KAJEN - Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menargetkan tahun 2022 jangan sampai anak usia sekolah yang tidak bersekolah. 

Guna merealisasikan target tersebut, maka Pemkab Pekalongan kini gencar menyosialisasikan gerakan  Kembali Upayakan Dukungan Untuk Sekolah (KUDU Sekolah). Supaya berjalan sesuai harapan, maka dibentuklah tim gerakan tersebut yang diketuai tim penggerak PKK Kabupaten Pekalongan.

 

''Kudu sekolah itu disamping sebagai singkatan, juga artinya sebenarnya harus sekolah. Dengan demikian, bagi anak usia sekolah maka harus bisa melanjutkannya baik di sekolah formal maupun non formal,'' tandasnya saat memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Lintas Sektor Gerakan Kudu Sekolah di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan di Kajen, Jumat (28/2/2020) siang.

 

Bupati menjelaskan, untuk mengajak agar anak-anak bisa sekolah bukanlah pekerjaan yang mudah. Harus punya kesabaran tersendiri atau telaten karena permasalahan kenapa mereka tidak sekolah cukup bervariatif. Bisa jadi lantaran anaknya yang memang tidak mau sekolah, kemudian pandangan orang tuanya tentang pendidikan di sekolah, dan sebagainya.

 

"Makanya dalam pembentukan tim gerakan Kudu Sekolah perlu melibatkan semua komponen masyarakat, mulai dari organisasi pemuda, kemasyarakatan, agama, dan lain-lain. Untuk tingkat Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK, sedangkan tingkat kecamatan maupun desa diketuai oleh Camat dan Kepala Desa," papar Bupati. 

 

Lebih lanjut, Bupati menerangkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, mereka harus selalu berkoordinasi sehingga ketika ada kesulitan tim ini dapat meberikan solusi terbaik.

 

Diungkapkan Bupati, salah satu alasan kenapa ada anak tidak sekolah karena orang tuanya yang memandang sekolah tinggi tidak ada gunanya. Tanpa menempuh pendidikan di jalur sekolah forman maupun non formal anaknya bisa menjadi bos atau juragan. 

 

"Hal inilah yang menjadi tugas utama tim gerakan Kudu sekolah memberikan pengertian kepada orang tua yang berfikiran seperti itu," ungkapnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Hj. Sumarwati, memaparkan menurut data tahun 2019, jumlah anak yang tidak sekolah sejumlah 4.346. Dengan adanya gerakan Kudu Sekolah, tahun ini ada sekitar 389 anak yang sudah kembali bersekolah. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya melanjutkan sekolah formal dan sisanya belajar secara non formal seperti kejar paket. 

 

''Keberhasilan ini berkat dukungan oenuh dari Pemkab Pekalongan yang benar-benar memperhatikan warganya yang tidak melanjutkan atau tidak seolah,'' ujar dia.

 

Dari APBD setempat memberikan anggaran kepada masing-masing anak sebesar Rp 300 ribu dan tambahan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga Rp 300 ribu per anak. Baznas selama ini memang ikut peduli dengan sesamanya, termasuk soal dunia pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

 

Tahun 2020, gerakan Kudu Sekolah menargetkan 680 anak tidak sekolah bakal kembali bersekolah. Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab kembali mengucurkan anggaran untuk tiap anak yang jumlahnya lebih besar yakni Rp 500 ribu. Sedangkan Baznas juga tetap mengikutinya dengan tetap memberikan uang Rp 300 ribu kepada anak yang mau kembali bersekolah.

 

Sumarwati menjelaskan, ada beberapa tantangan dari gerakan Kudu Sekolah yakni cara pandang kalau sekolah belum menjamin peingkatan taraf hidup atau kesejahteraan. Kemudian rendahnya motivasi untuk sekolah bagi anak tidak sekolah dan orang tuanya. Belum makimalnya koordinasi  antara tim Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sehingga belum muncul dukungan untuk anggaran di tiap desa.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)