Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan membuka Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Panjat Tebing Seri 4 Jawa Tengah yang digelar di arena panjat tebing Alun-alun Kajen, Kamis siang (11/12/2025). Kegiatan yang berlangsung pada 11–14 Desember 2025 tersebut mempertandingkan sejumlah nomor lomba.
Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., hadir mewakili Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M. Pembukaan kejuaraan juga dihadiri, Sekda M. Yulian Akbar, S. Sos., M. Si., Plt. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Argo Yudho Ismoyo, S. STP., M.A.P, Kepala Dinas Pendidikan Kholid, S. IP., M.M, kemudian Ketua FPTI Jawa Tengah Abdul Hamid, M.Pd, Ketua FPTI Yuniar Mentari serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Wakil Bupati Sukirman menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersyukur dipercaya menjadi tuan rumah kejurprov. Ia berharap kehadiran para atlet dari berbagai daerah dapat menumbuhkan semangat kepemudaan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Kami bersyukur Kabupaten Pekalongan dipilih menjadi tuan rumah. Ini akan menguatkan semangat olahraga panjat tebing dan turut menggerakkan ekonomi karena banyak peserta hadir,” ujar Sukirman.
Ia menambahkan bahwa fasilitas panjat tebing yang telah dibangun diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dari Kabupaten Pekalongan. Pemerintah daerah juga membuka kemungkinan pemberian bonus bagi atlet lokal yang meraih prestasi.
“Kita akan memikirkan terobosan terkait bonus atau mencari perusahaan yang bisa menjadi bapak asuh bagi atlet-atlet berprestasi,” ungkapnya.
Ketua Panitia Kejurprov Panjat Tebing Seri IV Jawa Tengah 2025 Novi menyampaikan, ada beberapa Kategori yang dipertandingkan dalam perlombaan kali ini diantaranya meliputi U-14 ke atas Speed World Record Putra, U-14 ke atas Speed World Record Putri, U-14 ke atas Boulder Putra, dan U-14 ke atas Boulder Putri. Selain itu, untuk kategori U-13 ke bawah dipertandingkan Speed World Record Kids Putra, Speed World Record Kids Putri, Boulder Putra, serta Boulder Putri.
Sementara itu, Ketua FPTI Jawa Tengah, Abdul Hamid, menyampaikan apresiasi atas kesiapan Kabupaten Pekalongan sebagai penyelenggara seri terakhir kejurprov tahun ini.
“Ini merupakan seri terakhir tahun ini. Harapannya, tahun depan bisa bergiliran dengan kabupaten lain. Sarana di Kabupaten Pekalongan terbilang baru dan lengkap, sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tuturnya.
Ia juga menilai potensi atlet panjat tebing dari Kabupaten Pekalongan cukup menjanjikan dan diharapkan dapat terus berkembang.
“Potensi atletnya bagus-bagus. Semoga fasilitas lengkap ini bisa menginspirasi kabupaten lainnya,” katanya.
Abdul Hamid menutup dengan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerja sama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan kejuaraan tersebut.
Ditambahkan oleh Ketua FPTI Kabupaten Pekalongan Yuniar Mentari bagi masyarakat yang ingin bergabung atau berlatih panjat tebing bisa data langsung ke area Wall Climbing Alun-alun Kajen setiap Minggu pagi atau sore.
“kepada teman-teman yang berminat dalam cabang olahraga panjat tebing boleh mendaftarkan diri setiap sore atau Minggu pagi. Kami stand by di venue panjat tebing area Alun-Alun Kajen,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Pendaftaran juga bisa melalui Mas Pepen atau Mas Afin yang selalu stand by setiap Minggu pagi, serta setiap sore pada hari-hari biasa.”
Terakhir dengan adanya sarana baru di Wall Climbing area Kabupaten Pekalongan yang diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Sukirman dalam ajang ini Yuniar Mentari menargetkan perolehan dua medali emas pada Porprov tahun depan, karena kami mendapatkan delapan kuota atlet.”
Kamis, 11 Desember 2025
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui penyaluran berbagai bantuan alat dan sarana pertanian kepada kelompok tani. Penyerahan bantuan yang berlangsung di Aula Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Rabu (10/12/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M.
KESESI — Menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga kebutuhan pokok di Pasar Kesesi, Rabu (10/12/2025). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan harga-harga tetap stabil dan ketersediaan bahan pokok terjamin.
Kajen - Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M didampingi Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., Pabung Kodim 0710/Pekalongan Mayor Cpl. Yulian Cahyono, Sekda M. Yulian Akbar, S. Sos., M. Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anis Rosidi, S. Sos., M. Si, Kepala Dinas terkait dan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan, melakukan tinjauan langsung ke pasar Induk Kajen pada Rabu (10/12/2025) siang guna memantau stabilitas harga jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun baru 2026.
— Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., bersama Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan, dan OPD terkait menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Grahadika Bhakti Praja, Semarang, Senin (8/12/2025). Rakor ini diikuti oleh seluruh unsur Forkopimda kabupaten/kota se-Jawa Tengah dalam rangka penguatan kondusifitas wilayah menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
— Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Bagian Organisasi Setda menggelar Workshop Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Masa Transisi, bertempat di Aula Setda Lantai 1 Kajen, Senin (8/12/2025). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tujuan memperkuat kualitas perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah.
Siwalan - Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang kali ini digelar di Aula Kecamatan Siwalan, Jumat (5/12/2025) siang. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat desa, pedagang rokok, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perokok aktif dari 13 desa di wilayah Kecamatan Siwalan.
Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) resmi membuka Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025. Kegiatan pembukaan dilaksanakan di Aula Lt. 1 Setda, Kajen, Jumat (5/12/2025) dan diikuti oleh 386 peserta dari berbagai perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Fadia menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.
“Hari ini adalah bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mendukung visi misi Bapak Presiden Prabowo, bahwa swasembada pangan harus sangat diperhatikan. Kami hadir untuk mendukung para petani, dan itu yang kami lakukan hari ini,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, pemerintah daerah menyerahkan tiga unit combine harvester berukuran besar, sejumlah mesin traktor, pupuk, sepeda motor untuk penyuluh, serta bantuan untuk sektor peternakan berupa kambing dan sarana pendukung lainnya bagi kelompok peternak sapi maupun kambing.
Bupati Fadia menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk Wakil Bupati dan Forkopimda, terus bersinergi untuk memastikan para petani mendapatkan dukungan yang memadai.
“Kami bahu-membahu agar para petani tidak kekurangan apa pun dan mendapat dukungan yang maksimal,” ungkapnya.
Bupati juga menyinggung kembali informasi terkait bantuan ternak yang hilang yang sempat ramai dibicarakan di Kabupaten Pekalongan. Ia memberikan pesan tegas kepada penerima bantuan agar benar-benar menjaga dan mengembangkan hewan ternak yang diberikan.
“Untuk peternak kambing dan sapi, saya ingin bantuan ini berkembang biak sehingga menjadi sumber pencaharian bagi penerima, dan bisa dicontoh oleh kelompok lainnya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program bantuan ini berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun demikian, bantuan harus disertai tanggung jawab.
“Jangan sampai habis diberi bantuan lalu hilang. Kalau seperti itu, kami jadi ragu memberikan lagi ke depannya. Padahal ini adalah cara kami menuntaskan kemiskinan dengan membentuk kelompok-kelompok tani agar mereka memiliki kehidupan dan sumber keuangan yang jelas,” katanya.
Bupati memastikan seluruh bantuan akan dipantau secara berkala.
“Harus ada pertanggungjawaban. Jika dinilai tidak bisa mengelola bantuan dengan baik, maka ke depannya tidak akan kami berikan lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan Yudi Himawan menyampaikan rasa syukur karena kegiatan penyerahan bantuan dapat berjalan lancar. Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kementerian Pertanian.
“Ada beberapa alat yang kita bagikan kepada kelompok tani, di antaranya combine harvester, traktor, serta berbagai alat pertanian lainnya. Selain itu, juga disalurkan bantuan untuk kelompok peternak,” jelasnya.
Yudi menjelaskan bahwa Dinas Pertanian juga menjalin kerja sama dengan sejumlah instansi vertikal dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Polres Pekalongan terlibat dalam program perluasan tanam jagung, Kodim berperan dalam sektor padi, sementara Kejaksaan memberikan pendampingan pada pengembangan tanaman tebu. Bulog dan PG Sragi turut hadir sebagai bagian dari rantai pasok pangan.
Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat untuk mendukung target ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari Asta Cita Presiden.
“Alhamdulillah, berkat komunikasi yang baik dengan Ibu Bupati dan Kementerian Pertanian, pekan lalu satu unit combine harvester tiba, dan hari ini dua unit tambahan kembali diterima. Ini merupakan bentuk kolaborasi dan dukungan nyata bagi petani,” ujarnya.
Daftar Penerima Bantuan Alat Pertanian dan Ternak
1. Ketua Poktan Abadi Tani, Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi
• 1 unit Combine Harvester
2. Ketua Poktan Tani Makmur, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi
• 4 unit Traktor Roda Empat
3. Ketua Poktan Sri Kamulyan, Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen
• 1 unit Hand Traktor
• 1 unit Cultivator
• 10 unit Handsprayer Elektrik
4. Ketua Poktan Mekar Sari, Desa Podosari, Kecamatan Kesesi
• 1 paket Pupuk Organik Cair
5. Ketua KPTR Sidomulyo, Kecamatan Sragi
• Program bongkar rataan dan perluasan area tebu seluas 50 hektare berupa bibit dan upah tenaga kerja
6. Ketua Kelompok Ternak Mangkar Jaya, Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi
• Bantuan ternak unggas dan ruminansia serta alat peternakan untuk 17 kelompok ternak
7. Penyuluh Berprestasi – Sdr. Sumitro
• 1 unit sepeda motor
8. Penyuluh Berprestasi – Sdr. Nurdjo
• 1 unit sepeda motor
9. Manager Brigade Pangan Kecamatan Kesesi (Taruna Pangan Nusantara)
• 1 unit Combine Harvester
10. Manager Brigade Pangan Kecamatan Doro (Patriot Pangan)
• 1 unit Combine Harvester
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Pekalongan Sukirman, S.S., M.S., Sekda M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anis Rosidi, S.Sos., M.Si, Kepala Satpol PP Wahyu Kuncoro, S.T., M.T., serta jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan.
Kamis, 11 Desember 2025
KAJEN — Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diintegrasikan dengan Rapat Koordinasi Forkopimda, bertempat di Aula Setda Lantai 1 Kajen, Rabu (10/12/2025). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memantapkan kesiapan menghadapi Hari Raya Natal 2025, Tahun Baru 2026, serta kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
Acara dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., yang melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rencana kerja TPID dan tindak lanjut sejumlah rapat koordinasi tingkat pusat dan Provinsi Jawa Tengah. Ia menyebutkan bahwa peningkatan permintaan pangan, mobilitas masyarakat, sektor pariwisata, serta potensi bencana alam di akhir tahun perlu diantisipasi melalui sinergi lintas sektor.
“High Level Meeting ini penting untuk menyamakan visi dan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan stok pangan, kondisi harga yang stabil, keamanan wilayah, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana,” ujar Anis Rosidi.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., Ketua DPRD, H. Abdul Munir, M.M, Kapolres Pekalongan, AKBP. Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., Dandim O7/10 Pekalongan yang diwakili, Kepala Kejari Kabupaten Pekalongan yang diwakili, Sekda Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., serta para Asisten Setda, Kepala Perwakilan BI Tegal, Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, BUMD, PLN, serta perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.Si., menyampaikan bahwa dirinya bersama Forkopimda dan OPD telah melakukan operasi pasar di Pasar Kajen dan Pasar Kesesi untuk memantau pergerakan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Dari pantauan tersebut, harga-harga kebutuhan pokok relatif stabil, namun terdapat catatan dan masukan dari pedagang yang perlu ditindaklanjuti.
“Para pedagang berharap dapat dilibatkan sebagai pemasok dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan berjalan pada 2026. Ini masukan yang sangat baik karena akan mendorong perekonomian pedagang lokal,” tegas Wakil Bupati.
Sebagai Ketua Satgas SPPB, Wabup menegaskan akan mengoptimalkan pelibatan UMKM, pedagang pasar, dan kelompok tani dalam rantai pasok pangan daerah. Menurutnya, pemerintah harus memastikan pasokan yang kuat agar pelaksanaan program MBG tidak menimbulkan gejolak harga di pasar.
Wakil Bupati juga menginstruksikan seluruh OPD untuk menyempurnakan kegiatan akhir tahun 2025 dan menyiapkan rekomendasi penting untuk pelaksanaan APBD 2026.
“Pengalaman selama setahun harus menjadi evaluasi bersama agar perbaikan dapat dilakukan secara terukur,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Pekalongan terus melaksanakan strategi pengendalian inflasi melalui prinsip 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Selama 2025, Pemkab telah melaksanakan 38 kali operasi atau gerakan pangan murah, gerakan menanam cabai, penguatan cadangan pangan, serta pemantauan harga secara rutin.
Terkait persiapan Nataru, Pemkab Pekalongan menyoroti beberapa aspek penting, yaitu Ketersediaan barang kebutuhan pokok, termasuk pengawasan potensi penimbunan, Kelancaran distribusi dan kesiapan armada transportasi, Kesiapan fasilitas kesehatan, khususnya untuk pemudik, Kesiapsiagaan bencana, termasuk pemetaan titik rawan, Keamanan dan kondusivitas wilayah, bekerja sama dengan TNI–Polri.
Wabup juga menyoroti pentingnya kejelasan jadwal libur formal nasional untuk memetakan potensi mobilitas masyarakat dan memastikan kesiapan personel pengamanan serta layanan publik.
Menutup arahannya, Wakil Bupati mengajak seluruh perangkat daerah, sektor swasta, dan Forkopimda untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi.
“Kita harus bekerja cepat, cermat, dan tepat agar kondisi di lapangan dapat direspons dengan baik. Sinergi adalah kunci agar Natal dan Tahun Baru berjalan aman, kondusif, dan membawa kenyamanan bagi masyarakat,” tegasnya.
Kamis, 11 Desember 2025
Wabup Sukirman turun langsung ke pasar didampingi Ketua Paguyuban Pedagang, Juanda, untuk berdialog dengan para pedagang. Ia meninjau lapak-lapak pedagang tahu, tempe, beras, daging, ayam, serta komoditas pokok lainnya. Dari hasil tinjauan, Wabup menemukan beberapa masukan dari pedagang, khususnya terkait penyediaan kebutuhan bagi dapur-dapur SPPG.
“Para pedagang tahu dan tempe berharap agar dapur-dapur SPPG dapat mengambil stok bahan baku langsung dari pasar ini—termasuk tahu, tempe, beras, daging, ayam, dan kebutuhan lainnya. Dengan begitu, pasar tradisional bisa ikut diberdayakan,” jelas Wabup.
Selain isu bahan baku SPPG, Wabup juga menyoroti kondisi Pasar Kesesi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa pasar tersebut telah masuk dalam proyeksi perbaikan pada Tahun Anggaran 2026.
“Semoga rencana perbaikan bisa terwujud. Dengan fasilitas yang lebih baik, para pedagang dapat berjualan lebih nyaman, pembeli pun merasa lebih aman dan nyaman, sehingga aktivitas ekonomi semakin meningkat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wabup memastikan bahwa temuan-temuan di lapangan, khususnya terkait pemberdayaan pasar tradisional, akan segera dikomunikasikan dengan instansi terkait seperti pengelola SPPG dan MBG.
“Ini sejalan dengan arahan Presiden agar pasar tradisional terus diberdayakan,” tambahnya.
Wabup menegaskan bahwa sidak ini tidak hanya bertujuan mengecek kondisi pasar, namun juga memastikan masyarakat mendapatkan harga yang wajar menjelang Nataru.
“Kami ingin memastikan harga-harga tetap stabil. Namun dari dialog dengan pedagang, kami juga mendapat masukan bahwa mereka merasa kurang dilibatkan dalam konteks SPPG. Ini akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Dengan sidak tersebut, Pemkab Pekalongan berharap dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat pemberdayaan pedagang pasar tradisional, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan baik menjelang akhir tahun.
Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M Menyampaikan kepada awak media setelah selesai melakukan pemantauan harga sembako seperti beras, cabai dan sayuran, ayam dan daging. Hasilnya yang mengalami kenaikan cukup tajam adalah cabai.
"Dari hasil pantauan kami bersama Forkopimda Kabupaten Pekalongan, Sekda dan juga BPS Kabupaten Pekalongan jelang perayaan Natal dan tahun Baru bahwa harga di pasar Kajen masih stabil hanya yang mengalami kenaikan adalah cabai dan bawang merah," ujar Bupati Fadia Arafiq kepada tim media
Dalam dialog bersama salah satu pedagang pasar induk kajen Winarti, per tanggal 10 Desember 2025 harga cabai rawit setan udah mencapai Rp90.000 per kilogram . Padahal pada bulan November lalu hanya sekitar Rp20.000 per kilogram. Kenaikan ini sudah dimulai sejak awal Desember lalu.
"Saat ini yang mengalami lonjakan cabai Bu, sekarang sembilan puluh ribu rupiah per kilogram-nya beberapa juga bawang merah mengalami kenaikan," keluh Winarti kepada Bupati Fadia Arafiq.
Setelah melihat kondisi di lapangan Pihak pemerintah kabupaten Pekalongan berencana mengadakan pasar murah jika kenaikan harga sembako masih terjadi. "Harapan kami setelah dilakukan pasar murah sebagai bentuk subsidi kepada masyarakat harga bisa kembali stabil," lanjutnya.
Kamis, 11 Desember 2025
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan turut dihadiri Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Hari Ribut Wibowo, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat, S.E., M.Han., serta unsur Forkopimda Kabupaten/ Kota Se - Jawa Tengah.
Rakor bertema “Menjaga Kondusifitas Wilayah Jawa Tengah Menyambut Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026” tersebut membahas berbagai langkah strategis, termasuk kesiapan pengamanan, antisipasi potensi kerawanan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta kelancaran aktivitas masyarakat selama masa libur Nataru.
Fokus pembahasan mencakup pengamanan rumah ibadah, kawasan wisata, jalur transportasi utama seperti pantura, serta pengawasan distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Usai kegiatan, Bupati Fadia menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Pemkab Pekalongan menyiapkan langkah-langkah antisipasi, terutama di pusat keramaian, gereja, kawasan wisata, serta akses transportasi. Karena itu kesiapan pengamanan dan pelayanan publik menjadi prioritas kami,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi bersama TNI–Polri, aparat penegak hukum, perangkat daerah, serta pemerintah kecamatan dan desa.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, M.M., menyampaikan komitmen legislatif dalam mendukung pengamanan wilayah selama Nataru.
“Stabilitas dan keamanan wilayah adalah prasyarat utama agar masyarakat dapat merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru dengan tenang dan sukacita. Kami akan terus berkoordinasi dengan TNI/Polri dan semua elemen masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut Rakor Forkopimda Jawa Tengah, Pemkab Pekalongan menyiapkan upaya strategis, antara lain Pengamanan rumah ibadah dan lokasi perayaan Natal, Penjagaan jalur pantura dan rute wisata, Penguatan pengawasan di pasar, pusat keramaian, dan objek wisata, Pengendalian dan pemantauan ketersediaan serta harga kebutuhan pokok, dan Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem.
Melalui sinergi Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan.
Selasa, 9 Desember 2025
Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pekalongan, Abdul Cholik, S.E., M.M., menjelaskan bahwa penyusunan LKjIP tahun 2025 memasuki masa transisi karena adanya penyesuaian regulasi, metode penilaian, serta integrasi sistem akuntabilitas kinerja dengan kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik.
“Kita sedang berada pada masa transisi penyusunan LKjIP, sehingga seluruh OPD harus memahami perubahan pola penyusunan, mulai dari penjabaran indikator, penguatan result based management, hingga integrasi dengan tujuan pembangunan daerah. Ini penting agar laporan kita tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menggambarkan capaian kinerja secara akurat,” ucapnya.
Kabag Organisasi menekankan bahwa masih terdapat sejumlah catatan pada tahun sebelumnya, terutama terkait ketepatan indikator, konsistensi data, serta kesesuaian antara perencanaan dan pelaporan. Melalui workshop ini, OPD diharapkan mampu menghasilkan LKjIP yang lebih berkualitas, akuntabel, dan sesuai ketentuan terbaru.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pekalongan, Ari Lailani, S.TP, dalam arahannya menegaskan bahwa kualitas LKjIP sangat berpengaruh terhadap nilai SAKIP Kabupaten Pekalongan secara keseluruhan. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi terakhir, posisi Kabupaten Pekalongan masih perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan kerja bersama dan komitmen serius dari setiap OPD.
“Penyusunan LKjIP bukan sekadar rutinitas tahunan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja kita kepada publik. Nilai SAKIP kita masih belum pada posisi yang membanggakan, sehingga kualitas data, indikator, dan analisis pencapaian harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Ari juga mengingatkan agar OPD tidak terpaku pada pola lama. Dengan adanya kebijakan akuntabilitas masa transisi, penyusunan LKjIP harus lebih adaptif, terukur, dan berbasis hasil.
“Hindari laporan yang sifatnya hanya menggugurkan kewajiban. LKjIP harus mencerminkan kerja nyata. Di masa transisi ini, fleksibilitas sekaligus ketelitian menjadi kunci agar laporan kita mampu menjawab tuntutan evaluasi kinerja yang semakin ketat,” ujarnya.
Beliau juga mendorong OPD untuk memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kapasitas SDM pengelola kinerja, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan data kinerja lebih valid dan mudah diintegrasikan.
Dengan terselenggaranya workshop ini, Pemkab Pekalongan menargetkan tercapainya peningkatan signifikan pada kualitas LKjIP tahun 2025, sekaligus mendukung penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pekalongan.
Senin, 8 Desember 2025
Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang menarik mulai dari Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos, M.Si., Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, SE, MM., Kepala Kantor Bea Cukai Tegal yang diwakili Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Yusup Mahrizal, Sekretariat DBH CHT Kabupaten Pekalongan, Retno Sukiyatiningsih SE, M.Akt.
Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan melalui Kabid Pengelolaan Informasi Publik dan Komunikasi, Ari Wahyu Mukti Wibowo, S.Kom., menjelaskan bahwa kegiatan di Kecamatan Siwalan merupakan putaran terakhir dari rangkaian Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal tahun 2025. Sebelumnya, kegiatan telah dilaksanakan di beberapa lokasi, mulai dari halaman Radio Kota Santri (RKS) Kajen, Kecamatan Doro, Obyek Wisata Linggo Asri, Kecamatan Kesesi, hingga halaman Dinas Kominfo yang digelar bersamaan dengan kegiatan Car Free Day di Alun-Alun Kajen.
“Melalui DBHCHT, Dinas Kominfo melaksanakan sosialisasi dalam berbagai bentuk, baik melalui media cetak, elektronik, maupun digital. Kita berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan masyarakat dan menekan peredaran rokok ilegal,” ungkapnya.
Ari juga mengajak para peserta, khususnya pedagang rokok, untuk aktif berdiskusi, memberikan masukan, dan menyampaikan kendala yang ditemui terkait penjualan produk rokok. Menurutnya, masukan tersebut penting agar kebijakan pengawasan dan sosialisasi cukai dapat dilakukan lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.
Sementara itu, Camat Siwalan melalui Sekretaris Camat, Christina Botta, S.Sos., M.M., menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kominfo dan Bea Cukai karena telah memilih Kecamatan Siwalan sebagai salah satu dari tiga kecamatan yang menjadi lokasi sosialisasi tahun ini.
“Ini merupakan kehormatan bagi kami. Karena dari sembilan kecamatan, hanya tiga yang terpilih, termasuk Kecamatan Siwalan. Untuk itu kami berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai,” ujarnya.
Sekcam juga berpesan agar materi yang diterima tidak berhenti pada peserta saja, namun dapat diteruskan kepada masyarakat di desa masing-masing, terutama terkait ciri-ciri rokok ilegal dan aturan cukai yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Bea Cukai menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan negara, merusak pasar, dan membahayakan masyarakat.
Sosialisasi ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif antara peserta dan narasumber. Para perangkat desa dan pedagang rokok menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait aturan penjualan rokok, hingga cara mengenali pita cukai asli dan palsu. Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari seluruh peserta.
Minggu, 7 Desember 2025
Plt. Kepala BKSDM Kabupaten Pekalongan, Suprayitno, S.Sos., M.A., menjelaskan bahwa penyelenggaraan orientasi ini mengacu pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, serta pedoman orientasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
“Orientasi ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai, tugas, dan fungsi aparatur negara serta etika yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Total peserta berjumlah 386 orang, terdiri dari 130 tenaga pendidik, 93 tenaga kesehatan, dan 163 tenaga teknis,” jelasnya.
Suprayitno menambahkan bahwa orientasi dilaksanakan dengan metode blended learning, menggabungkan pembelajaran klasikal dan daring. Pembelajaran klasikal dilakukan pada 5 Desember 2025, sedangkan pembelajaran daring dijadwalkan pada 8–10 Desember 2025, dilanjutkan dengan aktualisasi nilai ASN di unit kerja masing-masing hingga 19 Desember 2025.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pekalongan, Ari Lailani, S.TP., menegaskan bahwa P3K merupakan bagian dari ASN sehingga memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi yang sama dengan pegawai negeri sipil (PNS).
“Kami tekankan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara P3K dan PNS. Tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka sama. Bahkan hak-hak mereka, termasuk tunjangan, pada dasarnya juga setara sesuai ketentuan,” jelas Ari.
Ari juga menyampaikan harapannya agar para P3K dapat memberikan kontribusi nyata di lingkungan kerja masing-masing.
“Kami berharap P3K dapat membawa perubahan positif. Tenaga pendidik dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas peserta didik menuju Indonesia Emas 2045. Tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sedangkan P3K di OPD lain dapat menjalankan tugas sesuai fungsinya dalam mendukung visi dan misi Ibu Bupati Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2029,” ujarnya.
Dengan terselenggaranya orientasi ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap seluruh P3K dapat siap menjalankan tugas profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan, sehingga semakin memperkuat kinerja birokrasi daerah.
Minggu, 7 Desember 2025
