KAJEN –  Pelaksanaan Pembukaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II (Reguler 97 dan Sengkuyung II) Tahun 2016 di Kabupaten Pekalongan (20/9) diwarnai dengan penyerahan bantuan untuk merehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam bentuk buku tabungan sejumlah masing masing 10 juta rupiah kepada 17 orang warga desa Sambiroto Kecamatan Kajen. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, MSi didampingi Wakil Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti kepada Kartubi dan Wastri.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Desa Sambiroto Kajen tersebut, Dansatgas Sengkuyung II, yang juga Danramil 03/Kajen Kodim 0710 Pekalongan Kapt. Inf. Parman dalam laporannya menyampaikan, selain merehap RTLH, program TMMD Sengkuyung II lainnya adalah pembuatan makodam jalan dengan volume panjang 1.232 M x lebar 4 M, pengaspalan jalan dengan volume panjang 760 M x lebar 2,8 M, pembuatan turap dengan volume panjang 120 M x tinggi 1 M dan volume panjang 70 M x tinggi 1 M serta pembuatan plat dekker volume panjang 5 M x lebar 1 M sebanyak 2 buah. “TMMD ini juga akan memberikan penyuluhan dan pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan dan potensi yang ada di lokasi TMMD, “ ujar Parman.

Lebih lanjut Parman melaporkan, TTMD yang dibiayai dengan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebesar 430 juta rupiah tersebut akan digelar selama 21 hari dari tanggal 20 September hingga 10 Oktober 2016. Ditambahkannya bahwa manfaat yang bisa didapat dari proyek tersebut diantaranya adalah akan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, memperlancar arus lalu lintas, mendorong semangat masyarakat dalam membangun desanya, dan juga meningkatkan kemanunggalan TNI-Rakyat.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH, MIP dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, MSi memberikan apresiasi atas sinergitas TNI/Polri bersama Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan desa melalui TMMD. “TMMD telah betul-betul menjadi sebuah program nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di desa-desa. Semangat gotong royong yang terus terawat dengan baik lewat TMMD inilah kemanunggalan TNI dengan rakyat yang telah banyak memberi manfaat nyata bagi rakyat itu sendiri,” katanya.

Lebih lanjut Ganjar menyampaikan dengan infrastruktur jalan dan jembatan desa yang makin baik serta pembangunan fisik lainnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa. “Tidak kalah memberi manfaat untuk yang non fisik. Ini menjadi pola-pola pemberdayaan agar rakyat makin berdaya saing. Rakyat desa makin punya kemampuan secara mandiri untuk lepas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta sekaligus punya daya tangkal kuat atas berbagai potensi ancaman dan gangguan yang membahayakan kondusivitas wilayah serta tetap tegaknya NKRI,” jelasnya.

Ditambahkan Ganjar, pada prinsipnya, TMMD bagian dari ikhtiar dan upaya bersama untuk menanggulangi kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan dan ketergantungan, khususnya di lingkup perdesaan dan juga diberbagai kawasan pinggiran dan perbatasan. “Ini cara merawat ke-Indonesia-an kita hari ini. Dengan kesengkuyungan dan kegotong royongan kita bangun dan berdayakan masyarakat desa, dan kita dayagunakan potensi untuk mengatasi persoalan dengan solusi,” tambahnya.

Terkait dengan angka kemiskinan di Jateng yang masih cukup tinggi, yaitu per Maret 2016 sebesar 13,27% atau 4,507 juta jiwa, Ganjar menganggap hal ini adalah PR besar yang harus segera diselesaikan mengingat masih ada 15 daerah yang berada pada zona merah kemiskinan. “Kita sedang dan terus mengatasi masalah ini dengan prioritas pada wilayah yang berada di zona merah kemiskinan. Strateginya, bagaimana kita membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan mereka,” tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, beberapa saat lalu bersamaan dengan kegiatan Pesta Rakyat dalam rangka Hari Jadi Jateng ke-66 di Kota Magelang, yang mana pada saat itu diluncurkan Kartu Jateng Sejahtera, adalah bagian dari cara Pemerintah mengurangi kemiskinan di Jateng. Saat itu diberikan bantuan kepada 12.764 warga di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk kategori tidak sejahtera. “Kenapa hanya 12.764 warga yang menerima KJS? Karena yang lain sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Ini khusus untuk mereka yang ketlingsut, yaitu masuk warga miskin tapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Atau tidak “ter-cover” anggaran negara, baik APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” jelasnya.  (451h & Her)

Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo