KAJEN – Berbicara tentang pembangunan, selama ini Pemkab. Pekalongan hanya berkonsentrasi pada pembangunan di daerah hilir saja. Jarang sekali pembangunan dilakukan di tingkat hulu. Sementara kalau berbicara masalah hutan di Kabupaten Pekalongan, selama ini masyarakat hanya menjadi penonton saja, mereka bisa berinteraksi dengan hutan, tetapi tidak bisa menyapa dengan baik. Masyarakat asing bisa masuk hutan.

Hal tersebut membuat Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, M,Si ingin merubah pandangan masyarakat menjadi masyarakat yang mengenal hutan, masyarakat yang mempunyai budaya, bergaul dan akrab dengan hutan, tidak hanya menjadi penonton saja seperti yang selama ini kita saksikan. “Kita harus bertanggungjawab, bekerja keras dan bekerja cerdas untuk membangun di tingkat hulu,” tegasnya pada acara Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) “Petungkriyono Cultural - Techno Forestry Park” antara Pemkab. Pekalongan, Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dan Yayasan Kehutanan Indonesia, Jumat (5/8) di aula lantai I Sekretariat Daerah.

Menurut Bupati, penandatangan yang dilakukan merupakan salah satu upaya Pemkab. untuk berikhtiar bagaimana Pemkab. Pekalongan bisa mempunyai inisiatif progressif bagi Indonesia dan Dunia dalam rangka membangun dengan konsep keseimbangan “Keanekaragaman hayati (biodiversity) Petungkriyono adalah sumber daya dan kekayaan alam bagi kita, namun juga warisan bagi anak-cucu di masa yang akan datang. Oleh karena itu harus dikelola dengan bijaksana agar dapat memberi makna bagi kemanusiaan. Dan kita ingatkan pada generasi muda untuk peduli pada lingkungan dan bertanggungjawab melestarikannya,” tegas Bupati.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan beberapa langkah strategis yang penting dilakukan dengan berbagai pihak yang benar-benar memiliki komitmen untuk bersama-sama mengembangkan gagasan yang memadukan kepentingan ekonomi masyarakat, peningkatan PAD dan sekaligus kepentingan konservasi ekologi. “Sinergitas Tripartait antara Pemkab. Pekalongan, Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dan Yayasan Kehutanan Indonesia  ini menghadirkan jawaban atas tantangan tersebut,” tambahnya.

Dijelaskan Bupati,  program–program yang akan dilaksanakan dalam “Petungkriyono Cultural-Techno Forestry Park” ini diantaranya akan dikembangkan program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, eko edukasi wisata, laboratorium alam, bank genetika, bank bibit, teknologi hijau, energi hijau, keuangan hijau (green financing), dan lain-lain program yang relevan.

“Pemkab. Pekalongan  akan memberikan dukungan bagi pengembangan program ini, baik itu infrastruktur, regulasi / kebijakan dan bentuk-bentuk dukungan lain yang diperlukan, sesuai dengan kewenangan dan aturan perundang-undangan,” jelas Bupati.

Tak lupa Bupati juga menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan program  Petungkriyono Cultural-Techno Forestry Park tersebut, diantaranya adalah pentingnya pemberdayaan potensi dan kearifan lokal yang sudah ada, sehingga masyarakat Petungkriyono bukan hanya menjadi “penonton” dari program ini. Disamping itu juga diutamakan konsep keseimbangan sehingga tetap terjaga kelestariannya, termasuk fungsi ekologisnya, dan dapat memberi kontribusi lebih luas bagi Indonesia dan dunia. “Libatkan pula masyarakat setempat pada setiap prosesnya, baik perencanaan dan pelaksanaan  program, sehingga akan tumbuh sense of crisis dan sense of belonging (kepedulian dan rasa memiliki) masyarakat untuk ikut menjaga tujuan dari program ini, “ pesannya.

Terakhir Bupati menyampaikan harapannya dengan dilasanakannya MoU ini pengembangan dan pengelolaan kawasan Petungkriyono akan menjadi terarah dan terprogram dengan baik serta terpetakan dengan baik segala data dan potensi kawasan Petungkriono sebagai dasar memformulasikan kebijakan-kebijakan dan langkah strategis yang dianggap perlu. “Semoga acara hari ni tidak berhenti pada MoU saja, namun ada tindak lanjut yang nyata dalam rangka percepatan pembangunan sebuah kawasan,” harapnya.

Di bagian lain  Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( Bapak Prof.DR.Ir. San Afri Awang, M.Sc) menyampaikan acara penandatanganan ini sangat mendasar karena memang type seperti ini, Kabupaten Pekalongan adalah yang pertama di seluruh Jawa. “Sekaligus kita membuktikan bahwa ada beberapa perubahan dalam tata pemerintahan kita seperti direction Presiden yang ingin mengkapitalisasi kekayaan alam agar menjadi kekuatan ekonomi baru di dalam kancah perekonomian Internasional,” ujarnya.

San Afri Awang menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berubah, dan kuncinya adalah pemberdayaan masyarakat. “Harapan saya, Yayasan Kehutanan Indonesia menjadi pembuka pertama dimana kalau hubungan kelembagaan Perhutani dan Pemda dalam kontek nasional sifatnya konkuren. Jadi kehutanan itu dikelola oleh Pusat, Propinsi dan Kabupaten. Tetapi khusus di Jawa diberikan pre velatenya pada Perum Perhutani,” jelas Awang.

Ditambahkan Awang, dengan Cultural - Techno Forestry Park ini diharapkan akan menjadi icon dari Kabupaten Pekalongan.  ”Dan itu tidak bisa disandarkan pada satu komponen saja tetapi semua komponen harus mendukungnya, Ini harus kita bangun dari waktu ke waktu” harap Awang.

Sementara Komisi II DPR RI ( Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phill ) yang hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan hayati laut dan darat terkaya di dunia, disamping itu juga merupakan negara dengan sosial kultur yang terkaya pula.

Menurutnya, ini adalah sebuah upaya pertama yang diketahui, dimana dua jenis kekayaan tersebut hendak disatukan dalam satu wilayah yang secara fenomental mulai dibuka hari ini di Pekalongan. “Selamat untuk Pekalongan. Petungkriyono adalah upaya sadar terorganisir dan sistematis untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah negara dengan Bio dan Socio Cultural terkaya di dunia,” ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan ( Ir. Kustanta Budi Prihatna, M.Eng.), Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Jajaran FKPD Kabupaten Pekalongan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah; Kepala Balai Pengelolaan DAS Pemali – Jratun; Perwakilan Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah; Adm. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur, ( Akham Taufik ) ; Ketua Umum Yayasan Kehutanan Indonesia (Taru J. Wisnu); Lembaga Donor dan CSR Perusahaan; (451H & Didik)

Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo