KAJEN -  Upaya wujudkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mendukung pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan siap mendukung penuh Program Nasional Sensus Ekonomi 2026.

Komitmen ini ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, usai menerima audiensi jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan di Ruang Rapat Bupati, Selasa 14 April 2026.

Sukirman mengatakan, pemerintah daerah diminta berperan aktif dalam mensosialisasikan program nasional ini. 

Menurutnya, keberadaan data yang akurat menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi dan sosial.

“Kami diminta untuk terlibat aktif dalam mensosialisasikan kesuksesan program ini karena data sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi persoalan ekonomi, sosial, dan sebagainya,” ujarnya.

Ia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan program prioritas nasional yang harus didukung secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemkab Pekalongan pun berkomitmen melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai metode, termasuk penerbitan surat edaran serta pendekatan langsung kepada pelaku usaha.

“Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentu siap melakukan sosialisasi dengan berbagai metode, termasuk melalui penerbitan surat edaran kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, pelaku usaha mulai dari usaha mikro hingga menengah dan besar juga akan turut disosialisasikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sukirman menekankan pentingnya data yang dihimpun dalam sensus ekonomi sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah ke depan. Data tersebut mencakup berbagai indikator penting, mulai dari tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Hasilnya, data-data seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan akan menjadi supporting system yang sangat luar biasa bagi pengambilan kebijakan ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Maibu Barwis Sugiharto, menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang sekaligus program prioritas nasional yang mendapat perhatian langsung dari Presiden, sehingga pelaksanaannya harus berjalan sukses dan menghasilkan data berkualitas.

“Sensus Ekonomi ini adalah kegiatan prioritas nasional dan program direktif Presiden. Data yang dihasilkan sangat dinantikan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Pihaknya mengajak Pemkab Pekalongan untuk terus bersinergi demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.