KAJEN – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Basuki Hadimuljono kemarin (11/8) melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan lokasi rob di Desa Wonokerto, Kecamatan Wonokerto. Rombongan yang tiba di lokasi sekitar pukul 17.00 WIB tersebut disambut oleh Wakil Bupati Pekalongan, Ir. Hj. Arini Antono, Kepala Bappeda dan Kepala PSDA ESDM Kab. Pekalongan, serta masyarakat Desa Wonokerto.

Pada kesempatan tersebut Basuki meninjau secara langsung wilayah – wilayah yang terdampak rob, dan melakukan dialog dengan perwakilan warga Wonokerto, Sumarrosul. Disampaikan Sumarrosul kepada Menteri bahwa secara lisan warga Wonokerto telah sepakat jika kedepan akan dilaksanakan pembangunan bendungan untuk mengendalikan rob, termasuk jika tanah mereka terkena proyek atau harus direlokasi. Dijelaskan Sumarrosul bahwa saat ini dari 11 desa yang ada, sudah 9 desa yang terdampak rob, ini berarti sekitar 85% wilayah Wonokerto yang telah terdampak rob. Kondisi masyarakat juga cukup memprihatinkan dan perlu penanganan segera dan permanen.

Sementara itu Menteri PU dan Perumahan Rakyat dalam keterangannya mengungkapkan bahwa secara umum kondisi di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) memang terjadi penurunan, sehingga banyak wilayah Pantura yang mengalami rob. Dijelaskan Basuki bahwa untuk Kabupaten Pekalongan ada 2 sistem yang terdampak rob, yaitu di Wonokerto dan Tirto. Namun menurutnya hal tersebut penangannya secara teknis tidak terlalu susah, tapi yang lebih diperlukan adalah kesepakatan warga, karena dikhawatirkan terjadi konflik antara yang mau mendapatkan air dengan yang tidak ingin mendapatkan air,karena pasti ada alur sungai yang membawa air laut masuk. “Ini yang harus dikendalikan, dan tidak ada cara lain kecuali dengan membangun Polder atau bendungan karena sebenarnya kondisi seperti ini jika dilakukan pemompaan, pasti ketarik semua, pasti kering!” tegasnya.

Ditambahkan Basuki bahwa sebelum kunjunga hari itu, sebelumnya telah dilakukan peninjauan oleh Kepala Badan Litbang Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Dr. Ari, dimana dalam laporannya Dr. Ari menyarankan pentingnya diterapkan sistem “Zonasi” , yaitu dipisahkannya pemukiman warga dengan tambak, karena kedua zona tersebut memiliki perbedaan kebutuhan. Zona Pemukiman tidak butuh air, sedangkan zona tambak sangat membutuhkan air. Hal tersebut menurutnya harus dipetakan dan yang paling penting harus disepakati oleh seluruh warga. Basuki juga menekankan agar semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan tanah warga, karena kebanyakan tanah yang ditempati adalah milik mereka satu-satunya.

Ditegaskan Basuki, jika pemetaan dan kesepakatan warga yang saat ini baru secara lisan telah diformalkan, maka diproyeksikan paling lambat di Tahun 2017 secara fisik akan dilaksanakan. “ Saat ini hal tersebut sedang dalam proses oleh pihak desa dan Pemkab. Pekalongan, saya berharap cepat terselesaikan, mudah – mudahan ada manfaatnya saya kesini,” ujarnya. (dian’s/H-)

Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo