KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menginstruksikan kepada jajaran Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah utamanya terkait dana desa.

“Sesuai dengan UU no 12 tahun 2017 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa Bupati dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dimandatkan ke Inspektorat,” kata Bupati usai membuka Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 di Aula Lantai 1 Setda, Rabu (20/11/2019).

Dalam kegiatan tersebut hadir Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, para Staf Ahli Bupati dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan.

Terkait tugas pengawasan tersebut, Bupati meminta agar Inspektorat lebih kencang dan tegas lagi terutama terkait dana desa. “Dana desa perlu pengawasan yang intensif dan serius agar pelaksanaanya berjalan dengan baik,” jelasnya.

Apalagi saat ini, lanjut Bupati Asip, banyak terjadi transisi kepemimpinan pasca Pilkades serentak 13 November yang lalu. “Saya minta kepada para incumbent yang kemarin tidak terpilih lagi agar menertibkan laporan keuangannya, kalau tidak mau tersangkut hukum. Dan memang titik sentral pengawasan kita dalam hal ini Inspektorat di desa, karena melihat data masih banyaknya kasus yang ada di desa, dan akan diorientasikan ke dana desa,” tuturnya.

Bupati berharap dengan adanya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang dihadiri oleh para kepala OPD maka diharapkan akan meningkatkan mutu pengawasan. “Endingnya dengan pengawasan yang baik, hal yang kemarin kurang baik menjadi baik,” pungkasnya.

Sementara itu Inspektur (Kepala Inpektorat) Kabupaten Pekalongan Drs. Ali Riza, M.Si dalam sambutannya mengatakan, Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pengawasan aparat pengawas internal, BPK RI dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. “Nantinya hasil pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi semua penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemkab Pekalongan,” paparnya.

Dalam acara tersebut juga diberikan penghargaan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan tahun 2018. Peringkat pertama diraih oleh Dinas Sosial, peringkat kedua ditempati Dinperindagkop UKM dan peringkat ketiga diraih oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). (didik/dinkominfo kab.pekalongan)