KAJEN – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan diminta agar bisa menjaga netralitasnya pada Pilkada Serentak 2020 nanti. Hal itu diungkapkan Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, M.Si yang disampaikan oleh Wabup Ir. Hj. Arini Harimurti dalam sambutan pada Sosialisasi Dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di Aula Lantai 1 Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan, Selasa (19/11/2019).
Kegiatan dihadiri Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyellidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sumardi, SE, M.Si beserta timnya, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Mukaromah Syakoer MM, para asisten sekda, para staf ahli bupati, serta para Kepala OPD se-Kabupaten dan Kota Pekalongan.
“Bahwa sebentar lagi akan ada pilkada serentak tahun 2020. Yang pertama mari kita sadari status ASN sebagai pengayom, abdi masyarakat, abdi negara sebagaimana yang dijelaskan dalam UU no.5 tahun 2014. Bahwa Kita bertugas mengayomi masyarakat.
Untuk dapat melayani masyarakat dengan kualitas dan hasil yang baik, menurut wabup, diperlukan kenetralan, apakah itu netral dalam berpolitik, dalam melayani publik ataupun netral dalam membuat kebijakan. “Mari kita jaga netralitas ASN untuk dapat melayani masyarakat dengan hasil yang terbaik, sehingga hasil yang baik itu sendiri kita juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada ASN itu sendiri,” tutur Wabup Arini.
Wabup mengharapkan kepada para ASN sebagaimana yang diharapkan Presiden Joko Widodo terhadap para menterinya, bahwa orientasi kerja kita adalah pada hasil, bukan proses. “Yang mana hasil ini harus baik, harus tersampaikan pada masyarakat. Tidak hanya dikirim saja, tapi harus dipastikan bahwa ini sudah diterima oleh masyarakat . Artinya, masyarakat sudah merasakan hasil dari kinerja kita. Oleh karena itu , sekali lagi netralitas itu mutlak untuk mendapatkan hasil yang maksimal,” tandas Arini.
Menurutnya, jika hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat , tentu citra ASN, posisi tawar ASN di mata publik akan semakin baik. “Saya pesankan kepada ASN jangan sekali kali memasuki yang bukan ranahnya. Kita harus mampu menyikapi perubahan. Oleh karena itu kepada ASN saya harapkan mari kita tingkatkan kompetensi kita, daya saing kita di dalam kita menghadapi perubahan yang ada,” imbuhnya.
Kompetensi, menurut Arini, menjadi sangat penting dan mutlak harus dipunyai siapa saja, tak terlebih oleh ASN. “Kepada ASN dalam kesempatan ini saya pesan tolong jaga martabat dan sesuai pesan Bapak Presiden mari kita kerja keras, kerja cepat dan produktif,” pinta Arini.
Menurutnya, di dalam menyikapi perubahan, juga harus mempunyai cara-cara baru, nilai-nilai yang baru, dan berani keluar dari rutinitas. “Jangan terlena pada kenyamanan karena kita harus bekerja terus dan untuk itu diperlukan inovasi. Inovasi sekarang hal yang mutlak untuk jadi pelayan masyarakat yang baik,” ungkap dia .
Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyellidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sumardi, SE, M.Si dalam kesempatan tersebut menyampaikan, sosialisasi digelar untuk mencegah dan mengantisipasi sejak awal pelanggaran netralitas ASN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020.
“Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa salah satu tugas dan fungsinya adalah menjaga netralitas ASN, maka dari itu kami mencoba untuk bekerja sama dalam hal ini dengan Kabupaten Pekalongan dan kota Pekalongan untuk bersama-sama mengingatkan kembali apa saja dan hal mana saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2020, sebelum, selama dan sesudah pilkada,” terang Sumardi.
Pihaknya menyadari, Komisi ASN yang merupakan lembaga yang baru 5 tahun berdiri memiliki keterbatasan. “Oleh karena itu, kami terus berupaya menjalin kerjasama dengan seluruh pemerintah kabupaten, kota, provinsi dan lembaga-lembaga, untuk bahu-membahu untuk mewujudkan ASN yang netral, ASN yang bersih yang pada ujungnya adalah terimplementasinya pelaksanakan sistemik di dalam birokrasi pemerintah kita,” imbuh dia.
Lebih lanjut Sumardi mengatakan, melalui sosialisasi tersebut, Komisi ASN ingin membentuk profil ASN yang capable, kompeten, berkinerja, dan berkualifikasi baik. “Sehingga dengan demikian, ujungnya lagi adalah, pemerintah kabupaten, kota, provinsi yang dipimpin oleh para ASN yang memang punya kompetensi/kemampuan yg baik dan pada akhirnya, sasarannya adalah pemerintah beserta masyarakat membangun daerah supaya lebih maju lagi. Manakala para kepala OPD, para ASN sebagai pelaksana pemerintahan ini adalah memang orang-orang yang kapabel maka disitulah kemajuan bisa kita raih,” ungkapnya.
Sumardi menyampaikan harapannya, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berjalan kondusif dan tertib. “Kalaupun ada perbedaan, menurutnya itu wajar karena itulah demokrasi. Tapi kita adalah satu saudara, sebangsa dan setanah air, kita bersama sama menbangun daerah, bangsa dan negara yang kita cintai ini,” pungkasnya.*)Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan
