KESESI – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan guna mendukung mobilitas serta aktivitas masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan ruas Jalan Kalijambe–Ponolawen dan ruas Jalan Bukur–Ponolawen.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa pembangunan ruas Jalan Kalijambe–Ponolawen saat ini sudah mulai dikerjakan. Sementara itu, pekerjaan pada ruas Jalan Bukur–Ponolawen telah selesai dan saat ini masih menunggu masa perawatan beton sebelum dapat dilalui kendaraan.

“Alhamdulillah, pembangunan ruas Jalan Kalijambe–Ponolawen sudah mulai dikerjakan dan ruas Jalan Bukur–Ponolawen telah selesai. Tinggal menunggu secara teknis periode waktu untuk bisa dilalui,” ujar Sukirman, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, jalan yang baru selesai dicor tidak dapat langsung digunakan karena konstruksi beton membutuhkan waktu untuk mencapai kekuatan yang optimal. Berdasarkan keterangan pengawas dan kesepakatan teknis, jalan tersebut baru dapat dilalui setelah masa tunggu selama 21 hari.

“Kalau langsung dilalui, pasti ada konstruksi-konstruksi yang berubah. Sesuai keterangan pengawas dan kesepakatan, 21 hari baru bisa dilalui,” jelasnya.

Untuk itu, Plt. Bupati meminta masyarakat agar bersabar dan sementara waktu mengikuti pengaturan yang diberlakukan selama proses pemeliharaan konstruksi berlangsung. Hal tersebut dilakukan agar jalan dapat digunakan dengan aman, nyaman, serta memiliki kualitas konstruksi yang baik.

“Saya meminta kepada masyarakat untuk bersabar terlebih dahulu supaya jalan ini bisa dilalui secara nyaman,” katanya.

Sukirman menjelaskan, ruas jalan yang dibangun memiliki lebar sekitar 5 meter dengan ketebalan beton mencapai 30 sentimeter. Dalam pelaksanaannya, terdapat space atau kelebihan sekitar 10 sentimeter untuk menyesuaikan konstruksi pada masing-masing bagian.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pembangunan dan peningkatan ruas jalan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang kelancaran mobilitas warga serta aktivitas perekonomian di wilayah sekitar.

Pemkab juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga infrastruktur yang telah dibangun sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

SRAGI – Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan pembangunan turap Jembatan Pantianom yang mengalami longsor berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat melakukan peninjauan pembangunan, Selasa (15/9/2026).

Sukirman mengatakan, pembangunan turap jembatan tersebut telah mulai dikerjakan sekitar dua pekan terakhir. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai dengan rencana, baik dari sisi konstruksi maupun pelaksanaannya.

“Kita memastikan pembangunan turap Jembatan Pantianom. Jembatan ini sebelumnya mengalami longsor, sehingga pembangunan sudah mulai berjalan sejak sekitar dua pekan lalu,” ujar Sukirman.

Menurutnya, monitoring secara langsung diperlukan untuk memastikan konstruksi yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Apabila ditemukan hal-hal yang masih perlu didiskusikan, pihaknya akan melakukan kajian kembali agar hasil pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.

“Alhamdulillah, sejauh ini sudah sangat sesuai dengan rencana. Insya Allah, selambat-lambatnya awal Desember, jembatan ini sudah bisa tertata dan dapat dilalui dengan nyaman oleh masyarakat,” jelasnya.

Jembatan Pantianom memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat karena menjadi salah satu akses penghubung antara Kecamatan Bojong dan Kecamatan Sragi. Jembatan tersebut banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk oleh pelajar, pekerja, maupun masyarakat yang menuju pasar.

Sukirman menambahkan, pembangunan turap tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp2,8 miliar. Pekerjaan konstruksi meliputi pembangunan beton dan dinding beton, dilanjutkan dengan pengurukan serta pekerjaan pembangunan jembatan.

Dalam pelaksanaannya, akses kendaraan dan masyarakat dilakukan dengan sistem buka-tutup untuk mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus menjaga akses warga.

Selain itu, pembangunan juga berkaitan dengan pemanfaatan sebagian lahan warga. Menurut Sukirman, hal tersebut telah dikoordinasikan dan diatur bersama pemerintah desa sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

“Jalur ini nantinya dibuat lebih lebar dan lebih dalam, sehingga diharapkan akses masyarakat menjadi lebih baik dan nyaman,” pungkasnya.

Pemkab Pekalongan berharap pembangunan turap dan penataan Jembatan Pantianom dapat segera diselesaikan sesuai target. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali memanfaatkan akses penghubung Bojong–Sragi dengan lebih aman, nyaman, dan lancar.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong pengembangan olahraga sekaligus mencari bibit-bibit atlet muda potensial melalui berbagai ajang kompetisi. Salah satunya melalui Kejuaraan Bola Voli tingkat Kabupaten Pekalongan yang diikuti pelajar SMP, MTs dan sederajat.

Kejuaraan tersebut dibuka di Lapangan Belakang Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (15/9/2026), sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-404 Kabupaten Pekalongan sekaligus memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas).

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menggali potensi sekaligus menumbuhkan bibit-bibit baru di cabang olahraga bola voli.

“Kejuaraan ini diikuti oleh pelajar tingkat SMP, MTs dan sederajat. Harapan kita, dari kejuaraan ini akan muncul bibit-bibit baru. Ini juga menjadi titik awal bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mulai mengaktifkan olahraga kita secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan olahraga di Kabupaten Pekalongan saat ini terus didorong secara lebih terarah. Terlebih, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan pelantikan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan menyiapkan dukungan anggaran untuk pengembangan olahraga.

“Sekarang kita menghadapi PORPROV (Pekan Olahraga Provinsi) Jawa Tengah. Insyaallah, kita akan terus mendorong atlet-atlet muda kita yang saya yakin masih memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Tinggal bagaimana tata kelolanya,” jelasnya.

Antusiasme pelajar dalam mengikuti kejuaraan bola voli tersebut juga cukup tinggi. Untuk kategori putri tercatat sebanyak 16 tim, sedangkan kategori putra diikuti 17 tim.

Plt. Bupati berharap kompetisi tersebut tidak berhenti sebagai ajang pertandingan semata, tetapi menjadi bagian dari proses pembinaan atlet secara berkelanjutan.

“Yang jelas, yang penting adalah bagaimana bibit-bibit muda di cabang olahraga bola voli ini terus tumbuh dan berkembang,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan, Kholid, S.IP., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan olahraga pelajar tersebut juga menjadi sarana untuk menggali potensi dan talenta yang dimiliki anak-anak di Kabupaten Pekalongan.

“Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional, kita melaksanakan kejuaraan bola voli tingkat SMP, MTs maupun PKBM. Ini sekaligus menjadi ajang untuk menggali dan mengembangkan potensi anak-anak kita,” ungkapnya.

Selain kejuaraan bola voli, Dindikbud Kabupaten Pekalongan juga akan menggelar spin contest yang dijadwalkan berlangsung di Kedungwuni pada 19 September 2026. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dengan jumlah peserta yang mencapai hampir 220 orang.

Kholid menambahkan, rangkaian kegiatan tersebut diharapkan mampu menemukan talenta-talenta olahraga potensial dari Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya dapat dibina dan dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi di tingkat yang lebih tinggi.

“Targetnya, melalui kegiatan ini kita ingin menemukan anak-anak dan talenta-talenta hebat dari Kabupaten Pekalongan. Nantinya kita seleksi untuk kita kirim ke tingkat provinsi,” pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Pekalongan menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembinaan olahraga sejak usia pelajar, sehingga potensi atlet muda dapat berkembang secara optimal dan mampu mengharumkan nama Kabupaten Pekalongan di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun jenjang kompetisi berikutnya.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengukuhan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) ABPEDNAS Kabupaten Pekalongan yang berlangsung di Aula Setda Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Jumat (11/9/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan ucapan selamat atas dikukuhkannya kepengurusan DPK ABPEDNAS di 19 kecamatan se-Kabupaten Pekalongan.  Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) adalah wadah berhimpun bagi para anggota dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurutnya, terbentuknya kepengurusan tersebut diharapkan tidak berhenti pada aspek kelembagaan semata, tetapi dapat dilanjutkan dengan program kerja yang memberikan manfaat bagi pembangunan desa.

“ABPEDNAS harus bisa memberikan manfaat bagi pembangunan desa di Kabupaten Pekalongan. Setelah ini program kerjanya apa dan segala macam, saya mohon para pengurus yang sudah dikukuhkan, termasuk Dewan Pimpinan Kabupaten, bisa berkolaborasi bersama,” ujar Yulian.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPD. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, menurutnya, siap berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kapasitas BPD agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

“Prinsip kami siap untuk bersama-sama dalam rangka memperkuat kapasitas SDM ABPEDNAS. Teknisnya seperti apa, ayo kita rumuskan dan kita kerjakan bersama,” katanya.

Yulian juga mengajak BPD untuk membangun sinergi dengan kepala desa, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintahan lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjaga kondusivitas sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya peran BPD dalam mengawal berbagai program prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat desa, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ayo kita kawal bersama, kita pastikan bersama agar memberikan manfaat yang lebih baik bagi kepentingan yang lebih besar. Pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat, sehingga kita wajib mendukung apa yang menjadi tugas prioritas pemerintah pusat maupun Presiden,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, M.M., yang juga menjadi salah satu unsur pelindung ABPEDNAS, menyampaikan pentingnya keberadaan wadah bersama bagi BPD. Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut dapat menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antar-BPD.

"Dengan adanya kepengurusan di tingkat kabupaten dan kecamatan, diharapkan komunikasi serta koordinasi antar-BPD dapat berjalan lebih baik. BPD juga diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai representasi masyarakat desa secara aktif dan bertanggung jawab," Ujar Ketua DPRD.

Senada dengan hal tersebut, Sekretariat DPK ABPEDNAS Kabupaten Pekalongan, Ferry Kurniawan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun wadah bersama bagi BPD di Kabupaten Pekalongan.

“Hari ini kita melaksanakan kegiatan pengukuhan Dewan Pimpinan Kecamatan ABPEDNAS Kabupaten Pekalongan. Sebanyak 19 kecamatan, perwakilan ketua DPK, telah dikukuhkan pada hari ini,” jelas Ferry.

Ia berharap keberadaan ABPEDNAS dapat menjadi “rumah besar” bagi BPD sekaligus menjadi sarana peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

“Harapannya, BPD mempunyai rumah besar yang mewadahi. Dari situ bisa peningkatan kapasitas BPD, sehingga peran BPD di desa lebih dioptimalkan,” ungkapnya.

Ferry menambahkan, BPD diharapkan tidak lagi bersifat pasif dalam menjalankan tugasnya. BPD harus mampu menjadi motor penggerak dalam mengawal aspirasi masyarakat dan pembangunan desa.

“BPD diharapkan mampu berperan, menjadi DPR desa, menjadi motor, dan mengawal aspirasi-aspirasi desa. Musdes itu harus dipimpin oleh BPD, bukan dipimpin oleh Pemdes. Jadi BPD harus berperan aktif di situ,” katanya.

Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta sinergi antara BPD, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD, keberadaan ABPEDNAS diharapkan mampu mendukung terciptanya pemerintahan desa yang lebih partisipatif, transparan, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan warga Langkap, Kecamatan Kedungwuni, dalam aksi damai dan musyawarah yang digelar di Ruang Rapat Bupati Kabupaten Pekalongan, Jumat (11/9/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., mengatakan, Pemkab Pekalongan akan melakukan proses pemeriksaan dan kajian secara normatif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami nanti akan bekerja dan meminta waktu kurang lebih satu minggu. Apa pun hasil rekomendasi dari tim akan kami sampaikan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,” ujar Yulian.

Ia menegaskan, setiap proses terkait dugaan pelanggaran disiplin pegawai akan dilakukan berdasarkan regulasi. Pemkab tidak akan mengambil keputusan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

“Semua ada aturannya. Kami akan membiarkan tim bekerja secara normatif dan objektif sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah proses selesai, tim akan memberikan rekomendasi kepada Bupati,” jelasnya.

Yulian menjelaskan, apabila persoalan tersebut berkaitan dengan aparatur sipil negara (ASN), maka mekanisme penanganannya mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS beserta peraturan pelaksanaannya.

Untuk pelanggaran yang masuk kategori hukuman disiplin berat bagi PNS, terdapat sejumlah kemungkinan sanksi, mulai dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Sementara itu, apabila terdapat pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemkab juga akan mengacu pada ketentuan dalam perjanjian kerja serta regulasi yang mengatur mengenai disiplin dan pemberian sanksi bagi PPPK.

“Karena salah satunya juga seorang PPPK, kami sudah mengecek kontrak atau perjanjian kerjanya. Untuk sanksi berat juga sudah ada ketentuannya. Jadi kami tidak akan lari dari klausul dan aturan yang sudah ditetapkan,” katanya.

Sekda menegaskan, proses tersebut membutuhkan waktu agar tim dapat bekerja secara cermat dan objektif. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Kami tetap memberikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil kerja tim dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yulian menyampaikan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk mendapatkan proses pemeriksaan sesuai ketentuan. Karena itu, Pemkab Pekalongan berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme yang berlaku.

Ia berharap persoalan yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

“Harapannya, setiap kejadian yang berkaitan dengan disiplin pegawai dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, sehingga ke depan hal-hal serupa tidak terjadi lagi,” pungkasnya. 

Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar malam keakraban (makrab) bersama para rektor UIN se-Jawa dan Madura yang hadir dalam rangka mendampingi mahasiswa mengikuti Pekan Olahraga, Seni, Ilmiah Se-Jawa Madura (Porsi Jawara) II 2026, Kamis (10/9/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan jajaran perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN).

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan apresiasi kepada para rektor yang telah memilih Kabupaten Pekalongan sebagai lokasi penyelenggaraan Porsi Jawara II 2026.

Menurut Sukirman, kehadiran para rektor, mahasiswa, dan pendamping dari berbagai daerah memberikan pengalaman berharga bagi Kabupaten Pekalongan. Terlebih, Porsi Jawara II 2026 yang berlangsung di UIN K.H. Abdurrahman Wahid (UIN Gus Dur) Pekalongan pada 9–13 September 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga membawa dampak positif bagi aktivitas masyarakat.

"Terus terang saja, kami introspeksi. Fasilitas di Kabupaten Pekalongan, khususnya sarana olahraga, masih cukup tertinggal. Gedung-gedung yang representatif dan tempat penginapan juga masih terbatas," ujar Sukirman.

Meski demikian, ia mengapresiasi Rektor UIN Gus Dur, Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., yang berani menjadi tuan rumah Porsi Jawara II 2026. Menurutnya, keterbatasan fasilitas tidak mengurangi semangat untuk menyukseskan kegiatan berskala Jawa dan Madura tersebut.

Sukirman juga melihat kehadiran peserta sebagai peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Selama pelaksanaan Porsi Jawara II, warung makan, toko batik, guesthouse, hingga rumah warga yang disewakan ikut mendapatkan manfaat.

"Ekonomi kami pasti terbantu. Warung-warung warga pasti tambah laris, toko-toko batik juga insyaallah tambah laris. Guesthouse dan rumah-rumah penduduk ternyata banyak yang disewa," katanya.

Pada makrab kali ini juga dimanfaatkan Plt. Bupati Sukirman untuk memperkenalkan potensi dan prestasi dari Kabupaten Pekalongan, meliputi destinasi wisata dan kerajinan serta penghargaan yang pernah diraih oleh kabupaten Pekalongan. Diantaranya Wisata Alam Petungkriyono, Batik, Kuliner Sego Megono, Tauto, dan penghargaan peringkat pertama dalam penurunan angka prevalensi stunting tingkat Jawa Tengah. 

Sementara itu, Rektor UIN Gus Dur Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan UIN Gus Dur.

Ia berharap sinergi tersebut terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

"Atas nama pimpinan UIN Gus Dur, saya menyampaikan terima kasih atas kerja samanya selama ini dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kerja sama ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat, terutama untuk Kabupaten Pekalongan," ungkap Zaenal.

Zaenal juga menyampaikan besarnya keterkaitan UIN Gus Dur dengan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Dari total 13.579 mahasiswa, hampir 60 persen berasal dari Kabupaten Pekalongan. Sementara lainnya berasal dari Kota Pekalongan, Batang, Pemalang, serta berbagai daerah lainnya.

Menurutnya, UIN Gus Dur saat ini memiliki mahasiswa yang berasal dari 28 provinsi dan empat negara. Meski demikian, mahasiswa asal Kabupaten Pekalongan tetap menjadi kelompok terbesar.

Melalui makrab tersebut, Pemkab Pekalongan berharap silaturahmi dan kerja sama dengan perguruan tinggi semakin kuat, sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.

KESESI – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan guna mendukung mobilitas serta aktivitas masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan ruas Jalan Kalijambe–Ponolawen dan ruas Jalan Bukur–Ponolawen.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa pembangunan ruas Jalan Kalijambe–Ponolawen saat ini sudah mulai dikerjakan. Sementara itu, pekerjaan pada ruas Jalan Bukur–Ponolawen telah selesai dan saat ini masih menunggu masa perawatan beton sebelum dapat dilalui kendaraan.

“Alhamdulillah, pembangunan ruas Jalan Kalijambe–Ponolawen sudah mulai dikerjakan dan ruas Jalan Bukur–Ponolawen telah selesai. Tinggal menunggu secara teknis periode waktu untuk bisa dilalui,” ujar Sukirman, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, jalan yang baru selesai dicor tidak dapat langsung digunakan karena konstruksi beton membutuhkan waktu untuk mencapai kekuatan yang optimal. Berdasarkan keterangan pengawas dan kesepakatan teknis, jalan tersebut baru dapat dilalui setelah masa tunggu selama 21 hari.

“Kalau langsung dilalui, pasti ada konstruksi-konstruksi yang berubah. Sesuai keterangan pengawas dan kesepakatan, 21 hari baru bisa dilalui,” jelasnya.

Untuk itu, Plt. Bupati meminta masyarakat agar bersabar dan sementara waktu mengikuti pengaturan yang diberlakukan selama proses pemeliharaan konstruksi berlangsung. Hal tersebut dilakukan agar jalan dapat digunakan dengan aman, nyaman, serta memiliki kualitas konstruksi yang baik.

“Saya meminta kepada masyarakat untuk bersabar terlebih dahulu supaya jalan ini bisa dilalui secara nyaman,” katanya.

Sukirman menjelaskan, ruas jalan yang dibangun memiliki lebar sekitar 5 meter dengan ketebalan beton mencapai 30 sentimeter. Dalam pelaksanaannya, terdapat space atau kelebihan sekitar 10 sentimeter untuk menyesuaikan konstruksi pada masing-masing bagian.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pembangunan dan peningkatan ruas jalan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang kelancaran mobilitas warga serta aktivitas perekonomian di wilayah sekitar.

Pemkab juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga infrastruktur yang telah dibangun sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

SRAGI – Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan pembangunan turap Jembatan Pantianom yang mengalami longsor berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat melakukan peninjauan pembangunan, Selasa (15/9/2026).

Sukirman mengatakan, pembangunan turap jembatan tersebut telah mulai dikerjakan sekitar dua pekan terakhir. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai dengan rencana, baik dari sisi konstruksi maupun pelaksanaannya.

“Kita memastikan pembangunan turap Jembatan Pantianom. Jembatan ini sebelumnya mengalami longsor, sehingga pembangunan sudah mulai berjalan sejak sekitar dua pekan lalu,” ujar Sukirman.

Menurutnya, monitoring secara langsung diperlukan untuk memastikan konstruksi yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Apabila ditemukan hal-hal yang masih perlu didiskusikan, pihaknya akan melakukan kajian kembali agar hasil pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.

“Alhamdulillah, sejauh ini sudah sangat sesuai dengan rencana. Insya Allah, selambat-lambatnya awal Desember, jembatan ini sudah bisa tertata dan dapat dilalui dengan nyaman oleh masyarakat,” jelasnya.

Jembatan Pantianom memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat karena menjadi salah satu akses penghubung antara Kecamatan Bojong dan Kecamatan Sragi. Jembatan tersebut banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk oleh pelajar, pekerja, maupun masyarakat yang menuju pasar.

Sukirman menambahkan, pembangunan turap tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp2,8 miliar. Pekerjaan konstruksi meliputi pembangunan beton dan dinding beton, dilanjutkan dengan pengurukan serta pekerjaan pembangunan jembatan.

Dalam pelaksanaannya, akses kendaraan dan masyarakat dilakukan dengan sistem buka-tutup untuk mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus menjaga akses warga.

Selain itu, pembangunan juga berkaitan dengan pemanfaatan sebagian lahan warga. Menurut Sukirman, hal tersebut telah dikoordinasikan dan diatur bersama pemerintah desa sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

“Jalur ini nantinya dibuat lebih lebar dan lebih dalam, sehingga diharapkan akses masyarakat menjadi lebih baik dan nyaman,” pungkasnya.

Pemkab Pekalongan berharap pembangunan turap dan penataan Jembatan Pantianom dapat segera diselesaikan sesuai target. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali memanfaatkan akses penghubung Bojong–Sragi dengan lebih aman, nyaman, dan lancar.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong pengembangan olahraga sekaligus mencari bibit-bibit atlet muda potensial melalui berbagai ajang kompetisi. Salah satunya melalui Kejuaraan Bola Voli tingkat Kabupaten Pekalongan yang diikuti pelajar SMP, MTs dan sederajat.

Kejuaraan tersebut dibuka di Lapangan Belakang Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (15/9/2026), sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-404 Kabupaten Pekalongan sekaligus memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas).

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menggali potensi sekaligus menumbuhkan bibit-bibit baru di cabang olahraga bola voli.

“Kejuaraan ini diikuti oleh pelajar tingkat SMP, MTs dan sederajat. Harapan kita, dari kejuaraan ini akan muncul bibit-bibit baru. Ini juga menjadi titik awal bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mulai mengaktifkan olahraga kita secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan olahraga di Kabupaten Pekalongan saat ini terus didorong secara lebih terarah. Terlebih, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan pelantikan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan menyiapkan dukungan anggaran untuk pengembangan olahraga.

“Sekarang kita menghadapi PORPROV (Pekan Olahraga Provinsi) Jawa Tengah. Insyaallah, kita akan terus mendorong atlet-atlet muda kita yang saya yakin masih memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Tinggal bagaimana tata kelolanya,” jelasnya.

Antusiasme pelajar dalam mengikuti kejuaraan bola voli tersebut juga cukup tinggi. Untuk kategori putri tercatat sebanyak 16 tim, sedangkan kategori putra diikuti 17 tim.

Plt. Bupati berharap kompetisi tersebut tidak berhenti sebagai ajang pertandingan semata, tetapi menjadi bagian dari proses pembinaan atlet secara berkelanjutan.

“Yang jelas, yang penting adalah bagaimana bibit-bibit muda di cabang olahraga bola voli ini terus tumbuh dan berkembang,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan, Kholid, S.IP., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan olahraga pelajar tersebut juga menjadi sarana untuk menggali potensi dan talenta yang dimiliki anak-anak di Kabupaten Pekalongan.

“Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional, kita melaksanakan kejuaraan bola voli tingkat SMP, MTs maupun PKBM. Ini sekaligus menjadi ajang untuk menggali dan mengembangkan potensi anak-anak kita,” ungkapnya.

Selain kejuaraan bola voli, Dindikbud Kabupaten Pekalongan juga akan menggelar spin contest yang dijadwalkan berlangsung di Kedungwuni pada 19 September 2026. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dengan jumlah peserta yang mencapai hampir 220 orang.

Kholid menambahkan, rangkaian kegiatan tersebut diharapkan mampu menemukan talenta-talenta olahraga potensial dari Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya dapat dibina dan dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi di tingkat yang lebih tinggi.

“Targetnya, melalui kegiatan ini kita ingin menemukan anak-anak dan talenta-talenta hebat dari Kabupaten Pekalongan. Nantinya kita seleksi untuk kita kirim ke tingkat provinsi,” pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Pekalongan menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembinaan olahraga sejak usia pelajar, sehingga potensi atlet muda dapat berkembang secara optimal dan mampu mengharumkan nama Kabupaten Pekalongan di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun jenjang kompetisi berikutnya.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengukuhan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) ABPEDNAS Kabupaten Pekalongan yang berlangsung di Aula Setda Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Jumat (11/9/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan ucapan selamat atas dikukuhkannya kepengurusan DPK ABPEDNAS di 19 kecamatan se-Kabupaten Pekalongan.  Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) adalah wadah berhimpun bagi para anggota dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurutnya, terbentuknya kepengurusan tersebut diharapkan tidak berhenti pada aspek kelembagaan semata, tetapi dapat dilanjutkan dengan program kerja yang memberikan manfaat bagi pembangunan desa.

“ABPEDNAS harus bisa memberikan manfaat bagi pembangunan desa di Kabupaten Pekalongan. Setelah ini program kerjanya apa dan segala macam, saya mohon para pengurus yang sudah dikukuhkan, termasuk Dewan Pimpinan Kabupaten, bisa berkolaborasi bersama,” ujar Yulian.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPD. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, menurutnya, siap berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kapasitas BPD agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

“Prinsip kami siap untuk bersama-sama dalam rangka memperkuat kapasitas SDM ABPEDNAS. Teknisnya seperti apa, ayo kita rumuskan dan kita kerjakan bersama,” katanya.

Yulian juga mengajak BPD untuk membangun sinergi dengan kepala desa, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintahan lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjaga kondusivitas sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya peran BPD dalam mengawal berbagai program prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat desa, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ayo kita kawal bersama, kita pastikan bersama agar memberikan manfaat yang lebih baik bagi kepentingan yang lebih besar. Pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat, sehingga kita wajib mendukung apa yang menjadi tugas prioritas pemerintah pusat maupun Presiden,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, M.M., yang juga menjadi salah satu unsur pelindung ABPEDNAS, menyampaikan pentingnya keberadaan wadah bersama bagi BPD. Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut dapat menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antar-BPD.

"Dengan adanya kepengurusan di tingkat kabupaten dan kecamatan, diharapkan komunikasi serta koordinasi antar-BPD dapat berjalan lebih baik. BPD juga diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai representasi masyarakat desa secara aktif dan bertanggung jawab," Ujar Ketua DPRD.

Senada dengan hal tersebut, Sekretariat DPK ABPEDNAS Kabupaten Pekalongan, Ferry Kurniawan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun wadah bersama bagi BPD di Kabupaten Pekalongan.

“Hari ini kita melaksanakan kegiatan pengukuhan Dewan Pimpinan Kecamatan ABPEDNAS Kabupaten Pekalongan. Sebanyak 19 kecamatan, perwakilan ketua DPK, telah dikukuhkan pada hari ini,” jelas Ferry.

Ia berharap keberadaan ABPEDNAS dapat menjadi “rumah besar” bagi BPD sekaligus menjadi sarana peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

“Harapannya, BPD mempunyai rumah besar yang mewadahi. Dari situ bisa peningkatan kapasitas BPD, sehingga peran BPD di desa lebih dioptimalkan,” ungkapnya.

Ferry menambahkan, BPD diharapkan tidak lagi bersifat pasif dalam menjalankan tugasnya. BPD harus mampu menjadi motor penggerak dalam mengawal aspirasi masyarakat dan pembangunan desa.

“BPD diharapkan mampu berperan, menjadi DPR desa, menjadi motor, dan mengawal aspirasi-aspirasi desa. Musdes itu harus dipimpin oleh BPD, bukan dipimpin oleh Pemdes. Jadi BPD harus berperan aktif di situ,” katanya.

Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta sinergi antara BPD, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD, keberadaan ABPEDNAS diharapkan mampu mendukung terciptanya pemerintahan desa yang lebih partisipatif, transparan, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan warga Langkap, Kecamatan Kedungwuni, dalam aksi damai dan musyawarah yang digelar di Ruang Rapat Bupati Kabupaten Pekalongan, Jumat (11/9/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., mengatakan, Pemkab Pekalongan akan melakukan proses pemeriksaan dan kajian secara normatif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami nanti akan bekerja dan meminta waktu kurang lebih satu minggu. Apa pun hasil rekomendasi dari tim akan kami sampaikan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,” ujar Yulian.

Ia menegaskan, setiap proses terkait dugaan pelanggaran disiplin pegawai akan dilakukan berdasarkan regulasi. Pemkab tidak akan mengambil keputusan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

“Semua ada aturannya. Kami akan membiarkan tim bekerja secara normatif dan objektif sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah proses selesai, tim akan memberikan rekomendasi kepada Bupati,” jelasnya.

Yulian menjelaskan, apabila persoalan tersebut berkaitan dengan aparatur sipil negara (ASN), maka mekanisme penanganannya mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS beserta peraturan pelaksanaannya.

Untuk pelanggaran yang masuk kategori hukuman disiplin berat bagi PNS, terdapat sejumlah kemungkinan sanksi, mulai dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Sementara itu, apabila terdapat pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemkab juga akan mengacu pada ketentuan dalam perjanjian kerja serta regulasi yang mengatur mengenai disiplin dan pemberian sanksi bagi PPPK.

“Karena salah satunya juga seorang PPPK, kami sudah mengecek kontrak atau perjanjian kerjanya. Untuk sanksi berat juga sudah ada ketentuannya. Jadi kami tidak akan lari dari klausul dan aturan yang sudah ditetapkan,” katanya.

Sekda menegaskan, proses tersebut membutuhkan waktu agar tim dapat bekerja secara cermat dan objektif. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Kami tetap memberikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil kerja tim dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yulian menyampaikan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk mendapatkan proses pemeriksaan sesuai ketentuan. Karena itu, Pemkab Pekalongan berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme yang berlaku.

Ia berharap persoalan yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

“Harapannya, setiap kejadian yang berkaitan dengan disiplin pegawai dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, sehingga ke depan hal-hal serupa tidak terjadi lagi,” pungkasnya. 

Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar malam keakraban (makrab) bersama para rektor UIN se-Jawa dan Madura yang hadir dalam rangka mendampingi mahasiswa mengikuti Pekan Olahraga, Seni, Ilmiah Se-Jawa Madura (Porsi Jawara) II 2026, Kamis (10/9/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan jajaran perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN).

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan apresiasi kepada para rektor yang telah memilih Kabupaten Pekalongan sebagai lokasi penyelenggaraan Porsi Jawara II 2026.

Menurut Sukirman, kehadiran para rektor, mahasiswa, dan pendamping dari berbagai daerah memberikan pengalaman berharga bagi Kabupaten Pekalongan. Terlebih, Porsi Jawara II 2026 yang berlangsung di UIN K.H. Abdurrahman Wahid (UIN Gus Dur) Pekalongan pada 9–13 September 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga membawa dampak positif bagi aktivitas masyarakat.

"Terus terang saja, kami introspeksi. Fasilitas di Kabupaten Pekalongan, khususnya sarana olahraga, masih cukup tertinggal. Gedung-gedung yang representatif dan tempat penginapan juga masih terbatas," ujar Sukirman.

Meski demikian, ia mengapresiasi Rektor UIN Gus Dur, Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., yang berani menjadi tuan rumah Porsi Jawara II 2026. Menurutnya, keterbatasan fasilitas tidak mengurangi semangat untuk menyukseskan kegiatan berskala Jawa dan Madura tersebut.

Sukirman juga melihat kehadiran peserta sebagai peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Selama pelaksanaan Porsi Jawara II, warung makan, toko batik, guesthouse, hingga rumah warga yang disewakan ikut mendapatkan manfaat.

"Ekonomi kami pasti terbantu. Warung-warung warga pasti tambah laris, toko-toko batik juga insyaallah tambah laris. Guesthouse dan rumah-rumah penduduk ternyata banyak yang disewa," katanya.

Pada makrab kali ini juga dimanfaatkan Plt. Bupati Sukirman untuk memperkenalkan potensi dan prestasi dari Kabupaten Pekalongan, meliputi destinasi wisata dan kerajinan serta penghargaan yang pernah diraih oleh kabupaten Pekalongan. Diantaranya Wisata Alam Petungkriyono, Batik, Kuliner Sego Megono, Tauto, dan penghargaan peringkat pertama dalam penurunan angka prevalensi stunting tingkat Jawa Tengah. 

Sementara itu, Rektor UIN Gus Dur Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan UIN Gus Dur.

Ia berharap sinergi tersebut terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

"Atas nama pimpinan UIN Gus Dur, saya menyampaikan terima kasih atas kerja samanya selama ini dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kerja sama ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat, terutama untuk Kabupaten Pekalongan," ungkap Zaenal.

Zaenal juga menyampaikan besarnya keterkaitan UIN Gus Dur dengan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Dari total 13.579 mahasiswa, hampir 60 persen berasal dari Kabupaten Pekalongan. Sementara lainnya berasal dari Kota Pekalongan, Batang, Pemalang, serta berbagai daerah lainnya.

Menurutnya, UIN Gus Dur saat ini memiliki mahasiswa yang berasal dari 28 provinsi dan empat negara. Meski demikian, mahasiswa asal Kabupaten Pekalongan tetap menjadi kelompok terbesar.

Melalui makrab tersebut, Pemkab Pekalongan berharap silaturahmi dan kerja sama dengan perguruan tinggi semakin kuat, sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.