KAJEN- Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omni Buslaw oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 menjadi pro dan kontra dalam masyarakat yang menimbulkan aksi unjuk rasa untuk menolak undang-undang tersebut dan tidak jarang yang melakukanya secara anarkis.

Melihat hal tersebut, para Forkopimda Kabupaten Pekalongan dan seluruh perwakilan elemen masyarakat pada hari ini, Senin (19/10/2020) yang bertempat di Aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, melakukan deklarasi damai dalam rangka mencegah aksi unjuk rasa secara anarkis guna menjaga ketertiban, keamanan dan kesehatan dalam masyarakat.

Tampak hadir dalam deklarasi tersebut Plt Bupati Pekalongan Ir.Hj Arini Harimurti, Dandim 0710 Pekalongan Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan, Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.I.K., M.Si, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, Asisten 1 Totok Budi Mulyanto, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta perwakilan mahasiswa.

Plt Bupati Pekalongan Arini Harimurti mengatakan dalam sambutanya bahwa melaksanakan deklarasi damai ini bertujuan untuk berkomitmen guna menjadikan Kabupaten Pekalongan yang aman dan sehat. Ia juga memohon kepada masing-masing organisasi bisa memberi sosialisasi secara persuasif kepada anggotanya agar mereka juga bisa membantu menjaga keamanan, ketertiban serta kesehatan. Karena menurutnya, kemanan, ketertiban dan kesehatan dalam masyarakat saat ini sangat diperlukan karena Kabupaten Pekalongan sekarang ini masuk dalam kategori zona merah penularan Covid-19. Untuk itu berharap masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dapat melakukanya dengan tidak anarkis melainkan secara baik-baik dan sesuai aturan.

‘’Karena itu produk hukum, sebenarnya kita bisa melalui jalur hukum juga. Artinya kita bisa melaksanakan Yudisial Review melalui Mahkamah Konstitusi. Untuk itu mari apabila kawan-kawan kita yang akan berunjuk rasa, ayo kita melalui jalur hukum dengan melakukan Yudisial Review saja, jangan dengan unjuk rasa yang anarkis,’’ kata Arini Harimurti.

Sementara itu, Dandim 0710 Pekalongan Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan dalam sambutanya mengungkapkan bahwa basic masyarakat Kabupaten Pekalongan itu raham, santun dan penuh toleransi, untuk itu Ia berharap masyarakat dapat menjaga hal tersebut guna terwujudnya tujuan deklarasi damai yang dilakukan hari ini. Apalagi, lanjut Letkol CZI Hamongan, saat ini Kabupaten Pekalongan tengah menjalankan proses tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang, sehingga ketertiban, keamanan dan kesehatan perlu dijaga.

‘’ Kita sebagai tokoh, agama, masyarakat dan mahasiswa kita harus jeli. Selama kegiatan kita ini murni menyalurkan aspirasi masyarakat jangan mau ditunggangi oleh kepentingan lain yang memicu terjadinya anarkis di Kabupaten Pekalongan. Karena kita harus tetap menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat,’’ Ungkap Letkol CZI Hamongan.