Berita terbaru dari PPID Kabupaten Pekalongan
Berita terbaru dari PPID Kabupaten Pekalongan
KAJEN – Mengenal sejarah perjuangan bangsa tidak selalu harus melalui buku pelajaran. Film dapat menjadi salah satu media untuk menghadirkan kembali kisah tokoh sejarah sekaligus menyampaikan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan generasi masa kini. Hal tersebut menjadi bagian dari kegiatan nonton bareng film nasional Pasukan 1000 Janda (Laksamana Malahayati) yang diikuti Paskibraka, Duta Wisata, Duta Baca, dan Duta GenRe Kabupaten Pekalongan di Bioskop Sams Studios, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menghadirkan aktivitas edukatif bagi generasi muda. Melalui film yang mengangkat perjuangan Laksamana Malahayati, para duta dan Paskibraka diajak mengenal sosok pahlawan nasional perempuan asal Aceh serta memahami nilai keberanian, kepemimpinan, dan semangat perjuangan.
Bagi Duta Baca Kabupaten Pekalongan 2026, Baqiyatul Izzah, film tersebut menghadirkan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender. Ia menilai perempuan juga memiliki kesempatan untuk mengambil peran strategis, termasuk dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
“Di situ juga diajarkan tentang kesetaraan gender, bahwasanya pengambilan keputusan itu enggak cuma didasarkan kepada laki-laki, tetapi perempuan juga bisa mengambil peran yang cukup besar. Kita sebagai anak muda juga harus bisa menjadi pelopor,” ungkap Baqiyatul.
Selain itu, ia menangkap pesan tentang pentingnya menjaga semangat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Baqiyatul mengaitkan nilai tersebut dengan Surah Ali Imran ayat 139 dalam Al-Qur’an.
“Dari film tadi yang kita tonton, ada salah satu surah di dalam Al-Qur’an, yaitu Surah Ali Imran ayat 139, yang mengatakan bahwa ketika kita bersedih, jangan terlalu berlarut-larut dan jangan putus asa,” lanjutnya.
Keterlibatan berbagai unsur generasi muda dalam kegiatan ini juga mencerminkan ruang kolaborasi antarkomunitas kepemudaan di Kabupaten Pekalongan. Paskibraka, Duta Wisata, Duta Baca, dan Duta GenRe memiliki latar kegiatan serta bidang kontribusi yang berbeda, tetapi sama-sama diharapkan mampu membawa pesan positif dari pengalaman tersebut ke lingkungan masing-masing.
Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa generasi muda perlu memiliki pemahaman tentang nasionalisme sekaligus kepedulian terhadap daerahnya. Ia juga menekankan pentingnya mengenalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui pemanfaatan fasilitas hiburan lokal.
“Anak-anak remaja ini harus belajar nasionalisme, yang kedua tentu harus paham tentang Pendapatan Asli Daerah,” ungkap Sukirman.
Menurutnya, dengan memanfaatkan fasilitas hiburan di wilayah sendiri akan menambah potensi pendapatan daerah. Ia juga berharap para duta dan Paskibraka dapat mengambil peran dalam mengajak remaja lainnya untuk mencintai produk perfilman nasional serta mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih positif.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengenalan sejarah dan nilai kepahlawanan dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda. Tidak hanya melalui pengalaman menonton, tetapi juga melalui peran aktif para duta dan Paskibraka dalam meneruskan semangat positif, berkarya, serta berkontribusi bagi masyarakat dan daerah.
Senin, 16 November 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya meningkatkan potensi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Melalui Talkshow Interaktif, salah satunya melalui perluasan lahan pertanian tembakau. Pada 2027, luas lahan tembakau ditargetkan mencapai 69 hektare. Talkshow tersebut bertempat di Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan, Kamis 12/11/26.
Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. menyampaikan, luas lahan tembakau di Kabupaten Pekalongan terus mengalami peningkatan, dari 49 hektare pada 2024 menjadi 55 hektare pada 2025 dan 63 hektare pada 2026. Perluasan selanjutnya direncanakan di Desa Botosari, Sawangan, dan Lambanggelun, Kecamatan Paninggaran.
Menurutnya, DBH CHT memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di bidang kesehatan, kesejahteraan, dan penegakan hukum. Di antaranya pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 4.500 warga, pengadaan obat untuk 26 puskesmas, perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi 2.330 warga, serta bantuan langsung tunai kepada 500 buruh tani tembakau.
Untuk 2027, sejumlah program prioritas juga disiapkan, meliputi pembayaran iuran BPJS Kesehatan, pengadaan obat-obatan, pembangunan jalan produksi tembakau, bantuan bibit dan sarana pertanian, hingga pelatihan keterampilan kerja seperti barista, digital marketing, menjahit, dan teknik otomotif.
Sementara itu, alokasi DBH CHT Kabupaten Pekalongan tahun 2026 mencapai Rp7,57 miliar. Ditambah SILPA tahun 2025 sebesar Rp610,56 juta, total anggaran yang tersedia mencapai Rp8,18 miliar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar, S.Sos, M.Si menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kegiatan pendukung.
Selain itu, DBH CHT juga dimanfaatkan untuk sosialisasi ketentuan cukai dan pemberantasan rokok ilegal. Hingga Agustus 2026, tim gabungan berhasil mengamankan 13.844 batang rokok ilegal. Sementara operasi bersama tim provinsi berhasil mengamankan 836.600 batang dari wilayah Wiradesa dan Buaran.
Pemkab Pekalongan berharap optimalisasi DBH CHT dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Minggu, 15 November 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Di sisi lain, keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi perhatian pemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat diwawancarai di Halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/11/2026).
Sukirman mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Untuk itu, berbagai fasilitas kesehatan terus dioptimalkan agar semakin lengkap dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Fasilitas-fasilitas kesehatan terus kita optimalkan agar semakin lengkap. Pemerataan SDM juga menjadi perhatian, termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya," ujarnya.
Selain pemerataan tenaga kesehatan, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan pendidikan dokter spesialis guna mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus.
Pemkab Pekalongan juga tengah mempersiapkan proses reposisi atau perpindahan Rumah Sakit Keraton sebagai bagian dari upaya pengembangan pelayanan kesehatan. Peningkatan jumlah tempat tidur di masing-masing rumah sakit maupun puskesmas turut menjadi perhatian untuk memperbesar kapasitas pelayanan kepada masyarakat.
"Yang tidak kalah penting adalah peningkatan jumlah tempat tidur di masing-masing rumah sakit maupun puskesmas, sehingga kapasitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik," jelasnya.
Selain penguatan fasilitas dan SDM, Sukirman menegaskan bahwa keberlanjutan program UHC juga perlu dipersiapkan secara matang, mengingat program tersebut berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Ia menjelaskan, kondisi pembiayaan UHC pada tahun 2026 masih mencukupi. Namun, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi secara bertahap hingga Desember mendatang.
"Kalau tahun ini cukup, kita akan terus mengevaluasi secara bertahap UHC kita sampai Desember ini," ungkapnya.
Untuk tahun 2027, pemerintah daerah akan terus mencermati kemampuan fiskal serta melakukan berbagai upaya agar akses masyarakat terhadap UHC tetap terjaga.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan UHC.
"Setelah itu, kita terus melakukan upaya-upaya, di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, agar mampu terus mempunyai akses ke UHC ini dengan baik," tambahnya.
Melalui penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan, Pemkab Pekalongan berharap kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat dan masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan secara lebih merata.
Kamis, 12 November 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat berbagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, mulai dari deteksi dini penyakit melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga pencegahan pernikahan dini. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.
Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat diwawancarai di Halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/11/2026).
Sukirman mengatakan, upaya deteksi dini penyakit menjadi salah satu perhatian penting sebagaimana arahan Menteri Kesehatan dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang mengusung tema Sehat untuk Semua.
Menurutnya, berbagai perangkat kesehatan di Kabupaten Pekalongan telah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan juga terus mengoordinasikan rumah sakit dan puskesmas agar pelayanan kesehatan berjalan optimal.
"Ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk membantu masyarakat yang sedang sakit. Kedua, meningkatkan sosialisasi mengenai kesehatan. Ketiga, melakukan deteksi dini penyakit melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG)," ungkapnya.
Ia berharap, program tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan melibatkan sinergi seluruh pihak. Masyarakat juga didorong untuk memiliki kesadaran memeriksakan kondisi kesehatannya secara rutin, sehingga potensi penyakit dapat diketahui lebih awal dan segera mendapatkan penanganan.
Selain penguatan deteksi dini penyakit, Pemkab Pekalongan juga memberikan perhatian terhadap persoalan pernikahan dini yang dinilai masih cukup tinggi di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Sukirman mengungkapkan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk memperbarui data dan memantau perkembangan angka pernikahan dini, sekaligus memastikan persyaratan pernikahan diterapkan secara tepat.
"Kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk terus meng-update situasi itu, agar persyaratan-persyaratan pernikahan betul-betul diterapkan secara presisi," jelasnya.
Menurutnya, pernikahan dini tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan dan ekonomi keluarga. Kesiapan fisik maupun mental pasangan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.
Ia menilai, ketidaksiapan dari sisi kesehatan fisik dan mental berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga. Bahkan, pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan kemiskinan.
"Kalau fisiknya tidak sehat, mentalnya tidak sehat, dan seterusnya, pernikahan itu juga bisa menimbulkan problem," ujarnya.
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, tenaga kesehatan, serta unsur masyarakat untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan serta kesiapan sebelum membangun keluarga.
Melalui penguatan program CKG dan upaya pencegahan pernikahan dini, Pemkab Pekalongan berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat, sekaligus mampu mendorong terwujudnya keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.
Kamis, 12 November 2026
KAJEN — Pemkab Pekalongan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang mengalami kekeringan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 3,6 juta liter air bersih telah didistribusikan ke puluhan desa terdampak.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penyaluran air bersih ini didasarkan pada permohonan resmi dari para kepala desa. Program dropping air ini mulai digencarkan sejak bulan Juli.
"Kita mulai dropping di bulan Juli, sampai sekarang. Hingga saat ini ada 42 desa yang tersebar di 13 kecamatan masih meminta droping" ujar Agus Pranoto.
Ia merinci, dari data rekapitulasi, jumlah warga yang terdampak kekeringan dan menerima bantuan ini mencapai 41.768 jiwa. Dalam operasionalnya, petugas melakukan pengiriman setiap hari dengan mengerahkan belasan tangki air.
"Sampai saat ini setiap hari kita dropping itu antara 10 sampai mungkin 16 tangki. Sampai saat ini masih, dilaksanakan" tambahnya.
Adapun wilayah yang saat ini masih menjadi sasaran dropping air bersih di antaranya meliputi Kecamatan Doro (mencakup Desa Sawangan, Wringin Agung, dan Kutosari), Kedungwuni, serta Wonopringgo (termasuk Getas, Jetak Kidul, Ponpes Raudhatul Qur'an, dan Ponpes Al Qutub). Penyaluran juga masih menjangkau wilayah Kesesi, Talun, hingga Paninggaran.
Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Pekalongan tidak bekerja sendiri. Keterbatasan armada tangki milik BPBD disiasati dengan menggandeng berbagai instansi terkait untuk membentuk tim operasional dan pasokan armada.
"Untuk dropping air, BPBD hanya punya satu tangki. Sehingga untuk dropping air, kita pinjam satu tangki dari Kementerian PU, kemudian juga dibantu PMI," jelas Agus Pranoto.
Selain itu, bantuan armada dan operasional juga datang dari unsur Polres Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, Kodim, Denpom, Brimob, hingga sejumlah instansi pemerintah seperti Baznas, Korpri, BKRI, Pramuli, RSUD Kraton, dan Dinas LHP.
Terkait mekanisme penyaluran, warga yang mengalami kekeringan harus melapor terlebih dahulu melalui Pemerintah Desa untuk kemudian diteruskan ke BPBD guna dilakukan asesmen.
"Jadi masyarakat yang mengalami kekeringan, dari pemerintah desa membuat permohonan, nanti kita asesmen dulu. Kalau di sana ternyata hanya satu-dua orang dan itu pribadi mungkin tidak bisa mengirim bantuan, tapi kalau jumlahnya memang banyak, nanti akan dikirim," terangnya.
Dalam proses distribusinya, petugas kerap menghadapi tantangan waktu dan jarak tempuh yang bervariasi. Durasi penyaluran bergantung pada ketersediaan sarana penampungan di lokasi, seperti tandon air berkapasitas 5.200 liter yang telah dipasang di sejumlah titik, penggunaan terpal, maupun penampungan jerigen warga.
Menghadapi kondisi kekeringan yang masih meluas, BPBD mengimbau masyarakat agar senantiasa bersabar serta melakukan introspeksi bersama terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air.
Ia mengingatkan agar masyarakat ke depan lebih bijak dalam menggunakan air bersih serta bersama-sama menjaga kelestarian sumber-sumber mata air dan sumur resapan agar ketersediaan air tetap terjaga dengan baik.
Kamis, 12 November 2026
KAJEN – Persaingan 77 calon kepala desa di 34 desa Kabupaten Pekalongan memasuki masa penentuan. Menjelang pemungutan suara Pilkades Serentak pada 18 November 2026, DPRD mengingatkan seluruh kandidat agar menjaga kondusivitas dan berjiwa besar menerima hasil pemilihan, baik menang maupun kalah.
Masa tenang yang berlangsung 14 hingga 17 November 2026 menjadi momentum bagi seluruh kandidat dan pendukung untuk menghentikan aktivitas kampanye. Situasi ini sekaligus menjadi ujian kedewasaan politik setelah melalui tahapan persaingan memperebutkan dukungan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, Kamis (12/11/2026), menegaskan penyelenggaraan Pilkades harus berpegang pada prinsip kejujuran, ketertiban, dan transparansi. Integritas panitia penyelenggara menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses maupun hasil pemilihan.
“Seluruh penyelenggara Pilkades harus menjalankan tugas dengan tertib, jujur, dan transparan. Kami juga mengingatkan seluruh calon kepala desa agar memiliki kesiapan mental untuk menerima hasil pemilihan, baik menang maupun kalah,” tegasnya.
Menurut Abdul Munir, persaingan politik di tingkat desa tidak boleh berujung pada perpecahan masyarakat. Setiap calon juga harus bertanggung jawab mengendalikan pendukungnya agar tidak terjebak dalam fanatisme berlebihan yang berpotensi memicu gesekan.
Ia mengajak masyarakat di 34 desa penyelenggara Pilkades untuk tidak mudah terprovokasi isu maupun informasi yang dapat memperkeruh suasana. Perbedaan pilihan politik harus tetap ditempatkan dalam koridor demokrasi tanpa merusak kerukunan dan hubungan sosial antar warga.
Sementara itu, Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, memastikan seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026 hingga memasuki masa tenang berjalan lancar. Pemerintah daerah kini memprioritaskan kesiapan pengamanan menjelang hari pemungutan suara.
Pemkab Pekalongan bersama kepolisian dan Kodim telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kerawanan konflik. Sebanyak 350 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkades di 34 desa.
“Kami telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi rawan konflik. Sebanyak 350 personel gabungan disiapkan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades, mulai dari pemungutan suara hingga penetapan hasil, berjalan aman dan lancar,” ungkap Sukirman.
Kesiapan pengamanan tersebut diharapkan mampu mengantisipasi potensi gangguan selama proses pemungutan suara hingga penetapan hasil. Pemerintah daerah juga berharap seluruh kandidat dan pendukung dapat mengedepankan kepentingan masyarakat di atas ambisi politik.
Kamis, 12 November 2026
KAJEN – Mengenal sejarah perjuangan bangsa tidak selalu harus melalui buku pelajaran. Film dapat menjadi salah satu media untuk menghadirkan kembali kisah tokoh sejarah sekaligus menyampaikan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan generasi masa kini. Hal tersebut menjadi bagian dari kegiatan nonton bareng film nasional Pasukan 1000 Janda (Laksamana Malahayati) yang diikuti Paskibraka, Duta Wisata, Duta Baca, dan Duta GenRe Kabupaten Pekalongan di Bioskop Sams Studios, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menghadirkan aktivitas edukatif bagi generasi muda. Melalui film yang mengangkat perjuangan Laksamana Malahayati, para duta dan Paskibraka diajak mengenal sosok pahlawan nasional perempuan asal Aceh serta memahami nilai keberanian, kepemimpinan, dan semangat perjuangan.
Bagi Duta Baca Kabupaten Pekalongan 2026, Baqiyatul Izzah, film tersebut menghadirkan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender. Ia menilai perempuan juga memiliki kesempatan untuk mengambil peran strategis, termasuk dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
“Di situ juga diajarkan tentang kesetaraan gender, bahwasanya pengambilan keputusan itu enggak cuma didasarkan kepada laki-laki, tetapi perempuan juga bisa mengambil peran yang cukup besar. Kita sebagai anak muda juga harus bisa menjadi pelopor,” ungkap Baqiyatul.
Selain itu, ia menangkap pesan tentang pentingnya menjaga semangat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Baqiyatul mengaitkan nilai tersebut dengan Surah Ali Imran ayat 139 dalam Al-Qur’an.
“Dari film tadi yang kita tonton, ada salah satu surah di dalam Al-Qur’an, yaitu Surah Ali Imran ayat 139, yang mengatakan bahwa ketika kita bersedih, jangan terlalu berlarut-larut dan jangan putus asa,” lanjutnya.
Keterlibatan berbagai unsur generasi muda dalam kegiatan ini juga mencerminkan ruang kolaborasi antarkomunitas kepemudaan di Kabupaten Pekalongan. Paskibraka, Duta Wisata, Duta Baca, dan Duta GenRe memiliki latar kegiatan serta bidang kontribusi yang berbeda, tetapi sama-sama diharapkan mampu membawa pesan positif dari pengalaman tersebut ke lingkungan masing-masing.
Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa generasi muda perlu memiliki pemahaman tentang nasionalisme sekaligus kepedulian terhadap daerahnya. Ia juga menekankan pentingnya mengenalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui pemanfaatan fasilitas hiburan lokal.
“Anak-anak remaja ini harus belajar nasionalisme, yang kedua tentu harus paham tentang Pendapatan Asli Daerah,” ungkap Sukirman.
Menurutnya, dengan memanfaatkan fasilitas hiburan di wilayah sendiri akan menambah potensi pendapatan daerah. Ia juga berharap para duta dan Paskibraka dapat mengambil peran dalam mengajak remaja lainnya untuk mencintai produk perfilman nasional serta mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih positif.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengenalan sejarah dan nilai kepahlawanan dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda. Tidak hanya melalui pengalaman menonton, tetapi juga melalui peran aktif para duta dan Paskibraka dalam meneruskan semangat positif, berkarya, serta berkontribusi bagi masyarakat dan daerah.
Senin, 16 November 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya meningkatkan potensi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Melalui Talkshow Interaktif, salah satunya melalui perluasan lahan pertanian tembakau. Pada 2027, luas lahan tembakau ditargetkan mencapai 69 hektare. Talkshow tersebut bertempat di Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan, Kamis 12/11/26.
Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. menyampaikan, luas lahan tembakau di Kabupaten Pekalongan terus mengalami peningkatan, dari 49 hektare pada 2024 menjadi 55 hektare pada 2025 dan 63 hektare pada 2026. Perluasan selanjutnya direncanakan di Desa Botosari, Sawangan, dan Lambanggelun, Kecamatan Paninggaran.
Menurutnya, DBH CHT memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di bidang kesehatan, kesejahteraan, dan penegakan hukum. Di antaranya pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 4.500 warga, pengadaan obat untuk 26 puskesmas, perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi 2.330 warga, serta bantuan langsung tunai kepada 500 buruh tani tembakau.
Untuk 2027, sejumlah program prioritas juga disiapkan, meliputi pembayaran iuran BPJS Kesehatan, pengadaan obat-obatan, pembangunan jalan produksi tembakau, bantuan bibit dan sarana pertanian, hingga pelatihan keterampilan kerja seperti barista, digital marketing, menjahit, dan teknik otomotif.
Sementara itu, alokasi DBH CHT Kabupaten Pekalongan tahun 2026 mencapai Rp7,57 miliar. Ditambah SILPA tahun 2025 sebesar Rp610,56 juta, total anggaran yang tersedia mencapai Rp8,18 miliar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar, S.Sos, M.Si menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kegiatan pendukung.
Selain itu, DBH CHT juga dimanfaatkan untuk sosialisasi ketentuan cukai dan pemberantasan rokok ilegal. Hingga Agustus 2026, tim gabungan berhasil mengamankan 13.844 batang rokok ilegal. Sementara operasi bersama tim provinsi berhasil mengamankan 836.600 batang dari wilayah Wiradesa dan Buaran.
Pemkab Pekalongan berharap optimalisasi DBH CHT dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Minggu, 15 November 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Di sisi lain, keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi perhatian pemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat diwawancarai di Halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/11/2026).
Sukirman mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Untuk itu, berbagai fasilitas kesehatan terus dioptimalkan agar semakin lengkap dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Fasilitas-fasilitas kesehatan terus kita optimalkan agar semakin lengkap. Pemerataan SDM juga menjadi perhatian, termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya," ujarnya.
Selain pemerataan tenaga kesehatan, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan pendidikan dokter spesialis guna mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus.
Pemkab Pekalongan juga tengah mempersiapkan proses reposisi atau perpindahan Rumah Sakit Keraton sebagai bagian dari upaya pengembangan pelayanan kesehatan. Peningkatan jumlah tempat tidur di masing-masing rumah sakit maupun puskesmas turut menjadi perhatian untuk memperbesar kapasitas pelayanan kepada masyarakat.
"Yang tidak kalah penting adalah peningkatan jumlah tempat tidur di masing-masing rumah sakit maupun puskesmas, sehingga kapasitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik," jelasnya.
Selain penguatan fasilitas dan SDM, Sukirman menegaskan bahwa keberlanjutan program UHC juga perlu dipersiapkan secara matang, mengingat program tersebut berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Ia menjelaskan, kondisi pembiayaan UHC pada tahun 2026 masih mencukupi. Namun, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi secara bertahap hingga Desember mendatang.
"Kalau tahun ini cukup, kita akan terus mengevaluasi secara bertahap UHC kita sampai Desember ini," ungkapnya.
Untuk tahun 2027, pemerintah daerah akan terus mencermati kemampuan fiskal serta melakukan berbagai upaya agar akses masyarakat terhadap UHC tetap terjaga.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan UHC.
"Setelah itu, kita terus melakukan upaya-upaya, di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, agar mampu terus mempunyai akses ke UHC ini dengan baik," tambahnya.
Melalui penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan, Pemkab Pekalongan berharap kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat dan masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan secara lebih merata.
Kamis, 12 November 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat berbagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, mulai dari deteksi dini penyakit melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga pencegahan pernikahan dini. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.
Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat diwawancarai di Halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/11/2026).
Sukirman mengatakan, upaya deteksi dini penyakit menjadi salah satu perhatian penting sebagaimana arahan Menteri Kesehatan dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang mengusung tema Sehat untuk Semua.
Menurutnya, berbagai perangkat kesehatan di Kabupaten Pekalongan telah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan juga terus mengoordinasikan rumah sakit dan puskesmas agar pelayanan kesehatan berjalan optimal.
"Ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk membantu masyarakat yang sedang sakit. Kedua, meningkatkan sosialisasi mengenai kesehatan. Ketiga, melakukan deteksi dini penyakit melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG)," ungkapnya.
Ia berharap, program tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan melibatkan sinergi seluruh pihak. Masyarakat juga didorong untuk memiliki kesadaran memeriksakan kondisi kesehatannya secara rutin, sehingga potensi penyakit dapat diketahui lebih awal dan segera mendapatkan penanganan.
Selain penguatan deteksi dini penyakit, Pemkab Pekalongan juga memberikan perhatian terhadap persoalan pernikahan dini yang dinilai masih cukup tinggi di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Sukirman mengungkapkan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk memperbarui data dan memantau perkembangan angka pernikahan dini, sekaligus memastikan persyaratan pernikahan diterapkan secara tepat.
"Kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk terus meng-update situasi itu, agar persyaratan-persyaratan pernikahan betul-betul diterapkan secara presisi," jelasnya.
Menurutnya, pernikahan dini tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan dan ekonomi keluarga. Kesiapan fisik maupun mental pasangan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.
Ia menilai, ketidaksiapan dari sisi kesehatan fisik dan mental berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga. Bahkan, pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan kemiskinan.
"Kalau fisiknya tidak sehat, mentalnya tidak sehat, dan seterusnya, pernikahan itu juga bisa menimbulkan problem," ujarnya.
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, tenaga kesehatan, serta unsur masyarakat untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan serta kesiapan sebelum membangun keluarga.
Melalui penguatan program CKG dan upaya pencegahan pernikahan dini, Pemkab Pekalongan berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat, sekaligus mampu mendorong terwujudnya keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.
Kamis, 12 November 2026
KAJEN — Pemkab Pekalongan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang mengalami kekeringan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 3,6 juta liter air bersih telah didistribusikan ke puluhan desa terdampak.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penyaluran air bersih ini didasarkan pada permohonan resmi dari para kepala desa. Program dropping air ini mulai digencarkan sejak bulan Juli.
"Kita mulai dropping di bulan Juli, sampai sekarang. Hingga saat ini ada 42 desa yang tersebar di 13 kecamatan masih meminta droping" ujar Agus Pranoto.
Ia merinci, dari data rekapitulasi, jumlah warga yang terdampak kekeringan dan menerima bantuan ini mencapai 41.768 jiwa. Dalam operasionalnya, petugas melakukan pengiriman setiap hari dengan mengerahkan belasan tangki air.
"Sampai saat ini setiap hari kita dropping itu antara 10 sampai mungkin 16 tangki. Sampai saat ini masih, dilaksanakan" tambahnya.
Adapun wilayah yang saat ini masih menjadi sasaran dropping air bersih di antaranya meliputi Kecamatan Doro (mencakup Desa Sawangan, Wringin Agung, dan Kutosari), Kedungwuni, serta Wonopringgo (termasuk Getas, Jetak Kidul, Ponpes Raudhatul Qur'an, dan Ponpes Al Qutub). Penyaluran juga masih menjangkau wilayah Kesesi, Talun, hingga Paninggaran.
Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Pekalongan tidak bekerja sendiri. Keterbatasan armada tangki milik BPBD disiasati dengan menggandeng berbagai instansi terkait untuk membentuk tim operasional dan pasokan armada.
"Untuk dropping air, BPBD hanya punya satu tangki. Sehingga untuk dropping air, kita pinjam satu tangki dari Kementerian PU, kemudian juga dibantu PMI," jelas Agus Pranoto.
Selain itu, bantuan armada dan operasional juga datang dari unsur Polres Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, Kodim, Denpom, Brimob, hingga sejumlah instansi pemerintah seperti Baznas, Korpri, BKRI, Pramuli, RSUD Kraton, dan Dinas LHP.
Terkait mekanisme penyaluran, warga yang mengalami kekeringan harus melapor terlebih dahulu melalui Pemerintah Desa untuk kemudian diteruskan ke BPBD guna dilakukan asesmen.
"Jadi masyarakat yang mengalami kekeringan, dari pemerintah desa membuat permohonan, nanti kita asesmen dulu. Kalau di sana ternyata hanya satu-dua orang dan itu pribadi mungkin tidak bisa mengirim bantuan, tapi kalau jumlahnya memang banyak, nanti akan dikirim," terangnya.
Dalam proses distribusinya, petugas kerap menghadapi tantangan waktu dan jarak tempuh yang bervariasi. Durasi penyaluran bergantung pada ketersediaan sarana penampungan di lokasi, seperti tandon air berkapasitas 5.200 liter yang telah dipasang di sejumlah titik, penggunaan terpal, maupun penampungan jerigen warga.
Menghadapi kondisi kekeringan yang masih meluas, BPBD mengimbau masyarakat agar senantiasa bersabar serta melakukan introspeksi bersama terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air.
Ia mengingatkan agar masyarakat ke depan lebih bijak dalam menggunakan air bersih serta bersama-sama menjaga kelestarian sumber-sumber mata air dan sumur resapan agar ketersediaan air tetap terjaga dengan baik.
Kamis, 12 November 2026
KAJEN – Persaingan 77 calon kepala desa di 34 desa Kabupaten Pekalongan memasuki masa penentuan. Menjelang pemungutan suara Pilkades Serentak pada 18 November 2026, DPRD mengingatkan seluruh kandidat agar menjaga kondusivitas dan berjiwa besar menerima hasil pemilihan, baik menang maupun kalah.
Masa tenang yang berlangsung 14 hingga 17 November 2026 menjadi momentum bagi seluruh kandidat dan pendukung untuk menghentikan aktivitas kampanye. Situasi ini sekaligus menjadi ujian kedewasaan politik setelah melalui tahapan persaingan memperebutkan dukungan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, Kamis (12/11/2026), menegaskan penyelenggaraan Pilkades harus berpegang pada prinsip kejujuran, ketertiban, dan transparansi. Integritas panitia penyelenggara menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses maupun hasil pemilihan.
“Seluruh penyelenggara Pilkades harus menjalankan tugas dengan tertib, jujur, dan transparan. Kami juga mengingatkan seluruh calon kepala desa agar memiliki kesiapan mental untuk menerima hasil pemilihan, baik menang maupun kalah,” tegasnya.
Menurut Abdul Munir, persaingan politik di tingkat desa tidak boleh berujung pada perpecahan masyarakat. Setiap calon juga harus bertanggung jawab mengendalikan pendukungnya agar tidak terjebak dalam fanatisme berlebihan yang berpotensi memicu gesekan.
Ia mengajak masyarakat di 34 desa penyelenggara Pilkades untuk tidak mudah terprovokasi isu maupun informasi yang dapat memperkeruh suasana. Perbedaan pilihan politik harus tetap ditempatkan dalam koridor demokrasi tanpa merusak kerukunan dan hubungan sosial antar warga.
Sementara itu, Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, memastikan seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026 hingga memasuki masa tenang berjalan lancar. Pemerintah daerah kini memprioritaskan kesiapan pengamanan menjelang hari pemungutan suara.
Pemkab Pekalongan bersama kepolisian dan Kodim telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kerawanan konflik. Sebanyak 350 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkades di 34 desa.
“Kami telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi rawan konflik. Sebanyak 350 personel gabungan disiapkan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades, mulai dari pemungutan suara hingga penetapan hasil, berjalan aman dan lancar,” ungkap Sukirman.
Kesiapan pengamanan tersebut diharapkan mampu mengantisipasi potensi gangguan selama proses pemungutan suara hingga penetapan hasil. Pemerintah daerah juga berharap seluruh kandidat dan pendukung dapat mengedepankan kepentingan masyarakat di atas ambisi politik.
Kamis, 12 November 2026