Admin
Rabu, 24 November 2021
KAJEN – Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) aparatur negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pekalongan terkait kompetensi pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Pekalongan menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Daerah, yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu (24/11/2021) di Aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan.
Dalam bimtek tersebut, PJ Sekda Kabupaten Pekalongan Drs.Budi Santoso, M.Si., memaparkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menurutnya menjadi penyakit menahun pada pengelolaan keuangan daerah.
‘’Memang kalau berbicara tentang tata kelola keuangan daerah secara makro, Ibu Menteri Keuangan pernah mengatakan bahwa ada 2 masalah besar yang ada kaitannya dengan APBD maupun APBN nasional,’’ kata Pj Sekda Budi Santoso.
Permasalahan pertama, yaitu terkait dengan permasalahan makro tentang tingkat keterserapan APBD yang banyak dialokasikan untuk belanja pegawai daripada untuk pembangunan daerah yang ditujukan langsung kepada masyarakat.
‘’ terkait belanja, dimana sebagian besar terserap kepada belanja pegawai. pos-pos yang harusnya bisa digunakan untuk belanja pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sebagainya.,’’ ungkapnya.
Untuk itu, PJ Sekda Budi Santoso berharap seluruh aparatur negara yang berada di lingkungan Pemkab Pekalongan, khususnya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah, bisa lebih meningkatkan kompetensi dan kualitas diri, sehingga pengelolaan keuangan bisa lebih efektif dan efisien lagi.
Selanjutnya, sesuai kutipan menteri , hal tersebut karena adanya permasalahan politik anggaran. Dimana menurutnya, politik anggaran ini biasanya disebabkan karena wakil rakyat akan memprioritaskan aspirasi dari masyarakat yang berada di daerah pilihnya (dapil) masing-masing. Sehingga pemerataan pembangunan di setiap daerah itu akan sulit dicapai.
‘’Karena memang secara politis para wakil rakyat itu di pilih untuk mewakili kita atau mewakili masyarakat di daerah masing-masing.Yang mana mereka tentu akan menyerap aspirasi apabila masyarakat butuh sesuatu. Atau prioritas yang dibutuhkan masyarakat di tempat daerah pilihan (dapil). Hal itu terjadi karena mereka mempunyai hak budgeting di APBD,’’ jelasnya.
Dan permaslahan yang terakhir, menurut PJ Sekda adalah terkait permasalahan teknis. Dimana secara teknis kualitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah itu biasanya belum mempuni secara kompetensi.
Sehingga permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan di setiap daerah di Indonesia itu bisa terjadi.
‘’ Ayo pola kerja dan kompetensi yang kurang harus kita tingkatkan, kita kelola dengan belajar otodidak hari ini adalah pembelajaran yang sedikit resmi tetapi belum mengeluarkan sertifikat. Tetapi hanya bersifat mengingatkan. Untuk itu teruslah belajar, supaya kita bisa mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat,’’ pungkasnya.
Dan dari semua permasalahan tentang tata kelola keuangan daerah yang telah dipaparkan tersebut, PJ Sekda Budi Santoso berharap itu bisa menjadi gambaran bagi setiap aparatur negara peserta bimtek untuk lebih meningkatkan tingkat keefisien dan keefektivan dalam mengelola keuangan daerah di Kabupaten Pekalongan. (Lus-Kominfo)