KAJEN - Kabupaten Pekalongan terpilih sebagai kandidat daerah terbaik untuk kategori Ketepatan Alokasi Outcome Kesejahteraan Kelompok 2 (dua) dalam Indeks KELOLA (Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD) versi Kata Data Indonesia.
Indeks kelola disusun oleh tim riset dan analis KIC bersama para ahli ekonomi independen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada . Indeks kelola mengukur efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah (Pemda).
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai paparannya menyampaikan bahwa Indeks Kelola ini akan menjadi dasar untuk pemberian penghargaan kepada 6 pemerintah daerah (Pemda) terpilih yang paling efektif dalam mengelola anggaran sesuai kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing.
”Kita sebagai salah satu nominator tersebut, karena ada beberapa hal yang menunjukkan efektifitas penggunaan anggaran dan kemaslahatan bagi masyarakat ”tandasnya di Kantor Kata Data Indonesia di Komplek Senayan Jakarta (25/10/2019).
Hal tersebut tak lepas dari inovasi pembangunan yang termahtub pada 12 mandat rakyat yang telah dilaksanakan seperti pemberian Kartu Kajen Sehat dan Kajen Cerdas, pemberiran Subsidi Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas dan Percepatan Infrastruktur, Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di daerah atas WB, Guru Madrasah, Takmir Masjid, Ustadz
Program lain adalah Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Hasil Produksi Pertanian, Mendorong Pertumbuhan UMKM, Mendorong Pertumbuhan Budidaya Air Tawar dan Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Menanam Kembali 1 Juta Pohon untuk Kelestarian Lingkungan,Melestarikan Seni dan Budaya dan Mewujudkan Birokrasi yang Melayani, Disiplin dan Bersih.
“Dan kita juga melakukan inovasi membangun tanggul melintang di daerah Mulyorejo Tirto yang mampu mengentaskan dari dampak rob dan diikuti mendapat bantuan pembangunan tanggul melintang pencegah rob dari pemerintah pusat hingga 500 milyar lebih”tandasnya.
Menurut Bupati, ini tak lepas karena kita kemampuan kita melaksanakan Trilogi pembangunan berupa pendidikan dengan pengembangan sumberdaya manusianya, pembangunan infratruktur secara kesinambung dan penyalanan birokrasi yang baik
Sementara itu Heri Susanto, CCO (Chief Content Officer) Kata Data Indonesia menyampaikan sejak pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) secara baik, mandiri, berkualitas, prudent, transparan dan akuntabel. Lewat otonomi daerah, para pemimpin daerah diharapkan bisa mengelola anggaran untuk kepentingan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Kesuksesan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya dapat memberikan berbagai implikasi positif. Pertama, kesuksesan pemerintah daerah dapat memacu pemerintah daerah lain dalam pembangunan daerahnya. Kedua, kesuksesan pembangunan daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional.
Nyatanya, efektivitas dan optimalisasi pengelolaan APBD belum tercapai. Dengan situasi seperti ini, pengelolaan APBD dianggap tidak maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya selain masalah perencanaan yang belum memiliki standar baik, menurut Menteri Keuangan juga disebabkan terlalu banyaknya program yang dikerjakan pemerintah daerah dengan hasil yang nihil.
Saat ini,pemerintah belum sepenuhnya menjadikan keluaran (output) apalagi hasil (outcome) sebagai penilaian akhir. Keluaran masih sulit dijadikan sebagai variabel terakhir penilaian di setiap kementerian dan lembaga karena memiliki parameter dan ukuran berbeda. Oleh karena itu, perbandingan keluaran secara cepat membutuhkan usaha dan waktu lebih banyak. Alternatif penilaian yang relatif mudah dilakukan dan hasilnya dapat dipantau dalam waktu riil adalah penggunaan anggaran berdasarkan realisasi penyerapan anggaran. (red)
Selasa, 29 Oktober 2019
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-91 Tahun 2019 di Alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Senin (28/10/2019).
Upacara dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir, Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK.,M.Si, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan H. Suwoto, SH.,M.Hum., Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan H. Sutaji, SH.,MH, perwakilan Kejari Kajen, perwakilan Kodim 0710 Pekalongan. Tampak pula para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan, perwakilan organisasi di Kabupaten Pekalongan. Upacara diikuti oleh unsur TNI, Polri, ASN, perwakilan mahasiswa 8 perguruan tinggi di Kabupaten Pekalongan, pelajar, perwakilan seluruh perwakilan organisasi masyarakat di Kabupaten Pekalongan.
KAJEN - Perangkat desa merupakan ujung tombak dari pelayanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu harus diseimbangkan antara hak dan kewajibannya. Haknya mereka menuntut perbaikan penghasilan tetap (Siltap).
Demikian disampaikan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam kegiatan Musyawarah Kerja Daerah atau Muskerda Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Propinsi Jawa Tengah di Gedung Koperasi Batik Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Minggu (27/10/2019).
“Untuk di Kabupaten Pekalongan, kita sudah mengacu ke PP Nomor 11 tahun 2019. Tapi formulasi kembali sehingga hasilnya lebih bagus daripada nominal dalam PP karena PP itu kan berdasarkan PNS Golongan IIa. Khusus untuk di Kabupaten Pekalongan menggunakan istilah take home pay untuk perangkat sudah cukup baik,” ujarnya.
Kemudian untuk bengkok, lanjut Bupati, untuk di beberapa daerah masih diberikan sebagai bentuk kekhasan dari Pemerintah Desa.
“Jadi disitu spirit Undang-Undang Desa masih kita jalankan. Tetapi yang paling penting Perangkat Desa sudah punya kesadaran baru untuk melayani masyarakat. Semua akan dibuat lebih baik lagi,” paparnya.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk kali pertamanya meraih penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 dengan Kategori Silver sebagai Kabupaten dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penilaian ini diselenggarakan oleh IIPG (Indonesian Institute for Public Governance) dibawah pimpinan Wakil Presiden 2009-2014 Prof. Boediono bersama para panel pakar independen dari berbagai lembaga dan universitas.
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Pekalongan. "Syukur Alhamdulillah kita meraih penghargaan dengan kategori tata kelola pemerintah yang baik," ungkapnya usai menerima penghargaan di Auditorium Binakarma, Hotel Bidakara, Jakarta, Jum'at (25/10/2019) malam.
Pada kesempatan itu, Bupati Pekalongan didampingi Kepala Bappeda dan Litbang Ir. Bambang Irianto, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Setyawan Dwiantoro. M.Kes, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Wiryo Santoso, S.IP.,M.Si, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bambang Sujatmiko, dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Susanto Widodo.
Selasa, 29 Oktober 2019
Senin, 28 Oktober 2019
Dalam upacara Hari Sumpah Pemuda ke-91 dengan tema "Bersatu Kita Maju", Bupati membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang teiah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda,
Usai upacara Bupati KH. Asip Kholbihi mengungkapkan dalam upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke-91 tingkat Kabupaten Pekalongan tahun 2019 pihaknya memotivasi generasi muda agar rajin belajar, tekun, inovatif, progresif, berani menghadapi tantangan dunia.
“Kemudian tadi kami juga memberikan penghargaan kepada para pemuda berprestasi antara lain ada yang membuat bahan sampah menjadi pavling block. Ada juga yang membuat obat kurang darah dari herbal yang dibuat oleh para pemuda pelopor kita,” ujar Bupati.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa yang paling penting pada upacara Sumpah Pemuda kali ini dihadiri oleh para mahasiswa dari 8 perguruan tinggi yang ada di Kota Santri tercinta ini. “Disamping itu, dihadiri para siswa siswi asal Papua yang bersekolah di SMA I Bojong. Mereka tadi mengajak kita semua yang hadir untuk menari Tarian asli Papua yaitu tari Yosofa yang sangat energik dan menjadikan kita sehat karena senantiasa bergerak,” terangnya.
Dalam upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyerahkan penghargaan kepada para pemuda pelopor dan organisasi kepemudaan yang berprestasi dari berbagai bidang. Antara lain untuk Bidang Pendidikan, juara I Bayu Taufan H, juara II Isnah Kharimah dan juara III Galang Setianto.
Selanjutnya, Bidang SDA, Lingkungan dan Pariwisata. Juara I M. Kuswoto (juga juara III tingkat Provinsi), juara II M. Rusbiyana dan juara III Siti Umi Kulsum. Dan di Bidang Pangan, untuk juara I Ainun Muthoharoh, juara II Abdul Basir dan juara III Silvi Amalia. Serta Bidang Organisasi, juara I yaitu Nasiyatul Aisyiyah, juara II Iqro dan juara III IPPNU Kabupaten Pekalongan.
Untuk para pemenang lomba baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi, Bupati berjanji akan mengumpulkan mereka dan diajak berdiskusi agar karya mereka secara ekonomi menambah nilai lebih. “Ayo para pemuda, kita terus-menerus berjuang dengan lebih keras lagi, manfaatkan alam Kabupaten Pekalongan yang indah ini untuk terus belajar dan mengembangkan diri,” tandas Bupati. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Senin, 28 Oktober 2019
Minggu, 27 Oktober 2019
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si meminta jam buka Balai Desa di Kabupaten Pekalongan menyesuaikan dengan Kecamatan dan Kabupaten yaitu buka jam 07.00 WIB.
“Tetapi yang paling penting Perangkat Desa sudah punya kesadaran baru untuk melayani masyarakat. Semua akan dibuat lebih baik lagi,” kata Bupati.
Kepala Desa yang terpilih nanti, kata Bupati, salah satu komitmennya adalah bersedia akan buka balai desanya sesuai dengan jam kerja Kecamatan dan Kabupaten.
”Nanti juga akan diberlakukan hukum baru yaitu mereka kepala desa harus menyesuaikan jam kerjanya dengan perangkat desa dan Kepala desa tidak boleh sewenang-wenang memecat perangkat. Jadi nanti akan kita advokasi tingkat kesalahannya seperti apa, kewenangannya seperti apa, kita akan lakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa,” tegasnya.
Terkait dengan Muskerda, Ketua PPDI Kabupaten Pekalongan Bramanto Musbikhin menyampaikan tujuan Muskerda adalah untuk merumuskan program kerja pengurus Provinsi Jawa Tengah.
Agenda dalam Muskerda kali ini, kata Musbikhin, sudah tertuang dalam rapat kerja yang akan dibahas bersama hari ini, yang intinya sekitar persoalan kesejahteraan berkaitan dengan implementasi PP Nomor 11 tahun 2019 terutama untuk perangkat desa se Jawa Tengah.
“Pada realisasinya, PP Nomor 11 tahun 2019 itu, nanti dengan Peraturan Bupati yaitu sekurang kurangnya nanti batas minimalnya sama dalam PP, tetapi dalam tunjangannya barangkali bisa dikomunikasikan bersama sebagai bahan pengkayaan kita bersama,” jelasnya.
Untuk saat ini, tambah Musbikhin, Siltap Perangkat desa sebesar Rp 1,9 juta karena belum menggunakan PP Nomor 11 tahun 2019 itu. Karena di PP itu ada klausul bahwa apabila belum mampu ya deadlinenya Januari 2020 harus setara PP Nomor 11 tahun 2019 itu yaitu Rp 2 juta.
“Terkait adanya pemecatan perangkat desa oleh kepala desa secara sepihak, pihaknya berharap hal itu tidak terjadi lagi. Kami secara internal juga senantiasa melakukan pembinaan terhadap rekan-rekan perangkat desa agar kerja dengan baik,” tuturnya.
Dalam Musyawarah Kerja Daerah tersebut turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH beserta unsur Forkompimda, Sekjen PPDI Pusat Sarjoko, Ketua PPDI Jawa Tengah Cuk Suryadi, Kepala Dinas PMD P3A dan PPKB M. Afib beserta perwakilan anggota PPDI se Jawa Tengah.
Minggu, 27 Oktober 2019
Bupati berharap dengan diterimanya penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur spilin negara (ASN) Pemkab Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan birokrasi yang lebih baik. "Mari kita terus semangat untuk melayani masyarakat yang lebih baik," ujarnya.
Menurut Bupati, penghargaan ini tak lepas dari kemampuan kita melaksanakan trilogi pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Pekalongan yaitu pembangunan bidang pendidikan dengan pengembangan sumber daya manusianya, pembangunan infratruktur secara berkesinambungan dan pelayanan birokrasi yang semakin berkualitas. “Ini akan menyiapkan pembangunan manusia seutuhnya dalam jangka waktu panjang, tidak karena periodisasi jabatan politik, tapi sudah menyiapkan landasan pembangunan manusia yang baik,” tegasnya.
“Kabupaten Pekalongan menurut para ahli/expert masuk dalam salah satu kabupaten yang baik karena mampu melaksanakan tiga hal fundametal tadi yakni bagaimana kita melakukan pendidikan dan pembangunan infrastruktur serta efektivitas birokrasi yang terus- menerus menjadi pelayan publik yang baik,” imbuh Bupati.
Sementara itu, Ketua IIPG Sigit Pramono dalam sambutannya menjelaskan IIPG melakukan penilaian secara independen terkait kinerja terhadap 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 99 Kota di Indonesia. Penilaian tersebut meliputi aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik serta pimpinan yang inovatif.
Sigit menjelaskan dari hasil penilaian tersebut, didapatkan nominasi 63 pemerintah daerah terbaik untuk penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019. "Kami ingin Anugerah Pandu Negeri ini memiliki kredibilitas yang tinggi, dan pemilihan APN ini sangat independen dan sangat transparan," pungkas Sigit.
Untuk diketahui event APN merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tata kelola terbaik, serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosial, ekonomi melalui reformasi tata kelola. (Red)
Jumat, 25 Oktober 2019
Jumat, 25 Oktober 2019
Jumat, 25 Oktober 2019