KAJEN - Kabupaten Pekalongan terpilih sebagai kandidat daerah terbaik untuk kategori Ketepatan Alokasi Outcome Kesejahteraan  Kelompok 2 (dua) dalam Indeks KELOLA (Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD) versi Kata Data Indonesia.

Indeks kelola disusun oleh tim riset dan analis KIC bersama para ahli ekonomi independen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada . Indeks kelola mengukur efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah (Pemda).

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai paparannya menyampaikan bahwa Indeks Kelola ini akan menjadi dasar untuk pemberian penghargaan kepada 6 pemerintah daerah (Pemda) terpilih yang paling efektif dalam mengelola anggaran sesuai kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing.

”Kita sebagai salah satu nominator tersebut, karena ada beberapa hal yang menunjukkan efektifitas penggunaan anggaran dan kemaslahatan bagi masyarakat ”tandasnya di Kantor Kata Data Indonesia  di Komplek Senayan Jakarta (25/10/2019).

Hal tersebut tak lepas dari inovasi pembangunan yang termahtub pada 12 mandat rakyat yang telah dilaksanakan seperti pemberian Kartu Kajen Sehat dan Kajen Cerdas, pemberiran  Subsidi Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas dan Percepatan Infrastruktur, Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di daerah atas WB, Guru Madrasah, Takmir Masjid, Ustadz

Program lain adalah Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Hasil Produksi Pertanian, Mendorong Pertumbuhan UMKM, Mendorong Pertumbuhan Budidaya Air Tawar dan Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Menanam Kembali 1 Juta Pohon untuk Kelestarian Lingkungan,Melestarikan Seni dan Budaya dan Mewujudkan Birokrasi yang Melayani, Disiplin dan Bersih.

“Dan kita juga melakukan inovasi membangun tanggul melintang di daerah Mulyorejo Tirto yang mampu mengentaskan dari dampak rob dan diikuti mendapat bantuan pembangunan tanggul melintang pencegah rob dari pemerintah pusat hingga 500 milyar lebih”tandasnya.

Menurut Bupati,  ini tak lepas karena  kita kemampuan kita melaksanakan  Trilogi pembangunan berupa  pendidikan dengan pengembangan sumberdaya manusianya, pembangunan infratruktur secara kesinambung dan penyalanan birokrasi yang baik

Sementara itu Heri Susanto, CCO (Chief Content Officer) Kata Data Indonesia menyampaikan sejak pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) secara baik, mandiri, berkualitas, prudent, transparan dan akuntabel. Lewat otonomi daerah, para pemimpin daerah diharapkan bisa mengelola anggaran untuk kepentingan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kesuksesan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya dapat memberikan berbagai implikasi positif. Pertama, kesuksesan pemerintah daerah dapat memacu pemerintah daerah lain dalam pembangunan daerahnya. Kedua, kesuksesan pembangunan daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional.

Nyatanya, efektivitas dan optimalisasi pengelolaan APBD belum tercapai. Dengan situasi seperti ini, pengelolaan APBD dianggap tidak maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya selain masalah perencanaan yang belum memiliki standar baik, menurut Menteri Keuangan juga disebabkan terlalu banyaknya program yang dikerjakan pemerintah daerah dengan hasil yang nihil.

Saat ini,pemerintah belum sepenuhnya menjadikan keluaran (output) apalagi hasil (outcome) sebagai penilaian akhir. Keluaran masih sulit dijadikan sebagai variabel terakhir penilaian di setiap kementerian dan lembaga karena memiliki parameter dan ukuran berbeda. Oleh karena itu, perbandingan keluaran secara cepat membutuhkan usaha dan waktu lebih banyak. Alternatif penilaian yang relatif  mudah dilakukan dan hasilnya dapat dipantau dalam waktu riil adalah penggunaan anggaran berdasarkan realisasi  penyerapan anggaran. (red)