KAJEN - Salah satu langkah yang dilakukan KPK Dalam rangka pemberantasan korupsi adalah program pencegahan  korupsi terintegrasi dengan Pemerintah daerah. Dan sebagai tindak lanjut dari komitment dan sekaligus implementasi dari program tersebut adalah rencana aksi bersama perbaikan tata kelola aset daerah dan BUMN. Demikian salah satu sambutan yang disampaikan salah satu Pimpinan KPK, Nawawi Pomolango pada acara Rapat koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset Daerah dan Penyerahan Sertifikat Pemerintah Daerah, Selasa,14 Juli 2020 di Hotel PO Paragon Semarang.

Disamping pimpinan KPK, acara tersebut juga dihadiri wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, beberapa Bupati/walikota dan seluruh Kepala Kantor BPN Kab/kota se Jateng. 

Disela-sela jalannya Rakor diserahkan sertifikat tanah yang merupakan aset Kab/kota dari Wakil Menteri ATR/ BPN kepada perwakilan kabupaten/kota, yang salah satunya adalah Kabupaten Pekalongan yang diterima langsung oleh Bupati Asip Kholbihi. Pada acara tersebut, Kabupaten Pekalongan menerima 19 Sertifikat atas 19 bidang tanah yang merupakan aset daerah.

Disinggung arti penting penyerahan sertifikat tanah ini Bupati Asip menerangkan bahwa, *pensertifikatan aset daerah ini merupakan salah satu upaya Korsugah KPK dan Pemerintah daerah dalam rangka Melindungi aset daerah, yang kedua dalam rangka menertibkan administrasi sekaligus perbaikan tata kelola aset daerah dan yang ketiga adalah merupakan dasar legalitas aset daerah sehingga tdk mudah berpindah kepemilikannya"

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten  Pekalongan akan terus berupaya mensertifikatkan seluruh tanah yang merupakan aset pemerintah Kabupaten. "Insha Allah dalam 3 -4  tahun kedepan seluruh tanah aset Pemkab.Pekalongan telah memiliki sertifikat.

Sementara itu, Kabid Aset Dinas Pendspatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kholid menambahkan bahwa, sampai tahun 2020 ini masih terdapat kurang lebih 600 bidang tanah aset daerah yang belum bersertifikat. Untuk tahun 2020 ini ditargetkan 85 terbit sertifikatnya. 

"Untuk tahun 2020 ini Kami berusaha untuk mensertifikatkan tanah aset darah hingga  150 sertifikat, sambil terus melakukan pendataan dan infentarisasi tanah daerah, saat ini konsentrasi pendataan difokuskan kepada tanah2 yang berupa jalan Kabupaten dan jembatan dan tanah2 yang digunakan untuk sekolah2. Oleh karena itu kami selalu berkoordinasi dengan DPU Taru dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan" imbuh Kholid.