KAJEN – Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Pekalongan didorong tidak sekadar menjalankan agenda rutin organisasi. Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman meminta PKK menjadi kekuatan nyata pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan keluarga dan sosial yang masih membelit masyarakat.

Pesan itu disampaikan Sukirman saat membuka Rapat Konsultasi TP PKK Kabupaten Pekalongan bersama para pembina dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pekalongan, di Aula Lantai I Sekretariat Daerah, Kamis (13/8/2026).

Menurut Sukirman, rapat konsultasi bukan sekadar forum menyusun program, tetapi harus menjadi ruang untuk membongkar sekat antara PKK dan OPD. Program 10 Pokok PKK, kata dia, harus terkoneksi langsung dengan agenda pembangunan pemerintah daerah agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Rapat konsultasi ini tentu saja untuk semakin mensinergikan program-program yang akan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK. Tadi sudah sangat luar biasa dipaparkan dengan berbagai terobosan,” ujar Sukirman.

Ia meminta seluruh pembina PKK di lingkungan Pemkab Pekalongan tidak berhenti pada dukungan administratif. OPD harus memberikan pendampingan, pembinaan, fasilitas hingga kemudahan agar program PKK dapat berjalan dan menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah.

“Mohon bisa didampingi teman-teman PKK, sahabat-sahabat PKK ini dalam melaksanakan program-programnya, meningkatkan bimbingan dan pembinaannya. Tentu saja yang tidak kalah penting adalah bantuan dan fasilitasi serta kemudahan,” tegasnya.

Sukirman bahkan meminta setiap OPD membuka ruang kolaborasi dengan PKK. Berbagai program pemerintah yang menyentuh keluarga dan masyarakat harus dikomunikasikan melalui jaringan PKK, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga Dasa Wisma.

Di titik inilah Sukirman menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan birokrasi. Stunting, pernikahan dini, kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi hingga rendahnya literasi harus menjadi perhatian bersama.

“Kita harus tingkatkan bagaimana kemudian kita mensosialisasikan lebih agresif, lebih progresif kepada para Tim Penggerak PKK di tingkat desa, sampai ke tingkat bawah, sampai Dasa Wisma,” katanya.

Sorotan Sukirman juga mengarah pada persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ia meminta PKK ikut memperkuat pengawasan sosial untuk mencegah anak dan remaja terjerumus dalam pergaulan bebas.

Ia menyinggung keberadaan warung remang-remang dan berbagai praktik sosial yang dinilai bertentangan dengan kultur serta nilai keagamaan yang selama ini menjadi karakter masyarakat Kabupaten Pekalongan.

“Terus meningkatkan informasi yang berkembang, kemudian mencegah anak-anak kita dalam perbuatan-perbuatan pergaulan bebas yang tanpa batas,” tegasnya.

Literasi juga menjadi pekerjaan rumah yang disorot Sukirman. Ia menyebut tingkat literasi Kabupaten Pekalongan masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, PKK diminta tidak menganggap literasi sebagai urusan sektor pendidikan semata.

Menurutnya, jaringan PKK hingga keluarga dan Dasa Wisma justru dapat menjadi ujung tombak untuk mendorong budaya membaca, meningkatkan pengetahuan keluarga, sekaligus menyaring informasi di tengah derasnya arus digital.

Selain persoalan program, Sukirman juga mendorong PKK lebih berani mencari sumber daya di luar APBD. Kerja sama dengan perbankan, BUMN, BUMD maupun lembaga nonpemerintah dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperkuat pembiayaan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

“Coba kita mulai membuka ruang-ruang, tidak hanya bergantung kepada APBD. Artinya, ini terobosan-terobosan yang harus kita lakukan, sehingga sinergi kita ini menjadi modal utama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan Galuh Kirana menegaskan penyusunan program kerja PKK 2027 memang harus dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah. Menurutnya, program PKK tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhitungkan prioritas pembangunan pemerintah daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa program-program yang direncanakan benar-benar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, sesuai dengan kewenangan dan program perangkat daerah, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” jelas Galuh.

Melalui rapat konsultasi tersebut, TP PKK berharap dapat menyamakan persepsi, memetakan program yang bisa dikolaborasikan, menentukan OPD pendamping atau pembina, sekaligus mengidentifikasi dukungan yang dibutuhkan.

Bagi Sukirman, seluruh perencanaan tersebut pada akhirnya tidak boleh berhenti menjadi dokumen program kerja. Ukurannya sederhana: seberapa jauh program itu mampu menyentuh persoalan nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Satu-satunya kewajiban kita, kehidupan kita ini, kita berada di dalam posisi masing-masing adalah terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.