Artikel

Alamat

Link Terkait

• Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan

• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

"Seperti tadi juga sekilas sudah disampaikan oleh pak Anis bahwa Komoditas tembakau menjadi penyumbang besar bagi pendapatan negara” Karena jumlahnya yang begitu besar dan terus meningkat maka Pemerintah menagambil langkah untuk membuat peraturan khusus untuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Merujuk pada regulasi terbaru, DBHCHT tahun ini dialokasikan ke tiga bidang utama: bidang kesejahteraan masyarakat (50%), bidang kesehatan (40%), dan bidang Penegakan Hukum (10%).

Sebesar 50% dari total DBHCHT dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rinciannya, 20% digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan perbaikan lingkungan sosial, sedangkan 30% sisanya untuk program lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan diberi wewenang untuk mengalokasikan dana DBHCHT kepada para Petani tembakau agar mendapatkan berbagai bantuan seperti pupuk, sarana dan prasarana pertanian, hingga pelatihan peningkatan kapasitas. Tak hanya itu, petani juga mendapatkan perlindungan melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan asuransi tenaga kerja.

Selain sektor pertanian, dana DBHCHT juga dimanfaatkan untuk pelatihan kerja yang dikoordinasikan oleh Dinas UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan melalui Pelatihan yang diberikan meliputi berbagai bidang seperti tata rias pengantin, kerajinan bambu, perbengkelan, hingga pelatihan kelistrikan.

Sebesar 40% dana dialokasikan untuk sektor kesehatan. Di Kabupaten Pekalongan, dana tersebut digunakan untuk membayar iuran BPJS masyarakat tidak mampu, pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, pengadaan alat kesehatan, serta pembelian obat-obatan.

Sementara itu Retno juga melanjutkan, bahwa 10% DBHCHT digunakan untuk kegiatan Penegakan hukum yang didalamnya terdapat program sosialisasi ketentuan dibidang cukai, termasuk edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, . Pemerintah menggarisbawahi bahwa sosialisasi ini penting untuk menjaga penerimaan negara dari sektor cukai dan mendukung keberlanjutan program-program pembangunan yang dibiayai dari dana tersebut.

Dengan pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran, pemerintah berharap DBHCHT tidak hanya menopang pendapatan negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan petani tembakau.

"Kegiatan ini ditujukan kepada mahasiswa diwilayah Kabupaten Pekalongan sebagai ujung tombak dalam menyampaikan informasi tentang ketentuan Cukai pita rokok serta macam-macam rokok ilegal," ujar Kepala Dinkominfo Supriyadi saat menghadiri acara tersebut. 

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini tindakan awal pencegahan dalam penyebaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Pekalongan. Dengan adanya sosialisasi ini mahasiswa mengetahui tentang perbedaan rokok legal dengan rokok ilegal.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menyiapkan kanal - kanal yang disediakan baik Bea Cukai maupun Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengenai peredaran rokok ilegal di Wilayah Kabupaten Pekalongan. “Diharapan Masyarakat Kabupaten Pekalongan melaporkan manakala adanya peredaran rokok ilegal ke kanal - kanal yang telah disediakan baik dari Bea Cukai ataupun Pemerintah Kabupaten Pekalongan” tambahnya.

Dikesempatan yang sama, Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Tegal, Yusuf Mahrizal, Selasa (22/4/2025) mengatakan, masih banyak warga terutama pedagang di Kabupaten Pekalongan belum mengetahui rokok ilegal baik dari bahaya kesehatan maupun keuangan Negara. Selain itu, dalam 3 bulan terakhir sudah ditemukan 4 juta batang rokok ilegal yang sudah beredar dan ditindak di Wilayah penanganan Bea Cukai Tegal. 

“Sampai Bulan Maret sudah ada penindakan 4 juta batang rokok ilegal diperbatasan dari Batang sampai dengan Brebes." tambahnya.

Sementara itu, Bea Cukai Tegal menggelar sosialisasi ini ke semua lini bukan hanya ke mahasiswa tetapi juga ke pedagang, Tokoh Masyarakat, serta Pemerintah. Dengan adanya kebijakan tarif Cukai dari Pemerintah menjadikan peluang untuk Rokok Ilegal beredar di masyarakat sehingga perlu penanganan dan edukasi.

“Penindakan serta Edukasi ke masyarakat menjadi kunci suksesnya pencegahan beredarnya rokok ilegal ini, tuturnya. 

Dalam sambutanya, Kepala PCM Pekajangan Ahmad Somad menyampaikan bahwa Halal Bihalal dan Pengajian Umum ini bertujuan untuk mempererat Silahturahmi antar warga Muhammadiyah Kedungwuni dan awal mula kegiatan pengajian keliling dilakukan kembali.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang Silahturahmi dan awal mula kegiatan pengajian keliling,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pekalongan Sukirman, Muhammadiyah adalah organisasi yang paling maju dan mapan dibidang pendidikan dan kesehatan serta paling kaya di nusantara bahkan internasional karena daya juang dari warga Muhammadiyah.

“Muhammadiyah ini sebagai organisasi yang paling mapan dan maju dibidang pendidikan, kesehatan, serta kaya ditingkat nusantara bahkan Internasional. Hal ini, tidak lain karena daya juang serta keikhlasan dari warga Muhammadiyah.” Tutur Wakil Bupati.

Ia juga mengimbau agar Warga Muhammadiyah menginspirasi Putra Putri Kabupaten Pekalongan dengan daya juang dan keikhlasan untuk mengabdi kepada umat dalam membangun Negara.

Selain itu, pesan ibu Bupati melalui wakil bupati Pekalongan Sukirman menjelaskan bahwa Ibu Bupati meminta kepada Warga Muhammadiyah selalu mendoakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar dapat bersinergi dalam melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan.

“Pemkab Pekalongan diberi Amanah dalam memberikan pelayanan sehingga bisa terealisasikan dan bersinergi atas dukungan masyarakat Kabupaten pekalongan terutama warga Muhammadiyah” pesan Bupati.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berharap dukungan dan sinegritas terutama warga Muhamadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta kemajuan ekonomi dan kepada ibu-ibu Aisyah dalam pemberbedayaan perempuan.

“Saya akan selalu hadir dalam sinegritas terhadap warga Muhammadiyah serta berterimakasih dalam mewarnai kehidupan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan , tuturnya.

"Untuk jemaah haji Kabupaten Pekalongan sampai saat ini yang sudah terdaftar ada 1124 orang dengan rincian yang sudah diperiksa sebanyak 933 orang dan yang belum diperiksa sebanyak 191. Dari hasil tersebut terdapat jamaah yang memenuhi syarat untuk berangkat ke tanah suci adalah 928 dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2 orang, kemudian yang berisiko tinggi adalah 652," ujar Wawan sapaan akrabnya.

Dua jamaah yang tidak memenuhi syarat karena terdapat penyakit degeneratif dan stroke berat sehingga tidak beraktivitas secara mandiri, kemudian yang satunya karena ada Hemodialisa. Rencananya jamaah haji Kabupaten Pekalongan akan diberangkatkan pada 5 Mei 2024 yang terbagi menjadi 4 Kelompok Terbang (Kloter) yaitu kloter 20, 21, 22, dan 23.

Informasi yang didapat dari Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan bahwa untuk kuota haji kabupaten Pekalongan tahun ini adalah 803 sudah termasuk dengan tim pendamping.

Ditambah oleh Kepala Dinkes Setiawan Dwi Antoro bahwa untuk finalisasi yang memenuhi syarat untuk berangkat ke tanah suci ada pada hasil pemeriksaan akhir di Asrama Donohudan. Sehingga kemungkinan yang lolos tes kesehatan di Tingkat Kabupaten masih ada kemungkinan tidak lolos kesehatan di Donohudan tergantung kondisi kesehatan dari para calon jamaah.