Admin
Jumat, 4 Juni 2021
KAJEN - Upaya dan ikhtiar Pemkab guna terwunjudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, religius dan berkelanjutan berbasis potensi lokal, yang didukung penuh segenap lapisan masyarakat yang diimplementasikan melalui sejumlah program unggulan nampak hasilnya. Hasil konkret pembangunan yang telah dicapai pada 5 tahun terakhir ini antara lain pembangunan RSUD Kraton 2 di Wiradesa, Pembangunan penunjang pasar Kedungwuni, PLBK Simbangkulon Buaran, juga pengawalan pasar Wiradesa. Ada pula penanganan rob Pantura, relokasi warga Simonet, sampai fasilitasi perguruan tinggi.
Baru-baru ini, pengakuan dan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas tata kelola keuangan juga berhasil diraih pemerintah daerah kabupaten Pekalongan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disampaikan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si dalam sambutannya pada acara Rapat Paripurna DPRD kabupaten Pekalongan dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020, yang diselenggarakan di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Jum’at (04/06) pagi.
Disampaikan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“ Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 telah disusun laporan pelaksanaannya secara komprehensif di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Januari smpai dengan 29 April 2021. Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah diserahkan kepada Ketua DPRD dan Bupati Pekalongan pada tanggal 20 Mei 2021, dengan opini adalah ‘WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)’, yang Alhamdulilah berhasil diraih keenam kalinya secara berturut turut dengan kategori opini tertinggi dari BPK RI,” paparnya.
Lebih lanjut Bupati menegaskan prestasi tersebut merupakan pengakuan dan penghargaan dari BPK atas tata kelola keuangan yang telah dilaksanakan selama ini, dan bukan merupakan suatu hal yang kebetulan, melainkan buah dari hasil kerja keras, kerjasama dan komitmen bersama sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing.
“Oleh karena itu ,kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua stakeholders yang telah berperan dalam upaya memperoleh opini WTP. Kami juga mengajak semua stakeholders untuk tetap bersama sama mempertahankan serta meningkatkan kualitas opini WTP pada tahun-tahun mendatang, “ tuturnya
Selanjutnya pada Rapat Paripurna Dewan tersebut Bupati menyampaikan gambaran umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain perihal pendapatan, belanja dan transfer pembiayaan
Rapat Paripurna dPRD kabupaten Pekalongan dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 dihadiri Ketua DPRD Hj Hindun MH, Wakil Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti, para anggota unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Agama, Pj Sekda beserta para asisten dan staf ahli, Sekretaris DPRD, para Kepala OPD, para camat se-kabupaten Pekalongan dan Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. (Ar-Kominfo)