KAJEN - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pekalongan menggelar aksi demonstrasi di Alun-alun, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, berbagai kebijakan pemerintah menjadi sasaran kritik, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), hingga persoalan penggunaan anggaran negara.

Menariknya, aksi yang berlangsung di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan itu mendapat respons langsung dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, yang turun menemui para demonstran.

Kehadiran Sukirman di tengah massa menjadi momen penting dalam aksi yang sejak awal diwarnai berbagai kritik tajam terhadap pemerintah. 

"Kami selalu terbuka dengan kritik, hari ini kami menemui teman-teman PMII Kabupaten Pekalongan yang menggelar aksi dengan mengusung sejumlah kritik positif, tentu kami sangat berterimakasih," terangnya. 

Ditambahkan, Mahasiswa menyampaikan Tujuh tuntutan dan kegelisahan yang mereka nilai berkembang di tengah masyarakat.

Dengan membawa poster dan spanduk sederhana dari karton serta MMT bekas, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sejumlah program yang dinilai belum menjawab kebutuhan rakyat.

Di antara isu yang paling banyak disorot adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sejumlah peserta aksi menilai program unggulan pemerintah pusat tersebut masih menyisakan berbagai persoalan teknis dan tata kelola di lapangan.Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah digencarkan pemerintah. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PMII Kabupaten Pekalongan, Ahmad Nur Khosim menegaskan, Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Mereka meminta agar setiap kebijakan yang menyentuh masyarakat desa dikaji secara matang agar tidak menjadi beban baru bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

Tak hanya kebijakan ekonomi, massa juga menyoroti dugaan pemborosan anggaran negara serta meminta pemerintah lebih memperhatikan sektor pendidikan. Beberapa poster menuntut percepatan sertifikasi guru dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

"Kami ingin pemerintah lebih serius mendengar suara rakyat dan mengevaluasi kebijakan yang menimbulkan persoalan di tengah masyarakat," serunya. 

Aksi PMII Pekalongan ini menjadi bagian dari gelombang demonstrasi mahasiswa yang belakangan kembali marak di sejumlah daerah. Berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversial terus menjadi perhatian kalangan mahasiswa sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran publik.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai menyiapkan langkah konkret untuk menekan dampak banjir rob yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan di wilayah pesisir. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru), sejumlah program strategis telah dianggarkan untuk Kecamatan Tirto dan Siwalan pada tahun 2026.

Program tersebut meliputi peninggian tanggul, perbaikan pintu air, hingga pembangunan rumah pompa di sejumlah titik yang selama ini menjadi kawasan langganan genangan rob.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Pujo Pramudiarto, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran khusus untuk memperkuat infrastruktur pengendalian air di wilayah terdampak.

“Untuk penanganan rob, terutama di Tirto dan Siwalan, kita sudah siapkan beberapa kegiatan. Di Tirto ada peninggian tanggul dengan anggaran kurang lebih Rp700 juta,” kata Pujo saat ditemui usai kegiatan di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, peninggian tanggul menjadi salah satu prioritas karena berfungsi sebagai benteng utama untuk mengurangi masuknya air laut ke kawasan permukiman dan lahan produktif warga saat pasang tinggi.

Selain proyek tanggul, DPU Taru juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 juta untuk perbaikan pintu air di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mengatur aliran air dan mengurangi risiko genangan rob yang semakin sering terjadi.

Sementara itu, untuk wilayah Kecamatan Siwalan, pemerintah berencana membangun rumah pompa di Desa Depok. Fasilitas serupa juga akan dibangun di Desa Karangjompo, Kecamatan Tirto, guna memperkuat sistem pengendalian air di kawasan pesisir.

Pujo menjelaskan, pembangunan rumah pompa saat ini tengah memasuki tahapan administrasi dan dalam waktu dekat akan diproses melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Kemungkinan minggu depan sudah masuk ULP. Sementara kegiatan lain yang tidak melalui tender masih dalam tahap perencanaan,” jelasnya.

Pemkab Pekalongan menargetkan seluruh program penanganan rob tersebut dapat direalisasikan dan rampung pada tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi dampak genangan yang selama ini mengganggu aktivitas warga, merusak infrastruktur jalan, hingga menghambat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Meski demikian, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap bersabar menunggu proses pelaksanaan program yang saat ini masih berjalan sesuai tahapan.

“Untuk masyarakat, tenang dan sabar menanti program yang akan kita luncurkan,” ujar Pujo.

Di tengah ancaman rob yang terus berulang setiap tahun, realisasi program ini menjadi harapan baru bagi warga pesisir Kabupaten Pekalongan. Keberhasilan pembangunan tanggul, pintu air, dan rumah pompa dinilai akan menjadi ujian keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan solusi jangka panjang terhadap persoalan rob yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi.

Adapun untuk program penanganan rob tahun 2027, Pemkab Pekalongan masih melakukan penyusunan rencana sehingga detail kegiatan belum dapat diumumkan kepada publik.

“Untuk tahun 2027 masih tahap penyusunan, jadi belum bisa kita sampaikan informasinya,” pungkas Pujo.

KAJEN - Perkuat upaya pemberantasan rokok ilegal,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan bersama Bea Cukai Tegal menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal. Kegiatan diselenggarakan Aula Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Rabu (17/06/2026). Kegiatan diikuti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dari seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pekalongan, pedagang kelontong, serta berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk edukasi dan penguatan pengawasan di lingkungan sekitar.

Kegiatan juga disiarkan secara live di radio Rasika FM dan RKS FM serta Live YouTube Rasika TV Official serta RKS TV. 

Kegiatan menghadirkan narasumber Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan,  Supriyadi, S.E., M.M. serta 

Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Tegal, Aflachul. FGD dimoderatori Penyiar Radio Kota Santri (RKS) FM, Yuni Syahrana. 

Dalam forum tersebut, Bea Cukai Tegal menjelaskan bahwa keberadaan rokok ilegal menimbulkan kerugian bagi negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpotensi membahayakan konsumen. Karena itu, keterlibatan seluruh pihak diperlukan untuk menekan peredarannya.

Peserta mendapatkan penjelasan mengenai ciri-ciri produk ilegal, seperti tidak memiliki pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, tidak sesuai peruntukan, atau memakai pita cukai bekas. Produk semacam ini umumnya dipasarkan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan produk resmi dan sering menggunakan merek yang tidak dikenal atau menyerupai merek tertentu.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memaparkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung layanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan petani dan pekerja sektor tembakau, program pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan penegakan hukum.

Dana tersebut juga membantu pembiayaan berbagai program yang berdampak langsung bagi warga, mulai dari fasilitas kesehatan, perlindungan sosial, hingga peningkatan kualitas hasil pertanian tembakau.

Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan terus mengoptimalkan penyebaran informasi melalui media tatap muka,  radio, televisi, YouTube dan media sosial lainnya, baliho, spanduk, stiker, leaflet, dan koran lokal. KIM diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan semakin memahami karakteristik rokok ilegal beserta dampaknya. Pemkab Pekalongan dan Bea Cukai Tegal mengajak masyarakat untuk tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikan produk tanpa cukai resmi serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran.

Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menjaga penerimaan negara, serta memastikan manfaat DBHCHT dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar kegiatan doa bersama Akhir Tahun 1447 dan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah di Masjid Al-Muhtaram, Kompleks Alun-alun Kajen, Senin (15/6/2026) sore.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk melakukan introspeksi diri menjelang berakhirnya tahun 1447 Hijriah sekaligus mempersiapkan diri menyongsong tahun baru dengan penuh harapan dan doa.

"Alhamdulillah, sore hari ini kita bersama-sama bermuwajahah untuk menyambut Tahun Baru Hijriah 1448. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk melakukan refleksi terhadap berbagai hal yang telah dilakukan selama setahun terakhir," ujar Sukirman.

Menurutnya, pergantian tahun Hijriah hendaknya dimaknai sebagai sarana untuk memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, serta memperkuat tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun yang akan datang.

Dalam kegiatan tersebut, doa bersama dipimpin oleh Kyai Ahmad Sodiq. Melalui doa tersebut, seluruh jamaah memohon keselamatan, keberkahan, kesehatan, dan umur panjang dari Allah SWT.

Selain itu, Sukirman juga mengajak masyarakat untuk mendoakan para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Pekalongan agar senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat.

"Kami memohon doa agar para pemimpin, pengampu kebijakan, TNI, Polri, pimpinan DPRD, serta seluruh unsur pemerintahan di Kabupaten Pekalongan diberikan kekuatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat," tuturnya.

Disampaikan oleh perwakilan Takmir Masjid Al-Muhtaram KH. Ahmad Muzakki bahwa pergantian tahun Hijriah merupakan waktu yang tepat bagi umat Islam untuk memanjatkan doa akhir tahun dan doa awal tahun sebagai bentuk rasa syukur sekaligus permohonan ampun kepada Allah SWT.

Ahmad Muzakki menjelaskan bahwa selama satu tahun manusia senantiasa menghadapi berbagai godaan yang dapat menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah SWT. Namun demikian, Allah SWT senantiasa membuka pintu rahmat dan ampunan bagi hamba-Nya yang bertobat dan memohon ampun.

"Melalui doa akhir tahun dan awal tahun ini, kita berharap mendapatkan ampunan dari Allah SWT serta diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun yang akan datang," katanya.

Melalui momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap masyarakat semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT serta bersama-sama membangun daerah yang lebih maju, aman, dan sejahtera.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan. Dukungan tersebut ditandai dengan pencanangan komitmen bersama dan apel siaga petugas Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Lapangan Belakang Setda Kabupaten Pekalongan, Senin (15/6/2026).

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa para petugas yang telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan akan segera diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan kondisi perekonomian masyarakat secara akurat. Menurutnya, data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

“Data ini menjadi sangat penting untuk menjaga arah pembangunan ke depan. Langkah-langkah kebijakan pembangunan harus disusun berdasarkan data lapangan yang solid, valid, terbuka, dan selalu diperbarui sesuai dengan situasi terkini,” ujarnya.

Sukirman juga berpesan kepada seluruh petugas sensus agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian. Ia menekankan bahwa pendataan tidak hanya sebatas mengisi formulir, tetapi juga harus dilakukan dengan memahami kondisi riil di lapangan sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat.

“Petugas harus detail dan tidak asal mengisi formulir. Pastikan sumber data atau responden yang didatangi memberikan informasi secara jujur, terbuka, dan transparan, sehingga hasil sensus dapat menjadi dasar yang kuat bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Maibu Barwis Sugiharto, S.ST., M.Si., berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dapat berjalan lancar dan sukses. Menurutnya, kegiatan besar pendataan ekonomi tersebut bertujuan menghasilkan data yang valid, akurat, dan berkualitas.

“Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memiliki data yang berkualitas sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan, sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang ada,” jelasnya.

Dengan adanya Sensus Ekonomi 2026, diharapkan tersedia basis data yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian di Kabupaten Pekalongan. Data tersebut akan menjadi landasan penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pekalongan resmi mencanangkan Bulan Dana PMI Tahun 2026 di Aula Setda Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara PMI dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sekaligus menggerakkan semangat solidaritas dan gotong royong masyarakat dalam mendukung aksi-aksi kemanusiaan.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa pencanangan Bulan Dana PMI 2026 membawa harapan besar agar masyarakat semakin peduli dan berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, dana yang terhimpun nantinya akan dikelola secara baik dan diarahkan untuk mendukung berbagai program kemanusiaan, termasuk penanggulangan dan mitigasi bencana.

"Kita ingin mendorong masyarakat untuk semakin memperkuat solidaritas dan semangat gotong royong dalam mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Dana yang terkumpul nantinya akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan kemanusiaan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat," ujar Sukirman.

Ia juga mengapresiasi kinerja PMI Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 yang telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pertanggungjawaban kinerja dan keuangan. Selain itu, berbagai layanan PMI, khususnya donor darah, dinilai sangat membantu kebutuhan rumah sakit dan masyarakat.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus mendukung keberadaan PMI melalui penguatan program bersama, sosialisasi Bulan Dana PMI hingga ke tingkat perangkat daerah, organisasi masyarakat, RT dan RW, serta mengkaji kemungkinan dukungan anggaran yang dapat diprioritaskan bagi kegiatan PMI.

Sukirman menambahkan, pencanangan Bulan Dana PMI tahun ini juga menjadi awal yang penting untuk menguatkan kembali sinergi antara PMI dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan setelah sebelumnya sempat mengalami kevakuman.

Sementara itu, Ketua Panitia Musyawarah Kerja PMI Kabupaten Pekalongan, Keman, S.Pd., menyampaikan bahwa target penghimpunan dana pada Bulan Dana PMI Tahun 2026 diharapkan dapat melampaui capaian tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp1 miliar. Mengingat pada tahun 2025 kegiatan sempat vakum, pihaknya optimistis dengan dukungan berbagai pihak target tersebut dapat tercapai bahkan meningkat.

"Harapan kami perolehan Bulan Dana PMI tahun ini dapat melebihi capaian tahun 2024. Kebutuhan PMI dalam menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan terus berkembang, sehingga dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, sasaran Bulan Dana PMI mencakup seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Melalui partisipasi masyarakat, diharapkan semangat kepedulian dan gotong royong dapat terus tumbuh sehingga Kabupaten Pekalongan menjadi daerah yang semakin tangguh dan memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama.

Pencanangan Bulan Dana PMI Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 diharapkan menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan penghimpunan dana kemanusiaan serta memperkuat peran PMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan kepada masyarakat.

KAJEN - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pekalongan menggelar aksi demonstrasi di Alun-alun, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, berbagai kebijakan pemerintah menjadi sasaran kritik, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), hingga persoalan penggunaan anggaran negara.

Menariknya, aksi yang berlangsung di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan itu mendapat respons langsung dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, yang turun menemui para demonstran.

Kehadiran Sukirman di tengah massa menjadi momen penting dalam aksi yang sejak awal diwarnai berbagai kritik tajam terhadap pemerintah. 

"Kami selalu terbuka dengan kritik, hari ini kami menemui teman-teman PMII Kabupaten Pekalongan yang menggelar aksi dengan mengusung sejumlah kritik positif, tentu kami sangat berterimakasih," terangnya. 

Ditambahkan, Mahasiswa menyampaikan Tujuh tuntutan dan kegelisahan yang mereka nilai berkembang di tengah masyarakat.

Dengan membawa poster dan spanduk sederhana dari karton serta MMT bekas, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sejumlah program yang dinilai belum menjawab kebutuhan rakyat.

Di antara isu yang paling banyak disorot adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sejumlah peserta aksi menilai program unggulan pemerintah pusat tersebut masih menyisakan berbagai persoalan teknis dan tata kelola di lapangan.Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah digencarkan pemerintah. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PMII Kabupaten Pekalongan, Ahmad Nur Khosim menegaskan, Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Mereka meminta agar setiap kebijakan yang menyentuh masyarakat desa dikaji secara matang agar tidak menjadi beban baru bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

Tak hanya kebijakan ekonomi, massa juga menyoroti dugaan pemborosan anggaran negara serta meminta pemerintah lebih memperhatikan sektor pendidikan. Beberapa poster menuntut percepatan sertifikasi guru dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

"Kami ingin pemerintah lebih serius mendengar suara rakyat dan mengevaluasi kebijakan yang menimbulkan persoalan di tengah masyarakat," serunya. 

Aksi PMII Pekalongan ini menjadi bagian dari gelombang demonstrasi mahasiswa yang belakangan kembali marak di sejumlah daerah. Berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversial terus menjadi perhatian kalangan mahasiswa sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran publik.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai menyiapkan langkah konkret untuk menekan dampak banjir rob yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan di wilayah pesisir. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru), sejumlah program strategis telah dianggarkan untuk Kecamatan Tirto dan Siwalan pada tahun 2026.

Program tersebut meliputi peninggian tanggul, perbaikan pintu air, hingga pembangunan rumah pompa di sejumlah titik yang selama ini menjadi kawasan langganan genangan rob.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Pujo Pramudiarto, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran khusus untuk memperkuat infrastruktur pengendalian air di wilayah terdampak.

“Untuk penanganan rob, terutama di Tirto dan Siwalan, kita sudah siapkan beberapa kegiatan. Di Tirto ada peninggian tanggul dengan anggaran kurang lebih Rp700 juta,” kata Pujo saat ditemui usai kegiatan di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, peninggian tanggul menjadi salah satu prioritas karena berfungsi sebagai benteng utama untuk mengurangi masuknya air laut ke kawasan permukiman dan lahan produktif warga saat pasang tinggi.

Selain proyek tanggul, DPU Taru juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 juta untuk perbaikan pintu air di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mengatur aliran air dan mengurangi risiko genangan rob yang semakin sering terjadi.

Sementara itu, untuk wilayah Kecamatan Siwalan, pemerintah berencana membangun rumah pompa di Desa Depok. Fasilitas serupa juga akan dibangun di Desa Karangjompo, Kecamatan Tirto, guna memperkuat sistem pengendalian air di kawasan pesisir.

Pujo menjelaskan, pembangunan rumah pompa saat ini tengah memasuki tahapan administrasi dan dalam waktu dekat akan diproses melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Kemungkinan minggu depan sudah masuk ULP. Sementara kegiatan lain yang tidak melalui tender masih dalam tahap perencanaan,” jelasnya.

Pemkab Pekalongan menargetkan seluruh program penanganan rob tersebut dapat direalisasikan dan rampung pada tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi dampak genangan yang selama ini mengganggu aktivitas warga, merusak infrastruktur jalan, hingga menghambat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Meski demikian, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap bersabar menunggu proses pelaksanaan program yang saat ini masih berjalan sesuai tahapan.

“Untuk masyarakat, tenang dan sabar menanti program yang akan kita luncurkan,” ujar Pujo.

Di tengah ancaman rob yang terus berulang setiap tahun, realisasi program ini menjadi harapan baru bagi warga pesisir Kabupaten Pekalongan. Keberhasilan pembangunan tanggul, pintu air, dan rumah pompa dinilai akan menjadi ujian keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan solusi jangka panjang terhadap persoalan rob yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi.

Adapun untuk program penanganan rob tahun 2027, Pemkab Pekalongan masih melakukan penyusunan rencana sehingga detail kegiatan belum dapat diumumkan kepada publik.

“Untuk tahun 2027 masih tahap penyusunan, jadi belum bisa kita sampaikan informasinya,” pungkas Pujo.

KAJEN - Perkuat upaya pemberantasan rokok ilegal,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan bersama Bea Cukai Tegal menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal. Kegiatan diselenggarakan Aula Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Rabu (17/06/2026). Kegiatan diikuti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dari seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pekalongan, pedagang kelontong, serta berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk edukasi dan penguatan pengawasan di lingkungan sekitar.

Kegiatan juga disiarkan secara live di radio Rasika FM dan RKS FM serta Live YouTube Rasika TV Official serta RKS TV. 

Kegiatan menghadirkan narasumber Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan,  Supriyadi, S.E., M.M. serta 

Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Tegal, Aflachul. FGD dimoderatori Penyiar Radio Kota Santri (RKS) FM, Yuni Syahrana. 

Dalam forum tersebut, Bea Cukai Tegal menjelaskan bahwa keberadaan rokok ilegal menimbulkan kerugian bagi negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpotensi membahayakan konsumen. Karena itu, keterlibatan seluruh pihak diperlukan untuk menekan peredarannya.

Peserta mendapatkan penjelasan mengenai ciri-ciri produk ilegal, seperti tidak memiliki pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, tidak sesuai peruntukan, atau memakai pita cukai bekas. Produk semacam ini umumnya dipasarkan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan produk resmi dan sering menggunakan merek yang tidak dikenal atau menyerupai merek tertentu.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memaparkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung layanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan petani dan pekerja sektor tembakau, program pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan penegakan hukum.

Dana tersebut juga membantu pembiayaan berbagai program yang berdampak langsung bagi warga, mulai dari fasilitas kesehatan, perlindungan sosial, hingga peningkatan kualitas hasil pertanian tembakau.

Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan terus mengoptimalkan penyebaran informasi melalui media tatap muka,  radio, televisi, YouTube dan media sosial lainnya, baliho, spanduk, stiker, leaflet, dan koran lokal. KIM diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan semakin memahami karakteristik rokok ilegal beserta dampaknya. Pemkab Pekalongan dan Bea Cukai Tegal mengajak masyarakat untuk tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikan produk tanpa cukai resmi serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran.

Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menjaga penerimaan negara, serta memastikan manfaat DBHCHT dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar kegiatan doa bersama Akhir Tahun 1447 dan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah di Masjid Al-Muhtaram, Kompleks Alun-alun Kajen, Senin (15/6/2026) sore.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk melakukan introspeksi diri menjelang berakhirnya tahun 1447 Hijriah sekaligus mempersiapkan diri menyongsong tahun baru dengan penuh harapan dan doa.

"Alhamdulillah, sore hari ini kita bersama-sama bermuwajahah untuk menyambut Tahun Baru Hijriah 1448. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk melakukan refleksi terhadap berbagai hal yang telah dilakukan selama setahun terakhir," ujar Sukirman.

Menurutnya, pergantian tahun Hijriah hendaknya dimaknai sebagai sarana untuk memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, serta memperkuat tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun yang akan datang.

Dalam kegiatan tersebut, doa bersama dipimpin oleh Kyai Ahmad Sodiq. Melalui doa tersebut, seluruh jamaah memohon keselamatan, keberkahan, kesehatan, dan umur panjang dari Allah SWT.

Selain itu, Sukirman juga mengajak masyarakat untuk mendoakan para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Pekalongan agar senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat.

"Kami memohon doa agar para pemimpin, pengampu kebijakan, TNI, Polri, pimpinan DPRD, serta seluruh unsur pemerintahan di Kabupaten Pekalongan diberikan kekuatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat," tuturnya.

Disampaikan oleh perwakilan Takmir Masjid Al-Muhtaram KH. Ahmad Muzakki bahwa pergantian tahun Hijriah merupakan waktu yang tepat bagi umat Islam untuk memanjatkan doa akhir tahun dan doa awal tahun sebagai bentuk rasa syukur sekaligus permohonan ampun kepada Allah SWT.

Ahmad Muzakki menjelaskan bahwa selama satu tahun manusia senantiasa menghadapi berbagai godaan yang dapat menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah SWT. Namun demikian, Allah SWT senantiasa membuka pintu rahmat dan ampunan bagi hamba-Nya yang bertobat dan memohon ampun.

"Melalui doa akhir tahun dan awal tahun ini, kita berharap mendapatkan ampunan dari Allah SWT serta diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun yang akan datang," katanya.

Melalui momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap masyarakat semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT serta bersama-sama membangun daerah yang lebih maju, aman, dan sejahtera.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan. Dukungan tersebut ditandai dengan pencanangan komitmen bersama dan apel siaga petugas Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Lapangan Belakang Setda Kabupaten Pekalongan, Senin (15/6/2026).

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa para petugas yang telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan akan segera diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan kondisi perekonomian masyarakat secara akurat. Menurutnya, data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

“Data ini menjadi sangat penting untuk menjaga arah pembangunan ke depan. Langkah-langkah kebijakan pembangunan harus disusun berdasarkan data lapangan yang solid, valid, terbuka, dan selalu diperbarui sesuai dengan situasi terkini,” ujarnya.

Sukirman juga berpesan kepada seluruh petugas sensus agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian. Ia menekankan bahwa pendataan tidak hanya sebatas mengisi formulir, tetapi juga harus dilakukan dengan memahami kondisi riil di lapangan sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat.

“Petugas harus detail dan tidak asal mengisi formulir. Pastikan sumber data atau responden yang didatangi memberikan informasi secara jujur, terbuka, dan transparan, sehingga hasil sensus dapat menjadi dasar yang kuat bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Maibu Barwis Sugiharto, S.ST., M.Si., berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dapat berjalan lancar dan sukses. Menurutnya, kegiatan besar pendataan ekonomi tersebut bertujuan menghasilkan data yang valid, akurat, dan berkualitas.

“Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memiliki data yang berkualitas sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan, sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang ada,” jelasnya.

Dengan adanya Sensus Ekonomi 2026, diharapkan tersedia basis data yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian di Kabupaten Pekalongan. Data tersebut akan menjadi landasan penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pekalongan resmi mencanangkan Bulan Dana PMI Tahun 2026 di Aula Setda Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara PMI dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sekaligus menggerakkan semangat solidaritas dan gotong royong masyarakat dalam mendukung aksi-aksi kemanusiaan.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa pencanangan Bulan Dana PMI 2026 membawa harapan besar agar masyarakat semakin peduli dan berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, dana yang terhimpun nantinya akan dikelola secara baik dan diarahkan untuk mendukung berbagai program kemanusiaan, termasuk penanggulangan dan mitigasi bencana.

"Kita ingin mendorong masyarakat untuk semakin memperkuat solidaritas dan semangat gotong royong dalam mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Dana yang terkumpul nantinya akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan kemanusiaan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat," ujar Sukirman.

Ia juga mengapresiasi kinerja PMI Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 yang telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pertanggungjawaban kinerja dan keuangan. Selain itu, berbagai layanan PMI, khususnya donor darah, dinilai sangat membantu kebutuhan rumah sakit dan masyarakat.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus mendukung keberadaan PMI melalui penguatan program bersama, sosialisasi Bulan Dana PMI hingga ke tingkat perangkat daerah, organisasi masyarakat, RT dan RW, serta mengkaji kemungkinan dukungan anggaran yang dapat diprioritaskan bagi kegiatan PMI.

Sukirman menambahkan, pencanangan Bulan Dana PMI tahun ini juga menjadi awal yang penting untuk menguatkan kembali sinergi antara PMI dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan setelah sebelumnya sempat mengalami kevakuman.

Sementara itu, Ketua Panitia Musyawarah Kerja PMI Kabupaten Pekalongan, Keman, S.Pd., menyampaikan bahwa target penghimpunan dana pada Bulan Dana PMI Tahun 2026 diharapkan dapat melampaui capaian tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp1 miliar. Mengingat pada tahun 2025 kegiatan sempat vakum, pihaknya optimistis dengan dukungan berbagai pihak target tersebut dapat tercapai bahkan meningkat.

"Harapan kami perolehan Bulan Dana PMI tahun ini dapat melebihi capaian tahun 2024. Kebutuhan PMI dalam menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan terus berkembang, sehingga dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, sasaran Bulan Dana PMI mencakup seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Melalui partisipasi masyarakat, diharapkan semangat kepedulian dan gotong royong dapat terus tumbuh sehingga Kabupaten Pekalongan menjadi daerah yang semakin tangguh dan memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama.

Pencanangan Bulan Dana PMI Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 diharapkan menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan penghimpunan dana kemanusiaan serta memperkuat peran PMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan kepada masyarakat.