KAJEN - Virus Corona sampai sekarang cukup menakutkan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Berbagai langkah sudah dilakukan untuk mengantisipasi supaya penyebaran virus yang berbahaya ini tidak terjadi di sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Pekalongan. Guna mengantisipasi hal tersebut, RSUD Kraton yang berlokasi di Kota Pekalongan namun milik Pemkab Pekalongan telah menyiapkan dua ruang isolasi.
Persiapan ruangan untuk mengantisipasi adanya pasien yang terkena virus Corona di rumah sakit tersebut ditinjau oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Setiawan Dwiantoro, M.Kes serta pihak RSUD Kraton, Rabu (5/2/2020) sore.
Menurut Bupati, virus Corona saat ini sudah dinyatakan oleh badan kesehatan dunia (WHO) sebagai darurat kesehatan. Virus itu, kata Bupati, bisa saja merambah ke daerahnya sehingga sebagai bentuk antisipasi Pemkab Pekalongan melalui aparatur kesehatan sudah menyiapkannya yakni dengan menyediakan ruang isolasi di RSUD Kraton.
''Rumah sakit ini malahan menjadi rujukan bagi pasien yang terkena virus berbahaya. Mengenai teknis pelaksanaannya kita serahkan semuanya kepada jajaran RSUD Kraton," ujar Bupati.
Untuk saat ini, tandas Bupati, alhamdulillah belum ada warganya yang terkena wabah tersebut. Harapannya, hal itu tidak akan terjadi dan mudah-mudahan ruang isolasi itu tidak ada pasiennya.
Saat berkunjung, Bupati Asip Kholbihi menyempatkan melihat dua ruang isolasi dan peralatan medis lainnya. Kemudian juga menanyakan beberapa hal kepada sejumlah tim medis yang berjaga di ruangan tersebut.
Kabid Pelayanan Medik RSUD Kraton, dr. Budi Cahyo kepada sejumlah wartawan menjelaskan untuk persiapan rujukan ada tiga. Pertama, pintu masuk pasien dari rawat jalan, kemudian secara langsung pasien menuju ke ruan IGD. Sedangkan yang ketiga, dari rujukan pasien yang berada di dalam mobil ambulans langsung diarahan ke ruang isolasi.
"Tapi kalau dari IGD juga bisa dijadikan transit karena di tempat itu juga terdapat ruang isolasi khusus. Setelah itu, pasien dibawa ke ruang isolasi utama dengan mobil ambulans karena kalau dibawa lewat jalur biasa cukup berbahaya karena infeksius," paparnya.
Soal peralatan di RSUD Kraton dalam menangani pasien yang terinfeksi vius berbahaya, dr. Budi menjelaskan sudah tersedia. Namun demikian, alat itu akan digunakan ketika melihat kasis atau kondisi pasien dan penggunaannya satu alat satu pasien. Masalahnya, pasien ini terinfeksius sehingga cukup rawan menyebar jika dijadikan satu dengan pasien lainnya.
''Megenai tim medis, disiapkan sebanyak 12 dokter umum untuk shift, lalu perawat sekitar 24, penanggung jawab dokter ada dua yakni spesialis paru dan penyakit dalam,'' jelasnya.
Selama ini, RSUD Kraton memang ditunjuk sebagai rujukan bagi pasien yang terkena virus mematikan. Di antaranya tahun 2007 ketika merebak adanya flu burung, kemudian flu babi tahun 2009 -2012 dan sekarang virus corona. Dipercayanya sebagai rumah sakit rujukan khusus penyakit akibat virus berbahaya karena memiliki sarana prasana yang memadai. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Muzaki Card yang berfungsi sebagai alat bukti membayar zakat dan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pekalongan, diluncurkan Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si., pada acara Rapat Koordinasi BAZNAS dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) se Kabupaten Pekalongan, Rabu (5/2/2020) di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan.
Adapun yang memegang kartu tersebut yakni para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Pekalongan yang membayar zakat.
Ikut mendampingi dalam launching Muzaki Card, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., Ketua Baznas Kabupaten Pekalongan, KH. M. Dzukron, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, DR. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag dan tamu undangan lainnya.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si meresmikan sekaligus mengganti nama Gedung Kantor Sekretariat Bersama menjadi Graha Abinaya.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan Prasasti dan pemotongan tumpeng serta pengguntingan pita oleh Bupati, disaksikan Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Munafah Asip Kholbihi, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, Selasa (4/2/2020).
Bupati dalam sambutannya menyampaikan agar tidak terkesan seperti Kantor Samsat yang menggunakan nama Kantor Bersama, maka Gedung Kantor Sekretariat Bersama diganti dengan nama "Graha Abinaya". Kata Bupati, Graha Abinaya berasal dari bahasa Sansakerta yang artinya wisma atau tempat kita selalu bersemangat untuk mengabdi kepada masyarakat.
KAJEN – Rumah Sakit Kraton menerima kunjungan Tim Akreditasi dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas. Kunjungan Tim akreditasi diterima oleh wakli bupati Ir. Arini Harimurti, Dirut RS Kraton beserta jajarannya dan para dewan pengawas RS Kraton pada Selasa ( 04/02/2020 ) pagi di RSUD Kraton kabupaten Pekalongan.
“Acara ini dalam rangka mengadakan Akreditasu RSUD Kraton. Rumah Sakit diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu kami berterima kasih dan berharap akrediasinya bisa berhasil”, ucap wakil bupati saat memberi sambutan di hadapan tim akreditasi.
Sebelumnya disampaikan bahwa akreditasi RSUD Kraton paripurna, sedangkan untuk saat ini belum mencapai ke sana. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada ketua tim akreditasi untuk dibimbing apabila ada hal hal yang kurang kiranya apa yang harus diperbaiki.
“Kami sangat berharap untuk menjadi paripurna. karena ini Rumah Sakit rujukan regional”, pinta Arini
Menurut Arini, pemda berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan mutu Rumah Sakit.
“ Itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan baik itu dalam peningkatkan pelayanan, dalam arti pelayanan sosial budaya, bagaimana agar para pasien dan keluarganya itu merasa puas. Agar pasien masuk Rumah Sakit ini menjadi sehat, bukan menunggu sampai akhir hayat”, terangnya.
Wakil bupati juga mengutarakan perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang virus corona yang akhir-akhir ini viral. “ Oleh karena itu di dalam menyikapinya tentu saja ada hal yang harus kita perhatikan, yang pertama yaitu tanggap, kedua , cerdas. Bagaimana kita menyikapi hal-hal secara cerdas ,bagaimana kita memberi sosialisasi kepada masyarakat bahwa penyakit corona itu tidak begitu bahayanya”, tambah Arini.
KAJEN - Sensus penduduk di Indonesia tahun 2020 serentak diselenggarakan mulai 15 Februari sampai 31 Juli. Adapun pelaksanaannya dibagi menjadi dua metode yakni secara online dan langsung. Agar pelaksanaan itu berjalan sukses dan lancar maka seluruh komponen yang ada di Kabupaten Pekalongan diimbau ikut menyosialisasikannya. Bahkan juga telah dikeluarkan Surat Edaran nomor 571/00387.2020 tentang dukungan kegiatan sensus penduduk tahun ini.
Demikian dikatakan Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat membuka rapat koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sejumlah OPD dan Camat yang ada di Kabupaten Pekalongan, Senin (3/2/2020) siang.
Hadir dalam acara itu, Ketua DPRD, Hj Hindun, Sekda Kabupaten Pekalongan, Hj Mokaromah, Kepala BPS setempat, Siti Mardhiyah, dan tamu undangan lainnya.
''Sensus penduduk ini sangat penting karena untuk mengetahui keakuratan data khususnya jumlah penduduk,'' ujar Bupati.
KAJEN – Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kandangserang insya Allah sampai tahun 2020 sselesai semua. Mohon dukungan dan doa dari seluruh warga Kecamatan Kandangserang agar semua bisa berjalan dengan lancar.
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dihadapan warga Kecamatan Kandangserang saat menghadiri acara Sukoharjo Bersholawat di Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang, Jumat (31/1/2020) malam.
Bupati menjelaskan, kondisi di wilayah Kecamatan Kandangserang pada tahun 1998 jalannya seperti sungai, gelap gulita karena belum ada listrik, atau diibaratkan belum merdeka. “Tahun ini ada dana sekitar Rp 7 milyar untuk menyelesaikan ruas jalan dari Garungwiyoro sampai perbatasan Trajumas. Tugas pemerintah hanya satu, yaitu membuat kebijakan – kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat banyak. Masyarakat Kandangserang ini butuhnya apa, tentunya banyak, tapi yang paling dibutuhkan yaitu sarana jalan raya”, paparnya.
KARANGDADAP - Bertempat di Pendopo Kecamatan Karangdadap, Senin, 3 Pebruari 2020 tekah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Tingkat Kecamatan Karangdadap Tahun 2020. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Karangdadap Abdul Qoyyum beserta unsur Forkompimcam lengkap, Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Dapil IV, Tim Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, Kasi/Kasubag Kantor Kec. Karangdadap, Ka. Puskesmas, Korluh Pertanian, Korwil Bidang Pendidikan, Korlap KB, Kades se Kec. Karangdadap dan utusan dari Desa yang terdiri dari Unsur BPD, Unsur Wanita, Toga/Tomasy se Kec. Karangdadap.
Camat Karangdadap, Abdul Qoyyum dalam sambutannya menyampaikan forum Musrenbang tahun 2020 iniadalah merupakan amanat Undang – Undang tentang Perencanaan Suatu Negara, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. “Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021.
Lebih lanjut, Qoyyum memaparkan bahwa pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan mendapatkan masukan, sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan kecamatan dengan program prioritas OPD di Tingkat Kab. Pekalongan, yang memerlukan dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD provinsi maupun APBN.
KAJEN - Kita sedang meningkatkan pelayanan pendidikan yang setara. Jadi nanti sudah tidak ada lagi perbedaan yang mencolok atau disparitas fasilitas pendidikan antara wilayah bawah dengan wilayah atas.
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat menghadiri dan membuka Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pekalongan ke-22, di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kajen, Sabtu (1/2/2020) pagi.
Bupati Asip sampaikan terkait peningkatan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pekalongan tidaklah mudah, akan tetapi membutuhkan waktu, komitmen yang jelas dan visi yang sama dari semua pemangku kepentingan.
"Alhamdulillah PGRI Kabupaten Pekalongan yang anggotanya 4.000 lebih sudah punya komitmen untuk bersama-sama dengan Pemkab Pekalongan untuk memajukan dunia pendidikan baik di tingkat SD/MI maupun SMP/MTs," ujarnya.
KAJEN - Pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia) Kabupaten Pekalongan periode 2020-2025 oleh DPP APKLI, Kamis (30/1/2020) di Pendopo Kabupaten Pekalongan di Kajen.
Pelantikan dihadiri Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Ir. Hj. HB. Riyantini, dan perwakilan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan.
Adapun pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKLI Kabupaten Pekalongan 2020-2025 adalah Hufron Jamal (Ketua), Dwi Mei Narna, SH (Wakil ketua bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi), Dadang Rohandi, SH (Wakil ketua bidang advokasi, penataan dan pemberdayaan), Tatik Handayani (Wakil ketua bidang hubungan antar lembaga), H. Abdul Hadjan (Wakil ketua bidang sistem usaha, lembaga keuangan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan).
Menurut Ketua Baznas KH. M. Dzukron, dengan menggunakan kartu tersebut akan mempermudah dalam pengumpulan data siapa saja ASN yang sudah membayar zakat. Di samping itu juga untuk menciptakan transparansi di tubuh Baznas Kabupaten Pekalongan, berapapun jumlah pembayarannya akan terlihat.
''Intinya, dengan menggunakan Muzaki Card maka tidak akan ada rahasia diantara kita. Semua orang yang telah membayar zakat, melalui kartu itu akan terdata hingga di tingkat nasional," katanya.
Dengan demikian, dia yakin tingkat kecurangan dalam mengumpulkan zakat dari para ASN di wilayah kerjanya sangat tipis. Apalagi jika ketahuan bertindak curang, hukumannya sangat berat yakni lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 Miliar.
"Keberadaan Baznas di Kabupaten Pekalongan boleh dibilang masih seumur jagung yakni kurang dari dua tahun. Modal awalnya Rp 9 juta bantuan dari Bapak Bupati dan Ibu Sekda. Namun sekarang sudah mencapai Rp 5,78 M," imbuhnya.
Tambahan atau pemasukan tersebut, lanjut dia, berkat kerja keras jajarannya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh instansi yang ada di Kota Santri. Di samping itu juga mendapat dukungan penuh dari Pemkab Pekalongan yang selalu menyosialisasikan kepada seluruh ASN agar membayar zakat melalui Baznas.
Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dalam sambutannya meminta kepada para ASN yang belum membayar zakat supaya melaksanakannya melalui Baznas. Sebab dari merekalah merupakan sumber yang resmi dan terbesar di Baznas dalam mengumpulkan zakat. Kalau hal itu bisa direalisaiskan dengan baik, harapannya bisa membantu masyarakat miskin yang ada di Kota Santri.
Diterangkan Bupati, data terakhir yang diperoleh menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 87.000 masyarakatnya dikategorikan miskin. Jika bandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan, boleh dibilang masih jauh. Meskipun di tahun 2019, tingkat kemiskinan di daerahnya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Menyinggung soal kiprah Baznas selama hampir dua tahun menjalankan tugasnya, Bupati memberikan apresiasi cukup tinggi. Masalahnya, dari modal yang minim ternyata bisa mendapatkan hasil cukup besar sehingga dapat memberikan zakat kepada masyarakat miskin.
''Padahal belum semua ASN yang ikut membayar zakat melalui Baznas sehingga dalam kesempatan ini saya mengimbau supaya bisa menyisakan uang gajinya untuk masyarakat miskin,'' katanya.
Terkait peluncuran Muzaki Card, Bupati sangat setuju dan sepenuhnya mendukung langkah tersebut. "Memang benar, dengan memiliki kartu tersebut paling tidak telah menciptakan transparasi di tubuh Baznas Kabupaten Pekalongan. Saya yakin, badan amil zakat ini dengan sepenuh hati bekerja keras mengumpulkan zakat demi kesejahteraan masyarakat," tandas Bupati. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
"Jadi nanti semua yang menempati gedung ini semangat semua untuk melayani masyarakat. Dan Graha Abinaya ini juga digunakan sebagai pusat informasi dan konsolidasi organisasi-organisasi mitra Pemerintah Daerah," ujar Bupati Pekalongan.
Dijelaskan Bupati, bahwasanya Gedung seperti ini tidak dimiliki oleh semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Tetapi, kata Bupati, setidaknya diharapkan bisa menjadi pemicu para pengurus organisasi terutama PKK yang kegiatannya sangat luar biasa bisa lebih semangat lagi, lebih dinamis lagi dan lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat.
"Jadi orientasi pembangunan gedung kantor bersama ini adalah semata-mata untuk pelayanan masyarakat yang lebih meningkat lagi, lebih semangat lagi seperti halnya nama Abinaya yang berarti semangat," tuturnya.
"Dan saya berharap Graha Abinaya untuk dikelola dengan baik dan secara profesional yang ditujukan untuk memudahkan akses pelayanan masyarakat. Itu penting sekali," harap Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si.
Graha Abinaya yang beralamat di Jl. Sindoro Kajen terdiri atas Lantai Basement untuk gudang dan parkir. Kemudian Lantai I untuk lobby, ruang PKK, ruang rapat, perpustakaan, ruang Bunda Paud, ruang simpan, dapur, display APE, ruang konsultasi, ruang P2TP2A, ruang Forum Anak, dan ruang Komisi Penanggulangan AIDS. Lalu Lantai 2 untuk Aula utama, panggung dan ruang Rias.(didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan , lanjut Arini, kita tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu koordinasi sehingga tidak bisa kita lakukan sendiri. Misalnya pihak Rumah Sakit , perlu bekerja sama dengan dewan pengawas, juga instansi terkait lainnya.
Selanjutnya wakil bupati berharap hasil dari akreditasi nilainya terbaik yaitu paripurna bintang lima ( Humas Kominfo kab.pekalongan )
Dengan melihat data jumlah penduduk yang benar, maka bisa membantu ketika akan mendata berapa tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Di samping itu juga mengenai tingkat laju pertumbuhan penduduk sehingga pelaksanaan sensus penduduk harus benar-benar dijalankan dengan baik.
Makanya, tegas Bupati, mumpung belum berlangsung maka semua komponen mulai dari OPD, perangkat kecamatan hingga tingkat RW wajib menyosialisasikan dan jangan sampai data warga yang terlewatkan.
Sementara itu, dalam SE Bupati soal sensus penduduk disebutkan kepada seluruh camat maupun lurah agar mendukung pelaksanaan itu dengan berbagai cara. Di antaranya menmenyebarluaskan informasi kegiatan tersebut ke masyarakat, lalu memasang poster atau leaflet, mengajak warga untuk berpartisipasi, dan lainnya.
''Kemudian yang paling penting adalah membantu petugas pada pelaksanaan sensus penduduk dan membuat surat edaran untuk ketua maupun pengurus satuan lingkungan setempat, seperti RT dan RW,'' katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan menjelaskan dalam pelaksanaan sensus secara online, yakni 15 Februari - 31 Maret, semua warga diminta menyiapkan dokumen kependudukan seprti KTP, Kartu Keluarga (KK), akte nikah maupun cerai. Kemudian mereka bisa membuka web sensus.bps.go.id dan memasukkan nomor induk kependudukan serta nomor KK. Setelah itu bisa mengisi data sesuai dengan petunjuk dalam web tersebut.
Kemudian untuk pelaksanaan sensus penduduk secara langsung, dimulai 1 - 31 Juli, di mana petugas khusus datang ke rumah warga untuk melakukan verifikasi. Pada saat itu, masyarakat harus bisa mengenali petugas yang akan melakukan sensus. Petugas yang datang nantinya memiliki tanda khusus, seperti memakai rompi berwarna biru tua dengan logo sensus penduduk 2020 di bagian dada sebelah kanan.
Adapun di bagian dada sebelah kiri terdapat logo BPS dan di bagian punggung bertuliskan petugS sensus. Dalam bertugas mereka membawa tas punggung berwarna hitam dengan logo BPS dan sensus penduduk 2020 serta tanda pengenal yang bertuliskan nama yang bersangkutan.
''Jangan lupa, petugas resmi yang datang untuk memverifikasi sensus penduduk ke rumah warga wajib membawa surat tugas dari BPS Kabupaten Pekalongan,'' tegasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hj Hindun mengatakan pihaknya juga ikut mensukseskan pelaksanaan sensus penduduk 2020. Dia dan seluruh anggota dewan akan berusaha menyosialisasikan kegiatan itu ke masyarakat di lingkungan rumah maupun wilayahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
“Tujuannya agar anak-anak pergi sekolah lebih mudah, juga guru-gurunya. Terus untuk sarana ekonomi, lebih-lebih jika ada ibu-ibu yang akan melahirkan, itu juga membutuhkan sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu saya minta doa dan dukungan semoga jalannya Pemerintahan Kabupaten Pekalongan beserta seluruh aparat mulai dari kepala desa sampai Bupati, bisa amanah, dana desa dikelola dengan benar, sehingga
tercapai tujuan kemaslahatan untuk rakyat, bukan yang lain. Inilah tujuan pemerintahan,” lanjutnya.
Bupati Asip juga menegaskan pemimpin harus melayani rakyat. “Pokoknya yang jadi pemimpin, Pak Lurah, Pak Camat, termasuk saya Bupati, harus siap melayani rakyatnya. Tujuannya apa? Supaya kepemimipinan ini bisa untuk wasilah, kita semua selamat dunia akhirat”, tandasnya.
Selanjutnya, Bupati menghimbau kepada masyarakat Sukoharjo untuk menjaga kerukunan serta giat menbangun. Menurut Bupati perkembangan pembangunan daerah tersebut luar biasa. Sekarang perkembangan pembangunan sudah merata di desa-desa di Kabupaten Pekalongan.
Bupati juga berpesan kepada lurah, kalau ada warga miskin yang tidak bisa makan, tidak perlu pakai teori, tapi langsung ditangani, kontrak dengan warung untuk memberikan makan 2 kali atau 3 kali sehari. “Tidak perlu diberi modal, kelamaan. Orang tua yang tidak punya saudara maka pemerintah desa wajib memberikan makanan pokok sehari hari. Ini nanti masuk dalam pemberdayaan,” jelasnya.
“Tujuan dari pemerintah, DPR, Eksekutif tidak lain kecuali menjadi kepanjangan tangan rakyat untuk melakukan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Bupati mengajak anggota DPR agar mendengar aspirasi warga yang kemarin telah memilihnya, lalu disampaikan ke Bupati. “Nanti kita tuangkan dalam APBD Kabupaten Pekalongan. Anggota DPR menjadi kepanjangan tangan, penghubung masyarakat untuk pengambilan kebijakan pemerintah”, ucap Bupati mengakhiri sambutannya ( Humas Kominfo Kab.Pekalongan).
“Disamping itu, diharapkan pelaksanaan Musrenbang ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders di tingkat kecamatan untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang akan datang,” ujarnya.
“Musrenbang ini merupakan bagian dari proses perencanaan dalam kerangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Pekalongan yakni “TERWUJUDNYA KABUPATEN PEKALONGAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL “.imbuhnya.
Dalam kesempatan itu Camat Karangdadap juga menyampaikan beberapa potensi wilayah, permasalahan yang ada selama ini di wilayah dan sekaligus juga usulan kegiatan, baik usulan skala tingkat Kecamatan maupun usulan yang berasal dari Desa - desa yang diperoleh pada saat pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Desa. Usulan kegiatan tersebut nantinya akan dibawa ke Musrenbang di Tingkat Kabupaten Pekalongan.c
Sementara itu, perwakilan dari Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, Abdul Azis, menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kec. Karangdadap untuk Tahun Anggaran 2020, antara lain : (1). Peningkatan Jalan Karangdadap - Kedungekebo ( ruas menuju Jembatan Guntur ) senilai Rp. 1.747.200.000,-. (2) Peningkatan Jalan Kedungwwuni - Karangdadap senilai Rp.2.184.000,- (3). Rehab Pustu Pegandon Rp. 200.000.000,- (4). Pengadaan Marka Jalan Kedungwuni - Karangdadap. Rp.153.000.000,- (5). Pengadaan Lampu Trafic Light di Perempatan Jalan Karangdadap Rp. 198.872.000,- (6). Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani ( JUT ) dan Jaringan Irigasi Tersier dibeberapa desa di Kec. Karangdadap. Serta beberapa kegiatan infrastruktur lainnya seperti bidang irigasi, pertanian, pendidikan, keagamaan, penerangan jalan umum, dll, yang akan dilaksanakan oleh instansi atau dinas terkait di tingkat Kabupaten Pekalongan.
Alhamdulillah musrenbang tingkat Kecamatan Karangdadap ini dihadiri oleh 7 orang dari 11 orang anggota DPRD Kab. Pekalongan yang berasal dari Dapil IV (Karangdadap, Kedungwuni, Wonopringgo dan Buaran), dimana para anggota DPRD tersebut berkomitmen untuk ikut mengawal usulan kegiatan hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Karangdadap ini dan juga siap memberikan danmenyalurkan dana aspirasinya ke Dapil masing-masing, termasuk untuk kemajuan Kec. Karangdadap. (red)
Dijelaskan Bupati, jika dilihat dari sistem rangking, di tingkat Provinsi Jawa Tengah, kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan masih di kelas tengah.
"Kita akan dorong agar menjadi 10 besar baik kualitas di tingkat SD maupun SMP. Hal ini membutuhkan kerjasama yang serius, yang betul-betul diaplikasikan," terang Bupati.
Terkait konferensi, Bupati Asip mengharapkan siapapun nanti yang terpilih menjadi Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan 2020-2025 akan segera melakukan program-programnya yang antara lain bagaimana kesejahteraan guru.
Bupati menuturkan, jumlah penerima kesejahteraan untuk guru wiyata bhakti (mengabdi di sekolah negeri) berjumlah 1. 913 guru, untuk tahun 2020 insentif yang diterima sebesar Rp 550. 000 per bulan tiap orangnya.
"Sedangkan guru swasta, guru PAUD Formal (TK/RA) dan Informal SD/MI, SMP/MTs, dibawah Kemenag dan Dindikbud dengan jumlah guru 3.857orang, insentif yang diterima sebesar Rp 250 000 per bulan tiap orangnya," papar KH. Asip Kholbihi.
"Khusus untuk guru-guru Negeri di daerah atas seperti Petungkriyono, Lebakbarang, Kandangserang dan Paninggaran mendapatkan tambahan transport yaitu untuk Golongan IV sebesar Rp 300.000 per bulan dan Golongan III dan II sebesar Rp 200.000 per bulan," imbuhnya.
Konferensi dihadiri Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah DR. Muhdi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hj. Sumarwati, S.Pd., M.AP., perwakilan Kemenag, perwakilan Dewan Pendidikan, Pengurus YPLP DM PGRI JT Cabang, Pengurus PGRI Cabang dan Ranting se Kabupaten Pekalongan.
Dan hasil Konferensi PGRI Kabupaten Pekalongan ke-22, incumbent Rejo Herbeno terpilih kembali untuk periode kedua. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Selanjutnya, H. Kirom Hero Purwanto, SH (Wakil ketua bidang informasi, komunikasi dan jaringan), M. Asadullah (Wakil ketua bidang kesejahteraan sosial), Mulyono (Wakil ketua bidang penelitian dan pengembangan). Erfayanto (Sekretaris), Budi Satoto (Bendahara).
Bupati dalam sambutannya menyampaikan harapannya kepada para pengurus DPD APKLI Kabupaten Pekalongan yang barusaja dilantik agar bisa menjalankan visi misi yang sudah disepakati bersama dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengucapkan selamat. “Hari ini kita menyaksikan pelantikan pengurus DPD APKLI Kabupaten Pekalongan periode 2020-2025. Mudah-mudahan seluruh pengurus bisa menjalankan visi misi yang sudah disepakati. Selamat bekerja dan akan menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Pekalongan utamanya dalam memberdayakan para pedagang kaki lima yang jumlahnya di Kabupaten Pekalongan menurut Perda Nomor 21 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 sedang kita tata. Nanti kita akan memiliki database karena ini mandate Perda kita,” ujar Bupati..
Lebih lanjut, Bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki komitmen untuk melaksanakan pemberdayaan, tidak hanya pada aspek bagaimana pedagang kaki lima bisa mendapatkan tempat jualan yang layak dan untung, akan tetapi dari berbagai aspek seperti aspek kesehatan, aspek estetika kota dan aspek lainnya menjadi concern Pemkab Pekalongan. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya Perda Nomor 21 Tahun 2017.
“Semakin banyak asosiasi yang mengatur para pedagang kaki lima, Pemerintah semakin diuntungkan. Karena kita semakin banyak pula memiliki mitra strategis dalam rangka pemberdayaan. Saya mengajak seluruh pengurus APKLI bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan,” ajaknya..
Bupati menuturkan, Pemkab Pekalongan memiliki pusat UMKM di Kedungwuni yang tujuannya juga menjadi tempat mengelola UMKM. Data yang masuk ke Dinperindagkop dan UKM jumlah UKM sebanyak 43.000. Dari 43.000 itu hampir 20.000 bergerak di sektor industri pengolahan pembatikan
“Walaupun kita ini Kabupaten akan tetapi kalau dilihat dari struktur pendapatan masyarakatnya Kabupaten Pekalongan sudah seperti masyarakat Kota. Karena hampir 32 % pendapatan masyarakat Kabupaten Pekalongan berasal dari industri pengolahan, sisanya 17% dari sektor pertanian dan pendapatan-pendapatan lainnya. Artinya masyarakat kita sebenarnya adalah masyarakat yang mandiri , masyarakat yang berada di level masyarakat kota,” terang Bupati.
Pedagang kaki lima ini adalah bagian dari arsiran jika dlihat dari geopolitik kemiskinan. Dari database terpadu jumlah warga miskin Kota Santri ebanyak 73.373 orang, tetapi kalau berdasarkan data BPS sebanyak 83.000 orang. “Ini turun drastis dari tahun sebelumnya yang diangka 12,96% menjadi 9,71% . Pada tahun 2021 nanti kami menargetkan angka kemiskinan di angka 8% atau 7%,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati menceritakan dari diskusi berbagai kepala daerah di Jawa Tengah yang rata-rata kepala daerah dibuat pusing dengan hadirnya pedagang kaki lima Tetapi Bupati sampaikan bahwa untuk di Kabupaten Pekalongan, mengenai keberadaan banyaknya para pedagang kaki lima cara berpikirnya harus dibalik. Yakni bagaimana hal itu justru menjadi kekuatan ekonomi yang menarik, kekuatan ekonomi yang betul-betul menjadi daya dukung pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.
“Kita tidak bisa main gusur pedagang kaki lima begitu saja, itu tidak bisa. Kalau pedagang kaki lima kita tata dengan baik, orang senang berbelanja di kaki lima, pedagangnya merasa untung, merasa nyaman, terlindungi. Sehingga pedagang kaki lima yang jumlahnya 43.000 itu kalau penghasilannya baik, kalau mereka berada di basis data terpadu kemiskinan kita, maka harus dikeluarkan, dan ini juga akan mengurangi angka kemiskinan. Dan ini saya kira upaya yang strategis,” papar orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan tersebuut. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
