Artikel

KAJEN – Setelah melalui proses penyusunan hingga pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, maka pada Senin (30/11/2015), Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2016 disetujui bersama. Persetujuan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Raperda oleh Bupati Drs. H. Amat Antono, M.Si dan Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., disaksikan Wakil Ketua DPRD Nunung Sugiantoro, ST, perwakilan Muspida, para anggota DPRD, dan seluruh kepala SKPD se Kabupaten Pekalongan serta tamu undangan lain.

Usai penandatanganan Raperda, Bupati Antono dalam sambutan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh Anggota Dewan, yang dengan segenap perhatiannya telah menyusun dan membahas Rancangan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016, sehingga pada hari ini Raperda tersebut dapat kita setujui bersama guna memenuhi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini selanjutnya akan kita sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah, provinsi dan nasional maupun sinergitas antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, disamping juga untuk menghindari agar Perda APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,” ujar Bupati.

“Kita telah berupaya agar Rancangan APBD yang kita susun bersama memenuhi kriteria tersebut diatas. Namun demikian, apabila masih ada catatan dan koreksi dari Gubernur Jawa Tengah maka hasil evaluasi tersebut akan kita jadikan pedoman dalam rangka penyempurnaannya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016. Yaitu untuk Pendapatan Daerah Tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 1.876.450.124.849,- naik sebesar Rp 187.943.630.256,- atau 11,13% dari pendapatan tahun 2015 setelah perubahan yang sebesar Rp . Demikian disampaikan Bupati Pekalongan Drs. H. Amat Antono, M.Si pada rapat paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016, Kamis (12/11/2015) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.

Lebih lanjut, Bupati Antono menyampaian ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah Tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 1.876.450.124.849,- naik sebesar Rp 187.943.630.256,- atau 11,13% dari pendapatan tahun 2015 setelah perubahan yang sebesar Rp 1.688.506.494.593. Pendapatan Daerah Tahun 2016 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 270.908.898.045; Dana Perimbangan sebesar Rp 1.084.478.952.280; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 521.062.274.524,-.

Selanjutnya, Belanja Daerah Tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 1.889.424.808.326,- naik sebesar Rp 63.432.963.890,- atau 3,47% dari belanja tahun 2015 setelah perubahan yang sebesar Rp 1.825.991.844.436. Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 12.974.683.477,- dan defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan netto.

Sedangkan untuk anggaran Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dimana, Penerimaan Pembiayaan tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,- turun sebesar Rp 124.141.874.399,- atau 86,12% dari penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2015 setelah perubahan yang sebesar Rp 144.141.874.399,- yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Adapun untuk Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 7.025.316.523,- naik sebesar Rp 368.791.967,- atau 5,54% dari pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2015 setelah perubahan yang sebesar Rp 6.656.524.556,- yang digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Hutang. “Dengan demikian maka terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp 12.974.683.477,- yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga secara riil defisit sebesar Rp 0,-,” jelas Bupati.
Di akhir sambutan, Bupati menerangkan bahwa segenap potensi, kemampuan dan pemikiran telah kita curahkan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sudah banyak yang kita kerjakan, namun masih banyak juga harapan masyarakat yang belum dapat kita wujudkan. Untuk itu diperlukan tekad dan kerja keras serta jalinan semangat kebersamaan oleh para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, sehingga mampu mencapai sasaran yang dapat dinikmati secara demokratis, adil, dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan. (d12k)

Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
@rif

KAJEN – Bupati Pekalongan Drs. H. Amat Antono, M.Si, Senin (23/11/2015) di ruang rapat paripurna DPRD menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2015 kepada Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH, disaksikan segenap anggota DPRD, Muspida, Sekda beserta Kepala SKPD se Kabupaten Pekalongan dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan sebelum menyerahkan Raperda, Bupati menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016 secara teknis berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016. “Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, proses penyusunan APBD ini didahului dengan penyusunan KUA dan PPAS tahun 2016 yang telah disepakati pada tanggal 12 Nopember 2015 yang lalu,” ujar Bupati.

Bupati mengatakan bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tersebut, maka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip (1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya; (2) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (3) Trasparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; (4) Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; (5) Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan (6) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

KAJEN – Masyarakat Kabupaten Pekalongan kini bisa berlega hati, karena jembatan kebanggaan yang didambakan sebagai penghubung wilayah selatan dan utara di Kabupaten Pekalongan tersebut hampir selesai pengerjaannya, dan hari ini (Rabu, 18/11) diuji coba penggunaannya.

Dengan uji coba ini praktis jembatan yang terlihat jauh lebih megah dari jembatan sebelumnya ini dapat dilalui meskipun masih perlu waktu untuk membuka kedua jalurnya (kanan dan kiri). Uji coba itu sendiri akan diberlakukan selama 3 hari yaitu mulai hari ini, Rabu (18/11) hingga Jumat (20 Nopember 2015), dan kemudian setelah itu akan dievaluasi kembali apa yang perlu diperbaiki, apakah dapat dilalui seluruh kendaraan atau untuk sementara waktu hanya kendaraan tertentu saja yang bisa melewatinya seperti motor, ambulans, pemadam kebakaran dan lain sebagainya.

Kado terindah di akhir masa jabatan Bupati Pekalongan yang dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Pekalongan ini telah mencapai progress 95% yaitu sampai dalam tahapan penyempurnaan sampai pertengahan Desember mendatang. “Saat ini, tinggal pekerjaan “aksesoris” untuk mempercantik jembatan. Ini semua untuk orang Pekalongan sebagai bukti apa yang dulu saya sampaikan untuk membangun Kota Santri ini,” ujar Bupati Pekalongan Drs. H. A.Antono, M.Si saat melakukan uji coba jembatan.

Antono sendiri mengaku bangga dengan hasil pekerjaan jembatan tersebut, yang menurutnya jembatan yang membelah wilayah Kabupaten Pekalongan dan merupakan penghubung dari wilayah wilayah pusat perekonomian di Kabupaten Pekalongan tersebut disamping kuat menampung beban 1.500 ton juga terlihat lebih mewah, bagus dan megah. “Saya bangga dengan jembatan ini, yang sekarang nampak lebih nyaman untuk dilalui dan terlihat lebih landai, lebih luas dan indah,” imbuhnya.

KAJEN – Sebanyak 17 orang peserta/Kafilah Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Umum Kabupaten Pekalongan Senin pagi tadi (16/11) dilepas Bupati Pekalongan Drs.H.A.Antono, Msi ke Tingkat Propinsi Jawa Tengah untuk mengikuti Lomba MTQ pada tanggal 16 hingga 19 Nopember 2015 nanti di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali.

Mereka yang dilepas di Aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan tersebut terdiri dari beberapa cabang tilawah putra dan putri, yaitu cabang Tilawah Anak-anak, Remaja dan Dewasa, cabang tahfidz 1 juz dan Tilawah, cabang Tahfidz 5 juz dan Tilawah, cabang Tahfidz 10 jus, cabang tahfidz 20 jus dan cabang tahfidz 30 juz, serta seorang putra mewakili cabang Khath.
Bupati Pekalongan dalam sambutannya saat melepas para kafilah menyampaikan harapannya agar para kafilah dan juga pendamping dan pelatih untuk lebih serius dalam persiapan MTQ ini mengingat selama ini MTQ Kabupaten Pekalongan selalu masuk 10 besar. “Terima kasih kepada para duta kafilah. Mudah-mudahan mendapat predikat yang terbaik,” harap Bupati.
Lebih lanjut orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan tersebut menyampaikan pentingnya untuk membaca peta kekuatan dari kabupaten/kota lain agar kita dapat mengukur kekuatan diri sendiri sehingga hasil yang terbaik bisa dicapai. “Saya minta semuanya berfungsi dan bertanggung jawab, baik pendamping, pelatih dan khususnya para peserta. Saya yakin apabila kalian bisa saling menopang maka keberhasilan akan dicapai,” imbuhnya.
Dalam acara yang juga dihadiri oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Hari Suminto, SH,MH, Kepala Bagian Kesra, Kepala Bagian Humas serta perwakilan dari Kantor Kementrian Agama ini, Antono juga mengingatkan para pendamping dan pelatih untuk memperhatikan dan melayani kebutuhan peserta dengan baik. Demikian pula dengan para peserta, tak lupa Bupati mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan mengatur pola hidup. “Fungsi pendamping harus optimal dan harus berani menegur peserta demi kebaikan. Para kafilah juga jangan minder dan jangan merasa terbebani, berlombalah dengan lepas,” pesannya. (451H&An-an)

KAJEN – Pendapatan Daerah Tahun 2016 direncanakan Rp 1.876.450.124.849,- naik sebesar Rp 187.943.630.256,- atau 11,13% dari pendapatan tahun 2015 setelah perubahan. Demikian disampaikan Bupati Pekalongan Drs. H. Amat Antono, M.Si pada rapat paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016, Kamis (12/11/2015) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan Bupati Antono dan Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH dan Wakil Ketua DPRD Nunung Sugiantoro, ST, serta disaksikan Muspida, para anggota DPRD, dan seluruh kepala SKPD se Kabupaten Pekalongan serta tamu undangan lain.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, Belanja Daerah Tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 1.889.424.808.326,- naik sebesar Rp 63.432.963.890,- atau 3,47% dari belanja tahun 2015 setelah perubahan. “Dari komposisi pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp 12.974.683.477,- dan defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan netto,” ujar Bupati.

Bupati menjelaskan, untuk anggaran Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dimana, Penerimaan Pembiayaan tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,- yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 7.025.316.523,- yang digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Hutang. “Dengan demikian maka terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp 12.974.683.477,- yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga secara riil defisit sebesar Rp 0,-,” imbuhnya.Di hadapan para anggota Dewan dan tamu undangan, Bupati menyampaikan KUA dan PPAS Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016 merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang dalam penyusunannya telah diupayakan agar substansinya terdapat keserasian dan sinergi antara kebijakan daerah, provinsi dan kebijakan nasional, keterpaduan antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

[Gambar]

KAJEN - Dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan layanan informasi Publik, Pemkab. Pekalongan menggelar acara Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik Lingkungan Pemkab Pekalongan di Aula Lantai III Setda Kab. Pekalongan Rabu (30/9) ini.

Dengan kegiatan ini diharapkan akan tercipta kesamaan langkah dan koordinasi dalam mendorong pelaksanaan pengelolaan Informasi Publik oleh Pejabat PPID Badan Publik di lingkungan Pemkab. Pekalongan sebagai upaya memberikan Keterbukaan Informasi Publik seperti rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, dan proses pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik,

Bupati Pekalongan Drs.H.A.Antono, Msi dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Dra.Mukaromah Syakoer, MM saat pembukaan Rakor menyampaikan begitu pentingnya informasi publik ini bagi masyarakat, sehingga diharapkan PPID Utama dan PPID Badan Publik di lingkungan Pemkab. Pekalongan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan cepat, tepat dan akurat. “Berikan informasi yang akurat pada dinas yang menangani, jangan sampai ada informasi yang terlambat,” tegasnya.

Lebih lanjut Sekda menyampaikan bahwa kondisi tersebut diharapkan akan mendorong peningkatan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik sehingga akan terwujud penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. “Tingkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas,” ujarnya.

Ditambahkan Sekda, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga disebutkan bahwa Badan Publik wajib untuk mengumumkan segala informasi yang bersifat terbuka yaitu informasi yang wajib disediakan secara Berkala; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. “Demikian pula untuk informasi yang bersifat tertutup agar Badan Publik mengumumkan daftar informasi yang dikecualikan,” ujarnya.Selanjutnya Sekda mengharapkan apa yang disampaikan oleh narasumber  dapat memberikan dorongan kepada PPID sehingga termotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai PPID Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik kepada masyarakat.Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan Drs. Achmad Muchlisin menyampaikan tujuan diselenggarakannya Rakor tersebut adalah untuk membahas pengklasifikasian informasi di lingkungan Badan Publik Pemkab. Pekalongan. “Sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik secara sederhana dengan prinsip mudah, cepat, tepat waktu dan biaya ringan,” jelasnya.Muchlis  juga melaporkan bahwa Rakor yang diikuti oleh 76 orang dari PPID Badan Publik SKPD, PPID Badan Publik Lainnya dan PPID Badan Publik BUMD Pemkab. Pekalongan ini menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Tim Ahli dari Universitas Pekalongan. (

KAJEN- Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pekalongan hari ini (Kamis,18/12/2014)  dilaksanakan di Aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan. Rakor dihadiri oleh lebih kurang 70 peserta dari PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Ir. H. Susiyanto, MM.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pekalongan, Drs. Achmad Muchlisin dalam laporannya mengungkapkan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya Rakor pada hari ini adalah sebagai Wahana untuk menyamakan langkah dan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Tujuan Rapat Koordinasi PPID adalah  guna mendorong pelaksanaan Penyusunan Daftar Informasi Publik oleh PPID Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Sekda selaku PPID Utama dalam sambutannya menyampaikan Memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 700/3057/V/Bangda. Tanggal 3 April 2014 perihal Pelaksanaan RAD-PPK Pemerintah Daerah Tahun 2014, maka dengan ditambahkannya SKPD yang bertugas melaksanakan dan melaporkan aksi pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu, kami harapkan dapat bersinergi dengan upaya yang akan dicapai oleh Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014.
　　　　
Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka memasuki tahapan RAD-PPK B12, Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan harus sudah dapat mempublikasikan Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan  dan laporan layanan informasi publik tahun 2014,  paling lambat pada 28 Desember 2014.Selanjutnya kami berharap semoga apa yang nanti disampaikan oleh Narasumber, dapat memberikan dorongan kepada kita sekalian selaku PPID, sehingga termotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai PPID dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik kepada masyarakat.Tak lupa Sekda juga berpesan agar prestasi yang telah diraih sebagai Peringkat Ketiga KIJ Award tahun 2014 dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan di 2015. “Terimakasih atas upaya yang telah dilakukan dan semoga acara ini dapat memanfaatkan sebaik-baiknya,” tegasnya.Rakor diakhiri dengan pemaparan materi dari Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah Bapak Rahmulyo Adiwibowo, S.H., MH. dengan materi Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan penekanan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.Sumber : Bidang Kominfo - Dinhubkominfo