Kedungwuni - Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia menggelar haul ke-10 untuk KH Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur. Acara digelar pada Sabtu (21/12/2019) pukul 09.00 pagi sampai malam hari di Gedung PCNU, Bebekan, Kedungwuni.
Menurut Ketua Lesbumi PCNU Gus Eko Ahmadi, kegiatan ini diselenggarakan dengan tema memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Gus Dur adalah orang dengan pemikiran hebat, yang merupakan seorang ulama dan Umaro. Gus Dur juga dikenal sebagai bapak kemanusiaan yang mengerti tentang manusia.
"Persoalan kemanusiaan di Kabupaten Pekalongan adalah masih maraknya perjudian Nomer (TOGEL) maka dalam haul kali ini semua pihak baik ulama dan Umara' nya bersama sama memberantas TOGEL dengan pendekatan seni dan budayanya.Apalagi Lesbumi punya banyak laskar dan sanggar di setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Pekalongan" kata Gus Eko.
Acara Haul Gus Dur ke Sepuluh kali ini, diawali dengan dibukanya pameran manuskrip Islam Nusantara dari abad 16 sampai dengan 19, juga pameran tosan aji kabupaten Pekalongan, lalu workshop Sinematografi dan workshop teater. Selain itu juga ada istighotsah, tahlil dan parade band indie se kabupaten Pekalongan.Tak lupa persembahan tari kreasi dari Sanggar Mekar Budaya Bojong yaitu Tari Sintren Ceria dan Tari Sholawat Bumi Santri. Puncak acara ada pertunjukan seni teater dari kelompok segita Teater Kudus sebagai persembahan Lesbumi PCNU Kudus.
Acara dihadiri katib syuriah PCNU kabupaten Pekalongan, KH M Afnan Khafid, Ketua FKUB Kab Pekalongan, KH Dzikron, Ketua GP Ansor Kabupaten Pekalongan, M Azmi, Komandan Satkorcab Banser, M Khairudin, Polres Kabupaten Pekalongan, Perwakilan Muslimat, Fatayat dan para anggota laskar dan sanggar se Kabupaten Pekalongan
Dengan kegiatan ini, Lesbumi PCNU Kabupaten Pekalongan berharap semoga Kabupaten Pekalongan mendapat barokah hingga tetap aman dan damai juga penyakit kemanusiaan (togel) di masyarakat tuntas.(didik /dinkominfo kab.pekalongan)
Nomor layanan Aduan Masyarakat milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan berupa SMS LAPOR SIIP 085600900300 akhir tahun ini telah intregasikan dengan layanan LAPOR! yang dikelola Pemerintah Pusat. Tujuan dari intregrasi ini adalah untuk lebih mempemudah masyarakat untuk melaporkan, terpadu seluruh Indonesia dan tuntas memperoleh jawaban.
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website
KAJEN – Sebagai salah satu misi pengembangan potensi olahraga panahan di lingkup Regional Jawa Tengah, Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kabupaten Pekalongan menggelar Pelatihan Pelatih Panahan se Regional, di Kampus International Muhammadiyah Boarding School (IMBS) Miftahul Ulum Pekajangan.
KAJEN - Menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Polres Pekalongan musnahkan 1.184 botol minuman keras (miras) dalam Apel Gelar Pasukan Ops Lilin Candi 2019 di Jalan Mandurorejo Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis, (19/12/2019).
"Pemusnahan ini yang dihasilkan dari 2 kali operasi Cipta Kondisi dengan Pekat mulainya November dan Desember," kata Wakapolres Pekalongan Kompol Mashudi, SH.
Menurutnya, tujuan pemusnahan ini untuk mengurangi atau mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan.
Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan penertiban masyarakat agar tidak terlalu sering melakukan, kegiatan minum-minum miras karena dampaknya ke masyarakat sangat merugikan.
KAJEN – Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti memimpin upacara Hari Bela Negara ke-71 tahun 2019, bertempat di Lapangan Kompi Senapan C Yonif 407/PK Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo, Kamis(19/12/2019). Upacara yang didahului dengan pembacaan ikrar Bela Negara oleh perwakilan TNI, Polri, ASN dan pelajar ini dilaksanakan dengan khikmat.
Dalam amanat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang dibacakan oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa dan negara kita, semakin hari semakin berat dan beragam bentuknya.
Sebagaimana yang telah diingatkan oleh Bung Karno, bahwa perang modern bukan sekedar perang militer, melainkan peperangan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat.
“Dengan demikian, tidak hanya militer yang berperan membangun ketahanan Indonesia, tapi juga menuntut peran seluruh komponen bangsa demi kelangsungan hidup dan keutuhan NKRI,” ungkap Presiden.
KAJEN - Dalam rangka mempersiapkan Kabupaten Pekalongan menghadapi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan mengadakan workshop Penyelenggaraan Goverment Chief Information Office (GCIO) dan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Aula Lt. 3 Setda Kabupaten Pekalongan baru-baru ini.
Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, H. Anis Rosidi, S.Sos., M.Si menegaskan bahwa pemerintahan Kabupaten Pekalongan harus siap menghadapi ini karena banyak implikasi yang harus diimplementasikan untuk mendukung semua itu, salah satunya yaitu transaksi elektronik. Ini menjadi tugas pokok Dinkominfo untuk memberikan pencerahan terkait dengan GCIO dan memfasilitasi seluruh OPD dan unit untuk memahami dan melaksanakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
"Nantinya kita akan mengadakan workshop yang kaitannnya dengan SPBE. Itu harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh OPD dan Kecamatan di Kabupaten Pekalongan dalam rangka menghadapi era tata kelola pemerintahan berbasis elektronik," ujarnya.
KAJEN - Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti mengatakan, penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama dengan warga lainnya.
Hal tersebut diungkapkannya usai menghadiri Peringatan Hari Disabilitas Internasional, di Gedung Pemuda Kabupaten Pekalongan di Kajen, Jawa Tengah, Rabu (18/12/2019).
"Tema yang diambil pada peringatan ini yaitu 'Indonesia Inklusi Indonesia Unggul'. Tema ini sangat bagus sekali, bahkan tadi saya memberikan semangat kepada mereka, karena apapun yang dialami adalah rahmat dan semoga akan mendatangkan kelebihan-kelebihan lain," kata Arini.
Menurutnya, tujuan dari kegiatan ini yaitu memotivasi para penyandang disabilitas, untuk terus maju dan berkarya sesuai dengan keahlian masing-masing.
"Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul ini mengandung makna imbauan dan ajakan kepada kita semua untuk mewujudkan masyarakat inklusif dalam segala aspek kehidupan, kedepan dapat terus berkesinambungan dengan mewujudkan penyandang disabilitas yang unggul," ungkapnya.
KAJEN - Sebanyak 206 Kades periode 2019-2025 dan 1 Kades Pergantian Antar Waktu dilantik Bupati Pekalongan KH. Asip KHolbihi, SH.,M.Si di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan, Rabu (18/12/2019). Sebanyak 206 Kepala Desa tersebut merupakan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang berlangsung Rabu (13/11/2019) lalu. Sedangkan 1 Kepala Desa Antar Waktu (PAW) yakni Desa Kutorembet Kecamatan Lebakbarang.
"Tadi waktu saya memberi Surat Keputusan (SK) sambil menepuk-nepuk pundak para Kepala Desa. Maksudnya paham tidak? Artinya itu 'ojo macem-macem'. Saya minta, kepada Kepala Desa baru untuk niat kerja yang baik untuk bangun desa. Sudah itu saja. Semua boleh dilakukan tapi jangan yang melanggar aturan," kata Bupati KH. Asip saat memberikan sambutan di pelantikan Kades.
Bupati KH. Asip Kholbihi mengungkapkan meskipun sebagian besar kades terpilih memiliki utang, pihaknya menekankan agar ratusan kades periode 2019-2025 tidak macam-macam.
KAJEN - Selasa (17/12 /2019) pagi, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si meresmikan pembangunan gedung Muslimat NU Anak Cabang Wonopringgo, di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Peresmian ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati, Ketua Tanfidziyah PCNU KH. Muslih Khudori, M.Si dan Sesepuh NU Kecamatan Wonopringgo.
Peletakan batu pertama pembangunan Gedung Muslimat NU Anak Cabang Wonopringgo dihadiri Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Ketua Cabang Muslimat NU Kabupaten Pekalongan Hj. Sumarwati, S.Pd., M.AP beserta jajaran pengurus Muslimat NU Anak Cabang Wonopringgo.
Bupati dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendukung atas pembangunan gedung Muslimat NU Anak Cabang Wonopringgo. “Pemkab Pekalongan sangat mendukung pembangunan gedung Muslimat NU Wonopringgo ini,” ujar Bupati.
www.lapor.go.id
, SMS 1708, twitter @lapor1708 dan aplikasi Android.
“ Melayani aduan masyarakat melalui LAPOR!, menjadi kewajiban kita bersama sebagai Aparat Pemerintah dituntut untuk lebih responsif pada setiap laporan masyarakat” Ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Dra. Mukaromah Syakoer, MM saat membuka Sosialisasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan On Line (LAPOR!) hari ini di aula lantai 1 Setda Kajen.
Dan ini adalah bagian dari kerja cerdas, ikhlas, keras , tuntas dan kerja bersama kita dalam rangka turut membangun Kabupaten Pekalongan,terangnya. Menurut sekda, Masyarakat sekarang serba instan. “Kalau jalan berlubang, yang dipotret lubangnya, bukan yang mulus yang disampaikan kepimpinan tapi yang berlubang, itu yang dilaporkan, Artinya apa? Masyarakat butuh penanganan cepat. Maka dari itu kominfo melakukan kegiatan sosialisasi pagi ini untuk menyikapi hal hal seperti itu. Tugas kita tidak hanya menjamin sent / terkirim. Tapi delivered sehingga sampai pendistribusian kegiatan itu bisa dikerjakan, bisa dirasakan oleh masyarakat. Selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya karena untuk mempecepat pelayanan”, tuturnya. “Kita sudah tidak manual lagi semuanya sudah online.Mulai dari e planning, e budgeting, e indection, lalu nanti akan ada e ASB (Analisa Standar Biaya)” terang sekda. Kedepan, menuru tsekda Kita harus punya kegiatan transparan, akuntabel, kita harus punya dedikasi ,loyalitas dan komitmen yang tinggi terhadap pemerintah daerah. Sekda juga menyampaikan kepada OPD agar aktif memberi informasi kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan melalui website yang sudah ada. “Masing - masing OPD sudah dibuatkan web oleh Kominfo harusnya diisi, karena bentuknya informasi kemasyarakat sehinnga masyarakat bisa mengakses/ melihat ” pintanya.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pekalongan AnisRosidi, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah dalam rangka memacu OPD untuk mempersiapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baru, berupa Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Publik, Tata Kelola Berbasis IT dan Tata Kelola Berbasis Single Data.
Sementara itu, Anis Rosidi, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pekalongan menjelaskan sosialisasi pada siang kali ini menyangkut tata kelola pemerintahan berbasis keterbukaan informasi publik. “Seperti kita ketahui bahwa kita memiliki Undang - Undang yang harus kita implementasikan , yaitu UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian PP no 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Dimana di era ini masyarakat bisa menyampaikan masukan, menyampaikan aspirasi - aspirasi terhadap pemerintah daerah. Hal ini harus direspon oleh pemerintah daerah” terangAnis. Anis mengatakan Kabupaten Pekalongan sudah memiliki namanya Lapor Sip!. Lapor Sip! Ini terintegrasi secara nasional serta sudah terkoneksi dengan lapor gubernur dan lapor SP4N, yang terkoneksi dengan 34 kementrian dengan 96 lembaga tinggi Negara termasuk komisioner dan ada sekitar 493 pemerintahan.” Ini semua bisa melihat. Ketika ada aduan harus kita respon. Oleh karena itu siang ini kita mengadakan sosialisasi apa itu Lapor SP4N dan masing - masing OPD untuk menunjuk adminnya” ungkapAnis. Sedangkan maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi, menurut Anis adalah memberi pemahaman Konsekuensi dari tata kelola adalah terbukanya informasi - informasi dan aduan masyarakat kepada pemerintah daerah. “ Tujuannya agar mereka tahu apa itu Lapor SP4N dan bagaimana bersikap ketika ada laporan. Mengetahui SOP nya seperti apa dan responnya seperti apa agar ini sesuai dengan program pemerintah pusat tentang quick respon. Pemerintah harus cepat tanggap. Menyikapi permasalahan - permasalahan dan masukan - masukan dari masyarakat terkait fungsi - fungsi pemerintahan yaitu penyelenggaran pemerintahan , terkait pelayanan publik, terkait pemberdayaan. Lapor SP4N ini otomatis terhubung dengan Polri, KPK dan semua bisa membaca” tambahnya. Selanjutnya Dasar aduan ini menjadi pintu masuk dasar dari pada turunnya tim penyelidikan. “inilah esensi dari tujuan adanya informasi keterbukaan publik, yaitu adanya transparansi penyelenggaraan pemerintah” pungkasAnis ( HumasKominfo ).
Sebanyak 80 peserta hadir dari beberapa wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya mulai dari Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Tegal, Slawi, Brebes, Purwokerto, Magelang, Solo, Yogyakarta, Sragen, Kendal, Temanggung, hingga Tulungagung Jawa Timur turut hadir mengikuti pelatihan yang akan dilangsungkan Rabu (18/12/2019) hingga Jumat (20/12/2019) mendatang.
Kegiatan Pelatihan Pelatih Panahan se Regional ini, dibuka pada hari Rabu (18/12) oleh perwakilan Pengurus Provinsi (Pengprov) Perpani Jawa Tengah, Abadi Pitoyo. Menurutnya, kegiatan pelatihan tersebut menjadi salah satu ajang yang sangat baik untuk meningkatkan kompetensi para atlet panahan, agar dapat melaju dan mengembangkan prestasinya.
Eko Ahmadi, selaku Ketua KONI Kabupaten Pekalongan menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan yang diusung oleh Pengcab Perpani Kabupaten Pekalongan ini. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan secara maksimal demi pengembangan dan peningkatkan para atlet panahan.
Senada dengan itu, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan yang diwakili oleh Bambang Supriyadi juga mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini.
“Sangat senang sekali melihat antusiasme para peserta yany hadir dari berbagai wilayah, bahkan ada yang dari Jawa Timur dan juga peserta dari Sumatera, yang menyempatkan bergabung dengan kegiatan ini. Tentu ini menjadi sangat baik untuk turut serta mengembangkan potensi atlet-atlet panahan kita,” ujar dia.
Menurut Ketua Harian Pengcab Perpani Kabupaten Pekalongan, Frangki Irawan, pihaknya berharap agar kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi antar pelatih panahan sekaligus sebagai ruang bertukar ilmu demi peningkatan kompetensi bersama. Selain kegiatan pelatihan pelatih, Pengcab Kabupaten Pekalongan juga akan melanjutkan kegiatan dengan menggelar Lomba Panahan khusus Kabupaten Pekalongan pada tanggal 21 Desember 2019 mendatang.(didik /dinkominfo kab.pekalongan)
"Kita lakukan tindak pidana tipiring, kepada para penjual yang miras di Kabupaten Pekalongan," ungkapnya.
Wakapolres juga menambahkan menjelang tahun baru pihaknya tetap operasi. Salah satu bentuknya Cipkon, terus akan lakukan.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM mewakili Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, dan masyarakat atas kerjasama untuk menjaga ketertiban di Kabupaten Pekalongan.
"Sebentar lagi ada natal dan tahun baru. Kami harapkan, semua masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pekalongan. Agar, tercipta suasana yang sejuk dan damai," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Lebih lanjut dikatakan Wakil Bupati Pekalongan, tanpa adanya sikap dan perilaku bela negara, maka pengelolaan negeri kita yang besar dan luas dengan sumber daya alamnya yang melimpah, tak akan mencapai keadilan dan kemakmuran yang di cita-citakan oleh seluruh pendahulu bangsa.
“Penanaman nilai-nilai dasar bela negara harus dilakukan secara terus menerus kepada seluruh komponen masyarakat dari beragam profesi tanpa memandang usia, suku, agama dan ras sebagai hak dan kewajiban tiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang,” harapnya.
“Bagi yang berbakti dalam birokrasi pemerintahan, teruslah mereformasi diri serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Yang belajar dan mengajar, teruslah meningkatkan kearifan dan pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai kebangsaan kita. Yang mengabarkan berita, teruslah menjadi penerang informasi masyarakat secara jujur, berimbang dan bertanggungjawa. Yang menjalankan usaha, tingkatkanlah terus daya saing secara sinergis dengan segenap tujuan Negara,“ tutup Wakil Bupati Pekalongan mengutip amanat Presiden Republik Indonesia.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Haryanto Nugroho, S.STP, MM., selaku ketua penyelenggara kegiatan, usai upacara menyampaikan bahwa dalam rangka memperingati Hari Bela Negara ke-71 tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan dua kegiatan pokok, yakni upacara dan kegiatan peningkatan kesadaran bela Negara.
Dikatakan haryanto, upacara dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, perwakilan unsur Forkopimda dan para Kepala Sekolah SMA sederajat di Kabupaten Pekalongan. Diikuti oleh ratusan peserta perwakilan dari TNI, Polri, ASN, mahasiswa, pelajar, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pekalongan.
Dalam upacara, secara simbolis Wakil Bupati memasang tanda peserta yang akan mengikuti peningkatan kesadaran bela Negara selama dua hari ke depan.
“Kegiatan peningkatan kesadaran bela negara yang pesertanya ada di adik-adik siswa pelajar SMA sederajat sebanyak 125 anak, dilaksanakan selama 2 hari. Diisi materi dari para instruktur dan narasumber yang berasal dari TNI dan Polri serta unsur terkait lainnya,” tutur Haryanto.
“Selama dua hari materinya di dalam ruangan, outbound, baris-berbaris. Selain itu juga ada kegiatan malam yang tujuannya untuk memberikan kemampuan awal bela Negara bagi generasi muda,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Outcomenya agar semua OPD dan unit memahami dan bisa melaksanakan itu semua serta tidak mengalami kekagetan atau shock karena eranya sudah berubah. Pemerintah Pusat dan Provinsi juga menggunakan sistem seperti ini dan kita juga harus menggunakannya juga.
"Jika Pemerintah Pusat dan Provinsi saja sudah menggunakan sedangkan kita belum dan masih menggunakan manual, nantinya kita akan tertinggal dalam menghadapi era digital. Satu atau dua tahun kedepan nantinya semua sudah menggunakan sistem ini karena sangat efektif dan efisien. Ini harus dipersiapkan oleh Pemkab Pekalongan agar Kabupaten Pekalongan tidak tertinggal dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik," ucapnya.
Ini juga merupakan amanat dari Menpan-RB untuk menuju revormasi birokrasi. Harus dihadapi oleh semua lini pemerintahan di Indonesia. Sudah ada regulasinya dan tinggal pelaksanaannya saja. Pemerintah Pusat akan menerapkan sistem ini yang harus dipahami juga oleh pemerintahan dibawahnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Siti Masruroh, M.Si mengatakan, Hari Disabilitas Internasional sebenarnya diperingati setiap tanggal 3 Desember tiap tahunnya.
Menurutnya, Pemkab Pekalongan melalui Dinas Sosial setiap tahunnya, selalu mengadakan kegiatan dan memberikan bantuan untuk penyandang disabilitas.
"Jadi tiap tahun Dinas Sosial memperingati hari disabilitas internasional. Tidak hanya itu, Pemkab Pekalongan selalu memberikan bantuan alat bantu, seperti alat bantu dengar untuk tuna rungu, ada bantuan kaki palsu, dan sebagainya, serta kita memberi bantuan untuk ekonomi produktif," katanya.
Masruroh mengungkapkan melalui peringatan ini, pihaknya berharap untuk bersama-sama memberikan hak-hak disabilitas.
"Kita terus bersama-sama memberikan hak-hak disabilitas, untuk terus tumbuh berkembang dan ikut berpartisipasi di dalam masyarakat dengan tidak ada perbedaan. Saat ini di DPRD juga, sedang dibahas Raperda Penyandang disabilitas yang kebetulan itu juga inisiasi dari DPRD," ungkapnya.
Pihaknya menambahkan dengan dibentuknya Raperda Disabilitas, ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan peduli dengan penyandang disabilitas.
"Termasuk didalamnya penyediaan sarana fasilitas pendukung seperti pembangunan. Jadi, di dalam pembangunan ada akses untuk disabilitas, ini perlu dukungan dan kesadaran bersama bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak dan semangat yang sama seperti kita," tambahnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
"Saya melihat latar belakang para kepala desa ini sangat beragam ada yang sudah tiga periode dan ini sudah pengalaman 'diapusi wes angel' (dibohongi sudah susah), kemudian ada yang masih muda dan masih baru. Lalu ada yang mantan DPRD disalah satu kabupaten... ini juga sudah pengalaman, ada yang anggota TNI/Polri, ada yang S1,S2 ada juga yang SMP, semua bagus yang penting punya niat kerja ingkang sae kangge mbangun deso (niat yang baik untuk membangun desa)," ungkapnya.
Dikatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kades pemegang otoritasi pemerintahan di desa. "Kepala Desa itu menjadi Manager pembangunan di desa, maju atau tidaknya desa tergantung panjenengan. Ada beban berat, amanat berat yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun Allah SWT, jadi jangan main-main," jelasnya.
Bupati berpesan, agar Kades yang dilantik melakukan konsolidasi sosial dan politik antar warga. Menurutnya, konsolidasi ini dalam rangka menciptakan suasana kondusif dan stabilitas politik di desa, karena kondusivitas di desa merupakan modal untuk membangun.
"Saya mengajak seluruh kepala desa yang baru untuk konsolidasi sosial, panjenengan rangkul semua warga, untuk menciptakan suasana yang kondusif. Lalu, segera lakukan silaturahmi dan pendekatan termasuk yang kemarin kompetitor karena mereka juga sudah jadi warga panjengan," ungkapnya.
Bupati KH. Asip menambahkan sesuai amanat Presiden, kades harus fokus di bidang pelayanan masyarakat di desa. Disebutkan, ada Rp 266 miliar untuk alokasi dana desa, sehingga ada peningkatan Rp 6 miliar lebih dari tahun 2019. Alokasi DD Rp 110 miliar. Sehingga ada Rp 300-an miliar desentralisasi fiskal, baik ADD maupun DD. Rata-rata Rp 1,6 miliar tiap desa.
"Pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan mandat desentralisasi fiskal di desa. Tidak ada alasan, tidak melaksanakan program karena tidak ada uang. Saya ngerti panjenengan utange akeh (hutangnya banyak). Tapi jika ikhlas ingin menata desa maka rezeki bisa mengikuti. Tapi jangan macam-macam dengan ADD dan DD. Harus dikelola dengan akuntabel serta transparan," tandasnya.
Pelantikan dihadiri Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., beserta para unsur Forkopimda, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, para Staf Ahli Bupati dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta Muslimat NU dalam pembangunan khususnya dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pekalongan.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan dalam Musrenbangnas di Jakarta, Senin kemarin (16/12/2019) Presiden Joko Widodo menganjurkan agar, pertama, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian balita turun. Kedua, agar stunting atau kuntet harus diperangi.
“Alhamdulillah di Kabupaten Pekalongan angkanya sudah turun. Ini juga berkat jasa dari Muslimat NU. Diharapkan nanti Muslimat NU Cabang Kabupaten Pekalongan dan Anak Cabang Wonopringgo bergerak demi generasi muda kita, agar anak-anak kita pertumbuhannya tidak terganggu. Karena hidup 20-30 tahun ke depan persaingannya begitu keras, bukan hanya persaingannya dari dalam negeri, akan tetapi juga dari luar negeri,” tegas Bupati.
Dijelaskan Bupati KH. Asip Kholbihi, keberadaan gedung Muslimat NU menjadi penting untuk konsolidasi organisasi sekaligus pemberdayaan kaum ibu yang ada di Kabupaten Pekalongan. “Kami yakin dan optimis gedung ini akan segera terwujud dan segera berfungsi karena gedung ini adalah warisan para leluhur yang berjuang untuk NU. Dan sebagai generasi muda kita harus meneruskan perjuangan para sepuh terdahulu dengan membangun yang lebih baik lagi agar manfaatnya lebih baik lagi pula,” tandas Bupati.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
