Kajen – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Pekalongan. Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik jalan rusak dan jalan ambles di wilayah Kabupaten Pekalongan, Senin (4/5/2026).

Adapun lokasi yang ditinjau meliputi ruas jalan Kesesi, jalan ambles di Jembatan Pelangi Pantianom Kecamatan Sragi, ruas jalan Jati Londo Kecamatan Kedungwuni, serta ruas jalan Sepacar Kecamatan Tirto.

Plt. Bupati Sukirman menegaskan bahwa perbaikan jalan rusak dan jembatan ambles menjadi prioritas Pemkab Pekalongan dalam dua tahun ke depan. Ia menyampaikan bahwa perbaikan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2027.

“Jalan yang rusak dan jembatan yang ambles akan kita perbaiki tahun 2026 sampai 2027. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Sukirman.

Selain perbaikan fisik, Sukirman juga menekankan pentingnya pengaturan transportasi, khususnya kendaraan truk yang melebihi tonase. Menurutnya, salah satu penyebab kerusakan jalan adalah aktivitas kendaraan berat dengan muatan berlebih.

“Kita akan mulai berpikir untuk mengatur lalu lintas transportasi, terutama truk yang muatannya melebihi tonase. Untuk itu kita akan duduk bareng dengan para pengusaha agar bisa mengatur tonase-tonase tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sukirman menyampaikan bahwa pemerintah memahami aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan. Ia menilai kritik maupun masukan dari masyarakat merupakan hal positif sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembangunan.

“Ekspresi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, ide, dan protes itu tidak akan menjadi problem. Itu bagian dari masyarakat menyuarakan aspirasinya. Tinggal bagaimana kita pahami bersama bahwa pemerintah tidak tinggal diam,” katanya.

Menurutnya, Pemkab Pekalongan terus berupaya menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan dengan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan.

“Tahun 2026 ini kita sudah melakukan efisiensi dan mempunyai anggaran yang kemudian kita alihkan kepada pembangunan jalan. Tahun 2027 sudah kita canangkan sebagai Tahun Infrastruktur bagi Kabupaten Pekalongan,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Sukirman juga menyampaikan progres perbaikan jalan di beberapa titik. Ia menyebutkan bahwa ruas jalan Sepacar di depan SMP 1 Tirto ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2026.

“Seperti Sepacar di depan SMP 1 Tirto, itu insya Allah bulan Agustus sudah halus. Begitu juga Jembatan Pelangi Pantianom, insya Allah Agustus juga selesai,” jelasnya.

Sukirman berharap masyarakat turut mendukung program pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah daerah. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga fasilitas jalan yang telah dibangun.

“Masyarakat harus memahami bersama bahwa kita sama-sama menjaga dan memberikan pelayanan yang terbaik di segala bidang, terutama jalan. Harapannya jalan-jalan kita harus halus semuanya,” pungkasnya.

Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional, Sabtu (2/5/2026), di lapangan belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Bertugas sebagai pembina upacara peringatan hari pendidikan Nasional tahun 2026, Plt. Bupati Pekalongan Sukirman kemudian membacakan sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. 

Usai menyampaikan sambutan Mendikdasmen, Sukirman juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur serta seluruh elemen pendidikan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah guna membuka peluang kerja sama di bidang pendidikan.

“Beberapa pekan lalu, kami bersama Sekretaris Daerah telah berkomunikasi dengan berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah. Kami tengah mengkaji sejumlah program unggulan untuk dikerjasamakan,” ujarnya.

Salah satu program yang tengah dipersiapkan adalah program akselerasi pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN). Program ini memungkinkan peserta untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana (S1) maupun magister (S2) dengan waktu studi yang lebih singkat, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

“Melalui program akselerasi ini, peserta tetap dapat bekerja seperti biasa, namun masa studi dipersingkat dan ijazah yang diperoleh tetap legal. Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan kualitas diri,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan segera melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan pihak perguruan tinggi. Setelah itu, informasi teknis terkait program akan diumumkan secara resmi kepada masyarakat.

Selain peningkatan kualitas SDM, Sukirman juga menekankan pentingnya peningkatan capaian di sektor pendidikan, khususnya dalam menurunkan angka anak tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan. Ia menegaskan bahwa seluruh anak harus mendapatkan akses pendidikan yang layak.

“Penurunan angka anak tidak sekolah menjadi kewajiban kita bersama. Semua anak di Kabupaten Pekalongan harus terlayani pendidikan dengan baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak guna menghadirkan sistem pendidikan yang lebih baik.

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat dan mampu mencetak generasi yang unggul serta berdaya saing.

Kajen – Pemerintah Kabupaten Pekalongan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day Tahun 2026 dengan menggelar kegiatan bersama yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, serta TNI-Polri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Jumat (1/5/2026).

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S. menegaskan bahwa peringatan May Day merupakan momentum kebersamaan yang tidak hanya dimiliki kaum buruh, melainkan menjadi perayaan bersama seluruh elemen masyarakat.

“May Day ini sebenarnya kegiatan kita, perayaan kita bersama, tidak hanya kaum buruh. Ini sama seperti hari-hari besar nasional lainnya yang kita peringati setiap tahun,” ujar Sukirman.

Ia juga mengajak para pekerja dan serikat buruh untuk terus menjalin sinergitas dengan pemerintah dalam membangun hubungan industrial yang harmonis di Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, pemerintah akan terus memperkuat hubungan industrial tripartit yang melibatkan buruh, pengusaha, dan pemerintah.

“Konteksnya pemerintah akan terus mengupayakan hubungan industrial tripartit yang melibatkan buruh atau serikat pekerja, pemerintah, dan pengusaha. Ini akan kita perkuat supaya bisa merumuskan agenda-agenda bersama, termasuk isu hak dan kewajiban buruh yang bisa kita perjuangkan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Siti Masruroh, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wujud kerja sama, solidaritas, serta kepedulian antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, termasuk dukungan dari unsur Polri dan TNI.

“Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, sehingga dapat terbina hubungan industrial yang harmonis di Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

Ia menambahkan, peserta kegiatan berasal dari serikat pekerja dan serikat buruh perusahaan, APINDO, manajemen perusahaan, hingga pekerja mandiri. Adapun rangkaian kegiatan May Day 2026 di Kabupaten Pekalongan meliputi doa bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, servis motor gratis, serta penanaman mangrove di Wonokerto pada pagi hari.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Serikat Pekerja SPSI Kabupaten Pekalongan, Sarwo Hadi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan May Day yang dinilai menjadi langkah positif dalam membangun komunikasi dan hubungan baik antar pihak.

“Kami para pekerja dan buruh berterima kasih kepada Forkopimda, khususnya Plt. Bupati Pekalongan, Kapolres, dan seluruh pihak lainnya. Ini menjadi kunci pembuka hubungan antara serikat buruh dengan pengusaha dan pejabat pemerintah. Inilah yang kami inginkan, sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh,” ungkap Sarwo.

Peringatan May Day di Kabupaten Pekalongan tahun ini berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan penuh kebersamaan, sekaligus menjadi komitmen bersama untuk memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan di daerah.

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, menghadiri Rapat Paripurna penyampaian catatan strategis dan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Kabupaten Pekalongan, Kamis (30/4/2026).

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Munir itu menjadi panggung evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus penegasan arah kebijakan pembangunan ke depan. DPRD secara terbuka menguliti sejumlah sektor krusial, mulai dari kualitas sumber daya manusia hingga tata kelola pemerintahan.

Usai rapat, Sukirman menegaskan bahwa seluruh catatan DPRD tidak akan berhenti sebagai dokumen formalitas. Ia memastikan rekomendasi tersebut akan dikaji serius dan menjadi dasar penyusunan program pembangunan, khususnya dalam penyusunan APBD 2027.

“Rekomendasi ini sangat prinsip dan fundamental. Akan kami pelajari secara mendalam dan kami tindak lanjuti. Kami pastikan ini menjadi pijakan dalam program ke depan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang dinilai masih perlu percepatan. Di sektor sumber daya manusia, legislatif mendorong pemerataan kualitas pendidikan, percepatan penanganan Stunting, serta peningkatan layanan kesehatan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi sorotan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Tak hanya itu, sektor infrastruktur dan lingkungan turut mendapat tekanan. DPRD meminta pembangunan dilakukan secara terintegrasi dengan sektor pertanian dan pariwisata, disertai perluasan akses air bersih hingga wilayah pelosok. Persoalan klasik pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga didorong untuk ditangani melalui inovasi yang lebih progresif.

Pada sektor ekonomi, DPRD menekankan pentingnya penguatan UMKM melalui kemudahan akses permodalan dan pemasaran. Sementara itu, upaya pengentasan kemiskinan diminta lebih adaptif dengan memperkuat perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok lansia dan masyarakat rentan.

Sorotan juga mengarah pada tata kelola pemerintahan. DPRD merekomendasikan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan, percepatan digitalisasi layanan publik, serta penuntasan sertifikasi aset daerah yang selama ini kerap menjadi titik lemah administrasi.

Abdul Munir menegaskan, tahun 2025 merupakan fase krusial karena menjadi masa transisi kepemimpinan sekaligus awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045 menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

 Karena itu, ia menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak.

“Rekomendasi ini untuk memastikan kebijakan pembangunan 2026 dan 2027 lebih akuntabel, transparan, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tandasnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya. Forum ini sekaligus menjadi penegasan bahwa DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga pengawasan yang menuntut kinerja pemerintah daerah lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan publik.

KAJEN – Kuatkan Karakter Generasi Muda Penerus Bangsa dan menjaga budaya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan gelar Pekan Kebudayaan Daerah ( PKD) Kabupaten Pekalongan tahun 2026. Acara di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (30/4/2026).

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, resmi membuka Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Harmoni Budaya dan Pendidikan untuk Generasi Unggul” ini berlangsung sejak 29 April hingga 2 Mei 2026.

Pembukaan PKD tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi diarahkan sebagai momentum strategis menjaga identitas budaya di tengah laju modernisasi yang kian cepat.Ia menilai, PKD harus menjadi ruang refleksi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis nilai-nilai luhur warisan leluhur.

“Kebudayaan bukan sekadar kesenian atau benda purbakala, tetapi ide, gagasan, dan perilaku kita sehari-hari,” terangnya.

Sukirman mengingatkan, derasnya arus teknologi tidak boleh meminggirkan budaya lokal. Ia secara khusus menyoroti peran pendidik dalam menjaga kesinambungan nilai tradisi, termasuk melalui kesenian seperti Wayang.

“Guru dan pendidik punya peran penting agar anak-anak tidak tercerabut dari akar budayanya,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa PKD bukan hanya ajang hiburan, melainkan sarana membangun kesadaran kolektif untuk memperkuat jati diri daerah dan menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap budaya bangsa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan sekaligus Ketua Penyelenggara, Kholid, menyebut PKD 2026 dirangkaikan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Beragam kegiatan disiapkan dengan melibatkan pelajar, mulai dari workshop dan pementasan Sintren massal, lomba dalang anak, lomba menggambar dan mewarnai, hingga pameran seni budaya dan ekonomi kreatif.

Kholid juga memaparkan capaian sektor pendidikan, termasuk prestasi SMP 2 Kajen sebagai juara nasional Sekolah Adiwiyata serta predikat pemerintah daerah terbaik di Jawa Tengah dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

“Generasi muda harus tumbuh dengan talenta hebat, namun tetap berpijak pada akar budaya mereka,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Pekalongan juga menyerahkan penghargaan nasional untuk sejumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia, yakni Seni Sintren, Apem Kesesi, Seni Gendhuwangan, Tata Rias Pengantin Srimpi Priyayi, serta Selamatan Giling Tebu PG Sragi.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam pembukaan tersebut, di antaranya Ketua DPRD Abdul Munir, Dandim 0710 Pekalongan Ihalaw Garry Herlambang, Wakapolres M. Farid Amirullah, serta Kepala Kejaksaan Negeri Conny Novita Sahetapy Engel. Hadir pula Sekda dan para kepala perangkat daerah.

Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan meluncurkan program Sekolah Lapang Iklim Kopi sebagai upaya meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kegiatan ini digelar di La Ranch, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Rabu (29/04/2026), dan menjadi bagian dari strategi penguatan sektor kopi lokal.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa perubahan iklim yang semakin ekstrem berdampak langsung pada produktivitas tanaman kopi. Kondisi tersebut membuat petani kesulitan mengenali karakter tanaman, sehingga hasil produksi mengalami penurunan.

“Perubahan iklim membuat petani kesulitan mendeteksi karakter tanaman kopi, sehingga berdampak pada penurunan produksi,” ujarnya.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Bank Indonesia, Mercy Corps, serta Rumah BUMN. Pelatihan dirancang secara intensif melalui pembagian kelas dan praktik lapangan guna meningkatkan pemahaman serta keterampilan petani.

Selain faktor iklim, sejumlah kendala lain juga dihadapi petani, di antaranya keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia (SDM), serta akses pemasaran. Saat ini, luas lahan kopi di Kabupaten Pekalongan tercatat sekitar 16 hektare yang tersebar di Desa Sengare dan Jolotigo.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, Dra. Siti Masruroh, M.Si., menyampaikan salam laporannya bahwa program ini juga bertujuan membangun komitmen lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, mitra swasta, dan perguruan tinggi.

“Program ini mendorong kesadaran petani terhadap pentingnya adaptasi iklim, sekaligus meningkatkan keterampilan melalui pelatihan budidaya kopi adaptif dan teknologi pascapanen,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, kegiatan ini dilengkapi dengan metode pembelajaran seperti blind coffee testing dan diskusi reflektif, serta diarahkan untuk membuka akses pasar ekspor melalui kemitraan dengan eksportir.

Sekolah Lapang Iklim Kopi dijadwalkan berlangsung enam kali pertemuan. Kegiatan perdana dilaksanakan pada 29 April 2026 di Lumbung Kopi Nusantara, dilanjutkan lima pertemuan di Desa Jolotigo pada 9 Juni hingga 4 Agustus 2026. Program ini diikuti 30 peserta, masing-masing 15 petani dari Desa Sengare dan Jolotigo.

Sejumlah narasumber turut dilibatkan, antara lain dari BMKG Jawa Tengah, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember, serta dukungan dari Zurich Insurance dan sektor perbankan.

Sementara itu, petani kopi asal Desa Jolotigo, Nadhirin, menilai potensi kopi lokal sangat besar untuk dikembangkan sebagai identitas daerah. Namun, ia mengakui masih adanya keterbatasan, terutama dalam hal SDM, infrastruktur, dan teknologi.

“Kami masih membutuhkan dukungan, mulai dari pembibitan hingga peralatan seperti mesin roasting dan alat uji cita rasa,” ujarnya.

Pemerintah berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi model kolaborasi yang dapat direplikasi di wilayah lain, guna meningkatkan produksi, kualitas, serta kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Pekalongan.

Kajen – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Pekalongan. Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik jalan rusak dan jalan ambles di wilayah Kabupaten Pekalongan, Senin (4/5/2026).

Adapun lokasi yang ditinjau meliputi ruas jalan Kesesi, jalan ambles di Jembatan Pelangi Pantianom Kecamatan Sragi, ruas jalan Jati Londo Kecamatan Kedungwuni, serta ruas jalan Sepacar Kecamatan Tirto.

Plt. Bupati Sukirman menegaskan bahwa perbaikan jalan rusak dan jembatan ambles menjadi prioritas Pemkab Pekalongan dalam dua tahun ke depan. Ia menyampaikan bahwa perbaikan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2027.

“Jalan yang rusak dan jembatan yang ambles akan kita perbaiki tahun 2026 sampai 2027. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Sukirman.

Selain perbaikan fisik, Sukirman juga menekankan pentingnya pengaturan transportasi, khususnya kendaraan truk yang melebihi tonase. Menurutnya, salah satu penyebab kerusakan jalan adalah aktivitas kendaraan berat dengan muatan berlebih.

“Kita akan mulai berpikir untuk mengatur lalu lintas transportasi, terutama truk yang muatannya melebihi tonase. Untuk itu kita akan duduk bareng dengan para pengusaha agar bisa mengatur tonase-tonase tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sukirman menyampaikan bahwa pemerintah memahami aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan. Ia menilai kritik maupun masukan dari masyarakat merupakan hal positif sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembangunan.

“Ekspresi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, ide, dan protes itu tidak akan menjadi problem. Itu bagian dari masyarakat menyuarakan aspirasinya. Tinggal bagaimana kita pahami bersama bahwa pemerintah tidak tinggal diam,” katanya.

Menurutnya, Pemkab Pekalongan terus berupaya menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan dengan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan.

“Tahun 2026 ini kita sudah melakukan efisiensi dan mempunyai anggaran yang kemudian kita alihkan kepada pembangunan jalan. Tahun 2027 sudah kita canangkan sebagai Tahun Infrastruktur bagi Kabupaten Pekalongan,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Sukirman juga menyampaikan progres perbaikan jalan di beberapa titik. Ia menyebutkan bahwa ruas jalan Sepacar di depan SMP 1 Tirto ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2026.

“Seperti Sepacar di depan SMP 1 Tirto, itu insya Allah bulan Agustus sudah halus. Begitu juga Jembatan Pelangi Pantianom, insya Allah Agustus juga selesai,” jelasnya.

Sukirman berharap masyarakat turut mendukung program pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah daerah. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga fasilitas jalan yang telah dibangun.

“Masyarakat harus memahami bersama bahwa kita sama-sama menjaga dan memberikan pelayanan yang terbaik di segala bidang, terutama jalan. Harapannya jalan-jalan kita harus halus semuanya,” pungkasnya.

Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional, Sabtu (2/5/2026), di lapangan belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Bertugas sebagai pembina upacara peringatan hari pendidikan Nasional tahun 2026, Plt. Bupati Pekalongan Sukirman kemudian membacakan sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. 

Usai menyampaikan sambutan Mendikdasmen, Sukirman juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur serta seluruh elemen pendidikan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah guna membuka peluang kerja sama di bidang pendidikan.

“Beberapa pekan lalu, kami bersama Sekretaris Daerah telah berkomunikasi dengan berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah. Kami tengah mengkaji sejumlah program unggulan untuk dikerjasamakan,” ujarnya.

Salah satu program yang tengah dipersiapkan adalah program akselerasi pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN). Program ini memungkinkan peserta untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana (S1) maupun magister (S2) dengan waktu studi yang lebih singkat, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

“Melalui program akselerasi ini, peserta tetap dapat bekerja seperti biasa, namun masa studi dipersingkat dan ijazah yang diperoleh tetap legal. Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan kualitas diri,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan segera melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan pihak perguruan tinggi. Setelah itu, informasi teknis terkait program akan diumumkan secara resmi kepada masyarakat.

Selain peningkatan kualitas SDM, Sukirman juga menekankan pentingnya peningkatan capaian di sektor pendidikan, khususnya dalam menurunkan angka anak tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan. Ia menegaskan bahwa seluruh anak harus mendapatkan akses pendidikan yang layak.

“Penurunan angka anak tidak sekolah menjadi kewajiban kita bersama. Semua anak di Kabupaten Pekalongan harus terlayani pendidikan dengan baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak guna menghadirkan sistem pendidikan yang lebih baik.

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat dan mampu mencetak generasi yang unggul serta berdaya saing.

Kajen – Pemerintah Kabupaten Pekalongan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day Tahun 2026 dengan menggelar kegiatan bersama yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, serta TNI-Polri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Jumat (1/5/2026).

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S. menegaskan bahwa peringatan May Day merupakan momentum kebersamaan yang tidak hanya dimiliki kaum buruh, melainkan menjadi perayaan bersama seluruh elemen masyarakat.

“May Day ini sebenarnya kegiatan kita, perayaan kita bersama, tidak hanya kaum buruh. Ini sama seperti hari-hari besar nasional lainnya yang kita peringati setiap tahun,” ujar Sukirman.

Ia juga mengajak para pekerja dan serikat buruh untuk terus menjalin sinergitas dengan pemerintah dalam membangun hubungan industrial yang harmonis di Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, pemerintah akan terus memperkuat hubungan industrial tripartit yang melibatkan buruh, pengusaha, dan pemerintah.

“Konteksnya pemerintah akan terus mengupayakan hubungan industrial tripartit yang melibatkan buruh atau serikat pekerja, pemerintah, dan pengusaha. Ini akan kita perkuat supaya bisa merumuskan agenda-agenda bersama, termasuk isu hak dan kewajiban buruh yang bisa kita perjuangkan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Siti Masruroh, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wujud kerja sama, solidaritas, serta kepedulian antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, termasuk dukungan dari unsur Polri dan TNI.

“Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, sehingga dapat terbina hubungan industrial yang harmonis di Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

Ia menambahkan, peserta kegiatan berasal dari serikat pekerja dan serikat buruh perusahaan, APINDO, manajemen perusahaan, hingga pekerja mandiri. Adapun rangkaian kegiatan May Day 2026 di Kabupaten Pekalongan meliputi doa bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, servis motor gratis, serta penanaman mangrove di Wonokerto pada pagi hari.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Serikat Pekerja SPSI Kabupaten Pekalongan, Sarwo Hadi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan May Day yang dinilai menjadi langkah positif dalam membangun komunikasi dan hubungan baik antar pihak.

“Kami para pekerja dan buruh berterima kasih kepada Forkopimda, khususnya Plt. Bupati Pekalongan, Kapolres, dan seluruh pihak lainnya. Ini menjadi kunci pembuka hubungan antara serikat buruh dengan pengusaha dan pejabat pemerintah. Inilah yang kami inginkan, sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh,” ungkap Sarwo.

Peringatan May Day di Kabupaten Pekalongan tahun ini berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan penuh kebersamaan, sekaligus menjadi komitmen bersama untuk memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan di daerah.

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, menghadiri Rapat Paripurna penyampaian catatan strategis dan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Kabupaten Pekalongan, Kamis (30/4/2026).

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Munir itu menjadi panggung evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus penegasan arah kebijakan pembangunan ke depan. DPRD secara terbuka menguliti sejumlah sektor krusial, mulai dari kualitas sumber daya manusia hingga tata kelola pemerintahan.

Usai rapat, Sukirman menegaskan bahwa seluruh catatan DPRD tidak akan berhenti sebagai dokumen formalitas. Ia memastikan rekomendasi tersebut akan dikaji serius dan menjadi dasar penyusunan program pembangunan, khususnya dalam penyusunan APBD 2027.

“Rekomendasi ini sangat prinsip dan fundamental. Akan kami pelajari secara mendalam dan kami tindak lanjuti. Kami pastikan ini menjadi pijakan dalam program ke depan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang dinilai masih perlu percepatan. Di sektor sumber daya manusia, legislatif mendorong pemerataan kualitas pendidikan, percepatan penanganan Stunting, serta peningkatan layanan kesehatan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi sorotan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Tak hanya itu, sektor infrastruktur dan lingkungan turut mendapat tekanan. DPRD meminta pembangunan dilakukan secara terintegrasi dengan sektor pertanian dan pariwisata, disertai perluasan akses air bersih hingga wilayah pelosok. Persoalan klasik pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga didorong untuk ditangani melalui inovasi yang lebih progresif.

Pada sektor ekonomi, DPRD menekankan pentingnya penguatan UMKM melalui kemudahan akses permodalan dan pemasaran. Sementara itu, upaya pengentasan kemiskinan diminta lebih adaptif dengan memperkuat perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok lansia dan masyarakat rentan.

Sorotan juga mengarah pada tata kelola pemerintahan. DPRD merekomendasikan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan, percepatan digitalisasi layanan publik, serta penuntasan sertifikasi aset daerah yang selama ini kerap menjadi titik lemah administrasi.

Abdul Munir menegaskan, tahun 2025 merupakan fase krusial karena menjadi masa transisi kepemimpinan sekaligus awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045 menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

 Karena itu, ia menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak.

“Rekomendasi ini untuk memastikan kebijakan pembangunan 2026 dan 2027 lebih akuntabel, transparan, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tandasnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya. Forum ini sekaligus menjadi penegasan bahwa DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga pengawasan yang menuntut kinerja pemerintah daerah lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan publik.

KAJEN – Kuatkan Karakter Generasi Muda Penerus Bangsa dan menjaga budaya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan gelar Pekan Kebudayaan Daerah ( PKD) Kabupaten Pekalongan tahun 2026. Acara di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (30/4/2026).

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, resmi membuka Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Harmoni Budaya dan Pendidikan untuk Generasi Unggul” ini berlangsung sejak 29 April hingga 2 Mei 2026.

Pembukaan PKD tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi diarahkan sebagai momentum strategis menjaga identitas budaya di tengah laju modernisasi yang kian cepat.Ia menilai, PKD harus menjadi ruang refleksi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis nilai-nilai luhur warisan leluhur.

“Kebudayaan bukan sekadar kesenian atau benda purbakala, tetapi ide, gagasan, dan perilaku kita sehari-hari,” terangnya.

Sukirman mengingatkan, derasnya arus teknologi tidak boleh meminggirkan budaya lokal. Ia secara khusus menyoroti peran pendidik dalam menjaga kesinambungan nilai tradisi, termasuk melalui kesenian seperti Wayang.

“Guru dan pendidik punya peran penting agar anak-anak tidak tercerabut dari akar budayanya,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa PKD bukan hanya ajang hiburan, melainkan sarana membangun kesadaran kolektif untuk memperkuat jati diri daerah dan menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap budaya bangsa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan sekaligus Ketua Penyelenggara, Kholid, menyebut PKD 2026 dirangkaikan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Beragam kegiatan disiapkan dengan melibatkan pelajar, mulai dari workshop dan pementasan Sintren massal, lomba dalang anak, lomba menggambar dan mewarnai, hingga pameran seni budaya dan ekonomi kreatif.

Kholid juga memaparkan capaian sektor pendidikan, termasuk prestasi SMP 2 Kajen sebagai juara nasional Sekolah Adiwiyata serta predikat pemerintah daerah terbaik di Jawa Tengah dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

“Generasi muda harus tumbuh dengan talenta hebat, namun tetap berpijak pada akar budaya mereka,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Pekalongan juga menyerahkan penghargaan nasional untuk sejumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia, yakni Seni Sintren, Apem Kesesi, Seni Gendhuwangan, Tata Rias Pengantin Srimpi Priyayi, serta Selamatan Giling Tebu PG Sragi.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam pembukaan tersebut, di antaranya Ketua DPRD Abdul Munir, Dandim 0710 Pekalongan Ihalaw Garry Herlambang, Wakapolres M. Farid Amirullah, serta Kepala Kejaksaan Negeri Conny Novita Sahetapy Engel. Hadir pula Sekda dan para kepala perangkat daerah.

Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan meluncurkan program Sekolah Lapang Iklim Kopi sebagai upaya meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kegiatan ini digelar di La Ranch, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Rabu (29/04/2026), dan menjadi bagian dari strategi penguatan sektor kopi lokal.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa perubahan iklim yang semakin ekstrem berdampak langsung pada produktivitas tanaman kopi. Kondisi tersebut membuat petani kesulitan mengenali karakter tanaman, sehingga hasil produksi mengalami penurunan.

“Perubahan iklim membuat petani kesulitan mendeteksi karakter tanaman kopi, sehingga berdampak pada penurunan produksi,” ujarnya.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Bank Indonesia, Mercy Corps, serta Rumah BUMN. Pelatihan dirancang secara intensif melalui pembagian kelas dan praktik lapangan guna meningkatkan pemahaman serta keterampilan petani.

Selain faktor iklim, sejumlah kendala lain juga dihadapi petani, di antaranya keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia (SDM), serta akses pemasaran. Saat ini, luas lahan kopi di Kabupaten Pekalongan tercatat sekitar 16 hektare yang tersebar di Desa Sengare dan Jolotigo.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, Dra. Siti Masruroh, M.Si., menyampaikan salam laporannya bahwa program ini juga bertujuan membangun komitmen lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, mitra swasta, dan perguruan tinggi.

“Program ini mendorong kesadaran petani terhadap pentingnya adaptasi iklim, sekaligus meningkatkan keterampilan melalui pelatihan budidaya kopi adaptif dan teknologi pascapanen,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, kegiatan ini dilengkapi dengan metode pembelajaran seperti blind coffee testing dan diskusi reflektif, serta diarahkan untuk membuka akses pasar ekspor melalui kemitraan dengan eksportir.

Sekolah Lapang Iklim Kopi dijadwalkan berlangsung enam kali pertemuan. Kegiatan perdana dilaksanakan pada 29 April 2026 di Lumbung Kopi Nusantara, dilanjutkan lima pertemuan di Desa Jolotigo pada 9 Juni hingga 4 Agustus 2026. Program ini diikuti 30 peserta, masing-masing 15 petani dari Desa Sengare dan Jolotigo.

Sejumlah narasumber turut dilibatkan, antara lain dari BMKG Jawa Tengah, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember, serta dukungan dari Zurich Insurance dan sektor perbankan.

Sementara itu, petani kopi asal Desa Jolotigo, Nadhirin, menilai potensi kopi lokal sangat besar untuk dikembangkan sebagai identitas daerah. Namun, ia mengakui masih adanya keterbatasan, terutama dalam hal SDM, infrastruktur, dan teknologi.

“Kami masih membutuhkan dukungan, mulai dari pembibitan hingga peralatan seperti mesin roasting dan alat uji cita rasa,” ujarnya.

Pemerintah berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi model kolaborasi yang dapat direplikasi di wilayah lain, guna meningkatkan produksi, kualitas, serta kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Pekalongan.