KAJEN - Dalam rangka inventarisir tanah aset pemerintah daerah kabupaten Pekalongan, Pemkab Pekalongan bekerjasama dengan KPK dan BPN mengadakan kegiatan sosialisasi sistem inventarisasi tanah instansi pemerintah ( INTIP ) pada Selasa ( 07/07) di aula lantai II setda kab. Pekalongan. Acara sosialisasi dibuka oleh bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si dan diikuti oleh kepala BPKD, camat, lurah, kabid kanwil BPN propinsi Jawa Tengah dan dari kantor pertanahan kabupaten Pekalongan.

Bupati menilai program inventarisir tanah pemerintah sangat penting karena kabupaten Pekalongan cukup kaya dan punya pengalaman tentang pemanfaatan tanah pemerintah.

Dijelaskan bupati, kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk menginventarisir tanah-tanah pemerintah yang sudah tercatat maupun belum. Yang sudah tercatat berarti sudah menjadi aset pemkab. Kemudian untuk tanah pemerintah yang belum tercatat,  setelah tercatat akan dilegalisasi. Sertifikatnya akan dibantu oleh BPN. “ Fokusnya ada di 2 kecamatan, Kedungwuni dan wiradesa. Karena memang dulu adalah aset desa Kedungwuni, sekararng menjadi aset pemerintah, karena dijadikan kelurahan. Aset-aset ini nanti akan kita kembangkan optimal seiring dengan pengembangan wilayah Kedungwuni dan Wiradesa,” paparnya.

Terkait kompleks Islamic centre, bupati menerangkan akan dibangun oleh Kemenag namun Kemenag sendiri menyarankan agar tanah dihibahkan sehingga  kepemilikannya menjadi  kepemilikan Kemenag RI. Kemudian  sudah dijanjikan dana pengembangan sebesar 25 Milyar. “ Pemkab akan memproses itu karena intinya untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan, utamanya pendidikan agama dan pendidikan penunjang lainnya. Kompleks Islamic center ini dulu dimaksudkan seluruh pusat pendidikan difokuskan disitu. Nanti akan kita proses,” lanjutnya.

Sementara iru kepala BPN Jateng Imawan Abdul Ghofur dalam laporannya menyampaikan BPN sudah punya program PTSL (Pendaftaran Tanah sistematik Lengkap) di kabupaten Pekalongan yang sampai saat ini sudah diselesaikan 11 desa lengkap. Harapannya desa lengkap yang sudah dihasilkan tersebut bisaditindaklanjuti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Selain itu perkembangan pendaftaran tanah di kabupaten Pekalongan saat ini baru sekitar 78 % dan sisanya akan diselesaikan sampai tahun 2023 sesuai roadmap provinsi Jawa Tengah.  (Humas Kominfo)