KAJEN – Bertempat di Ruang Rapat Bupati, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan acara Diskusi Interaktif dan Sharing Tentang Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pekalongan, pada pagi ini, Kamis (19/11/2020).

Acara tersebut dihadiri oleh Plt Bupati Pekalongan Ir.Hj. Arini Harimurti, Asisten 1 Setda Kabupaten Pekalongan Toto Budi mulyanto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setiyawan Dwi Antoro, SKM.,M.Kes, Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Pekalongan Siti Masruroh, Ketua Tim Advokasi Kawasan Tanpa Rokok Kemendagri Edward Sigalingging dan para anggotanya.

Menurut Plt Bupati Pekalongan Ir.Hj. Arini Harimurti untuk menciptakaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pekalongan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya adalah sebagai pemerintah harus memberikan contoh dahulu kepada masyarakat luas untuk tidak merokok.

Setelah pemerintah bisa menata diri untuk membiasakan pola hidup sehat dengan tidak merokok, lanjut Arini, maka masyarakat akan mencontoh dan setelah itu baru pemerintah harus melakukan langkah konkret untuk segera mengimplementasikan harapannya supaya Kabupaten Pekalongan menjadi Kawasan Tanpa Rokok.

‘’ Tugas kita yang pertama tentu saja ini mungkin bu staf ahli , di kawasan kita dulu bagaimana kita bisa menjadi suri tauladan. Jika di kawasan kita sudah berhasil bebas dari asap rokok baru kita keluar,’’ jelasnya.

Selanjutnya, Arini mengatakan bahwa langkah tepat yang harus dilakukan saat ini untuk bisa segera mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pekalongan adalah dengan membuat Peraturan Bupati sebagai langkah awal supaya hal tersebut bisa dilakukan.

Untuk itu, Ia meminta pihaknya untuk segera mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan Peraturan Bupati mengenai peraturan khusus Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pekalongan, sembari menunggu adanya bupati definitive yang nanti akan terpilih pada 9 Desember 2020 mendatang.

‘’Kami memang kalau bicara tentang kawasan tanpa rokok ini Peraturan Daerahnya kami memang belum ada, tetapi ada Peraturan Daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang kawasan tanpa rokok yaitu Perda Tahun 2012 tentang ketertiban umum yang didalamnya mengatur kawasan tanpa rokok,’’ terangnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Advokasi Kawasan Tanpa Rokok Kemendagri Edward Sigalingging menyampaikan bahwa sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pemerintah daerah itu diwajibkan harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Untuk itu Ia sangat mendukung penuh Kabupaten Pekalongan untuk bisa membuat Perda khusus mengenai Kawasan Tanpa Rokok seperti yang sudah dilakukan oleh 360 kabupaten lainnya di Indonesia.

‘’ Perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa pemerintah daerah itu harus diwajibkan menetapkan Perda tentang KTR artinya ini sudah sebelas tahun memang dari total 514 jumlah kabupaten baru sekitar 360 an ya, yang sudah menetapkan Perda Tentang KTR,’’ ungkapnya. (Lus-Kominfo)