KAJEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Jumat (18/7/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul.Munir dan dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S, M.S, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta para anggota DPRD.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibaca Oleh Wakil Bupati, disampaikan bahwa rancangan perubahan APBD 2025 disusun atas dasar dua dokumen penting, yakni Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama DPRD pada 15 Juli 2025. Langkah ini diambil guna menyesuaikan dinamika kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah pusat.

"Perubahan ini merespons Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, yang menekankan pembatasan pada pengeluaran seremonial dan kegiatan yang tidak langsung mendukung output kinerja daerah," ujar Wabup.

Beliau juga menambahkan bahwa dari sisi pendapatan, rancangan perubahan APBD 2025 mencatat kenaikan sebesar 2,92 persen, dari Rp2,338 triliun menjadi Rp2,406 triliun. Sementara itu, belanja daerah naik 5,07 persen, dari Rp2,359 triliun menjadi Rp2,478 triliun. 

"Untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja, direncanakan pembiayaan netto sebesar Rp71,874 miliar, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024," terangnya.

Mengakhiri sambutan, Sukirman menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama yang terjalin dan mengajak semua pihak menjaga sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam membangun Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, dan Sejahtera,” ucapnya.