KAJEN — Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh sekolah agar tepat waktu dan aman dikonsumsi oleh peserta didik. Langkah ini disampaikan oleh Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., usai rapat Paripurna DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (15/10/2025).

“Beberapa waktu lalu, Bupati Pekalongan memimpin rapat koordinasi terkait pelaksanaan MBG bersama seluruh stakeholder. Kami juga melakukan pengecekan sampel di beberapa sekolah terkait distribusi MBG, untuk memastikan semuanya berjalan sesuai standar,” jelas Sukirman.

Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Pekalongan akan membentuk posko layanan informasi MBG yang beroperasi 24 jam. Posko ini bukan posko pengaduan, tetapi berfungsi sebagai pusat informasi bagi sekolah, penyedia, dan masyarakat terkait distribusi makanan bergizi gratis.

“Posko ini sedang kami tata, termasuk mekanisme kerjanya, siapa yang terlibat, dan jam operasionalnya. Langkah ini juga sesuai arahan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, agar kita siap menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti distribusi terlambat atau kejadian keracunan,” ujarnya.

Sukirman juga menyampaikan perkembangan jumlah dapur penyedia MBG di Kabupaten Pekalongan.

“Saat ini, jumlah dapur aktif sekitar 40-an dari total 77 dapur di seluruh Kabupaten Pekalongan. Untuk tahun 2026, izinnya ditutup sementara, dan tahun berikutnya akan berproses kembali. Dari jumlah tersebut, yang benar-benar aktif sekitar 19 dapur, sementara sisanya masih dalam proses administrasi dan verifikasi,” jelasnya.

Dengan pembentukan posko ini, Pemkab Pekalongan berharap distribusi MBG dapat lebih terkontrol, tepat waktu, dan aman, sehingga program gizi bagi anak-anak di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan optimal.