KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal menyusul dinamika hukum yang sedang berlangsung. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., kepada awak media di kompleks Kantor Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (04/03/2026).

Dalam keterangannya, Wakil Bupati menyampaikan rasa keprihatinan atas situasi yang terjadi serta mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami menyampaikan rasa sedih dan prihatin. Ibarat dalam satu keluarga ada yang terkena musibah. Kita doakan semoga segala sesuatunya dapat terselesaikan dengan baik. Kami menghormati dan menjunjung tinggi proses hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya.

Ia menegaskan, pelayanan publik di seluruh sektor tetap berjalan seperti biasa, baik di bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan perizinan, pasar, maupun sektor UMKM. Menurutnya, sistem kerja di lingkungan Pemkab telah diatur agar tetap berjalan meskipun terdapat pejabat yang berhalangan.

“Kami terbiasa berbagi tugas. Jika salah satu berhalangan, yang lain akan mengambil alih. Para asisten dan kepala dinas juga saling mendukung sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” jelasnya.

Terkait sejumlah ruangan yang sempat disegel, Wakil Bupati menyebutkan bahwa langkah penyesuaian telah dilakukan agar aktivitas pemerintahan tetap efektif.

“Ada beberapa bagian yang dialihkan sementara. Para asisten sudah mengambil inisiatif agar pekerjaan tetap berjalan optimal,” tambahnya.

Mengenai perkembangan proses hukum, pihaknya masih menunggu informasi resmi dan arahan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Kami menunggu petunjuk dari Bapak Gubernur serta perkembangan proses yang berjalan. Untuk langkah-langkah selanjutnya tentu akan kami konsultasikan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Wakil Bupati juga memastikan bahwa hak-hak aparatur sipil negara tetap aman dan tidak terdampak situasi saat ini.

“Gaji, gaji ke-13, dan THR ASN tetap aman. Kami pastikan seluruh kewajiban pemerintah kepada pegawai maupun pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.