KAJEN – Sebanyak 100 warga berpenghasilan rendah di Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan pembangunan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Bantuan tersebut berupa pembangunan rumah layak huni.

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si melakukan penyerahan bantuan dan peletakkan batu pertama Pembangunan Baru Rumah Swadaya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (PBRS-BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (30/10/2019) di Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Kegiatan dihadiri Kasubdit Pendataan dan Verifikasi Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR-Rugiyo, S.Sos.,M.Si, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, beserta Asisten Pembangunan dan Ekonomi Hari Suminto, SH.,MH, dan beberapa Kepala OPD terkait, para Camat terkait, Pimpinan Cabang Bank BTN Pekalongan, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat ini sedang gencar membangun dan salah satu yang serius kita bangun adalah mengenai perumahan. Namun demikian, membangun itu tidak hanya soal perumahan saja.

“Sebagai contoh di Kedungwuni sedang berlangsung pembangunan pasar yang apabila selesai nanti akan menelan biaya total hampir Rp 200 milyar. Disamping itu saat ini juga akan dibangun pasar Wiradesa dengan perkiraan menelan biaya Rp 120 milyar. Ini belum selesai, saat ini kita sedang membangun tanggul penahan rob dengan total anggaran hampir Rp 500 milyar,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menuturkan, untuk infrastruktur jalan. Dijelaskan, saat ini sudah selesai dibangun 95 persen dari seluruh jalan Kabupaten. “Itu menghabiskan total anggaran biaya sebesar Rp 320 milyar. Artinya apa? Bahwa pembangunan yang kita lakukan tidak hanya satu bidang saja. Ini yang bersifat fisik, diluar fisik juga seperti pendidikan, kesehatan, kemudia kerohanian keagamaan juga kita bangun,” terang Bupati

Terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurut Bupati, adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh rumah yang layak huni. BSPS sendiri terdapat dua jenis kegiatan yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS).

“Hari ini kita meresmikan program Pembangunan Baru Rumah Swadaya dari Kementerian PUPR. Untuk Kabupaten Pekalongan mendapat alokasi sebanyak 100 unit dengan rincian Rp 35 juta per unit, sehingga total Rp 3,5 milyar. Ini bisa kita saksikan hasil rumahnya betul-betul sudah sangat standar, besinya sudah standar, pondasinya sudah standar,” tutur Bupati.

Dari 100 unit rumah, tambah Bupati, nanti akan kita bantu juga hal-hal lainnya, dari swadaya masyarakat juga kita dorong karena program ini harus ada swadaya dari masyarakat. “Kita masih punya problem yakni 14ribu rumah tangga yang ada di Kabupaten Pekalongan yang belum memiliki rumah. Ini bisa kita selesaikan dengan banyak pola,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Ir. Trinanto Agus Maryono, M.Si., memaparkan bahwa untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kategori pembangunan baru (PBRS), Kabupaten Pekalongan mendapatkan alokasi 100 unit yang tersebar di 6 Desa/Kelurahan pada 5 Kecamatan.

Yakni Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto 15 unit, Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni 15 unit, Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni 25 unit, Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo 15 unit, Desa Karangasem Kecamatan Talun 15 unit, dan Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran 15 unit.

Dijelaskan Trinanto, dari 100 penerima bantuan tersebut, masing-masing menerima Rp 35 juta dengan rincian Rp 30 juta untuk belanja material dan sisanya Rp 5 juta untuk bantuan upah tukang. Sehingga total keseluruhannya adalah Rp 3,5 milyar.

Pada kesempatan itu juga diserahkan bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kategori Peningkatan Kualitas (PKRS) sebesar Rp 18.725.000.000,- untuk 1.070 unit rumah yang tersebar di 18 Kecamatan dan 43 Desa.

Dalam menyalurkan dana bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya (PKRS dan PBRS), di Kabupaten Pekalongan telah ditunjuk Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Kajen.

“Perlu kami laporkan, sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 Pemkab Pekalongan telah melaksanakan bantuan peningkatan kualitas untuk rumah tidak layak huni sebanyak 14.878 unit. Di tahun 2019 ini, Pemkab Pekalongan kembali melaksanakan kegiatan yang sama sebanyak 3.050 unit, dengan rincian 1.070 unit dari Kementerian PUPR, 816 unit dari Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Desa (Bankeupemdes), 350 unit dari APBD Kabupaten, 170 unit dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan, 544 unit dari Anggaran Dana Desa, 100 unit dari CSR, dan 100 unit Pembangunan Baru dari Bantuan BSPS Kementerian PUPR yang saat ini akan dilaksanakan peletakan batu pertama,” papar Trinanto.

“Dan direncanakan pelaksanaan pembangunan baru rumah swadaya ini akan selesai di akhir bulan Desember 2019,” imbuh Trinanto.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)