Admin
Jumat, 3 Juni 2022
KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melakukan studi tiru Inovasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pekalongan, belum lama ini. Rombongan studi tiru yang dipimpin Wabup Blora Tri Yuli Setyowati SE, MM diterima Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi SH dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Totok Budi Mulyanto, SE serta para kepala OPD terkait di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Jum’at (3/6).
Dalam sambutannya, Tri Yuli Setyowati menyampaikan terima kasih atas penyambutan dari Pemkab Pekalongan. Menurutnya, kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama dan kemiskinan tidak bisa dihalangi, namun bagaimana inovasi untuk mengurangi kemiskinan itu yang perlu dilakukan. “Oleh karena itu, Kami mengunjungi Kabupaten Pekalongan untuk melakukan studi tiru mengenai inovasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan anak tidak sekolah dengan inovasinya yang keluar sebagai Juara Umum, serta bagaimana langkah-langkah dalam menangani situasi pandemi Covid-19 untuk diterapkan di wilayah kami,” tutur Tri Yuli. Harapannya, hasil dari studi tiru berguna bagi pemkab dan masyarakat Kabupaten Blora.
Menurut Tri Yuli, dari kondisi geografis, dan jumlah APBD yang dimiliki, Pemkab Blora dan Pemkab Pekalongan hampir sama. Jumlah kecamatannya pun hampir sama. Kabupaten Blora terdiri dari 16 kecamatan, sedangkan Kabupaten Pekalongan 19 kecamatan. “Secara geografis Kabupaten Pekalongan ini sangat komplit, laut punya, darat punya, hutan punya. Blora 46%nya adalah hutan. Kayu jati kualitas terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Tetapi karena wilayah kami 46% hutan dan masyarakat kami di sekitaran hutan, angka kemiskinan masih tinggi, yaitu. 12,9%. Apalagi di masa pandemi Covid-19 kemarin, semua naik. Kondisi kita hampir mirip, namun hasilnya lebih maksimal di Pekalongan, Itu lah alasan kami datang ke Kabupaten Pekalongan,” tutur Tri Yuli.
Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, SH saat menerima rombongan Pemkab Blora mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan kepercayaan kepada Pemkab Blora kepada pihaknya. “Semoga bisa memberikan referensi dan bermanfaat bagi Pemkab dan masyarakat Blora,” ujar Wabup Riswadi.
Dalam sambutannya, Wabup Riswadi memaparkan, luas wilayah Kabupaten Pekalongan sekitar 870 Km2 dan jumlah penduduk sekitar 976.000an. Wilayah Kabupaten Pekalongan terdiri dari 12 kilometer pantai, 5 daerah terjal 4 daerah pesisir, dan sisanya merupakan daratan. “Pertumbuhan ekonomi kita 4,2%. Pernah minus 2,5% pada saat Covid-19. Pendapatan per kapita sekitar 23-25 juta per tahun. APBD 2,2 – 2,4 T per tahun. Memang, belanja langsung dan belanja tidak langsung belum seimbang dan PAD belum memuaskan,” tutur Riswadi.
Wabup menyatakan Pemkab Blora dapat mengadopsi seluruhnya program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan atau sebagian.
Dijelaskan, di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 hampir tidak ada pembangunan sama sekali akibat Pandemi Covid-19. “Angka kemiskinan naik pun. Kami merupakan Kepala Daerah yang dilantik belakangan, yaitu pada 27 Juni 2021 dan 24 hari kemudian Ulang Tahun Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, kami pun merasa belum banyak yang kami perbuat. Karena awal kami menjabat, Covid-19 masih tingi-tingginya. Hampir tidak ada pembanguan sama sekali, yang ada refocussing. Kita minus pertumbuhan ekonominya. Angka kemiskinan juga naik,” jelas Riswood, sapaan akrab Riswadi.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup membacakan sambutan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, SE, MM, bahwa terkait penanggulangan kemiskinan, Pemkab Pekalongan antara lain mendapatkan penghargaan Inovatif Government Award tahun 2020 dengan Kategori Sangat Inovatif dari Kemendagri Top 45 Inovatif Pelayanan Publik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional Tahun 2020 dengan Inovasi Laboratorium Kemiskinan.
Juara Umum Inovasi Pelayanan Publik
Pada tahun 2021, Pemkab Pekalongan menjadi Juara Umum setelah masuk Top 45 Inovatif Pelayanan Publik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional Tahun 2021 dengan Aplikasi KUDU Sekolah. Penghargaan lainnya yaitu, masuk dalam Penilaian Indeks Daya Saing Daerah dalam Penganugerahan IDSD Tingkat Prov Jateng Tahun 2021.
Lebih lanjut Riswood mengutarakan, sepanjang tahun 2020 Pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Pekalongan. Sehingga secara makro, kebijakan pembangunan Kabupaten Pekalongan mengalami perlambatan, seperti angka kemiskinan 10,19% lebih tinggi dari capaian yang ditargetkan, yaitu 9,71%.
Gerakan KUDU Sekolah, lanjutnya, memiliki posisi strategis dalam meningkatkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Gerakan KUDU sekolah melakukan pendataan dan pengembalian anak tidak sekolah ke jenjang formal maupun non formal, serta menyisir dewasa tidak sekolah untuk didorong kembali bersekolah. Hal ini mempengerahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang awalnya sangat rendah, menjadi 70,11% di tahun 2021, dan tahun 2022 ini ditarget 71,19%. “Ini salah satu program yang dijalankan,” ujarnya.