KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong penguatan karakter, nasionalisme, dan jiwa kewirausahaan generasi muda sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Rabu (28/10/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional. Dengan jumlah yang diperkirakan mencapai 20–25 persen dari total penduduk, generasi muda menjadi salah satu kekuatan penting dalam menentukan masa depan bangsa.

Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen mendukung pengembangan potensi pemuda melalui berbagai program pembinaan, khususnya dalam penguatan karakter, penanaman wawasan kebangsaan, serta pengembangan kewirausahaan.

“Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kami berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi kepemudaan, untuk melaksanakan pembinaan dan meningkatkan kapasitas para pemuda,” ujarnya.

Yulian menjelaskan, upaya pembinaan tersebut telah membuahkan hasil positif. Salah satunya, organisasi Nasyiatul Aisyiyah berhasil meraih juara pertama tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam kategori tata kelola dan manajemen organisasi kepemudaan. Selain itu, perwakilan pemuda Kabupaten Pekalongan juga meraih peringkat kedua dalam ajang Jambore Pemuda.

Ia menegaskan, penguatan karakter dan pengembangan kewirausahaan akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang berintegritas, mandiri, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan, Farid Abdul Hakim, S.STP., M.M., menyampaikan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini diisi dengan serangkaian kegiatan yang melibatkan generasi muda, mulai dari kompetisi kewirausahaan, Jambore Pemuda, hingga penilaian organisasi kepemudaan.

Menurut Farid, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana untuk menggali potensi, mendorong kreativitas, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas organisasi kepemudaan di Kabupaten Pekalongan.

“Alhamdulillah, organisasi Nasyiatul Aisyiyah berhasil meraih juara pertama tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam kategori tata kelola dan manajemen organisasi kepemudaan. Selain itu, salah satu pemuda kita juga berhasil meraih juara kedua dalam ajang Jambore Pemuda melalui inovasi yang berpotensi dikembangkan untuk mendukung aktivitas kepemudaan,” ungkapnya.

Farid berharap berbagai capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berinovasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Ide-ide bisnis yang muncul melalui kompetisi kewirausahaan juga diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga memberikan dampak nyata bagi kemandirian ekonomi pemuda.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada generasi muda sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

“Harapannya, menuju 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang, kita dapat menghasilkan generasi muda yang berkualitas, memiliki integritas, serta mampu menjadi penerus bangsa yang dapat diandalkan,” tambahnya.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap semangat persatuan yang diwariskan para pemuda terus hidup dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Generasi muda diharapkan mampu menjaga kebinekaan, memperkuat karakter kebangsaan, serta mengembangkan kreativitas dan kewirausahaan untuk membangun kemandirian ekonomi dan berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Pekalongan serta Indonesia.

JAKARTA – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan dari 8,5 persen menjadi 7,8 persen mengantarkan pemerintah daerah setempat meraih penghargaan Mandaya Award 2026 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) RI.

Penghargaan tersebut bukan sekadar apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi pengakuan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai sektor.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, kepada Plt Bupati Pekalongan, H. Sukirman, di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Sukirman mengatakan, capaian tersebut menjadi penyemangat bagi Pemkab Pekalongan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikannya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan turun dari 8,5 persen menjadi 7,8 persen.

Menurutnya, penghargaan Mandaya Award sekaligus menjadi bukti bahwa berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai menunjukkan hasil.

“Penghargaan ini menjadi semangat kita. Faktanya di lapangan juga nyambung, karena menurut sumber BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan menurun dari 8,5 persen menjadi 7,8 persen,” ungkap Sukirman.

Meski demikian, ia menegaskan, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Penurunan kemiskinan harus terus menjadi prioritas pembangunan dengan memperkuat kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

Sukirman secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Bapperida dan seluruh OPD yang terlibat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Ia berharap penghargaan tersebut mendorong semakin banyak pihak untuk ikut mengambil peran, termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pekalongan.

Pemkab Pekalongan juga menargetkan upaya pengentasan kemiskinan berjalan beriringan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Sebab, persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan melalui bantuan, tetapi membutuhkan perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.

“Harapannya seluruh masyarakat, stakeholder, badan-badan, dan perusahaan bisa sengkuyung bersama untuk menurunkan angka kemiskinan. Sehingga pengangguran dan kemiskinan juga turun, dan yang paling penting semuanya sejahtera untuk memutus mata rantai kemiskinan,” tegasnya.

Sementara itu, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan nasional bukan terjadi secara otomatis. Di balik capaian statistik tersebut terdapat kerja nyata pemerintah daerah, kepala desa, perguruan tinggi, dunia usaha, pesantren, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pemberdayaan.

Berdasarkan data BPS 2026 yang disampaikan Cak Imin, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen. Sementara jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 2,8 juta menjadi 1,7 juta jiwa.
“Kita harus menyadari bahwa angka kemiskinan ini tidak turun dengan sendirinya. Di balik turunnya angka kemiskinan ini ada orang-orang yang mau turun tangan. Merekalah yang hari ini kita rayakan. Yang kita nilai adalah siapa yang dampaknya nyata dan dibuktikan,” ujar Cak Imin.

Ia menegaskan, pemerintah kini mendorong perubahan pendekatan penanggulangan kemiskinan. Bantuan sosial tetap diperlukan sebagai perlindungan bagi masyarakat rentan, tetapi harus diikuti program pemberdayaan agar penerima bantuan memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Sejumlah program didorong untuk mempercepat transformasi tersebut, mulai dari Sekolah Rakyat, pemberdayaan orang tua siswa melalui Program Laskmi, akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan rintisan, pendampingan perguruan tinggi untuk pengembangan desa, hingga program Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan, dan kemudahan akses pupuk bagi petani.

“Bantuan sosial sementara, berdaya selamanya. Perlindungan sosial tetap menjadi bantalan bagi masyarakat agar tidak jatuh. Tetapi arah kita jelas, dari dibantu menjadi berdaya, dari berdaya menjadi mandiri,” tegasnya.

Cak Imin juga meminta agar praktik pemberdayaan yang terbukti berhasil di suatu daerah tidak berhenti sebagai prestasi lokal. Program tersebut harus dapat direplikasi di daerah lain melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan data sosial ekonomi yang akurat agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat yang membutuhkan.

Mandaya Award menjadi salah satu bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap daerah dan berbagai pihak yang dinilai berhasil menjalankan pemberdayaan masyarakat secara nyata.

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., optimistis kontingen Kabupaten Pekalongan mampu menambah perolehan medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XVII Tahun 2026. Ia berharap kontingen Kabupaten Pekalongan dapat meraih sedikitnya tujuh medali emas hingga akhir kompetisi.
Optimisme tersebut disampaikan Sukirman saat menghadiri pembukaan Porprov Jawa Tengah XVII di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Minggu (25/10/2026) malam.

Sukirman menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pembukaan Porprov yang berlangsung meriah dan penuh semangat. Menurutnya, kemeriahan tersebut menjadi motivasi tambahan bagi para atlet untuk berjuang meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Pekalongan.

“Cukup spektakuler, cukup meriah, hangat, dan penuh semangat. Kami optimistis dengan melihat defile kontingen para atlet, ini pasti akan menambah pundi-pundi emas dan melipatgandakan peringkat. Yang penting adalah semangat sportivitas dan semangat juangnya untuk membawa nama Kabupaten Pekalongan dan tentu saja mengangkat Jawa Tengah nanti di kancah berikutnya,” ungkapnya.

Hingga saat pembukaan Porprov, kontingen Kabupaten Pekalongan telah berhasil meraih satu medali emas dan tujuh medali perunggu. Capaian tersebut menjadi modal awal untuk terus meningkatkan prestasi pada pertandingan di berbagai cabang olahraga yang masih berlangsung.

Sukirman berharap perolehan medali tersebut dapat terus bertambah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk memberikan dukungan dan doa kepada para atlet yang sedang berjuang membawa nama daerah.

“Paling tidak tujuh emas. Sampai hari ini kita sudah satu emas di cabor bela diri dan tujuh perunggu. Insyaallah tambah lagi emasnya. Kita doakan untuk para atlet kita,” ujarnya.

Menurut Sukirman, Porprov merupakan momentum penting bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membuktikan hasil pembinaan olahraga di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, ia berharap seluruh atlet tetap menjaga semangat juang, disiplin, dan sportivitas dalam setiap pertandingan.

Ia juga menegaskan bahwa perjuangan para atlet tidak hanya berorientasi pada perolehan medali, tetapi juga pada upaya membawa nama baik daerah melalui prestasi dan sikap sportif selama berkompetisi.

Porprov Jawa Tengah XVII Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 25–31 Oktober 2026, dengan sejumlah pertandingan telah dimulai sejak 20 Oktober 2026. Melalui ajang tersebut, kontingen Kabupaten Pekalongan diharapkan mampu mengoptimalkan kesempatan untuk meraih prestasi dan meningkatkan peringkat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

Pemkab Pekalongan berharap semangat dan kerja keras para atlet dapat membuahkan hasil terbaik serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

KEDUNGWUNI – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Kabupaten Pekalongan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mempertegas komitmen terhadap pengembangan pesantren. Plt Bupati Pekalongan, H. Sukirman, mendesak jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Instruksi tersebut disampaikan Sukirman saat menjadi inspektur upacara Apel Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Pekalongan di Stadion Widya Manggala Krida, Kedungwuni, Kamis (22/10/2026). Di hadapan ribuan santri, ulama, unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, dan organisasi kemasyarakatan Islam, Sukirman menegaskan, perhatian pemerintah terhadap pesantren tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan maupun sebatas pernyataan dukungan.

Menurutnya, keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2023 harus segera ditindaklanjuti dengan Perbup agar memiliki pedoman operasional yang jelas. Tanpa aturan teknis, pelaksanaan kebijakan fasilitasi pesantren dikhawatirkan belum berjalan optimal.

Sukirman secara khusus menginstruksikan para asisten dan staf ahli di lingkungan Pemkab Pekalongan untuk mengambil langkah konkret mempercepat penyusunan regulasi tersebut.
Pesantren, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam perjalanan bangsa.

"Momentum Hari Santri harus menjadi pengingat atas perjuangan ulama dan santri, termasuk Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945," terangnya.

Ia juga mengingatkan, santri tidak cukup hanya mendalami ilmu agama seperti akidah akhlak, nahwu, sharaf, dan kitab kuning. Pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa harus menjadi bagian penting dalam membentuk karakter santri.

Mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas", Sukirman menyebut tantangan perjuangan santri saat ini telah berubah. Jika dahulu santri berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui perlawanan fisik, kini perjuangan harus dilanjutkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta penguatan akhlak.

Pesan tersebut sejalan dengan amanat Menteri Agama RI yang dibacakan Sukirman dalam upacara. Santri dituntut mampu mempertahankan tradisi pesantren sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Sukirman turut menyoroti tantangan generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi, pergaulan bebas, kenakalan remaja, hingga munculnya narasi negatif tentang pesantren di media sosial.
Ia menegaskan, Hari Santri bukan hanya milik kalangan pesantren atau organisasi kemasyarakatan Islam tertentu, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pekalongan, Asip Kholbihi, juga mendorong percepatan penerbitan Perbup tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Menurutnya, regulasi tersebut penting agar implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2023 berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh ratusan pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan.

"Pengesahan Undang-Undang Pesantren pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi bukti pengakuan negara terhadap keberadaan pesantren.
Melalui regulasi tersebut, pesantren memperoleh pengakuan yang lebih kuat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional," terangnya.

Asip menilai pesantren memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah bangsa, sekaligus menjadi lembaga pendidikan yang berperan membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Karena itu, dukungan pemerintah harus diwujudkan melalui kebijakan dan program pemberdayaan yang nyata.

BOJONG – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pekalongan menggelar Pasar Pangan Murah di halaman Kantor Kecamatan Bojong, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan bahan pangan pokok bagi masyarakat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., mengatakan bahwa pasar pangan murah tersebut merupakan bagian dari langkah pengendalian inflasi daerah sekaligus tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia.

Menurutnya, TPID Kabupaten Pekalongan secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga, salah satunya melalui penyelenggaraan pasar murah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Pasar pangan murah ini merupakan salah satu upaya TPID Kabupaten Pekalongan untuk mengendalikan inflasi, khususnya melalui penyediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memantau keterjangkauan harga sejumlah komoditas pangan pokok,” jelas Anis.

Dalam pelaksanaannya, TPID Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan sejumlah pihak, antara lain Bulog, distributor bahan pangan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai komoditas disediakan dalam kegiatan tersebut, meliputi beras, gula, minyak goreng, telur, cabai, dan produk pangan lainnya.

Anis mengungkapkan, salah satu komoditas yang menjadi perhatian saat ini adalah cabai merah. Berdasarkan pemantauan, harga cabai merah mendekati Rp70.000 per kilogram. Kondisi tersebut mendorong TPID untuk berupaya mendatangkan pasokan cabai dari sejumlah distributor agar masyarakat tetap dapat memperoleh komoditas tersebut dengan harga yang lebih terjangkau.

“Meskipun pasokan cabai terbatas, kami tetap berupaya menghadirkannya melalui kerja sama dengan distributor. Cabai yang tersedia dijual dengan harga yang mengacu pada harga dari distributor,” ujarnya.

Ia menambahkan, perkembangan harga dan ketersediaan cabai akan terus dipantau, mengingat komoditas tersebut mudah mengalami penurunan kualitas sehingga tidak dapat disimpan dalam waktu lama.

Selain pelaksanaan pasar pangan murah, TPID Kabupaten Pekalongan juga menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pada minggu ketiga November, TPID dijadwalkan menggelar high level meeting yang akan membahas kesiapan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, termasuk pasokan bahan bakar minyak (BBM). Koordinasi akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Pertamina, Hiswana Migas, serta pihak terkait lainnya.

Setelah pertemuan tersebut, TPID juga merencanakan pelaksanaan operasi pasar menjelang Nataru guna mengantisipasi potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan kebutuhan pokok.

“Koordinasi terus kami lakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Kami juga telah memprogramkan operasi pasar menjelang Nataru sebagai langkah antisipasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.

Anis menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, TPID Kabupaten Pekalongan juga mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring setiap hari Senin.

Melalui pelaksanaan pasar pangan murah dan berbagai langkah strategis lainnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap stabilitas harga bahan pangan dapat terus terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta kebutuhan pokok tersedia secara memadai.

KAJEN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) bersama Inspektorat Kabupaten Pekalongan berkolaborasi menyosialisasikan nilai-nilai integritas dan antikorupsi melalui podcast bersama Radio Kota Santri (RKS), Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Command Center Dinkominfo, Kompleks Alun-alun Kajen, ini menjadi bagian dari rangkaian program Sintesis KPK RI. Edukasi melalui podcast yang menghadirkan tiga Narasumber yaitu Kepala Inspektorat Kabupaten Pekalongan Ali Reza, Spesialis Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Achmad Irsyad Darmawan, Alumni Sintesis KPK 2026, Najah Farahulhusna dan dipandu oleh Host Yuni Zahrana. Podcast tersebut menyasar kalangan muda sebagai upaya memperluas pemahaman tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pekalongan, Ali Reza, menjelaskan bahwa program Sintesis KPK Kabupaten Pekalongan menghadirkan tiga agenda edukasi, yakni bagi aparatur sipil negara (ASN), kalangan muda, dan lingkungan pondok pesantren.

Edukasi bagi ASN telah dilaksanakan di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, sosialisasi untuk kalangan muda dilakukan melalui podcast bersama Dinkominfo dan RKS. Rangkaian kegiatan kemudian dijadwalkan berlanjut di Pondok Pesantren Al-Hasyimi, Kedungwuni.

“Prinsipnya adalah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya integritas dan antikorupsi,” ujar Ali Reza.

Ia menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap pendekatan ini dapat menjadi model bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi, khususnya di kalangan muda, lingkungan birokrasi, dan masyarakat secara umum.

Di sisi lain, Spesialis Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Achmad Irsyad Darmawan, menyampaikan bahwa edukasi antikorupsi diberikan kepada ASN melalui kegiatan ASN Berintegritas. KPK juga menjadwalkan edukasi bagi para santri di Pondok Pesantren Al-Hasyimi sebagai bagian dari rencana aksi alumni Sintesis 2026.

Sementara itu, Alumni Sintesis KPK 2026, Najah Farahulhusna, yang juga turut menjadi narasumber menjelaskan bahwa Sintesis merupakan singkatan dari Sinergi Integritas Muda Indonesia, sebuah program yang dicanangkan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK RI.

Program tersebut memberikan kesempatan kepada pemuda dari seluruh Indonesia untuk mengikuti seleksi peserta bootcamp. Tahapan seleksi meliputi administrasi, wawancara, dan penyusunan rencana aksi integritas.

Dari proses seleksi tersebut, sebanyak 50 peserta terbaik dipilih untuk mengikuti bootcamp secara langsung di KPK RI. Setelah kegiatan selesai, para peserta bertugas merealisasikan rencana aksi integritas yang telah disusun di daerah masing-masing.

“Nah, kegiatan yang kami lakukan hari ini merupakan bagian dari tindak lanjut tersebut, yang kami namai Aksi Integritas Kabupaten Pekalongan,” jelas Najah.

Melalui kolaborasi Dinkominfo, Inspektorat, KPK, dan alumni Sintesis, sosialisasi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Podcast menjadi salah satu sarana komunikasi untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas serta mendorong kesadaran antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong penguatan karakter, nasionalisme, dan jiwa kewirausahaan generasi muda sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Rabu (28/10/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional. Dengan jumlah yang diperkirakan mencapai 20–25 persen dari total penduduk, generasi muda menjadi salah satu kekuatan penting dalam menentukan masa depan bangsa.

Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen mendukung pengembangan potensi pemuda melalui berbagai program pembinaan, khususnya dalam penguatan karakter, penanaman wawasan kebangsaan, serta pengembangan kewirausahaan.

“Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kami berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi kepemudaan, untuk melaksanakan pembinaan dan meningkatkan kapasitas para pemuda,” ujarnya.

Yulian menjelaskan, upaya pembinaan tersebut telah membuahkan hasil positif. Salah satunya, organisasi Nasyiatul Aisyiyah berhasil meraih juara pertama tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam kategori tata kelola dan manajemen organisasi kepemudaan. Selain itu, perwakilan pemuda Kabupaten Pekalongan juga meraih peringkat kedua dalam ajang Jambore Pemuda.

Ia menegaskan, penguatan karakter dan pengembangan kewirausahaan akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang berintegritas, mandiri, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan, Farid Abdul Hakim, S.STP., M.M., menyampaikan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini diisi dengan serangkaian kegiatan yang melibatkan generasi muda, mulai dari kompetisi kewirausahaan, Jambore Pemuda, hingga penilaian organisasi kepemudaan.

Menurut Farid, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana untuk menggali potensi, mendorong kreativitas, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas organisasi kepemudaan di Kabupaten Pekalongan.

“Alhamdulillah, organisasi Nasyiatul Aisyiyah berhasil meraih juara pertama tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam kategori tata kelola dan manajemen organisasi kepemudaan. Selain itu, salah satu pemuda kita juga berhasil meraih juara kedua dalam ajang Jambore Pemuda melalui inovasi yang berpotensi dikembangkan untuk mendukung aktivitas kepemudaan,” ungkapnya.

Farid berharap berbagai capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berinovasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Ide-ide bisnis yang muncul melalui kompetisi kewirausahaan juga diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga memberikan dampak nyata bagi kemandirian ekonomi pemuda.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada generasi muda sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

“Harapannya, menuju 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang, kita dapat menghasilkan generasi muda yang berkualitas, memiliki integritas, serta mampu menjadi penerus bangsa yang dapat diandalkan,” tambahnya.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap semangat persatuan yang diwariskan para pemuda terus hidup dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Generasi muda diharapkan mampu menjaga kebinekaan, memperkuat karakter kebangsaan, serta mengembangkan kreativitas dan kewirausahaan untuk membangun kemandirian ekonomi dan berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Pekalongan serta Indonesia.

JAKARTA – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan dari 8,5 persen menjadi 7,8 persen mengantarkan pemerintah daerah setempat meraih penghargaan Mandaya Award 2026 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) RI.

Penghargaan tersebut bukan sekadar apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi pengakuan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai sektor.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, kepada Plt Bupati Pekalongan, H. Sukirman, di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Sukirman mengatakan, capaian tersebut menjadi penyemangat bagi Pemkab Pekalongan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikannya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan turun dari 8,5 persen menjadi 7,8 persen.

Menurutnya, penghargaan Mandaya Award sekaligus menjadi bukti bahwa berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai menunjukkan hasil.

“Penghargaan ini menjadi semangat kita. Faktanya di lapangan juga nyambung, karena menurut sumber BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan menurun dari 8,5 persen menjadi 7,8 persen,” ungkap Sukirman.

Meski demikian, ia menegaskan, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Penurunan kemiskinan harus terus menjadi prioritas pembangunan dengan memperkuat kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

Sukirman secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Bapperida dan seluruh OPD yang terlibat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Ia berharap penghargaan tersebut mendorong semakin banyak pihak untuk ikut mengambil peran, termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pekalongan.

Pemkab Pekalongan juga menargetkan upaya pengentasan kemiskinan berjalan beriringan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Sebab, persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan melalui bantuan, tetapi membutuhkan perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.

“Harapannya seluruh masyarakat, stakeholder, badan-badan, dan perusahaan bisa sengkuyung bersama untuk menurunkan angka kemiskinan. Sehingga pengangguran dan kemiskinan juga turun, dan yang paling penting semuanya sejahtera untuk memutus mata rantai kemiskinan,” tegasnya.

Sementara itu, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan nasional bukan terjadi secara otomatis. Di balik capaian statistik tersebut terdapat kerja nyata pemerintah daerah, kepala desa, perguruan tinggi, dunia usaha, pesantren, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pemberdayaan.

Berdasarkan data BPS 2026 yang disampaikan Cak Imin, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen. Sementara jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 2,8 juta menjadi 1,7 juta jiwa.
“Kita harus menyadari bahwa angka kemiskinan ini tidak turun dengan sendirinya. Di balik turunnya angka kemiskinan ini ada orang-orang yang mau turun tangan. Merekalah yang hari ini kita rayakan. Yang kita nilai adalah siapa yang dampaknya nyata dan dibuktikan,” ujar Cak Imin.

Ia menegaskan, pemerintah kini mendorong perubahan pendekatan penanggulangan kemiskinan. Bantuan sosial tetap diperlukan sebagai perlindungan bagi masyarakat rentan, tetapi harus diikuti program pemberdayaan agar penerima bantuan memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Sejumlah program didorong untuk mempercepat transformasi tersebut, mulai dari Sekolah Rakyat, pemberdayaan orang tua siswa melalui Program Laskmi, akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan rintisan, pendampingan perguruan tinggi untuk pengembangan desa, hingga program Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan, dan kemudahan akses pupuk bagi petani.

“Bantuan sosial sementara, berdaya selamanya. Perlindungan sosial tetap menjadi bantalan bagi masyarakat agar tidak jatuh. Tetapi arah kita jelas, dari dibantu menjadi berdaya, dari berdaya menjadi mandiri,” tegasnya.

Cak Imin juga meminta agar praktik pemberdayaan yang terbukti berhasil di suatu daerah tidak berhenti sebagai prestasi lokal. Program tersebut harus dapat direplikasi di daerah lain melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan data sosial ekonomi yang akurat agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat yang membutuhkan.

Mandaya Award menjadi salah satu bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap daerah dan berbagai pihak yang dinilai berhasil menjalankan pemberdayaan masyarakat secara nyata.

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., optimistis kontingen Kabupaten Pekalongan mampu menambah perolehan medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XVII Tahun 2026. Ia berharap kontingen Kabupaten Pekalongan dapat meraih sedikitnya tujuh medali emas hingga akhir kompetisi.
Optimisme tersebut disampaikan Sukirman saat menghadiri pembukaan Porprov Jawa Tengah XVII di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Minggu (25/10/2026) malam.

Sukirman menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pembukaan Porprov yang berlangsung meriah dan penuh semangat. Menurutnya, kemeriahan tersebut menjadi motivasi tambahan bagi para atlet untuk berjuang meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Pekalongan.

“Cukup spektakuler, cukup meriah, hangat, dan penuh semangat. Kami optimistis dengan melihat defile kontingen para atlet, ini pasti akan menambah pundi-pundi emas dan melipatgandakan peringkat. Yang penting adalah semangat sportivitas dan semangat juangnya untuk membawa nama Kabupaten Pekalongan dan tentu saja mengangkat Jawa Tengah nanti di kancah berikutnya,” ungkapnya.

Hingga saat pembukaan Porprov, kontingen Kabupaten Pekalongan telah berhasil meraih satu medali emas dan tujuh medali perunggu. Capaian tersebut menjadi modal awal untuk terus meningkatkan prestasi pada pertandingan di berbagai cabang olahraga yang masih berlangsung.

Sukirman berharap perolehan medali tersebut dapat terus bertambah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk memberikan dukungan dan doa kepada para atlet yang sedang berjuang membawa nama daerah.

“Paling tidak tujuh emas. Sampai hari ini kita sudah satu emas di cabor bela diri dan tujuh perunggu. Insyaallah tambah lagi emasnya. Kita doakan untuk para atlet kita,” ujarnya.

Menurut Sukirman, Porprov merupakan momentum penting bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membuktikan hasil pembinaan olahraga di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, ia berharap seluruh atlet tetap menjaga semangat juang, disiplin, dan sportivitas dalam setiap pertandingan.

Ia juga menegaskan bahwa perjuangan para atlet tidak hanya berorientasi pada perolehan medali, tetapi juga pada upaya membawa nama baik daerah melalui prestasi dan sikap sportif selama berkompetisi.

Porprov Jawa Tengah XVII Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 25–31 Oktober 2026, dengan sejumlah pertandingan telah dimulai sejak 20 Oktober 2026. Melalui ajang tersebut, kontingen Kabupaten Pekalongan diharapkan mampu mengoptimalkan kesempatan untuk meraih prestasi dan meningkatkan peringkat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

Pemkab Pekalongan berharap semangat dan kerja keras para atlet dapat membuahkan hasil terbaik serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

KEDUNGWUNI – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Kabupaten Pekalongan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mempertegas komitmen terhadap pengembangan pesantren. Plt Bupati Pekalongan, H. Sukirman, mendesak jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Instruksi tersebut disampaikan Sukirman saat menjadi inspektur upacara Apel Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Pekalongan di Stadion Widya Manggala Krida, Kedungwuni, Kamis (22/10/2026). Di hadapan ribuan santri, ulama, unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, dan organisasi kemasyarakatan Islam, Sukirman menegaskan, perhatian pemerintah terhadap pesantren tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan maupun sebatas pernyataan dukungan.

Menurutnya, keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2023 harus segera ditindaklanjuti dengan Perbup agar memiliki pedoman operasional yang jelas. Tanpa aturan teknis, pelaksanaan kebijakan fasilitasi pesantren dikhawatirkan belum berjalan optimal.

Sukirman secara khusus menginstruksikan para asisten dan staf ahli di lingkungan Pemkab Pekalongan untuk mengambil langkah konkret mempercepat penyusunan regulasi tersebut.
Pesantren, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam perjalanan bangsa.

"Momentum Hari Santri harus menjadi pengingat atas perjuangan ulama dan santri, termasuk Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945," terangnya.

Ia juga mengingatkan, santri tidak cukup hanya mendalami ilmu agama seperti akidah akhlak, nahwu, sharaf, dan kitab kuning. Pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa harus menjadi bagian penting dalam membentuk karakter santri.

Mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas", Sukirman menyebut tantangan perjuangan santri saat ini telah berubah. Jika dahulu santri berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui perlawanan fisik, kini perjuangan harus dilanjutkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta penguatan akhlak.

Pesan tersebut sejalan dengan amanat Menteri Agama RI yang dibacakan Sukirman dalam upacara. Santri dituntut mampu mempertahankan tradisi pesantren sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Sukirman turut menyoroti tantangan generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi, pergaulan bebas, kenakalan remaja, hingga munculnya narasi negatif tentang pesantren di media sosial.
Ia menegaskan, Hari Santri bukan hanya milik kalangan pesantren atau organisasi kemasyarakatan Islam tertentu, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pekalongan, Asip Kholbihi, juga mendorong percepatan penerbitan Perbup tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Menurutnya, regulasi tersebut penting agar implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2023 berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh ratusan pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan.

"Pengesahan Undang-Undang Pesantren pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi bukti pengakuan negara terhadap keberadaan pesantren.
Melalui regulasi tersebut, pesantren memperoleh pengakuan yang lebih kuat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional," terangnya.

Asip menilai pesantren memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah bangsa, sekaligus menjadi lembaga pendidikan yang berperan membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Karena itu, dukungan pemerintah harus diwujudkan melalui kebijakan dan program pemberdayaan yang nyata.

BOJONG – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pekalongan menggelar Pasar Pangan Murah di halaman Kantor Kecamatan Bojong, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan bahan pangan pokok bagi masyarakat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., mengatakan bahwa pasar pangan murah tersebut merupakan bagian dari langkah pengendalian inflasi daerah sekaligus tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia.

Menurutnya, TPID Kabupaten Pekalongan secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga, salah satunya melalui penyelenggaraan pasar murah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Pasar pangan murah ini merupakan salah satu upaya TPID Kabupaten Pekalongan untuk mengendalikan inflasi, khususnya melalui penyediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memantau keterjangkauan harga sejumlah komoditas pangan pokok,” jelas Anis.

Dalam pelaksanaannya, TPID Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan sejumlah pihak, antara lain Bulog, distributor bahan pangan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai komoditas disediakan dalam kegiatan tersebut, meliputi beras, gula, minyak goreng, telur, cabai, dan produk pangan lainnya.

Anis mengungkapkan, salah satu komoditas yang menjadi perhatian saat ini adalah cabai merah. Berdasarkan pemantauan, harga cabai merah mendekati Rp70.000 per kilogram. Kondisi tersebut mendorong TPID untuk berupaya mendatangkan pasokan cabai dari sejumlah distributor agar masyarakat tetap dapat memperoleh komoditas tersebut dengan harga yang lebih terjangkau.

“Meskipun pasokan cabai terbatas, kami tetap berupaya menghadirkannya melalui kerja sama dengan distributor. Cabai yang tersedia dijual dengan harga yang mengacu pada harga dari distributor,” ujarnya.

Ia menambahkan, perkembangan harga dan ketersediaan cabai akan terus dipantau, mengingat komoditas tersebut mudah mengalami penurunan kualitas sehingga tidak dapat disimpan dalam waktu lama.

Selain pelaksanaan pasar pangan murah, TPID Kabupaten Pekalongan juga menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pada minggu ketiga November, TPID dijadwalkan menggelar high level meeting yang akan membahas kesiapan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, termasuk pasokan bahan bakar minyak (BBM). Koordinasi akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Pertamina, Hiswana Migas, serta pihak terkait lainnya.

Setelah pertemuan tersebut, TPID juga merencanakan pelaksanaan operasi pasar menjelang Nataru guna mengantisipasi potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan kebutuhan pokok.

“Koordinasi terus kami lakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Kami juga telah memprogramkan operasi pasar menjelang Nataru sebagai langkah antisipasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.

Anis menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, TPID Kabupaten Pekalongan juga mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring setiap hari Senin.

Melalui pelaksanaan pasar pangan murah dan berbagai langkah strategis lainnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap stabilitas harga bahan pangan dapat terus terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta kebutuhan pokok tersedia secara memadai.

KAJEN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) bersama Inspektorat Kabupaten Pekalongan berkolaborasi menyosialisasikan nilai-nilai integritas dan antikorupsi melalui podcast bersama Radio Kota Santri (RKS), Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Command Center Dinkominfo, Kompleks Alun-alun Kajen, ini menjadi bagian dari rangkaian program Sintesis KPK RI. Edukasi melalui podcast yang menghadirkan tiga Narasumber yaitu Kepala Inspektorat Kabupaten Pekalongan Ali Reza, Spesialis Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Achmad Irsyad Darmawan, Alumni Sintesis KPK 2026, Najah Farahulhusna dan dipandu oleh Host Yuni Zahrana. Podcast tersebut menyasar kalangan muda sebagai upaya memperluas pemahaman tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pekalongan, Ali Reza, menjelaskan bahwa program Sintesis KPK Kabupaten Pekalongan menghadirkan tiga agenda edukasi, yakni bagi aparatur sipil negara (ASN), kalangan muda, dan lingkungan pondok pesantren.

Edukasi bagi ASN telah dilaksanakan di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, sosialisasi untuk kalangan muda dilakukan melalui podcast bersama Dinkominfo dan RKS. Rangkaian kegiatan kemudian dijadwalkan berlanjut di Pondok Pesantren Al-Hasyimi, Kedungwuni.

“Prinsipnya adalah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya integritas dan antikorupsi,” ujar Ali Reza.

Ia menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap pendekatan ini dapat menjadi model bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi, khususnya di kalangan muda, lingkungan birokrasi, dan masyarakat secara umum.

Di sisi lain, Spesialis Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Achmad Irsyad Darmawan, menyampaikan bahwa edukasi antikorupsi diberikan kepada ASN melalui kegiatan ASN Berintegritas. KPK juga menjadwalkan edukasi bagi para santri di Pondok Pesantren Al-Hasyimi sebagai bagian dari rencana aksi alumni Sintesis 2026.

Sementara itu, Alumni Sintesis KPK 2026, Najah Farahulhusna, yang juga turut menjadi narasumber menjelaskan bahwa Sintesis merupakan singkatan dari Sinergi Integritas Muda Indonesia, sebuah program yang dicanangkan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK RI.

Program tersebut memberikan kesempatan kepada pemuda dari seluruh Indonesia untuk mengikuti seleksi peserta bootcamp. Tahapan seleksi meliputi administrasi, wawancara, dan penyusunan rencana aksi integritas.

Dari proses seleksi tersebut, sebanyak 50 peserta terbaik dipilih untuk mengikuti bootcamp secara langsung di KPK RI. Setelah kegiatan selesai, para peserta bertugas merealisasikan rencana aksi integritas yang telah disusun di daerah masing-masing.

“Nah, kegiatan yang kami lakukan hari ini merupakan bagian dari tindak lanjut tersebut, yang kami namai Aksi Integritas Kabupaten Pekalongan,” jelas Najah.

Melalui kolaborasi Dinkominfo, Inspektorat, KPK, dan alumni Sintesis, sosialisasi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Podcast menjadi salah satu sarana komunikasi untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas serta mendorong kesadaran antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.