KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si menjadi salah satu narasumber dalam seminar Sosialisasi UU APBN 2019 dengan tema Kebijakan Anggaran untuk Penanggulangan Rob dan Banjir di Kota dan Kabupaten Pekalongan di Auditorium Adaro Lt. 8 Gedung F Unikal, Senin (5/8/2019).
Dalam kegiatan tersebut ada 3 pemateri yakni Drs. H.A. Hakam Naja, M.Si (Anggota DPR RI Dapil jateng X), Perwakilan BBWS Pemali Juwana Jateng, dan Dr. Heri Andreas, ST. MT (Peniliti Feodesi Fakultas Ilmu & Teknologi Kebumian ITB).
Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi menerangkan bahwa masalah rob ini memang akan mendapat perhatian khusus, karena itu merupakan salah satu tugas penting yang diperintahkan Gubernur Jateng kepada Pemkab Pekalongan.
"Saya bersama Ibu Arini setelah dilantik mendapatkan pesan khusus dari Pak Ganjar untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengatasi rob. Jadi Rob memang akan menjadi perhatian khusus buat Pemkab Pekalongan," terang Bupati.
Pemkab Pekalongan sebelumnya juga sudah bekerjasama dengan Belanda untuk membuat tanggul darurat yang berada di Mulyorejo. Dengan pola yang sederhana dan dibikin sendiri dengan anggaran APBD dana tak terduga senilai Rp 2 miliar.
"Alhamdulillah setelah kita buat tanggul sendiri di Mulyorejo, bisa mengurangi rob di 3 desa yaitu Tegaldowo, Mulyorejo dan Karangjompo," ujarnya.
Itu juga merupakan bahan penelitian agar tanggul rob ini setelah jadi tidak lagi meninggalkan banyak persoalan, baik persoalan sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain bisa segera teratasi.
"Ada 9 rekomendasi yang akan dijalankan oleh Pemkab Pekalongan dan akan konsen untuk mengatasi rob," tandas Bupati Asip.
Kami juga akan bekerjasama dengan Hakam Naja selaku anggota DPR RI yang akan memperjuangkan anggaran tentang rob di daerah Kota dan Kabupaten Pekalongan.
Sementara itu, Heri Andreas menjelaskan bahwa penanganan rob di Pekalongan masih terlalu fokus dengan pembuatan tanggul dan sebagian menggunakan mangrove, padahal jika kita ketahui bahwa penanganan rob menggunakan tanggul itu merupakan solusi sementara atau bukan permanen.
"Penahan tanggul itu sifatnya sementara dan berjangka menengah, karena jika air sudah pasang dan bisa mencapai puncak tanggul, maka air juga akan masuk ke permukaan," ujarnya.
Selain masalah meningginya air laut, juga ada permasalahan lain yaitu penurunan permukanan tanah (Land Subsidence). Di Pantura sendiri ditemukan land subsidence dengan rata-rata 1-25 centimeter per tahun. Faktor yang mempengaruhi yaitu banyaknya pengambilan air tanah yang berlebihan.
"Pengambilan air tanah yang berlebihan juga merupakan faktor yang mempercepat penurunan permukaan tanah. Sehingga jika kita bisa menghentikan pengambilan air tanah, itu juga bisa memperlambat atau mengatasi penurunan air tanah," terang Andreas.(didik/dinkominfo kab.pekalongan).
KAJEN - Musibah yang menimpa Kapal Motor (KM) Pieces di Selat Makasar Sulawesi Selatan mengundang keprihatinan semua pihak, tak terkecuali Pemkab Pekalongan. Di ketahui KM Pieces memiliki jumlah manifest 37 orang ABK, untuk saat ini data 15 KTP yang dari Pekalongan. Pencarian korban saat ini dilakukan oleh tim SAR Banjarmasin.
Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti melakukan takziah atau melayat ke salah satu Korban Kecelakaan KM Pieces yang kemarin tiba di Pekalongan di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto, Senin (05/08/2019) pagi.
Wakil Bupati Ir. Arini Harimurti mewakili Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan bela sungkawa atas musibah KM Pieces ini kepada keluarga korban. “Kami ke sini dalam rangka takziah dan turut prihatin atas musibah ini, dan atas nama pemerintah kami Pemkab Pekalongan mengucapkan bela sungkawa” ujar Wakil Bupati.
Pada kesempatan ini juga diserahkan santunan kematian serta beberapa bantuan dari pusat. Wakil Bupati Ir. Arini berharap semoga mereka segera diketemukan dalam keadaan selamat.
KAJEN - Sebagai bentuk kerjasama yang telah terjalin, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si bersama istri Ny. Munafah didampingi beberapa Kepala OPD memenuhi undangan Pemkot Tebing Tinggi Sumatera Utara hadir dalam acara Tebing Tinggi Expo 2019 dalam rangka hari jadi Kota Tebing Tinggi ke-102 yang dipusatkan di Anjung Sri Mersing Lapangan Merdeka, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Sabtu (3//8/2019) malam.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi diwakilkan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah secara resmi membuka ‘Tebing Tinggi Expo 2019’, Peresmian Tebing Tinggi Expo ini diikuti 61 stand.
Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi menjelaskan bahwa ini merupakan program pengembangan dari Batik Nusantara. Pemkab Pekalongan menjalin kerjasama dengan Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Batik Lokal sekaligus memperkenalkan Keunggulan Batik Pekalongan.
"Ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme antar daerah, Pemkab Pekalongan hadir untuk melihat hasil dari kerjasama yang sudah terjalin untuk pengembangan Batik Nusantara," ujar Bupati.
KAJEN - Sebagai bentuk kunjungan balasan kepada Walikota Tebing Tinggi, Bupati PEKALONGAN KH. Asip Kholbihi, SH. M.Si menghadiri acara Hari Jadi Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara ke 102 dengan berbagai kegiatan salah satunya Pawai Budaya Kota Tebing Tinggi yang diikuti oleh 1500 orang dari tuan rumah Tebing Tinggi yang terdiri dari lintas etnis atau suku, sekolah dan Perguruan Tinggi serta perwakilan Kabupaten dan Kota sekitarnya. Walikota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan mengucapkan terima kasih kepada para kepala daerah yang menyaksikan karnaval budaya itu. Dia juga mengatakan, kegiatan ini dimulai dari tanggal 3 Agustus 2019 dan puncaknya 7 Agustus, dengan menampilkan Tebingtinggi Expo 2019 yang dipusatkan di Anjungan Sri Mersing Lapangan Merdeka.
"Ini semua kami lakukan demi suksesnya pembangunan di kota kami, dengan mengembagkan daya tarik wisata agar orang mau datang ke Tebing Tinggi. Selain itu juga kota ini merupakan kota perdagangan dan kota smart city," terang Umar, Sabtu (3/8/2019). Titik Start Karnaval dimulai dari Kantor Koramil 13 Jalan KF Tandean menuju Lapangan Jalan Sutomo yang dilepas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Pemko Tebingtinggi, Jumpa Ukur Sembiring. Dalam karnaval kontingen Kecamatan banyak menyuguhkan atraksi budaya, seperti Jawa, Simalungun, Melayu dan barongsai, sehingga masyarakat terhibur dan antusias menyambutnya.
KAJEN - Untuk relokasi Lapas Pekalongan, Pemkab Pekalongan akan sediakan lahan seluas 10 hektar di Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen. Sedangkan maksud dan tujuannya pemindahan lapas sendiri yang pertama karena warga binaan lapas Pekalongan kebanyakan dari orang Kabupaten Pekalongan.
Hal itu terungkap dalam audiensi antara Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si dengan Pejabat Lapas Kelas IIA Pekalongan terkait relokasi Lapas Pekalongan ke Kabupaten Pekalongan. Audiensi tersebut bertempat di Ruang Kerja Bupati Pekalongan, Kamis (1/8/2019).
Bupati didampingi Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, Asisten I Drs. Ali Reza, M.Si, Kepala Bappeda dan Litbang Ir. Bambang Irianto, M.Si, Kepala DPU Taru Wahyu Kuncoro, ST.MT, Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Abdul Kholid dan Kabag Hukum Setda Moh.Arifin, SH. MH.
"Karena kebanyakan warga binaanya adalah warga Kabupaten Pekalongan, makanya kita pindah ke Kabupaten Pekalongan saja agar tidak repot jika ada keluarga yang ingin berkunjung. Jika masih di Kota Pekalongan, warga Kabupaten Pekalongan akan mengeluarkan banyak biaya (High Cost) jika ingin berkunjung," ujar Bupati Asip Kholbihi.
Menurut Bupati Asip, layaknya sebuah kabupaten, sarana publik juga harus disiapkan, salah satunya lapas. Di Kabupaten Pekalongan yang belum ada itu Pengadilan Negeri (PN), nanti juga akan dikaji juga supaya ada juga di Kajen. Sedangkan untuk Kejaksaan dan Polres sudah ada, dan tidak menutup kemungkinan untuk Kodim di daerah Kajen juga akan direncanakan. Hal itu diperlukan dalam rangka melengkapi sarana untuk kepentingan masyarakat.
KAJEN – Usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pasar Wiradesa dan Pasar Sragi, di hari yang sama yakni Selasa (31/07/2019) Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si juga secara resmi meletakkan batu pertama pembangunan Pasar Kedungwuni Blok D, E dan I.
Peletakkan batu pertama diikuti oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Sekretaris Daerah Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., Ketua Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4AD) A. Syaeful Anwar dari Kejari Kajen, dan Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. HB. Riyantini.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan membangun Los Pasar Wiradesa yang terbakar pada tahun 2018 lalu dengan menggelontorkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 3.696.000.000,-.
Pembangunan diawali dengan peletakkan batu pertama oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, dan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti. Diikuti oleh Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., Ketua Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4AD) A. Syaeful Anwar dari Kejari Kajen, Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. HB. Riyantini.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan bahwa Pemkab Pekalongan memulai pembangunan kembali Los Pasar Wiradesa yang dulu sempat mengalami kebakaran.
"Pemkab melakukan quick respon terhadap persoalan pasar yang terbakar. Hal pertama yang dilakukan, yaitu menempatkan pedagang ke pasar darurat dan hari ini kita melakukan peletakkan batu pertama untuk pembangunan kembali Los yang terbakar," kata Bupati KH. Asip usai melakukan peletakkan batu pertama, Rabu (31/07/2019).
KAJEN - Pengurus Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Pekalongan mengikuti bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik terwakili Kabupaten Pekalongan tahun 2019 di Ruang Meeting Hotel Dafam Pekalongan, Selasa (30/7/2019).
Dengan dasar UU no 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU no 2 tahun 2008 tentang partai politik dan peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol), Haryanto Nugroho, S.STP menerangkan bahwa maksud bimbingan teknis (bintek) ini adalah memberikan pemahaman kepada pengurus parpol tentang prosedur penyaluran bantuan keuangan parpol serta memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan keuangan parpol dalam rangka menuju kemandirian parpol di daerah.
KAJEN - Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMD P3A PPKB) melaksanakan bimbingan teknis bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD).
Bintek dengan tema “Pilkades Berkualitas, Bermartabat dan Tolak Anduman” diselenggarakan di Aula Lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dan terbagi dalam 2 gelombang (2 hari) yakni Selasa (30/7/2019) dan Rabu (31/7/2019). Dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Ali Riza, M.Si, Tim Pengendali Pilkades, para narasumber, para pengawas dan seluruh peserta Bintek.
Bupati KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai membuka bintek menyampaikan penekanan dalam bintek adalah seluruh P2KD sepakat akan melakukan reformasi terutama dalam kualitas penyelenggaraan Pilkades di desa masing-masing.
Selanjutnya ke depan Pemerintah bisa hadir dalam antisipasi jika ada kejadian kecelakaan kapal. "Hadir dalam arti mengantisipasi apakah itu berkaitan dengan kelayakan kapal atau perlu pelatihan bagaimana dalam menghadapi kondisi tertentu ” terang Wakil Bupati.
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Drs. Sirhan terkait dengan masalah asuransi mejelaskan bahwa mereka sudah didaftarkan dan memiliki kartu nelayan. Dan Pemerintah akan membantu hingga premi asuransi mereka bisa keluar.(red)
Diterangkan, bahwa keunggulan dari Batik Pekalongan yaitu tentang pewarnaannya yang ada seribu warna yang bisa diciptakan oleh perajin batik Pekalongan. selain itu juga tentang motifnya yang beragam mulai dari flora, fauna dan buketan.
"Ternyata setelah saya keliling ke berbagai daerah di Indonesia, sebagian perajin batik lokal sudah bersentuhan atau berkomunikasi dengan perajin batik pekalongan. Seperti kemarin di Toba juga galery batiknya juga tidak lepas dari informasi dan batik dari Pekalongan," ujarnya.
Tidak hanya di Toba saja, ternyata di Tebing Tinggi Expo 2019 ini banyak produk batik yang dihadirkan. Dan tentu saja ada Batik Pekalongan.
"Jadi memang kabupaten Pekalongan sebagai Legenda Batik Nasional itu memang terus kita tingkatkan, karena banyak rumah produksi batik yang memproduksi batik dengan berbagai keunggulan. Ini tentu sangat bermanfaat untuk ditularkan kepada seluruh Nusantara," ujar Bupati Asip.
Sementara itu, Wakikota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan juga sangat berterimakasih bahwa Bupati Pekalongan berkenan menghadiri berbagai acara hari jadi Kota Tebing Tinggi dan juga Tebing Tinggi Expo 2019.
"Saya sangat berterimakasih sekali kepada Bupati Pekalongan karena sudah bekerjasama dengan kami terkait tentang pengelolaan dan juga mendesain serta pewarnaan batik sehingga bisa meningkatkan kualitas dari batik lokal kami," ucapnya.
Umar Zunaidi berharap agar kerjasama ini dengan Bupati Pekalongan tetap terjalin dengan baik untuk meningkatkan dan mensejahterakan rakyat kita di daerah masing-masing.
Acara pembukaan Tebing Tinggi Expo 2019 ini ditandai dengan pemukulan gong dan pengguntingan pita oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara dan dilanjutkan dengan peninjauan stand peserta expo.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si menerangkan bahwa tujuannya datang ke Kota Tebing Tinggi ini sebagai kunjungan balasan karena Walikota Tebing Tinggi pada Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke 396 tahun 2018 lalu datang ke Kabupaten Pekalongan memenuhi undangan dari Bupati Pekalongan. "Tahun lalu Walikota Tebing Tinggi datang pada acara Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke 396, kali ini giliran dari rombongan Kabupaten Pekalongan datang ke Tebing Tinggi untuk menghadiri acara Hari Jadi Kota Tebing Tinggi ke 102. Juga untuk menegaskan kembali bahwa hubungan antar daerah sangat bermanfaat untuk pembembangan UMKM terutama yang berkaitan dengan Batik," jelas Bupati Asip.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
"Prinsipnya Pemkab Pekalongan sudah siap lahannya, dan Panloknya sudah ditandatangani, tinggal nanti MoU dengan Kemenkumham yang rencananya nanti pada 22 Agustus 2019 mendatang," terang Bupati Asip.
Pejabat Kalapas Kelas IIA Pekalongan yang baru, Agus Heryanto didampingi beberapa pejabat dibawahnya datang ke Pemkab Pekalongan guna memastikan bahwa lapas mendapat percepatan pembangunan dalam 3 tahapan. Untuk tahun 2020 mendatang diharapkan pembangunan tahap pertama sudah bisa dilaksanakan.
"Saya datang kesini dalam rangka untuk percepatan relokasi tanah, selama ini baru turun penunjukan relokasi tanah saja untuk penetapan tanah yang diperuntukan untuk lapas pekalongan," ucap Agus.
Menurut Agus kedepan akan ada MoU antara kedua belah pihak antara Kemenkumham dengan Pemkab Pekalongan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019. Pada tanggal itu juga bertepatan dengan peresmian Lapas Karanganyar Super Maximum Security di Nusakambangan.
Dalam MoU tersebut akan diserahkan ke panlok secara simbolis dari Pemkab ke kantor wilayah, dan akan diteruskan kembali dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Rencana Januari sudah mulai pembangunan, dan anggaran pembangunan sudah masuk ke dipa lapas tahun 2020.
Pembangunan dilakukan selama 3 tahun berturut-turut. Ada 4 blok, 1 blok kapasitas 400 orang, jadi total keseluruhan kapasitas ada 1600 orang.
"Itu akan dibangun secara bertahap, tahun pertama dibangun 1 blok ditambah dengan perkantoran dan pagar keliling. Jika dilihat dari konsepnya lapas pekalongan masuk kategori Medium Security," terang Agus.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
dihadiri Camat Kedungwuni beserta Muspika, Lurah Kedungwuni Timur, para tokoh agama dan masyarakat setempat serta para perwakilan pedagang.
Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa Pasar Kedungwuni sudah ada sejak dulu. Untuk itu, saatnya kini dibangun kembali guna mengikuti perkembangan zaman. Dalam pembangunan pasar Kedungwuni akan dilakukan secara bertahap karena biaya yang dibutuhkan sangat besar.
“Pada hakekatmya pasar adalah tempat untuk para pedagang semuanya, hanya saja belum selesai pembangunanya. Untuk itu nanti di tahun 2020-2021 masih akan anggarkan lagi sekitar kurang lebih Rp 10 milyar termasuk membangun masjid, drainase, dan jalan. Eranya sekarang sudah berubah, lingkungan ini harus bersih, pasarnya harus baik. Insya Allah rejekinya tambah banyak dan masyarakat akan menikmati hasilnya,” terang Bupati.
Bupati menjelaskan target pembangunan pasar Kedungwuni selesai akhir tahun 2019. Setelah itu pedagang pasar darurat akan dipindah, namun sebelumnya akan ditata sesuai zonasi penjualaan.
“Pasar Kedungwuni ini akan kita jadikan pasar terbesar di Kabupaten Pekalongan karena transaksi komoditasnya tidak hanya lokal saja, akan tetapi para pembelinya juga banyak datang dari berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan bahkan dari luar negeri seperti Malaysia,” tutur Bupati.
Oleh karena itu, kata Bupati, Pasar Kedungwuni harus kita tata agar berkualitas dan pedagangnya untung. Disamping itu, sebagai keunggulan lainnya karena Pasar Kedungwuni dekat dengan daerah produksi, lokasinya di tengah-tengah produksi pakaian. Sehingga, memiliki keunggulan komotitif terkait dengan harga.
“Harga-harga barang yang dijual di Pasar Kedungwuni adalah dari tangan pertama, sehingga dapat bersaing dengan pasar-pasar besar, seperti pasar Tanah Abang, pasar Klewer Solo, dan lain sebagainya. Saya optimis pasar ini akan menjadi pasar besar,” lanjut Bupati.
Orang nomor satu di Kota Santri itu menuturkan, pedagang akan dikumpulkan berdasarkan zonasi. System zonasi tersebut diberlakukan agar pembeli dapat dengan mudah mencari dagangan yang akan dibeli sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
“Pembangunan Pasar Kedungwuni ini adalah untuk menambah kemakmuran masyarakat. Untuk itu saya mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar pembangunan pasar ini tepat waktu dan tepat mutu,” tandas Bupati.
Sementara itu Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. HB. Riyantini dalam laporannya menyampaikan bahwapembangunan Pasar Kedungwuni Blok D, E, dan I dianggarkan biaya sebesar Rp 28 milyar dari APBD Kabupaten Pekalongan. Dan waktu pelaksanaan pembangunan pasar tersebut sekitar 150 hari kalender.
“Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 adalah pembangunan pasar Kedungwuni Blok D, E, dan I, pembangunan drainase lingkungan, pembangunan jaringan hidran, dan pembangunan jaringan air bersih,” kata Tining.(red)
Menurutnya untuk melakukan revitalisasi secara keseluruhan Pasar Wiradesa dibutuhkan anggaran sekitar Rp 100 milyar. Namun ini bertahap dulu sesuai dengan kebutuhan.
"Pasar yang kita bangun dulu yaitu pasar yang terbakar tahun lalu, untuk pembangunan pasar Wiradesa tahap pertama ini yaitu sebesar Rp 3.696.000.000,-dengan pengerjaan 150 hari kerja kalender," ujarnya.
Bupati KH. Asip mengungkapkan Los yang dibangun ini akan diisi sebanyak 327 pedagang dan 70 beceran eks yang terbakar. "Saya berpesan kepada seluruh pedagang dan dinas terkait untuk bareng-bareng menjaga pasar ini dari kebersihannya, ketertibannya, dan keamanannya. Agar kejadian tahun lalu tidak terjadi lagi," tambahnya.
Selain pembangunan Los Pasar Wiradesa, di hari yang sama Pemkab Pekalongan juga mulai membangun Pasar Sragi. “Anggarannya sebesar Rp 1.591.520.300,- dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender, dengan sumber dana DAK Kementerian Perdagangan RI Tahun 2019. Dan anggaran sebesar itu untuk membangun 43 Kios dan 1 MCK,” tutur Bupati.
Sri Kustini (35) pedagang sayur Pasar Wiradesa mengatakan dirinya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah yang sudah cepat tanggap dalam pembangunan pasar yang terbakar.
"Alhamdulillah mas, pemerintah sudah peduli terhadap pedagang dengan membangun kembali los pasar yang terbakar. Semoga, pembangunan ini cepat selesai agar semua pedagang bisa menempati kembali ke los nya masing-masing," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Sedangkan tujuannya agar pengurus parpol mampu melaksanakan pengelolaan bantuan keuangan sesuai ketentuan dan dapat menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019 ini tepat waktu, transparan dan akuntabel.
Dalam bintek kali ini peserta berjumlah total 40 orang yang terdiri dari 4 orang dari parpol yang terwakili meliputi pengurus dan tenaga administrasi sekretariat parpol ditambah dengan tim verifikator.
Haryanto juga menjelaskan bahwa BPK ketika melakukan pemeriksaan, hasil dari pemeriksaan bantuan parpol itu ada 4 kriteria. Yaitu Sesuai dengan ketentuan, sesuai ketentuan dengan pengecualian hal-hal tertentu, tidak sesuai ketentuan dan yang terakhir tidak mampu menyimpulkan.
"Di Kabupaten Pekalongan tahun 2018 hasil pemeriksaan 100% sesuai dengan ketentuan, tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan. yang sesuai ketentuan cuma 71% dan sisanya sesuai ketentuan dengan pengecualian hal-hal tertentu," terang Haryanto.
Dengan hasil itu, maka diselidiki penyebabnya dan ditemukan hasilnya yaitu karena salah satu parpol pada tahun itu fokus menghadapi pemilu dan kedua ada beberapa tenaga administrasi yang baru. Diharapkan dengan adanya Bintek ini agar bantuan tahun 2019 ini yang nantinya akan diperiksa di tahun 2020 mencapai 100% sesuai dengan ketentuan.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si. dalam sambutannya memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini karena sangat tepat dan bernilai strategis dalam upaya mendukung prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan parpol.
"Dalam Pelaksanaanya, dana bantuan keuangan untuk parpol dapat digunakan sesuai dengan aturan, diprioritaskan untuk pendidikan politik dan dana penunjang kegiatan operasional sekretariat parpol, " ujar Bupati.
Kegiatan Pendidikan parpol itu untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memerlihara persatuan dan kesatuan bangsa.
Ketua DPRD kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Hidung, MH juga sangat mengapresiasi kegiatan ini karena bisa memberikan pemahaman kepada parpol tentang pengelolaan keuangan parpol.
"Setiap tahun kan parpol yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Pekalongan mendapatkan alokasi bantuan keuangan dari APBD. Jadi harus dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Sehingga pembekalan ini sangat penting untuk pengelolaan keuangan parpol," terang Hindun.(didik/dinkominfo kab.pekalongan).
“Mereka sepakat akan memilih calon Kepala Desa dari desanya yang betul-betul qualified dan tidak menggunakan pertimbangan selain kualitas. Kalau dahulu kan NPWP (Nomor Piro Wani Piro), sekarang tidak ada lagi.
Seperti rekrutmen yang dilakukan pada saat merekrut perangkat desa yang fair play. Jadi nanti di tingkat desa akan kita setting seperti itu dan alhamdulillah sudah ada kesepakatan bersama, ada kesepahaman dan mereka sudah siap semua karena P2KD ini menjadi motor dari sukses tidaknya Pilkades serentak serta berkualitas atau tidaknya Pilkades," ujar Bupati.
Dijelaskan Bupati, harus dipahami oleh seluruh warga masyarakat terutama para calon Kepala Desa, keluarga calon, tim sukses, penyelenggara, pengawas, bahkan sampai ke tingkat Kabupaten juga telah menyepakati bahwa apabila memang ditemukan pelanggaran yang memiliki dimensi hukum, maka akan kita teruskan. Bahkan sampai yang lebih ekstrim kalau memang terbukti secara terstruktur, sistematis dan massif walaupun dia menjadi pemenang akan tetapi tidak akan dilantik.
"Keinginan kita hanya ada satu yaitu supaya ada perubahan agar Pemilihan Kepala Desa ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Target kita kalau tidak bisa semua, ya sebagian karena berubah itu bertahap. Tapi mudah-mudahan keinginan untuk bisa berubah itu sudah mulai nampak terutama dari penyelenggaranya," jelasnya.
Bupati Asip menuturkan bahwa untuk mengawasi agar para calon Kepala Desa ini tidak andum (bagi-bagi) juga sudah dipersiapkan perangkat-perangkatnya, pengawasannya diperketat, aturannya diperkuat sehingga akan terwujud Pilkades yang bisa diikuti oleh seluruh kader terbaik di desa.
"Tidak karena orang kaya, tapi orang kaya dipilih karena kualitasnya bukan karena kekayaannya. Begitu juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh generasi muda desa yang tamat SMP, SMA, maupun PT silahkan berkompetisi. Nanti yang akan dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Kepada para calon Kepala Desa saya berpesan persiapkan diri dengan baik, kemudian yakinkan para pemilih bukan dengan uang, bukan andum-anduman tetapi dengan program kerja yang nyata, kemudian dengan integritas yang dimiliki, insya Allah nanti akan terpilih kader-kader terbaik desa. Kini sudah saatnya membangun desa dengan membenahi mekanisme rekrutmen para pemimpin desa, seperti halnya yang telah dilakukan dalam rangka perekrutan perangkat desa yang berjalan sukses," imbuh Bupati.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMD P3A PPKB) – H. Muhammad Afib, S.Sos, dalam laporannya menyampaikan 210 Desa di Kabupaten Pekalongan yang akan menyelengarakan Pilkades tahun 2019 ini, semua telah selesai membentuk P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa).
M. Afib menerangkan Bintek bagi P2KD gelombang I diikuti oleh 105 orang yang berasal dari unsur BPD dan 210 orang dari unsur P2KD dan dari unsur Kecamatan selaku Pengawas 9 orang. Sedangkan untuk gelombang II diikuti 105 unsur BPD, 210 unsur P2KD dan dari unsur Kecamatan 10 orang.
"Seharian penuh peserta Bintek akan diberikan pengarahan oleh bapak Bupati dan bimbingan narasumber dari Polres, Kejaksaan, Inspektorat, Tim Teknis dari Bagian Hukum Setda. Diharapkan ikhtiar Pemkab Pekalongan untuk melaksanakan Pilkades serentak tahun 2019 ini dengan satu tekad yang tertulis yaitu Pilkades Berkualitas, Bermartabat, dan Non Transaksional terwujud. Dan hal itu harus kita mulai pada pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019 ini. Semoga Bintek 2 hari ini akan berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa," harap M. Afib. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
