Admin
Selasa, 6 Agustus 2019
KAJEN - Menanggapi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan dalam Rapat Paripurna 2 Agustus 2019 lalu, Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa (6/8/2019).
Bupati KH. Asip memberikan 3 jawaban atas pandangan umum Fraksi PAN terkait dengan optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan tugas pembantuan, dilakukan dengan mendorong organisasi perangkat daerah yang kementeriannya memiliki dana tugas pembantuan untuk pro aktif menyampaikan usulan-usulan dan pendekatan program ke kementerian tersebut serta mengundang kementerian dalam rangka implementasi pelaksanaan program di daerah.
Berkaitan dengan pemberian stimulan kepada perusahaan-perusahaan agar tetap berada di Kabupaten Pekalongan salah satunya menciptakan kondusivitas wilayah termasuk stabilitas hubungan ketenagakerjaan.
“Terkait dukungan anggaran pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan, dilakukan secara bersama-sama tidak hanya oleh pemerintah daerah namun juga mengoptimalkan dana desa, CSR, dan partisipasi masyarakat luas,” ujar Bupati.
Menanggapi pandangan umum Fraksi PDIP, Bupati menyampaikan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan/ dana transfer dari pemerintah pusat diupayakan dengan pelaksanaan kegiatan tepat waktu serta mengupayakan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari semua sektor yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Untuk Fraksi Merah Putih, Bupati memberikan 2 jawaban, yakni berkaitan penurunan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019 dikarenakan berkurangnya dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Dan penganggaran kebencanaan khususnya infrastruktur penunjang dilakukan berdasarkan kesesuaian wilayah bencana, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang belum direncanakan disediakan melalui anggaran dana tak terduga.
Menanggapi pandangan umum Fraksi PKB, Bupati KH. Asip memberikan 3 jawaban. Yakni untuk meningkatkan geliat pariwisata, Pemerintah Kabupaten Pekalongan membangun infrastruktur penunjang dan mempromosikan pariwisata melalui penyelenggaraan event-event dan paket wisata.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan UMKM adalah melalui memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM agar melek teknologi perdagangan online yang salah satunya dengan mengundang manajemen bukalapak dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Berkaitan dengan penanganan pasien di rumah sakit berdasarkan ketersediaan kamar, namun dalam kondisi darurat dapat dilayani di ruang lain yang bisa dimanfaatkan,” terang Bupati.
Untuk Fraksi Golkar yang berkaitan tentang penyerapan anggaran tahun 2019, dijelaskan Bupati bahwa sampai dengan akhir bulan Juli 2019 sebesar 37 persen. Hal ini, kata Bupati, dikarenakan sebagian kegiatan masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
Terakhir jawaban untuk Fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera, Bupati memberikan 3 jawaban. Yakni, pertama, berkenaan dengan peningkatan daya saing untuk pengembangan produk lokal yang mendukung ekonomi masyarakat dilakukan melalui perbaikan infrastruktur jalan untuk kelancaran distribusi barang dan pembinaan terhadap kualitas produk UMKM.
Kedua, berkaitan dengan penyediaan PJU dilakukan berdasarkan prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan luasnya jangkauan jalan yang membutuhkan penerangan jalan.
“Dalam rangka antisipasi kekeringan di Kabupaten Pekalongan, telah dilakukan droping air di daerah yang membutuhkan dengan kemampuan armada tangki air sebanyak lima buah siap dioperasikan,” tandas Bupati. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)