November 2026. Sebanyak 350 personel kepolisian disiapkan untuk mengawal proses pemungutan suara di 34 desa.

Kesiapan tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Operasi Aman Desa 2026 di Jalan Mandurorejo, Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Senin (19/10/ 2026). Apel melibatkan ratusan personel gabungan dari TNI, kepolisian, mitra kamtibmas, Dishub, BPBD, PMI, Satpol PP, Linmas, hingga panitia Pilkades.

Kapolres Pekalongan AKBP Zamrul Aini mengatakan, apel digelar untuk memastikan kesiapan personel sekaligus sarana dan prasarana sebelum diterjunkan ke lapangan.
Menurutnya, pengamanan Pilkades tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh unsur untuk memastikan proses demokrasi di tingkat desa berjalan aman dan tertib.

“Kami dari pihak kepolisian sangat mendukung agar pelaksanaan pemilihan kepala desa ini dapat berjalan dengan aman dan tertib. Tentunya ini merupakan bagian dari demokrasi dan harus kita kawal bersama-sama,” ujar Zamrul.

Polres Pekalongan menyebut, dari 34 desa yang menggelar pemungutan suara, 28 desa berada di wilayah hukum Polres Pekalongan dan enam desa masuk wilayah hukum Polresta Pekalongan Kota.
Jumlah pemilih dalam Pilkades serentak tersebut mencapai 88.738 jiwa,
Besarnya jumlah pemilih dan sebaran lokasi pemungutan suara menjadi salah satu perhatian aparat dalam menyiapkan pola pengamanan.

Dikesempatan yang sama, Bupati Pekalongan H. Sukirman mengatakan, pengamanan sejak awal diperlukan untuk memitigasi potensi kerawanan yang dapat memicu gesekan antarpihak selama tahapan Pilkades.
Menurut Sukirman, tahapan Pilkades saat ini telah berjalan dan memasuki proses penetapan bakal calon. Pemerintah bersama kepolisian juga telah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang dinilai rawan terjadi gesekan.

“Saat ini pemerintah bersama Polres telah melakukan pemetaan rawan gesekan untuk mengantisipasi terjadinya benturan di lapangan selama pelaksanaan Pilkades November 2026,” kata Sukirman.

Pemetaan kerawanan tersebut diharapkan menjadi dasar penempatan personel dan langkah pencegahan, sehingga potensi konflik dapat ditekan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan. Pilkades serentak November mendatang kini menjadi perhatian bersama, dengan pengamanan disiapkan sejak sebelum hari pemungutan suara.

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., optimistis kontingen Kabupaten Pekalongan mampu menambah perolehan medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XVII Tahun 2026. Ia berharap kontingen Kabupaten Pekalongan dapat meraih sedikitnya tujuh medali emas hingga akhir kompetisi.
Optimisme tersebut disampaikan Sukirman saat menghadiri pembukaan Porprov Jawa Tengah XVII di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Minggu (25/10/2026) malam.

Sukirman menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pembukaan Porprov yang berlangsung meriah dan penuh semangat. Menurutnya, kemeriahan tersebut menjadi motivasi tambahan bagi para atlet untuk berjuang meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Pekalongan.

“Cukup spektakuler, cukup meriah, hangat, dan penuh semangat. Kami optimistis dengan melihat defile kontingen para atlet, ini pasti akan menambah pundi-pundi emas dan melipatgandakan peringkat. Yang penting adalah semangat sportivitas dan semangat juangnya untuk membawa nama Kabupaten Pekalongan dan tentu saja mengangkat Jawa Tengah nanti di kancah berikutnya,” ungkapnya.

Hingga saat pembukaan Porprov, kontingen Kabupaten Pekalongan telah berhasil meraih satu medali emas dan tujuh medali perunggu. Capaian tersebut menjadi modal awal untuk terus meningkatkan prestasi pada pertandingan di berbagai cabang olahraga yang masih berlangsung.

Sukirman berharap perolehan medali tersebut dapat terus bertambah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk memberikan dukungan dan doa kepada para atlet yang sedang berjuang membawa nama daerah.

“Paling tidak tujuh emas. Sampai hari ini kita sudah satu emas di cabor bela diri dan tujuh perunggu. Insyaallah tambah lagi emasnya. Kita doakan untuk para atlet kita,” ujarnya.

Menurut Sukirman, Porprov merupakan momentum penting bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membuktikan hasil pembinaan olahraga di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, ia berharap seluruh atlet tetap menjaga semangat juang, disiplin, dan sportivitas dalam setiap pertandingan.

Ia juga menegaskan bahwa perjuangan para atlet tidak hanya berorientasi pada perolehan medali, tetapi juga pada upaya membawa nama baik daerah melalui prestasi dan sikap sportif selama berkompetisi.

Porprov Jawa Tengah XVII Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 25–31 Oktober 2026, dengan sejumlah pertandingan telah dimulai sejak 20 Oktober 2026. Melalui ajang tersebut, kontingen Kabupaten Pekalongan diharapkan mampu mengoptimalkan kesempatan untuk meraih prestasi dan meningkatkan peringkat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

Pemkab Pekalongan berharap semangat dan kerja keras para atlet dapat membuahkan hasil terbaik serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

KEDUNGWUNI – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Kabupaten Pekalongan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mempertegas komitmen terhadap pengembangan pesantren. Plt Bupati Pekalongan, H. Sukirman, mendesak jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Instruksi tersebut disampaikan Sukirman saat menjadi inspektur upacara Apel Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Pekalongan di Stadion Widya Manggala Krida, Kedungwuni, Kamis (22/10/2026). Di hadapan ribuan santri, ulama, unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, dan organisasi kemasyarakatan Islam, Sukirman menegaskan, perhatian pemerintah terhadap pesantren tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan maupun sebatas pernyataan dukungan.

Menurutnya, keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2023 harus segera ditindaklanjuti dengan Perbup agar memiliki pedoman operasional yang jelas. Tanpa aturan teknis, pelaksanaan kebijakan fasilitasi pesantren dikhawatirkan belum berjalan optimal.

Sukirman secara khusus menginstruksikan para asisten dan staf ahli di lingkungan Pemkab Pekalongan untuk mengambil langkah konkret mempercepat penyusunan regulasi tersebut.
Pesantren, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam perjalanan bangsa.

"Momentum Hari Santri harus menjadi pengingat atas perjuangan ulama dan santri, termasuk Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945," terangnya.

Ia juga mengingatkan, santri tidak cukup hanya mendalami ilmu agama seperti akidah akhlak, nahwu, sharaf, dan kitab kuning. Pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa harus menjadi bagian penting dalam membentuk karakter santri.

Mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas", Sukirman menyebut tantangan perjuangan santri saat ini telah berubah. Jika dahulu santri berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui perlawanan fisik, kini perjuangan harus dilanjutkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta penguatan akhlak.

Pesan tersebut sejalan dengan amanat Menteri Agama RI yang dibacakan Sukirman dalam upacara. Santri dituntut mampu mempertahankan tradisi pesantren sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Sukirman turut menyoroti tantangan generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi, pergaulan bebas, kenakalan remaja, hingga munculnya narasi negatif tentang pesantren di media sosial.
Ia menegaskan, Hari Santri bukan hanya milik kalangan pesantren atau organisasi kemasyarakatan Islam tertentu, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pekalongan, Asip Kholbihi, juga mendorong percepatan penerbitan Perbup tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Menurutnya, regulasi tersebut penting agar implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2023 berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh ratusan pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan.

"Pengesahan Undang-Undang Pesantren pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi bukti pengakuan negara terhadap keberadaan pesantren.
Melalui regulasi tersebut, pesantren memperoleh pengakuan yang lebih kuat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional," terangnya.

Asip menilai pesantren memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah bangsa, sekaligus menjadi lembaga pendidikan yang berperan membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Karena itu, dukungan pemerintah harus diwujudkan melalui kebijakan dan program pemberdayaan yang nyata.

BOJONG – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pekalongan menggelar Pasar Pangan Murah di halaman Kantor Kecamatan Bojong, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan bahan pangan pokok bagi masyarakat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., mengatakan bahwa pasar pangan murah tersebut merupakan bagian dari langkah pengendalian inflasi daerah sekaligus tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia.

Menurutnya, TPID Kabupaten Pekalongan secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga, salah satunya melalui penyelenggaraan pasar murah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Pasar pangan murah ini merupakan salah satu upaya TPID Kabupaten Pekalongan untuk mengendalikan inflasi, khususnya melalui penyediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memantau keterjangkauan harga sejumlah komoditas pangan pokok,” jelas Anis.

Dalam pelaksanaannya, TPID Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan sejumlah pihak, antara lain Bulog, distributor bahan pangan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai komoditas disediakan dalam kegiatan tersebut, meliputi beras, gula, minyak goreng, telur, cabai, dan produk pangan lainnya.

Anis mengungkapkan, salah satu komoditas yang menjadi perhatian saat ini adalah cabai merah. Berdasarkan pemantauan, harga cabai merah mendekati Rp70.000 per kilogram. Kondisi tersebut mendorong TPID untuk berupaya mendatangkan pasokan cabai dari sejumlah distributor agar masyarakat tetap dapat memperoleh komoditas tersebut dengan harga yang lebih terjangkau.

“Meskipun pasokan cabai terbatas, kami tetap berupaya menghadirkannya melalui kerja sama dengan distributor. Cabai yang tersedia dijual dengan harga yang mengacu pada harga dari distributor,” ujarnya.

Ia menambahkan, perkembangan harga dan ketersediaan cabai akan terus dipantau, mengingat komoditas tersebut mudah mengalami penurunan kualitas sehingga tidak dapat disimpan dalam waktu lama.

Selain pelaksanaan pasar pangan murah, TPID Kabupaten Pekalongan juga menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pada minggu ketiga November, TPID dijadwalkan menggelar high level meeting yang akan membahas kesiapan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, termasuk pasokan bahan bakar minyak (BBM). Koordinasi akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Pertamina, Hiswana Migas, serta pihak terkait lainnya.

Setelah pertemuan tersebut, TPID juga merencanakan pelaksanaan operasi pasar menjelang Nataru guna mengantisipasi potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan kebutuhan pokok.

“Koordinasi terus kami lakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Kami juga telah memprogramkan operasi pasar menjelang Nataru sebagai langkah antisipasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.

Anis menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, TPID Kabupaten Pekalongan juga mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring setiap hari Senin.

Melalui pelaksanaan pasar pangan murah dan berbagai langkah strategis lainnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap stabilitas harga bahan pangan dapat terus terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta kebutuhan pokok tersedia secara memadai.

KAJEN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) bersama Inspektorat Kabupaten Pekalongan berkolaborasi menyosialisasikan nilai-nilai integritas dan antikorupsi melalui podcast bersama Radio Kota Santri (RKS), Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Command Center Dinkominfo, Kompleks Alun-alun Kajen, ini menjadi bagian dari rangkaian program Sintesis KPK RI. Edukasi melalui podcast yang menghadirkan tiga Narasumber yaitu Kepala Inspektorat Kabupaten Pekalongan Ali Reza, Spesialis Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Achmad Irsyad Darmawan, Alumni Sintesis KPK 2026, Najah Farahulhusna dan dipandu oleh Host Yuni Zahrana. Podcast tersebut menyasar kalangan muda sebagai upaya memperluas pemahaman tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pekalongan, Ali Reza, menjelaskan bahwa program Sintesis KPK Kabupaten Pekalongan menghadirkan tiga agenda edukasi, yakni bagi aparatur sipil negara (ASN), kalangan muda, dan lingkungan pondok pesantren.

Edukasi bagi ASN telah dilaksanakan di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, sosialisasi untuk kalangan muda dilakukan melalui podcast bersama Dinkominfo dan RKS. Rangkaian kegiatan kemudian dijadwalkan berlanjut di Pondok Pesantren Al-Hasyimi, Kedungwuni.

“Prinsipnya adalah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya integritas dan antikorupsi,” ujar Ali Reza.

Ia menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap pendekatan ini dapat menjadi model bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi, khususnya di kalangan muda, lingkungan birokrasi, dan masyarakat secara umum.

Di sisi lain, Spesialis Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Achmad Irsyad Darmawan, menyampaikan bahwa edukasi antikorupsi diberikan kepada ASN melalui kegiatan ASN Berintegritas. KPK juga menjadwalkan edukasi bagi para santri di Pondok Pesantren Al-Hasyimi sebagai bagian dari rencana aksi alumni Sintesis 2026.

Sementara itu, Alumni Sintesis KPK 2026, Najah Farahulhusna, yang juga turut menjadi narasumber menjelaskan bahwa Sintesis merupakan singkatan dari Sinergi Integritas Muda Indonesia, sebuah program yang dicanangkan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK RI.

Program tersebut memberikan kesempatan kepada pemuda dari seluruh Indonesia untuk mengikuti seleksi peserta bootcamp. Tahapan seleksi meliputi administrasi, wawancara, dan penyusunan rencana aksi integritas.

Dari proses seleksi tersebut, sebanyak 50 peserta terbaik dipilih untuk mengikuti bootcamp secara langsung di KPK RI. Setelah kegiatan selesai, para peserta bertugas merealisasikan rencana aksi integritas yang telah disusun di daerah masing-masing.

“Nah, kegiatan yang kami lakukan hari ini merupakan bagian dari tindak lanjut tersebut, yang kami namai Aksi Integritas Kabupaten Pekalongan,” jelas Najah.

Melalui kolaborasi Dinkominfo, Inspektorat, KPK, dan alumni Sintesis, sosialisasi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Podcast menjadi salah satu sarana komunikasi untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas serta mendorong kesadaran antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui peningkatan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Forum ASN Berintegritas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Selasa (20/10/2026).

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh ASN untuk meningkatkan integritas serta memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

Menurutnya, melalui pengarahan dari KPK, para ASN mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai berbagai bentuk tindak pidana korupsi, gratifikasi, serta tindakan lain yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus berkomitmen menjaga integritas dan mencegah segala bentuk korupsi, gratifikasi, maupun tindakan lain yang mengarah pada praktik korupsi. Terhadap hal-hal tersebut, kami menegaskan tidak ada toleransi,” tegas Sukirman.

Ia menambahkan, kegiatan Forum ASN Berintegritas juga menjadi kesempatan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan diri. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sukirman berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan semakin memahami pentingnya integritas, menjunjung tinggi etika, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) 2 Direktorat Permas KPK, Johnson Ridwan Ginting, menyampaikan bahwa kerja sama antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan merupakan langkah strategis dalam membangun pemerintahan daerah yang berintegritas.

Menurutnya, penguatan integritas ASN memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. ASN yang berintegritas diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional sehingga program pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Ia juga mengapresiasi komitmen dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam memperkuat integritas aparatur. KPK berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut secara berkesinambungan guna memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Johnson turut menyoroti fenomena “No Viral, No Justice” yang berkembang di tengah masyarakat. Fenomena tersebut menggambarkan persepsi bahwa suatu persoalan terkadang baru memperoleh perhatian luas setelah menjadi viral di ruang publik.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bagi penyelenggara pemerintahan untuk terus membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang responsif, penanganan pengaduan yang baik, serta penegakan aturan secara adil dan transparan.

Melalui kegiatan Forum ASN Berintegritas ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan semakin memperkuat langkah pencegahan korupsi, meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan ASN, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sekaligus memastikan penyelenggaraan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

KAJEN - Polres Pekalongan memperketat kesiapan pengamanan menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak November 2026. Sebanyak 350 personel kepolisian disiapkan untuk mengawal proses pemungutan suara di 34 desa.

Kesiapan tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Operasi Aman Desa 2026 di Jalan Mandurorejo, Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Senin (19/10/ 2026). Apel melibatkan ratusan personel gabungan dari TNI, kepolisian, mitra kamtibmas, Dishub, BPBD, PMI, Satpol PP, Linmas, hingga panitia Pilkades.

Kapolres Pekalongan AKBP Zamrul Aini mengatakan, apel digelar untuk memastikan kesiapan personel sekaligus sarana dan prasarana sebelum diterjunkan ke lapangan.
Menurutnya, pengamanan Pilkades tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh unsur untuk memastikan proses demokrasi di tingkat desa berjalan aman dan tertib.

“Kami dari pihak kepolisian sangat mendukung agar pelaksanaan pemilihan kepala desa ini dapat berjalan dengan aman dan tertib. Tentunya ini merupakan bagian dari demokrasi dan harus kita kawal bersama-sama,” ujar Zamrul.

Polres Pekalongan menyebut, dari 34 desa yang menggelar pemungutan suara, 28 desa berada di wilayah hukum Polres Pekalongan dan enam desa masuk wilayah hukum Polresta Pekalongan Kota.
Jumlah pemilih dalam Pilkades serentak tersebut mencapai 88.738 jiwa,
Besarnya jumlah pemilih dan sebaran lokasi pemungutan suara menjadi salah satu perhatian aparat dalam menyiapkan pola pengamanan.

Dikesempatan yang sama, Bupati Pekalongan H. Sukirman mengatakan, pengamanan sejak awal diperlukan untuk memitigasi potensi kerawanan yang dapat memicu gesekan antarpihak selama tahapan Pilkades.
Menurut Sukirman, tahapan Pilkades saat ini telah berjalan dan memasuki proses penetapan bakal calon. Pemerintah bersama kepolisian juga telah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang dinilai rawan terjadi gesekan.

“Saat ini pemerintah bersama Polres telah melakukan pemetaan rawan gesekan untuk mengantisipasi terjadinya benturan di lapangan selama pelaksanaan Pilkades November 2026,” kata Sukirman.

Pemetaan kerawanan tersebut diharapkan menjadi dasar penempatan personel dan langkah pencegahan, sehingga potensi konflik dapat ditekan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan. Pilkades serentak November mendatang kini menjadi perhatian bersama, dengan pengamanan disiapkan sejak sebelum hari pemungutan suara.