KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya memperkuat kesiapan anggaran dan logistik dalam penanganan dampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pekalongan, Jumat (30/1/2026).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir, M.M., dan dihadiri jajaran pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., serta perangkat daerah terkait.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa hingga 27 Januari 2026, jumlah warga terdampak banjir mencapai 60.164 jiwa, dengan 1.704 jiwa mengungsi di 19 titik pengungsian.

“Personel BPBD saat ini bekerja 24 jam penuh di lapangan untuk memastikan keselamatan warga serta kelancaran distribusi bantuan,” ujar Agus.

Ia menambahkan, kebutuhan mendesak saat ini meliputi tambahan obat-obatan, khususnya obat penyakit kulit, kebutuhan balita, serta peningkatan fasilitas sanitasi di lokasi pengungsian yang mulai mengalami keterbatasan kapasitas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan darurat bencana.

“Anggaran BTT akan difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan logistik selama masa tanggap darurat 14 hari, termasuk makanan, kesehatan, dan kebutuhan dasar pengungsi,” jelas Sekda

Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya di bidang pekerjaan umum, telah mulai memetakan kebutuhan bahan bakar dan operasional pompa air guna mendukung upaya penanganan genangan.

Menurutnya, Pemkab Pekalongan juga menyiapkan langkah antisipatif melalui pergeseran anggaran APBD apabila diperlukan, mengingat keterbatasan stok logistik reguler.

“Kami memastikan seluruh perangkat daerah bergerak cepat dan bersinergi agar penanganan bencana berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga terus berkoordinasi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, serta tanggul sungai, dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca.

Melalui sinergi lintas sektor, Pemkab Pekalongan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat terdampak bencana serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana ke depan.