Pemerintah akan mengucurkan dana bantuan sebesar 3,5 Milyar untuk menanggulangi sekolah yang berada di kawasan terdampak rob di Kabupaten Pekalongan. Bantuan tersebut rencananya akan disalurkan pada bulan Oktober 2016 untuk wilayah Kecamatan Tirto dan Wonokerto. “ SDN di wilayah Kabupaten Pekalongan, tercatat terkena dampak rob akan mendapat bantuan”menurut Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan, Arif Gunawan.
Rencananya, 15 sekolah dasar tersebut akan ditinggikan lantainya menggunakan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 3,5 miliar. "Sekitar bulan Oktober 2016 sudah dimulai pekerjaannya dan rencananya akan selesai pada akhir tahun," kata dia, di SDN Tratebang, Rabu (21/9/2016).
Dia menyampaikan, dua sekolah dasar yang tidak mendapatkan bantuan itu karena rob belum masuk ke dalam ruang kelas. Dua sekolah itu yakni SDN Wonokerto
Kulon 4, dan SDN Sijambe.
Adapun sekalah yang akan mendapat bantuan adalah SDN Mulyorejo (1 ruang),SDN Kranding (6 ruang) , SDN Tegaldowo (6 ruang) , SDN Karangjompo (2 ruang), SDN Jeruksari (3 ruang), SDN 01 Depok (4 ruang), SDN 01 Wonokertokulon (5 ruang), SDN 01 Wonokertowetan (7 ruang), SDN 01 Pecakaran (6 ruang), SDN 01 Api-api (8 ruang), SDN Tratebang (5 ruang), SDN 02 Wonekertokulon (6 ruang), SDN 02 Api-api (6 ruang), SDN 02 Pecakaran (6 ruang) dan SD Plus Baiturrahman (4 ruang).
Sementara itu Ibu Wakil Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti pada kesempatan Kunker ke SDN Tratebang yang terkena dampak rob menjelaskan bahwa apa yang dilaksanakan dengan meninggikan lantai ini merupakan jangka pendek. Agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik.
Sementara itu untuk jangka panjang dalam menanggulani rob ini, dari Kementrian PU Republik Indonesia telah menyampaikan komitmennya agar rob yang terjadi diwilayah Pekalongan dan Semarang untuk diselesaikan. “ Saat ini sudah disusun basic design yang dilanjutkan dengan detil design untuk mengulangi masalah rob dan direncakan masuk anggaran 2017 dengan mekanisme anggaran Multiyears” terangnya.
Untuk secara tehnis pelaksanaan konstruki penanggulan rob ini relatif mudah, dengan tehnis dengan pembangunan polder tanggul untuk kemudian dilakukan penyedotan.” Namun yang berat adalah masalah sosial yang harus diselesaikan dan menjadi tugas bersama antara Pemkab dengan masyarakat terkait berbagai dengan kepentingan didalamnya”tandasnya.
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Rabu, 21 September 2016
KAJEN – Jamaah Haji Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari kloter 4 dan kloter 5, hari Selasa siang (20/9/2016), telah tiba di Kabupaten Pekalongan. Bupati Pekalongan, H. Asip Kholbihi, SH. M.Si, beserta Wakil Bupati Pekalongan, Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan dan Jajaran Muspida Kab. Pekalongan, menyambut para jamaah haji di Pendopo Rumah Dinas Kab. Pekalongan di Kajen.
Rombongan yang datang pertama berasal dari kloter 4 yang terdiri dari 352 orang, dan tercatat ada 1 orang Jamaah haji yang wafat di tanah suci yaitu Bapak M. Subhan bin Mastur Mas’ud asal Desa Gejlig, Kecamatan Kajen. Sedangkan dari kloter 5 tercatat dari 348 Jamaah haji, terdapat 1 Jamaah haji yang meninggal yaitu Ibu Nisih binti Sumitro asal Desa Sawangan, Kec. Doro.
Bupati Pekalongan dalam sambutannya pada acara penyambutan mengungkapkan rasa sukacitanya atas kepulangan Jamaah haji kembali di Kabupaten Pekalongan. Tak lupa Asip mengucapkan turut berbela sungkawa kepada keluarga jamaah haji yang meninggal di tanah suci, dan berharap mereka diberikan kesabaran dan keikhlasan.
Pada kesempatan tersebut Asip Kholbihi selaku Bupati Pekalongan juga mohon doa dari para jamaah haji agar diberikan kekuatan dan kelancaran dalam mengemban amanah yaitu menjalankan roda pembangunan Kabupaten Pekalongan agar menjadi lebih baik lagi. “Ayo kita bawa spirit haji di tanah suci ke Kajen, Wata’awanu ‘alal birri wa taqwa (saking menolonglah kalian dalam hal kebaikan, bersama membangun Kabupaten Pekalongan menjadi lebih baik,” tegasnya.
Ditambahkan Asip, bahwa untuk selanjutnya pembinaan para jamaah haji setelah pulang dari tanah suci akan dilakukan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Cabang. Kab. Pekalongan. Sementara itu terkait kuota haji, Asip berharap tahun depan ada penambahan kuota untuk Kab. Pekalongan sedangkan terkait pelaksanaan haji tahun ini, Bupati cukup puas karena TPHD (Tim Pendamping Haji Daerah) aktif memberikan “progress record’ sehingga dirinya bisa memantau kondisi jamaah haji di tanah suci setiap saat. (dian’s/diyon/di2k)
KAJEN – Pelaksanaan Pembukaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II (Reguler 97 dan Sengkuyung II) Tahun 2016 di Kabupaten Pekalongan (20/9) diwarnai dengan penyerahan bantuan untuk merehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam bentuk buku tabungan sejumlah masing masing 10 juta rupiah kepada 17 orang warga desa Sambiroto Kecamatan Kajen. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, MSi didampingi Wakil Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti kepada Kartubi dan Wastri.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Desa Sambiroto Kajen tersebut, Dansatgas Sengkuyung II, yang juga Danramil 03/Kajen Kodim 0710 Pekalongan Kapt. Inf. Parman dalam laporannya menyampaikan, selain merehap RTLH, program TMMD Sengkuyung II lainnya adalah pembuatan makodam jalan dengan volume panjang 1.232 M x lebar 4 M, pengaspalan jalan dengan volume panjang 760 M x lebar 2,8 M, pembuatan turap dengan volume panjang 120 M x tinggi 1 M dan volume panjang 70 M x tinggi 1 M serta pembuatan plat dekker volume panjang 5 M x lebar 1 M sebanyak 2 buah. “TMMD ini juga akan memberikan penyuluhan dan pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan dan potensi yang ada di lokasi TMMD, “ ujar Parman.
Lebih lanjut Parman melaporkan, TTMD yang dibiayai dengan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebesar 430 juta rupiah tersebut akan digelar selama 21 hari dari tanggal 20 September hingga 10 Oktober 2016. Ditambahkannya bahwa manfaat yang bisa didapat dari proyek tersebut diantaranya adalah akan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, memperlancar arus lalu lintas, mendorong semangat masyarakat dalam membangun desanya, dan juga meningkatkan kemanunggalan TNI-Rakyat.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH, MIP dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, MSi memberikan apresiasi atas sinergitas TNI/Polri bersama Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan desa melalui TMMD. “TMMD telah betul-betul menjadi sebuah program nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di desa-desa. Semangat gotong royong yang terus terawat dengan baik lewat TMMD inilah kemanunggalan TNI dengan rakyat yang telah banyak memberi manfaat nyata bagi rakyat itu sendiri,” katanya.
KAJEN – Penandatangan MoU ini merupakan sebuah terobosan dan sebagai langkah maju yang diambil Bapak Asip Kholbihi sebagai seorang Bupati dan ini langka di republik ini, dimana berinisiatif untuk mendorong agar aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.
Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Hanif Dhakiri, seusai menyaksikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekalongan dengan Paguyuban Kepala Desa (Bahurekso) Kabupaten Pekalongan, pada acara “Sarasehan Bersama Menteri Ketenagakerjaan RI dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Pekalongan”, Sabtu (17/9/2016) di Pendopo Rumah Dinas Jabatan Bupati Pekalongan.
Kegiatan dihadiri antara lain oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH, FKPD Kabupaten Pekalongan, Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Dra. Wika Bintang, MM, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Mukaromah Syakoer, MM beserta kepala SKPD, Camat, dan Kepala Desa se Kabupaten Pekalongan, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi Pekerja serta ratusan tamu undangan lain.
“Jadi para perangkat desa pantas dan wajib bersyukur karena ada inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memberikan perlindungan sosial bagi Kepala Desa dan aparatur Desa melalui skema BPJS Ketenagakerjaan ini. Dan mudah-mudahan dengan peridungan sosial dari BPJS Ketenagakerjan ini akan mendorong peningkatan kinerja dari Kepala Desa dan aparatur Desa,” terang Mennaker Hanif.
KAJEN – Setelah melalui tahapan penyusunan dan pembahasan oleh legislatif bersama eksektif serta penyampaian kata akhir seluruh Fraksi DPRD, Selasa (13/9/2016) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016 dapat disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan Raperda menjadi Perda tersebut dibuktikan dengan penandatanganan bersama antara Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH., M.Si dan Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH bersama kedua Wakil Ketua DPRD yakni Nunung Sugiantoro, ST dan H. Achmad Kozien, ST. Dan disaksikan oleh seluruh Anggota DPRD, FKPD, Sekda beserta Kepala SKPD se Kabupaten Pekalongan, serta tamu undangan lain.
Bupati Asip mengawali sambutan menyampaikan bahwa persetujuan Raperda menjadi Perda guna memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
“Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ini selanjutnya akan kita sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah, provinsi dan nasional maupun sinergitas antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur. Disamping itu juga untuk menghindari agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,” terang Bupati.
KAJEN – Wakil Bupati Pekalongan, Ir. Hj. Arini Harimurti kemarin (5/9) memantau stok hewan kurban di Pasar Hewan Wiradesa. Didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kab. Pekalongan, Ir. Siswanto, Wabup dengan teliti mengamati kondisi hewan kurban, khususnya sapi yang diperjual belikan di pasar tersebut. Menurut Arini kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sapi yang datang maupun keluar dari Kabupaten Pekalongan terutama yang akan dijadikan sebagai hewan kurban benar-benar sehat.
Diterangkan Arini bahwa sebenarnya secara rutin dinas terkait sudah melakukan pemeriksaan, seperti memberikan vitamin, maupun obat cacing sebagai upaya untuk memastikan sapi – sapi tersebut benar-benar sehat. “ Alhamdulillah kondisi hewan kurban di Kab. Pekalongan tidak ada indikasi anthrax, sehat,” tegas Arini.
Sementara itu, Kepala DKPP Kab. Pekalongan menjelaskan bahwa kebanyakan stok hewan kurban, terutama sapi, yang masuk ke Kab. Pekalongan berasal dari wilayah Jawa Timur dan secara umum kondisi sapi pada saat baru datang sehat, hanya saja biasanya kelelahan atau stres karena perjalanan jauh, namun kondisi tersebut menurut Siswanto bisa dipulihkan.
Lebih lanjut Siswanto mengungkapkan bahwa stok sapi di Kab. Pekalongan aman, yaitu ada ± 23. 000 ekor, dengan perkiraan kebutuhan untuk hewan kurban sebanyak ± 1.500 ekor (sapi), 90 – 100 ekor (kerbau), dan ± 2.500 ekor (kambing). Sedangkan jenis sapi yang tersedia ada 4, yaitu Limosin, Brahman, Simental, dan lokal, sementara untuk harga telah terjadi kenaikan 10 – 15 % dari harga normal / biasanya, namun hal tersebut dinilai siswanto merupakan hal yang wajar. (dian’s/Aan)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
KAJEN – Pendapatan Daerah Tahun 2016 setelah perubaan direncanakan sebesar Rp 1.917.154.769.934,- atau bertambah Rp 62.716.704.325,- (3,38%). Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 283.555.531.441,-: Dana Perimbangan sebesar Rp 1.334.787.389.000,-: dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp 298.811.849.493,-.
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH., M.Si pada rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016, Jumat (2/9/2016) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa untuk Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 2.138.746.731.511,- atau bertambah Rp 255.945.881.425,- (13,59%). “Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 221.591.961.577,- dan defisit ini akan dipenuhi melalui pembiayaan netto,” ujarnya.
Dijelaskan Bupati, Anggaran Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dimana untuk Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 228.617.278.100,- atau naik sebesar Rp 193.229.177.100,- atau 546,03% yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2015, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan direncanakan sama dengan penetapan yaitu sebesar 7.025.316.523,-. Dengan demikian maka Pembiayaan Netto setelah perubahan menjadi sebesar Rp 221.591.961.577,-.
“Dari struktur Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagaimana tersebut diatas maka secara riil terdapat defisit Rp 0,-,” terang Bupati.
KAJEN – Transaksi Kajen Expo 2016 selama pelaksanaan pameran (24 s/d 28 Agustus) mencapai 4,7 milyar lebih, dengan total pengunjung kurang lebih 7.500 orang perhari, bahkan pada hari Sabtu dan Minggu mencapai 10.000 ribu pengunjung. “Kajen Expo yang merupakan salah satu magnet bagi masyarakat ini juga melibatkan kurang lebih 2.000 pedagang perhari,” terang Ketua Panitia Ir. Teguh Isdaryanto, MM.
Sementara itu Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, MSi saat menutup Kajen Expo 2016 (Minggu, 28/8) mengatakan Kajen Expo merupakan event tahunan sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan selain sebagai media hiburan rakyat juga sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat tentang berbagai pelayanan publik yang dilakukan oleh beberapa SKPD, Instansi maupun lembaga lainnya.
Asip juga menghimbau pelaksanaan Kajen Expo ini agar kedepan lebih ditingkatkan lagi baik dari segi kualitas, kuantitas, manajemen pengelolaan maupun target pencapaian sasarannya. “Kita tingkatkan Kajen Expo ini sebagai kegiatan tahunan yang berskala nasional dengan mengundang perusahaan nasional dan juga daerah tetangga,” tambahnya.
Menurut Asip, hal tersebut sangatlah bisa dilakukan mengingat para konsumen dan produsen sangat membutuhkan tempat untuk melakukan interaksi bisnis dan juga pusat informasi tentang produk-produk unggulan serta pelayanan Pemkab dan hal-hal yang terkait dengan institusi pemerintah. “Jangan tanggung, kedepan kita bisa adakan Kajen Fair yang lebih lama lagi sehingga bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Kajen Expo 5 hari ini tidaklah sebanding dengan persiapannya,” tegas Asip.
Lebih lanjut Asip mengharapkan kepada warga masyarakat untuk bersama-sama meramaikan Kajen sebagai ibukota Kabupaten Pekalongan. “Sedang dirancang bagaimana alun-alun kajen bisa menjadi pusat kuliner dan pusat wisata keluarga agar hidup dan dinamis sekaligus menambah eksistensi Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.
KAJEN – Minggu siang (28/8) untuk pertama kalinya Kajen Batik Karnival digelar. Sebanyak 49 tim yang terdiri dari 30 tim dari SMP/SMA/SMK dan 19 tim perwakilan dari kecamatan menampilkan hasil kreasinya di depan Bupati Pekalongan, H. Asip Kholbihi, SH. M.Si beserta Ibu Dra. Hj. Munafah Asip (Ketua Dekranasda Kab. Pekalongan), Ketua DPRD Kab. Pekalongan dan Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan beserta para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab. Pekalongan.
Tampak ribuan penonton antusias menyaksikan event yang baru pertama kali digelar di Kajen tersebut. Meski panas terik, para peserta tetap semangat berlenggak - lenggok di sepanjang Boulevard Rumah Dinas Bupati Pekalongan dengan mengenakan kreasi kostum yang dibuat menggunakan kain batik khas Pekalongan. Event yang digagas oleh Dekranasda Kab. Pekalongan tersebut menurut Kristina Septi Wijaya (Kabid UMKM Disperindagkop dan UMKM) diharapkan dapat lebih mengenalkan batik Pekalongan kepada khalayak, agar gaung Pekalongan sebagai pusat batik atau dapur batik dunia, akan lebih mendunia.
Dijelaskan Septi bahwa seluruh kostum yang ditampilkan dalam Kajen Batik Karnival 2016 merupakan desain dari masing-masing peserta sendiri, yang diakui Septi persiapannya sangat terbatas waktunya, itulah yang menurutnya kedepan menjadi evaluasi oleh penyelenggara untuk penyempurnaan hasil karya.
Sementara itu, Bupati Pekalongan dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada pihak penyelenggara khususnya Dekranasda, dan apresiasi kepada para peserta yaitu para desainer muda yang telah menampilkan kreasinya berupa batik khas Pekalongan baik tematik maupun kontemporer. Menurut Asip tiga keunggulan Batik Pekalongan yaitu warna yang terang, motif flora dan fauna serta pola yang utuh telah ditampilkan dengan sangat baik.
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Selasa, 20 September 2016
Lebih lanjut Ganjar menyampaikan dengan infrastruktur jalan dan jembatan desa yang makin baik serta pembangunan fisik lainnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa. “Tidak kalah memberi manfaat untuk yang non fisik. Ini menjadi pola-pola pemberdayaan agar rakyat makin berdaya saing. Rakyat desa makin punya kemampuan secara mandiri untuk lepas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta sekaligus punya daya tangkal kuat atas berbagai potensi ancaman dan gangguan yang membahayakan kondusivitas wilayah serta tetap tegaknya NKRI,” jelasnya.
Ditambahkan Ganjar, pada prinsipnya, TMMD bagian dari ikhtiar dan upaya bersama untuk menanggulangi kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan dan ketergantungan, khususnya di lingkup perdesaan dan juga diberbagai kawasan pinggiran dan perbatasan. “Ini cara merawat ke-Indonesia-an kita hari ini. Dengan kesengkuyungan dan kegotong royongan kita bangun dan berdayakan masyarakat desa, dan kita dayagunakan potensi untuk mengatasi persoalan dengan solusi,” tambahnya.
Terkait dengan angka kemiskinan di Jateng yang masih cukup tinggi, yaitu per Maret 2016 sebesar 13,27% atau 4,507 juta jiwa, Ganjar menganggap hal ini adalah PR besar yang harus segera diselesaikan mengingat masih ada 15 daerah yang berada pada zona merah kemiskinan. “Kita sedang dan terus mengatasi masalah ini dengan prioritas pada wilayah yang berada di zona merah kemiskinan. Strateginya, bagaimana kita membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan mereka,” tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, beberapa saat lalu bersamaan dengan kegiatan Pesta Rakyat dalam rangka Hari Jadi Jateng ke-66 di Kota Magelang, yang mana pada saat itu diluncurkan Kartu Jateng Sejahtera, adalah bagian dari cara Pemerintah mengurangi kemiskinan di Jateng. Saat itu diberikan bantuan kepada 12.764 warga di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk kategori tidak sejahtera. “Kenapa hanya 12.764 warga yang menerima KJS? Karena yang lain sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Ini khusus untuk mereka yang ketlingsut, yaitu masuk warga miskin tapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Atau tidak “ter-cover” anggaran negara, baik APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” jelasnya. (451h & Her)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Selasa, 20 September 2016
Sementara itu, Bupati Pekalongan, H. Asip Kholbihi, SH., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sedangkan jaminan sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. “Jadi sangat penting untuk kita ikuti karena ini adalah mandat dari UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial, serta diperkuat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sabagai akibat peristiwa keaadaan yang dialami oleh tenaga kerja akibat kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 pada pasal 2 ayat (3) berbunyi Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja 10 orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit 1 juta per bulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk itu, Bupati menghimbau kepada seluruh pengusaha maupun perusahaan di Kabupaten Pekalongan untuk mematuhi Peraturan Pemerintah tersebut.
“Saya minta Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan untuk melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 ini. Kita undang Asosiasi Pengusaha Indonesia dan seluruh pengusaha di Kabupaten Pekalongan agar ada hak-hak jaminan sosial tenaga kerja,” pinta Bupati.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan santunan jaminan kematian karena kecelakaan kerja kepada salah satu ahli waris sebesar Rp 80.450.650. Dan pemberian santunan tersebut diserahkan secara langsung oleh Mennaker Hanif Dhakiri didampingi Bupati Asip Kholbihi.
Menurut Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Bambang Indriyanto, saat ini kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Kabupaten Pekalongan meliputi 201 perusahaan (dari berbagai jenis usaha dan golongan), dengan jumlah pekerja terdaftar sebanyak 12.150 orang. Sedangkan untuk sektor Aparatur Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Dimana data Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan saat ini mencapai 272 Desa dengan jumlah aparatur desa sebanyak 2.500 orang.
Sebagai gambaran, papar Bambang, hingga periode bulan Agustus 2016 jumlah klaim yang telah dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sebesar Rp 51.421.148.402,- terdiri dari klaim Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 630.631.611,-, klaim Jaminan Kematian sebesar Rp 2.444.400.000,-, klaim Jaminan Hari Tua sebesar Rp 48.324.480.120,- dan klaim Jaminan Pensiun sebesar Rp 21.636.670,-.
Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Pekalongan pada siang hari itu, Mennaker Hanif Dhakiri beserta rombongan juga meninjau secara langsung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pekalongan didampingi Bupati Asip Kholbihi dan Wakil Bupati Arini Harimurti beserta segenap jajarannya. (d12k)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Minggu, 18 September 2016
Dijelaskan Bupati, Rancangan Perubahan APBD 2016 yang disusun bersama diupayakan agar memenuhi kriteria yang ditentukan. Namun demikian, kata Bupati, apabila masih ada catatan dan koreksi dari Gubernur Jawa Tengah maka hasil evaluasi tersebut akan kita jadikan pedoman dalam rangka penyempurnaannya dan selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016 dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dari hasil pembahasan bersama yang dilaksanakan, maka dalam kesempatan paripuran tersebut Bupati Asip menyampaikan ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016.
Pendapatan Daerah Tahun 2016 setelah perubaan direncanakan sebesar Rp 1.917.154.769.934,- atau bertambah Rp 62.716.704.325,- (3,38%). Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 283.555.531.441,-: Dana Perimbangan sebesar Rp 1.334.787.389.000,-: dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp 298.811.849.493,-.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa untuk Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 2.138.746.731.511,- atau bertambah Rp 255.945.881.425,- (13,59%). “Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 221.591.961.577,- dan defisit ini akan dipenuhi melalui pembiayaan netto,” ujarnya.
Untuk Anggaran Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dimana untuk Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 228.617.278.100,- atau naik sebesar Rp 193.229.177.100,- atau 546,03% yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2015, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan direncanakan sama dengan penetapan yaitu sebesar 7.025.316.523,-. Dengan demikian maka Pembiayaan Netto setelah perubahan menjadi sebesar Rp 221.591.961.577,-.
“Dari struktur Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagaimana tersebut diatas maka secara riil terdapat defisit Rp 0,-,” imbuh Bupati.
Mengakhiri sambutan, orang nomor satu di Kota Santri ini mengutarakan bahwa dengan sekuat tenaga kita telah berusaha untuk merealisasikan dan mewujudkan pemenuhan kepentingan maupun kebutuhan seluruh masyarakat, namun demikian belum semua harapan masyarakat dapat kita wujudkan. Untuk itu diperlukan semangat dan kerja keras serta kebersamaan diantara kita dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar memperoleh hasil yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dapat kita tingkatkan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan. (d12k)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Kamis, 15 September 2016
Selasa, 6 September 2016
Paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH beserta para Wakil Ketua DPRD, sebagian besar anggota DPRD, Muspida, Sekda beserta Kepala SKPD serta tamu undangan lain. (d12k)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Jumat, 2 September 2016
Sesuai dengan visi misinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan yaitu mengembangkan ekonomi masyarakat, Asip berharap semoga perekonomian di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat dengan adanya Kajen Expo sebagai ajang promosi di kota Santri ini. “Terimakasih pada semua pihak atas terselenggaranya acara ini. Ini adalah bentuk kemitraan yang memang seharusnya dilaksanakan untuk pembangunan ekonomi. Dan hal yang utama dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah bagaimana membangun kemitraan dengan dunia usaha, sedang fungsi Pemkab hanya menfasilitasinya saja,” lanjut Asip.
Dalam acara yang dihadiri pula oleh FKPD, Sekda Kab. Pekalongan dan jajarannya serta para Pimpinan SKPD dan pimpinan BUMD tersebut diserahkan penghargaan dan uang pembinaan kepada para juara stand terbaik Kajen Expo 2016. Masing-masing adalah BKPP (Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan) berhasil meraih juara stand terbaik pertama, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) sebagai stand terbaik kedua, dan juara stand terbaik ketiga adalah TP. PKK Kab. Pekalongan. (451h & Tim Dok)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Senin, 29 Agustus 2016
Asip berharap kedepan Kajen Batik Karnival dapat digelar dengan lebih baik lagi, apalagi event ini sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pekalongan. Ditegaskan Asip kedepan Pemkab akan terus mendorong dan mengangkat tema-tema batik etnik lokal, serta progresif sebagai bentuk kepedulian terhadap hasil karya serta kerja keras para leluhur Pekalongan yang telah menciptakan seni batik yang kini telah mendunia. “ Saya berharap dari event ini akan ditemukan bibit – bibit unggul generasi penerus para leluhur untuk mempertahankan warisan dunia yaitu seni adiluhung, khususnya batik Pekalongan,” tegasnya menutup sambutan.
Pada kesempatan tersebut, Ibu Dra. Hj. Munafah Asip didampingi dewan juri dari Dekranasda dan praktisi batik, memberikan secara langsung piala dan uang pembinaan kepada para pemenang Kajen Batik Karnival 2016 untuk kategori SMP/SMA/SMK yaitu Juara 1 SMPN 1 Wonopringgo, Juara 2 SMA Al-Fusha Kedungwuni, Juara 3 SMP 1 Karanganyar, Juara Harapan 1 SMPN 1 Kesesi, Juara Harapan 2 SMAN 1 Kajen, Juara Harapan 3 SMPN 1 Kedungwuni, serta juara Favorit yaitu MAN 1 Pekalongan. Sedangkan untuk kategori kecamatan Juara 1 diraih oleh Kecamatan Paninggaran, Juara 2 Kec. Buaran, Juara 3 Kec. Talun, dan Juara Harapan 1 diraih oleh Kec. Sragi, Juara Harapan 2 Kec. Kedungwuni serta Juara Harapan 3 Kec. Siwalan. (dian’s/H-)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Senin, 29 Agustus 2016