KAJEN - Dengan tema "Peran Ulama, Umaro, TNI dan Polri dalam mempertahankan Empat Pilar Kebangsaan dan Meneguhkan Aswaja", pembukaan Silaturahim Nasional Ulama, Umaro, TNI dan Polri tahun 2019 dipusatkan di Pendopo Kabupaten Pekalongan di Kajen, Sabtu (7/12 /2019). 

Kegiatan dibuka oleh Gubernur Jawa H. Ganjar Pranowo, SH., M.IP., dan dihadiri Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfudz MD, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri,  Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Tampak pula anggota DPR RI asli Kabupaten Pekalongan H. Bisri Romly, MM., para pejabat TNI maupun Polri dari Jawa Tengah. 

Selanjutnya, Walikota Pekalongan HM. Saelany Machfudz, Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, S.IP, M.MS, Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK, M.Si, Pengurus Jatman Pusat di bawah Rois Jatman Maulana Habib Luthfiy bin Ali bin Yahya dan para ulama.

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si selaku tuan rumah dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Maulana Habib Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya karena telah diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan hajat besar itu.

"Kabupaten Pekalongan baru tiga kali diberikan kepercayaan dalam penyelenggaraan hajat besar seperti sekarang ini. Harapan kami semoga ke depan akan diberikan kepercayaan lagi. Karena kami meyakini dengan hadirnya para Habaib, para Kyai dan para Pejabat Tinggi di Negeri tercinta ini di Kabupaten Pekalongan akan membawa barokah kepada kami. Amiiin, "ungkap Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si.

Hal itu, lanjut Bupati, salah satunya dibuktikan dengan hadirnya 8 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa tidak kurang dari 12.000 di Kabupaten Pekalongan. " Semua itu tidak lepas dari doa para Habaib, para Kyai dan para Pejabat Tinggi Negeri ini yang hadir di Kota Santri Kabupaten Pekalongan ini," ujarnya. 

Silaturahim Nasional diikuti sekitar 2.500 peserta dari sembilan kabupaten/kota dan dari Luar Jawa. Para peserta dari Luar Jawa disediakan penginapan di Pondok Pesantren Gus Nasir di  Wonopringgo dan rumah-rumah penduduk.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah akan menindak tegas organisasi masyarakat yang mencoba memecah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, silahturahim nasional ini digelar untuk membahas tentang peran ulama, umaro, TNI, dan Polri dalam mempertahankan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Pemerintah akan membubarkan ormas yang melanggar empat pilar. Contohnya ada, seperti HTI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah karena mencoba mengusung khilafah," katanya.

Mahfud mengungkapkan pihaknya tidak melarang, adanya kelompok masyarakat yang mengajukan ijin untuk membuat sebuah organisasi masyarakat asal sesuai peraturan yang sudah ada.

"Secara hukum, pancasila tidak boleh menjadi pilar, karena pancasila adalah Ideologi. Lawan dari 4 pilar adalah ateisme.Kenapa ateisme dimusuhi?Karena ateisme tidak mengakui tuhan berbending terbalik dengan negara kita," ungkapnya.

Menkopolhukam menambahkan pembeda itu adalah nugrah, jangan diantara perbedaan kita bertengkar." Indonesia banyak perbedaan, jangan menjadi pembeda akan tetapi, menjadi pemersatu dan hormati perbedaan yang ada," tambahnya. (didik /dinkominfo kab.pekalongan).