KAJEN - Pemerintah dan lembaga pendidikan sebagai insan pendidikan harus bisa menjawab tantangan zaman agar pendidikan bisa lebih maju. Pemerintah sekarang sudah tidak ada dikotomi lagi antara pendidikan di sekolah negeri dan sekolah swasta.
"Dulu, memang ada dikotomi pendidikan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, dengan tujuan agar pendidikan lebih maju serta indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Pekalongan bisa tinggi," ucap Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat menghadiri kegiatan Sarasehan Pendidikan yang diadakan di lingkungan Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo, Minggu (1/3/2020) pagi.
Menurut Bupati Asip, untuk YMI sendiri kualitas pendidikannya sudah bagus. Tinggal ditingkatkan saja karena sekarang pemerintah sudah tidak melakukan apa yang dulu dilakukan seperti dikotomi.
"Sekarang dikotomi itu sudah hilang, sudah mencair. Tinggal bisa tidak dipercaya oleh masyarakat karena sudah punya pangsa pasar sendiri," ungkapnya.
Dengan mengundang narasumber seperti Bisri Romly anggota DPR RI komisi X, Sukirman Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Hindun Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan serta alumni yang sudah sukses untuk memberikan pemikiran yang bagus tentang pendidikan yang nanti hasil pemikiran itu akan disharing dengan kebijakan pemerintah.
"Harapan saya, hasil pemikiran dan merekomendasika hal-hal yang konstruktif dan inovatif serta kemudian ditingkat fraksis rekomendasi tersebut akan dibantu oleh pemerintah," tandasnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menargetkan tahun 2022 jangan sampai anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
Guna merealisasikan target tersebut, maka Pemkab Pekalongan kini gencar menyosialisasikan gerakan Kembali Upayakan Dukungan Untuk Sekolah (KUDU Sekolah). Supaya berjalan sesuai harapan, maka dibentuklah tim gerakan tersebut yang diketuai tim penggerak PKK Kabupaten Pekalongan.
''Kudu sekolah itu disamping sebagai singkatan, juga artinya sebenarnya harus sekolah. Dengan demikian, bagi anak usia sekolah maka harus bisa melanjutkannya baik di sekolah formal maupun non formal,'' tandasnya saat memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Lintas Sektor Gerakan Kudu Sekolah di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan di Kajen, Jumat (28/2/2020) siang.
Bupati menjelaskan, untuk mengajak agar anak-anak bisa sekolah bukanlah pekerjaan yang mudah. Harus punya kesabaran tersendiri atau telaten karena permasalahan kenapa mereka tidak sekolah cukup bervariatif. Bisa jadi lantaran anaknya yang memang tidak mau sekolah, kemudian pandangan orang tuanya tentang pendidikan di sekolah, dan sebagainya.
KAJEN – Selain harus menguasai administrasi desa, Kepala Desa juga wajib paham betul tentang filosofi sekaligus landasan penganggaran dana desa, Dan seluruh Kepala desa di Kabupaten pekalongan dihimbau agar Dana Desa (DD) dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut diutarakan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat membuka sosialisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020, di pendopo rumah dinas jabatan Bupati Pekalongan di Kajen, Rabu (26/2/2020) pagi).
“Dana Desa harus dikelola dengan benar karena uang negara, dan uang negara 1 rupiah saja pertanggungjawabannya sama dengan 1 triliun, jangan dilihat nominalnya, akuntabilitas menjadi taruhan Kepala Desa,” tegas Bupati.
KAJEN – Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Juliari P. Batubara sangat mengapresiasi dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam tanggap banjir di daerahnya. Kerjasama yang bagus telah diterapkan di semua jajaran mulai Pemerintahan, Kepolisian, dan TNI. Bahkan dari kalangan swasta pun ikut peduli dengan adanya musibah ini yakni PT Dupantex yang telah memberikan tempat mengungsi bagi korban banjir.
”Intinya, kami ikut bertanggung jawab dan menanggung beban saudara kami yang terdampak banjir” ujar Mensos saat meninjau tempat pengungsian korban banjir di Pabrik Dupantex, Rabu (26/2/2020) siang.
Mensos Juliari menjelaskan, kunjungannya ke Pekalongan, yakni Kota dan Kabupaten Pekalongan dalam rangka mewakili Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada korban banjir.
“Untuk di Kabupaten Pekalongan, besarnya bantuan sekitar Rp 334,7 juta. Semoga bantuan tersebut bermanfaat bagi korban banjir. Bantuan yang langsung diberikan yakni berupa selimut, makanan, lauk pauk siap saji, kasur dan lain-lain sehingga masyarakat tetap nyaman berada tempat penggungsian,” tandas Mensos.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan berbagai upaya agar kondisi banjir di wilayah Kota Santri tidak terulang kembali. Termasuk membuat pompanisasi, normalisasi saluran dan kita kaji efek dari pembuatan tanggul penahan rob.
Hal tersebut dikatakan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si., saat mendampingi Kapolda Jateng Irjen Pol Ryco Amelza Dahniel meninjau lokasi banjir, Selasa (25/2/2020). Turut mendampingi Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK., M.Si.
Menurut Bupati, tahun ini akan ada anggaran revitalisasi saluran untuk memperkecil kemungkinan terjadinya banjir lagi di daerah yang biasa terkena banjir. ‘’Tahun ini kita ada anggaran revitalisasi saluran, mudah-mudahan nanti akan memperkecil proses ini, karena disini curah hujannya ekstrim, jadi dimana-mana terjadi genangan air," ungkap Bupati.
Dalam tinjauannya kali ini Bupati Asip Kholbihi mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan sedang mengupayakan pencarian solusi terhadap masalah banjir ini.
KAJEN - Untuk mewujudkan Pekalongan bebas banjir, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan bencana banjir, di ruang Kresna Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Senin (24/2/2020) malam.
Wilayah Kabupaten Pekalongan yang terdampak banjir perbatasan dengan wilayah Kota Pekalongan, oleh karena itu perlu adanya koordinasi antara Pemkab dan Pemkot Pekalongan guna menangani banjir agar tidak terulang lagi.
KAJEN - Memastikan pelayanan tetap berjalan normal meskipun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton dilanda banjir, Bupati Pekalongan KH.Asip Kholbihi,SH.M.Si. melakukan tinjauan ke rumah sakit setempat, Senin (24/02/2020) siang.
"Terhadap banjir kali ini, pertama kita pastikan tidak ada pelayanan medis yang terganggu, kemudian fungsi-fungsi pelayanan berjalan normal termasuk yang rawat jalan,’’ ungkap Bupati Pekalongan.
Dikatakan, untuk tindakan cepat yang telah dilakukan yakni pasien-pasien yang ruangannya tergenang air telah dievakuasi dan juga peralatan-peralatan vital pendukung medis telah diamankan.
‘’Para pasien yang ruangannya tergenang air telah dievakuasi, kemudian penyelamatan alat-alat vital pendukung medis juga telah kita lakukan," ujarnya.
KAJEN - Dalam rangka mewujudkan visi misi , Pemerintah Kabupaten Pekalongan memfasilitasi 247 Kepala Desa untuk melakukan kegiatan ‘’BIMTEK KEPEMIMPINAN’’ di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat,Jumat ( 21/02) .
Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Asip Kholbihi,SH.M.Si. saat ditemui pada acara tersebut . ‘’ Kita memberikan materi berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Pekalongan terutama capaian pada tahun 2019 sebagai bekal para kepala desa untuk bersama-sama mengurangi sekaligus mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Pekalongan ‘’ jelas bupati Pekalongan.
Selain itu, kegiatan Bimtek Kepemimpinan Kepala Desa ini diharapkan dapat mewujudkan visi misi Kabupaten Pekalongan dengan mendidik 207 Kepala Desa yang menurut Bupati Pekalongan basic permasalahan itu ada di desa . ‘’basic permasalahan itu kan ada di desa oleh karena itu melalui bimtek yang dilakukan oleh dinas PMDP3APPKB Kabupaten Pekalongan bekerjasama dengan IPDN para kepala desa ini kita didik disini,kita gembleng di Kawah Condrodimuko IPDN dengan berbagai materi khusus tentang totalitas bagaimana mencapai visi misi Kabupaten Pekalongan’’ jelas beliau.
KAJEN- Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Santri sejak Rabu (19/2/2020) sore, membuat sembilan desa dari tiga kecamatan di Kota Santri terendam banjir. Akibat kondisi tersebut, membuat sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman.
Sesuai data dari BPBD Kabupaten Pekalongan, sembilan desa yang terdampak banjir yakni Desa Mejasem Kecamtan Siwalan (257 rumah, 367 KK), Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan (556 rumah, 1000 KK), Desa Pait Kecamatan Siwalan (130 rumah, 130 KK), Desa Pucung Kecamatan Tirto (60 rumah, 122 KK), Desa Samborejo Kecamatan Tirto (110 rumah, 121 KK), Desa Pacar Kecamatan Tirto (632 rumah, 990 KK), Desa Karangjompo Kecamatan Tirto (300 rumah, 491 KK), Desa Tegaldowo Kecamtan Tirto (255 rumah, 325 KK), dan Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa (20 rumah, 30 KK).
“Saya ke sini memastikan bahwa para pengungsi itu dalam kondisi yang baik, terutama anak-anak dan agar bisa kami fasilitasi dengan baik,” kata Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti saat meninjau korban banjir di pengungsian tepatnya di Masjid Pabrik Dupantex Desa Pacar Tirto.
"Makanya dalam pembentukan tim gerakan Kudu Sekolah perlu melibatkan semua komponen masyarakat, mulai dari organisasi pemuda, kemasyarakatan, agama, dan lain-lain. Untuk tingkat Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK, sedangkan tingkat kecamatan maupun desa diketuai oleh Camat dan Kepala Desa," papar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menerangkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, mereka harus selalu berkoordinasi sehingga ketika ada kesulitan tim ini dapat meberikan solusi terbaik.
Diungkapkan Bupati, salah satu alasan kenapa ada anak tidak sekolah karena orang tuanya yang memandang sekolah tinggi tidak ada gunanya. Tanpa menempuh pendidikan di jalur sekolah forman maupun non formal anaknya bisa menjadi bos atau juragan.
"Hal inilah yang menjadi tugas utama tim gerakan Kudu sekolah memberikan pengertian kepada orang tua yang berfikiran seperti itu," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Hj. Sumarwati, memaparkan menurut data tahun 2019, jumlah anak yang tidak sekolah sejumlah 4.346. Dengan adanya gerakan Kudu Sekolah, tahun ini ada sekitar 389 anak yang sudah kembali bersekolah. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya melanjutkan sekolah formal dan sisanya belajar secara non formal seperti kejar paket.
''Keberhasilan ini berkat dukungan oenuh dari Pemkab Pekalongan yang benar-benar memperhatikan warganya yang tidak melanjutkan atau tidak seolah,'' ujar dia.
Dari APBD setempat memberikan anggaran kepada masing-masing anak sebesar Rp 300 ribu dan tambahan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga Rp 300 ribu per anak. Baznas selama ini memang ikut peduli dengan sesamanya, termasuk soal dunia pendidikan di Kabupaten Pekalongan.
Tahun 2020, gerakan Kudu Sekolah menargetkan 680 anak tidak sekolah bakal kembali bersekolah. Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab kembali mengucurkan anggaran untuk tiap anak yang jumlahnya lebih besar yakni Rp 500 ribu. Sedangkan Baznas juga tetap mengikutinya dengan tetap memberikan uang Rp 300 ribu kepada anak yang mau kembali bersekolah.
Sumarwati menjelaskan, ada beberapa tantangan dari gerakan Kudu Sekolah yakni cara pandang kalau sekolah belum menjamin peingkatan taraf hidup atau kesejahteraan. Kemudian rendahnya motivasi untuk sekolah bagi anak tidak sekolah dan orang tuanya. Belum makimalnya koordinasi antara tim Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sehingga belum muncul dukungan untuk anggaran di tiap desa.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Dijelaskan Bupati, dari tahun ke tahun Dana Desa (DD) dalam penganggarannya mengalami kenaikan yang signifikan. Tercatat, pada tahun 2015 jumlah DD baru Rp. 77,7 Milyar, kemudian 2016 meningkat menjadi Rp. 174,5 Milyar, 2017 meningkat lagi menjadi Rp 222,5 Milyar, 2018 meningkat lagi menjadi Rp. 227,8 Milyar, lalu 2019 meningkat menjadi Rp. 259,7 Milyar, dan pada tahun 2020 harapannya akan naik mnjadi Rp. 266.3 Milyar. Mekanismenya langsung ke rekening desa, namun pengelolaannya tetap melalui BPMD. Sedangkan, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2017 sebesar Rp 95,7 Milyar, 2018 meningkat Rp. 99,7 Milyar, lalu pada tahun 2019 meningkat Rp. 103,5 Milyar, dan tahun 2020 meningkat Rp. 110,7 Milyar.
“Tidak mudah mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 110.7 Milyar, butuh itung-itungan dan ketelitian. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah penuntasan angka kemiskinan, dengan intervensi DD yang pada tahun 2016 jumlah kemiskinan 12,90%, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 9,71 %. Penurunan jumlah kemiskinan tidaklah mudah, ini hanya ada di beberapa kabupaten dan kota saja, oleh karena itu target pada tahun 2021 dapat menurun lagi menjadi 7,1 %,” ungkap Bupati.
Bupati berharap, dengan naiknya Dana Desa (DD), Kadespun harus perhatian betul, yang pertama yaitu bukan untuk memperkaya diri sendiri tetapi yang paling penting adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, jangan sampai ada DD penduduk miskinnya malah bertambah.
“Pada tahun 2018-2019 ada 2 kasus yang melibatkan oknum Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan ini, yang pertama terjadi kasus pada tahun 2017 karena ada Kepala Desa yang tidak beres dan sekarang menjadi urusannya kepolisian. Yang ke 2 pada tahun 2018 karena uangnya di bawa lari, dan ini adalah kasus salah satu Kepala Desa dari kecamatan di atas, dan sekarang sudah maju,” terang Bupati.
“Semoga di tahun ini tidak ada lagi kasus sehingga saudara-saudara kita yang tahun ini menjadi lurah selamat dunia akhirat semua. Ayo kita mulai babak baru karena panjenengan adalah kepala desa baru walaupun stok lama tapi ini aturannya baru, paradigma baru, modal pengawasannyapun baru,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab,pekalongan)
Mensos RI tersebut menambahkan semoga genangan banjir yang merendam ratusan rumah warga bisa cepat surut. Dengan demikian, para pengungsi bisa kembali pulang ke rumahnya dan beraktifitas.
Sementara itu, Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si yang didampingi Wakilnya, Ir. Hj. Arini Harimurti mengucapkan terimakasih kpeada Mensos yang telah memberikan bantuan untuk korban banjir. Tentunya, bantuan itu akan sangat bermanfaat bagi warganya yang terdampak banjir dan kini masih berada di pengungsian. ”Kedatangan beliau (Mensos RI_Red) juga bisa menjadi penyemangat para pengungsi di sini meski rumahnya masih tergenang banjir,” katanya.
Mengenai penanggulangan banjir di daerahnya, Bupati menjelaskan Pemkab sudah berusaha meelakukan penanggulangan banjir. Di antaranya dengan menambah pompa penyedot air yang merupakan bantuan dari Gubernur Jateng. Kapasitas mesin pompa itu 500 liter per detik dan diletakkan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto. Ditempatkan di Desa tersebut karena daerahnya berada di hulu sehingga genangan banjir dialirkan ke Sungai Meduri.
Kemudian, kata Bupati, di Kecamatan Wonokerto banjirnya lebih luas lagi karena saat ini sudah ditanggul melintang untuk penanggulangan rob. Kalau untuk rob daerah itu sekarang sudah tidak ada sehingga banjir sekarang yang terjadi akibat air hujan dan akhir-akhir ini hujannya cukup ekstrim.
“Makanya agar genangan banjir cepat surut langkah yang dilakukan sementara dengan menjebol tanggul itu sepanjang lima meter, sehingga air bisa menuju ke laut. Nanti kalau pasang maka tanggul ini akan ditutup kembali supaya tidak terjadi rob,” tegas Bupati KH. Asip Kholbihi.
“Ke depan, pemerintah pusat sudah menganggarkan pembuatan pompa, lalu antara long storage dengan laut dibuat pintunya supaya banjir tidak terjadi lagi. Pemkab juga sudah tahu anatominya kenapa banjir hampir di semua pemukiman yakni melakukan normalisasi saluran. Saat ini sudah dilakukan pembersihan saluran guna memperlancar arus air,” imbuh Bupati. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).
‘’Hari ini kita dengan pak Kapolres tadi mendampingi pak Kapolda meninjau lokasi banjir, terus kita lanjut ke lokasi-lokasi yang parah yaitu di desa Pesanggrahan, dan ini sedang kita carikan solusinya,’’ kata Bupati.
Selain itu Bupati Pekalongan Asip Kholbihi juga berharap hasil rapat bersama BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai ), Pusdataru Provinsi Jateng,Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada hari Senin (24/2/2020) kemarin di Kantor Walikota Pekalongan, dapat memperoleh solusi untuk masalah banjir yang sering terjadi di wilayah Kabupaten pekalongan ini.
”Pada rapat tersebut diperoleh keputusan bersama terkait dengan rencana pengelolaan polder, revitalisasi sungai , pembangunan rumah pompa dan sebagainya dimasa mendatang,” terangnya.
‘’Mudah-mudahan hasil rapat kemarin dengan BBWS, Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten ada solusi yang dapat segera kita lakukan sehingga banjir ini bisa surut, baik," imbuh Bupati Pekalongan.(dinkominfo kab.pekalongan)
Bupati menjelaskan untuk melakukan langkah-langkah yang strategis berkaitan dengan darurat banjir yang sudah ditetapkan di wilayah kabupaten dan kota.
“Karena wilayah kabupaten dan kota berdampingan jadi tidak bisa secara parsial tapi harus terintegrasi penanganan, utamanya adalah sungai permi, sungai meduri yang merupakan sungai kota dan kabupaten,” Jelas Bupati di Ruang Kresna Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
Lebih lanjut, Bupati menerangkan pengelolaan longstorage yang memanjang dari Kabupaten masuk ke kota ini juga perlu mendapat penanganan, intinya hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir karena tampungan volume air hujan yang ekstrim ini menjadi pelajaran setelah tanggul penanganan rob selesai.
Langkah-langkah penanganan yang perlu dilakukan yaitu langkah jangka pendek, menengah dan panjang, jangka pendeknya adalah revitalisasi saluran, kemudian jangka menengah yaitu dengan melakukan penyempurnaan pompanisasi, penyempurnaan tanggul dan lain-lain, kemudian untuk jangka panjangnya adalah membuat polder di purworejo lalu menutup Sungai Bremi dan Sungai Meduri.
Untuk tempat penutupannya di rumah pompanya yang ada di kabupaten pekalongan, kemudian nanti sharring mana yang menjadi tanggung jawab kabupaten, kota, BBWS, PUSDATARU, semua sinergi bisa dibicarakan dengan baik, harapannya dengan cara seperti ini kedepan tidak ada banjir lagi, dan untuk keadaan sehari-hari bisa ditangani dengan efektifitas tanggul penahan rob.
Acara yang dihadiri oleh Walikota Pekalongan, Wakil Walikota PekalonganHM. Saelany Machfudz, SE., Bupati PekalonganH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, Kepala BBWS Pemali JuaanaIr. H. Ruhban Ruzziyatno, MT., serta atas nama Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa TengahH. Agus Purwanto, ST, MT., mendapatkan hasil penanganan sungai Bremi dan Sungai Meduri yang akan dilakukan dengan pembangunan pintu dan stasiun pompa di pertemuan muara Sungai Bremi dan Meduri, proses pembebasan lahan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, karena letak rencana pembangunan pintu dan stasiun pompa berada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan akan menggeser pompa untuk membantu operasionalisasi sistem pompa yang akan dibangun.
Desain untuk penanganan muara Sungai Bremi dan Meduri dibuat maksimalis. Hal itu mendasari pada kejadian banjir yang terjadi saat ini sangat besar sebagai akibat tingginya curah hujan, sehingga desain yang maksimalis tersebut diharapkan dapat mengantisipasi curah hujan yang relative tinggi di waktu-waktu yang akan datang.
Penanganan parapet Sungai Bremi dan Meduri akan dikoordinasikan Pemprov Jawa Tengah dengan Pemkot dan Pemkab Pekalongan, kemudian untuk penanganan tuntasnya yaitu dengan pembangunan pintu dan setasiun pompa, serta pengusulan normalisasi oleh Pemprov Jateng kepada Menteri PU-PR.
Pembangunan tanggul dan longstorage di sisi utara tanggul Mulyorejo Kabupaten Pekalongan diusulkan oleh Pemprov Jateng kepada Menteri PU-PR. Pemkot dan Pemkab Pekalongan menyiapkan lahan untuk disposal pengerukan sungai, serta penanganan permasalahan sosial.
Selain itu uga direncanakan akan dilakukan pengalihan sebagai catchment area Sungai Bremi dan Meduri ke Kali sengkarang. Penanganan darurat di Wilayah Mulyorejo dan Tirto dengan bantuan pompa dari BBWS Pemali Juana dengan kapasitas 500 liter per detik.
Pemerintah Provinsi Jawa tengah Mengusulkan penanganan Kali Kupang (Loji) dan Banger Kota Pekalongan kepada Menteri PU-PR. Kemudian penyempurnaan Kali Silempang untuk mengurai beban sistem Mrican-Wonokerto, dan Pemeritah Kota, Kabupaten Pekalongan, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera mengkoordinasikan dalam pengelolaan sistem polder bersama.(red)
Selain itu Bupati Asip juga menyampaikan bahwa langkah terdekat saat ini yang akan dilakukan untuk mengatasi banjir adalah dengan membuat saluran drainase, meninggikan ruang-ruang yang letaknya masih rendah, kemudian membuat tanggul-tanggul.
‘’Langkah terdekat saat ini untuk mengatasi banjir ini,kita sudah petakan ,pertama nanti akan membuat saluran drainasenya kita normalisasi,kemudian meninggikan ruang-ruang yang letaknya masih rendah , dan juga membuat tanggul-tanggul kanan-kiri," jelasnya.
Dan dalam kesempatanya kali ini beliau juga menuturkan bahwa Pemkab akan mendirikan rumah sakit baru yang merupakan pengembangan dari Rumah Sakit Kraton sebagai langkah alternatif yang akan diambil.
‘’Pemerintah Kabupaten akan mengambil langkah-langkah yang strategis dengan kajian-kajian yang komprehensif tentang bagaimana untuk merevitalisasi sekaligus akan ada alternatif. Kita akan segera membangun rumah sakit baru pengembangan dari Rumah Sakit Kraton," terangnya.
Langkah ini diambil karena Rumah sakit kraton merupakan rumah sakit rujukan regional tipe B yang sudah mempunyai nama , fasilitas dan SDM yang memadai, sehingga menurut bupati mendirikan rumah sakit baru merupakan langkah tepat yang akan diambil.
‘’RSUD Kraton merupakan Rumah Sakit rujukan regional tipe B yang sudah punya branding dan punya nama , fasilitasnya sudah cukup lengkap untuk wilayah Pantura ini, Sumber Daya Manusianya juga memadai," ungkap Bupati.
Dan untuk menindaklanjuti hal tersebut, bupati berharap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat membantu untuk mendirikan rumah sakit lagi yang lebih representatif, bebas dari banjir karena RSUD Kraton merupakan rumah sakit rujukan dengan pasien yang tidak hanya berasal dari Pekalongan saja.
‘’Saya berharap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat membantu kami untuk mendirikan rumah sakit lagi yang lebih representatif bebas dari banjir, karena rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan regional yang pasiennya datang tidak hanya dari Pekalongan saja, tetapi dari daerah sekitar seperti Pemalang,Tegal, Batang dan lain-lain.Oleh karena itu, ini penting untuk sinergi antara pemerintah kabupaten,provinsi dan pusat,’’ jelasnya.
Selain itu, Bupati menuturkan bahwa pihaknya sudah mendapat perhatian dari anggota Komisi X Bisri Romli yang telah memberikan masukan untuk segera membuat kajian yang mendasar supaya mendapat bantuan dari APBN untuk mendirikan rumah sakit keraton 2.
‘’Kita juga medapat perhatian dari anggota komisi X bapak Bisri Romli yang memberikan masukan kepada kita untuk melakukan kajian mendasar untuk mendapatkan bantuan dari APBN untuk mendirikan RSUD Kraton 2," ungkapnya.
Dan untuk menindaklanjuti masukan dari Bisri Romli beliau juga telah menugaskan seluruh Kepala OPD untuk mengkaji hal tersebut. ‘’Sedang kita kaji letaknya dimana, baiknya seperti apa dan ini seluruh Kepala OPD sudah saya tugaskan untuk mengkaji hal tersebut.’’ jelas Bupati.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Dan untuk materi yang diberikan pada bimtek itu sendiri, bupati mengatakan bahwa indikator makro telah disampaikan mengenai beberapa kebijakan dan solusi terhadap permasalahan di berbagai bidang, seperti bidang sosial,kesehatan dan pendidikan.
Pada bidang sosial, bupati menekankan kepada para kepala desa untuk tidak boleh membiarkan ada warga miskin satupun yang tidak makan, hal ini sesuai dengan mandat para pemimpin untuk melayani masyarakat . ‘’ saya tekankan bahwa kepala desa tidak boleh membiarkan ada warga miskin satupun yang tidak makan, ini saya tekankan karena mandat para pemimpin itu melayani masyarakat, jadi warga miskin itu nanti bisa diintervensi menggunakan dana desa ,kerjasama dengan warung terdekat kemudian pihak warung ini yang akan mensuplai kebutuhan pangan untuk warga miskin dan dibayar dengan dana desa.’’ Jelasnya.
Kemudian yang kedua, pada bidang kesehatan bupati mengajak para kepala desa untuk turut serta dalam menyelesaikan angka kematian ibu melahirkan,gizi buruk,stunting dan persoalan kesehatan lainya yang menjadi prioritas utama .‘’ Kepala desa bersama-sama dengan kita menyelesaikan angka kematian ibu melahirkan,gizi buruk,stunting dan persoalan kesehatan lainya yang menjadi prioritas utama agar pemberdayaan dilapis ini bisa berjalan dengan baik,beriringan dengan kerja-kerja pemerintah di Kabupaten,’’ terangnya.
Selanjutnya pada bidang Pendidikan, bupati Asip Kholbihi mengungkapkan bahwa di Kabupaten Pekalongan tidak boleh ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah, dan hal ini menjadi domain bagi kepala desa yang harus diperhatikan. ‘’ Dalam bidang pendidikan ini juga mejadi konsep agar tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah , ini mejadi domain kepala desa untuk diperhatikan,’’ jelas beliau.
Adapun untuk tujuan dari kegiatan ini sendiri bupati berhapkan para kepala desa dapat memperoleh bekal ilmu disiplin,mengusai tata perundang-undangan dalam tata aturan lain yang berkaitan dengan aturan operasional pemerintahan desa,serta paradigma baru kepemimpinan . Sehingga hal tersebut dapat membawa kemajuan di desa dan juga mandat dana desa bisa dilaksankan dengan baik.
‘’ Kemudian dengan diadakannya bimtek di IPDN ini saya berharap mereka dapat dibekali ilmu disiplin, menguasai tata perundang-undangan dalam aturan operasional pemerintahan di desa,serta yang paling penting adalah paradigma baru kepemimpinan di desa yang tidak boleh seperti dulu lagi,harus berubah dengan inovasi kemudian membawa kemajuan di desa serta menjadi manajer pembangunan di desa yang baik sehingga mandat dana desa bisa dilaksanakan dengan baik.’’. terangnya.
Disamping itu bupati menjelaskan bahwa Pemkab Pekalongan telah menjalin kerjasama dengan IPDN untuk Capacity Building sehingga tidak hanya kepala desa saja melainkan nantinya para birokrat Pemkab Pekalongan juga perlu bersekolah atau dididik di IPDN .‘’ Kami menjalin kerjasama dengan IPDN untuk Capacity Building , tidak hanya kepala desa saja , nanti kedepannya juga para birokrat kita yang perlu sekolah di sini, kami persilahkan, tadi kita dengan wakil rektor 3 IPDN Bidang Kerjasama sudah melakukan pembicaraan untuk kerjasama dibidang peningkatan Capacity Building Aparatur Kabupaten Pekalongan.’’ Jelasnya.
Dengan diadakannya Bimtek Kepemimpinan Kepala Desa ini , Pemkab Pekalongan sangat berharap dapat mendorong dan meningkatkan kemajuan untuk setiap desa yang ada,sehingga visi misi Kabupaten Pekalongan dapat tercapai dan berjalan dengan baik (Red).
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang ada jumlah pengungsi saat ini mencapai sekitar 240 orang. Jumlah tersebut hanya berasal dari Desa Pacar Kecamatan Tirto saja, kalau di tempat lain masih dalam batas tidak untuk mengungsi atau bisa ditoleransi.
“Meski demikian, daerah yang tergenang banjir tapi warganya belum mengungsi juga tetap mendapat perhatian dari pemerintah desa dengan dibantu Pemkab Pekalongan dan Kodim 0710 Pekalongan untuk kebutuhan logistik,” katanya.
Dikatakannya, beberapa kebutuhan logistik yang sudah disediakan yakni, perlengkapan kesehatan hingga kebutuhan balita seperti selimut, handuk hingga popok. “Banjir ini disebabkan karena curah hujan masih tinggi sehingga lama surutnya air di beberapa titik di Kabupaten Pekalongan. Untuk itu, kami harapkan masyarakat bisa bersabar dalam menghadapi musibah,” tandasnya.
Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf Arfan Johan Wihananto, mengatakan sejak terjadi hujan deras Rabu (19/2/2020) lalu pihaknya sudah langsung menurunkan personel ke lapangan untuk membantu masyarakat.
“Ada puluhan personel yang sudah kami siagakan untuk membantu masyarakat bersama pihak terkait. Tak hanya itu, kami juga berperan dalam memberikan bantuan logistik untuk meringankan beban korban banjir. Kami juga on call, para personel kami siap membantu mengevaluasi pengungsi dari tadi malam,” tuturnya.
Sementara itu Kades Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Mulyono mengatakan, hujan deras membuat 4 (empat) RT di desanya yakni RT 2 hingga RT 6 Desa Pacar Kecamatan Tirto tergenang banjir.
“Jumlah rumah yang terendam sekitar 632 rumah dengan rata-rata ketinggian banjir 50 hingga 80 senti meter. Para korban banjir sebagian besar mengungsi di Masjid Pabrik Dupantex, dan ada juga yang enggan mengungsi khususnya para suami karena menunggui rumahnya dan mengantisipasi apabila nanti air tambah tinggi biar bisa menyelamatkan harta benda. Musibah banjir ini, sering terjadi di desa kami. Terakhir 4 hari yang lalu juga banjir, dan hari ini terulang kembali,” katanya.
Dirinya berharap, pemerintah segera merealisasikan normalisasi Sungai Meduri dan membuat drainase yang ada di wilayah Kecamatan Tirto khususnya mulai dari Desa Ngaliyan sampai Desa Pacar.
“Perlu pula dibuatkan rumah pompa untuk membuang airnya ke Sungai Sengkarang maupun Sungai Meduri. Untuk logistik bagi pengungsi, alhamdulillah sudah langsung tersedia oleh Pemkab Pekalongan,” tuturnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
