KAJEN – Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemkab Pekalongan menggelar focus group discussion (FGD) untuk menyusun program yang efektif guna mendukung pencapaian target pembangunan kesejahteraan di Kota Santri. FGD digelar di Aula Lantai 1 Gedung Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (23/10/2019) pagi.

Bupati KH. Asip Kholbihi, S.H, M.Si dalam sambutan mengutarakan, terkait masih rendahnya IPM Kabupaten Pekalongan, Pemkab terus mengupayakan untuk memenuhi hak masyarakat atas akses pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.

“Kita akan terus membenahi yang menyangkut hal tersebut. Pemkab juga memiliki program andalan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM, yakni Program Laboratorium Kesmikinan,” tutur Bupati.

Di bidang pendidikan, Pemkab akan terus membenahi, dengan terus menggelorakan gerakan “Kudu” atau Wajib Sekolah, sehingga nantinya tidak ada anak yang drop out (DO) sekolah. Targetnya, pada tahun 2021 Kabupaten Pekalongan Zero Drop Out.

“Kalau sudah terukur dengan baik, pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, saya meyakini IPM kita naik, minimal angkanya tidak terlalu jauh dari provinsi,” ujar Asip.

Lebih lanjut Asip mengatakan, seluruh indikator makro akan menjadi landasan Pemkab untuk menata sistem perencanaan agar lebih fokus lagi. Bupati juga meminta kepada semua OPD dan berharap kepada seluruh stakeholder kompak dan bekerja sama untuk meningkatkan IPM.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan Ir. Bambang Irianto, M.Si dalam laporannya menyampaikan Penyelenggaraan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Data Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan untuk Penyusunan Program yang Efektif guna mendukung Pencapaian Target Pembangunan Kesejahteraan di Kabupaten Pekalongan dilatarbelakangi masih rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Pekalongan.

“Salah satu permasalahan di Kabupaten Pekalongan adalah masih rendahnya kualitas SDM. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan indikator IPM dan Tingkat Kemiskinan. IPM di Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 mencapai 68,97, masih di bawah IPM Jawa Tengah 71,12. Nasional 71,39. Dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan 10,06 di bawah Jawa Tengah, 11,32 masih di atas Nasional 9,82. Kinerja tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan sebesar 2,56 ini merupakan kinerja terbaik ke-6 se Jawa Tengah namun tidak equivalent dengan kinerja IPM sebesar 0,83 (urutan ke 24 se Jateng),” terang Bambang Irianto.

Peringkat IPM tersebut, menurutnya, memberikan pertanda bahwa program dan kegiatan pembangunan untuk mengaitkan derajat kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat sebagai dasar perhitungan IPM yang selama ini dilakukan oleh Kabupaten Pekalongan perlu dievaluasi dan dikaji secara cermat, dan diperlukan upaya strategis melalui berbagai program pembangunan manusia.

“Memperhatikan kondisi ini, maka perlu diselenggarakan pertemuan dalam rangka mengidentifikasi persoalan daerah memperoleh masukan dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target IPM yang dikaitkan dengan target kemiskinan,” ujar Bambang.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, penyelenggaraan FGD yang didasari RPJMD 2016-2021 dan Rencana Kerja Operasional (RKO) Kegiatan Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 itu dalam rangka rangka menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai konsep pembangunan manusia dan mensinergikan program kegiatan OPD dalam perbaikan IPM dan tingkat Kemiskinan.

Kegiatan juga untuk mengidentifikasikan berbagai program kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan manusia, dan memperoleh masukan tentang aspek-aspek yang dibutuhkan dalam melakukan program kegiatan untuk mendukung capaian target IPM dan penurunan tingkat kemiskinan.  “Hasil yang diharapkan yakni berupa konsep rancangan dan formulasi upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan,” ucap Bambang.

FGD diikuti sebanyak 55 orang peserta, yang berasal dari OPD terkait, BPS, Kantor Kemenag, Forum CSR, stakeholder Pendidikan dan Ketua Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kabupaten Pekalongan dan materi berupa paparan tunggal dari Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah dengan tema yang sama dengan tema FGD. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)