Admin
Jumat, 15 Januari 2016
KAJEN – Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan, Dra. Mukaromah Syakoer, M.Si beserta seluruh jajarannya mulai dari Asisten, Staf Ahli Bupati, serta seluruh Kepala SKPD di Kabupaten Pekalongan, hari ini (15/1) menandatangani Pakta Integritas yang diantaranya berisi komitmen untuk pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel serta menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Penandatanganan tersebut nantinya diikuti secara serentak oleh seluruh PNS di Pemkab. Pekalongan.
Penandatanganan disaksikan secara langsung oleh Bupati Pekalongan, Drs. H. Amat Antono, M.Si, dan Ketua DPRD Kab. Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH. Di Aula Lantai 1 Gedung Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan dan dilanjutkan dengan penyerahan APBD TA. 2016.
Kepala DPPKD Kab. Pekalongan, Totok Budi Mulyanto, SE dalam laporannya mengungkapkan bahwa Postur APBD Kab. Pekalongan TA. 2016 yaitu Pendapatan direncanakan sebesar Rp. 1.854.438.065.509,- atau naik sebesar 9,83%, sedangkan perkiraan belanja sebesar Rp. 1.882.800.850.086,- naik sebesar 3,11%. Ini berarti diperkirakan akan terjadi defisit sebesar Rp. 28.362.784.477,-,dimana kekurangan tersebut akan ditutup dengan anggaran pembiayaan.
Mengawali sambutannya, Bupati Pekalongan mengucapkan terimakasih kepada para pejabat yang telah menandatangani Pakta Integritas, karena menurutnya meski Pakta integritas merupakan hal yang wajar, namun masih ada orang yang tidak mau melakukannya. Padahal Pakta integritas merupakan sebuah bentuk kesadaran dan tanggungjawab moral untuk melaksanakan tugas yang lebih baik dan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati menginstruksikan agar APBD TA. 2016 segera dilaksanakan atau ditindaklanjuti karena APBD merupakan starter atau pengungkit ekonomi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan APBD menumpuk di Bulan Desember atau akhir tahun, karena itu berarti APBD tidak berfungsi sebagai starter dan manfaatnya tidak akan optimal. Ditambahkan Antono, dalam rangka mewujudkan APBD sebagai starter dan penilaian BPK yang lebih baik maka harus ada evaluasi terutama pada diri sendiri dan oleh Sekretaris Daerah.
Tak ketinggalan, Bupati juga mengingatkan agar seluruh PNS di lingkungan Pemkab. Pekalongan agar menyadari fungsi dan statusnya. “ Mari kita bekerja lebih baik lagi!” tegas Antono.
Sedangkan terkait insiden pengeboman dan penembakan yang terjadi di Jakarta, Bupati mengungkapkan keprihatinannya, dan menghimbau kepada para pejabat di wilayahnya agar bertindak pro aktif dimana dalam hal ini pejabat diminta untuk peduli dengan kondisi keamanan daerahnya. “ Koordinasikan dengan semua unsur yang ada di masing-masing wilayahnya untuk menngantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, bantu TNI dan POLRI,” imbaunya. (dian/H-)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Editor : arif.kominfo