KAJEN - Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan kegiatan regular yang setiap tahun dilaksanakan, tidak hanya menyasar kegiatan fisik akan tetapi kegiatan non fisik yang hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah M. Yulian Akbar yang mewakili Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat menghadiri upacara penutupan TMMD Sengkuyung II Tahun Anggaran 2024 di Desa Tegaldowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jumat (07/06).
Upacara dipimpin oleh Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0710 Pekalongan, Mayor Kav. Moch. Purbo Suseno dan dihadiri oleh Jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Pekalongan, serta Asisten Sekda dan para Kepala OPD Kabupaten Pekalongan terkait .
Disampaikan Sekda, bahwa tahun ini program TMMD di Kabupaten Pekalongan pada tahun ini terdapat di empat titik. Dan diharapkan bisa mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di desa.
“ini merupakan salah satu terobosan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada di desa, semoga apa yang sudah dilakukan di Tegaldowo ini bisa dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu Pabung Kodim 0710 Pekalongan Mayor Kav. Moch. Purbo Suseno selaku Inspektur upacara yang membacakan amanat Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si., mengatakan bahwa Program TMMD yang telah diselenggarakan selama lebih dari delapan dekade ini merupakan salah satu Program Bakti TNI yang difokuskan untuk membantu Pemerintah daerah dalam percepatan program pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan dan di daerahdaerah terpencil.
“Kami menyadari bahwa TNI, dalam hal ini Kodam IV/Diponegoro, tidak dapat bergerak sendiri melaksanakan program ini dan senantiasa membutuhkan dukungan semua pihak,” kata Pangdam.
Lebih lanjut, Pangdam menyampaikan bahwa TMMD Reguler ke-120 tahun 2024 kali ini mengambil tema “Darma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah”. Tema ini mengandung makna bahwa TNI bersama dengan Pemerintah Daerah, Polri, dan masyarakat secara bersama-sama mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk pengabdian TNI bersama seluruh unsur di wilayah kepada bangsa dan negara.
TMMD Sengkuyung II telah dilaksanakan dari 8 Mei sampai dengan 6 Juni 2024 dan menghasilkan berbagai capaian diantaranya berupa Sasaran fisik yaitu pengaspalan jalan sepanjang 561 M dengan lebar 3 M, serta sasaran non fisik berupa berbagai penyuluhan yaitu penyuluhan wawasan kebangsaan, Kamtibmas, Kebencanaan, UMKM, kesehatan, PKK dan ketrampilan keluarga, perikanan, kelembagaan masyarakat desa.
Jumat, 7 Juni 2024
KAJEN – Progres Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Pekalongan hingga 31 Mei 2024 mencapai 99,67%. Hal itu disampaikan Kepala BPJS Cabang Pekalongan, dr. Sri Mugirahayu, M.H., AAK saat paparan pada kegiatan Media Gathering 2024 "Potret Satu Dekade Perjalanan Program JKN di Indonesia, di Kawasan Lolong Adventure, Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Kamis (6/6/2024).
KAJEN - Kabupaten atau Kota dan masyarakat di seluruh dunia pada umumnya sedang menghadapi tantangan yang cukup sulit, karena 50% populasi dunia tinggal di daerah perkotaan, dan diperkirakan angka ini akan terus bertambah hingga 60%. Hal ini akan menimbulkan tekanan yang besar pada infrastruktur wilayah seperti perumahan, transportasi, air, listrik, pengelolaan sampah, dan layanan yang lain. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah akan menerapkan konsep Smart City.
KAJEN - Peringati Hari Lahir Pancasila Pemerintah Kabupaten Pekalongan gelar Upacara bendera dan bagikan 10 Juta bendera merah putih secara simbolis, Acara berlangsung di Lapangan Sekretariat Daerah setempat, Minggu (1/6/2024). Pembagian 10 Juta bendera merah putih diharapkan dapat membangun karakter dan jati diri bangsa, membangun rasa nasionalisme terhadap negara kesatuan Repubik Indonesia.
KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq meminta kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar bisa bekerja dengan profesioanl, diantaranya memastikan logistik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan terdistribusi sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Demikian disampaikan oleh Bupati usai memberikan sambutan pengarahan kepada PPK se Kabupaten Pekalongan, Kamis (16/5/2024).
Sri Mugirahayu menyampaikan, bahwa capaian UHC Kabupaten Pekalongan lebih tinggi dibandingkan kota sekitar, yaitu Kota Pekalongan yang mencapai 97,67% dan Kabupaten Batang 99,51%, namun lebih rendah dari Kabupaten Pemalang yang mencapai 100,09%. Mengapa capaian Kabupaten Pemalang lebih dari 100%, dijelaskan bahwa data penduduk yang digunakan adalah jumlah penduduk Semester I Tahun 2023. “Sistem akan mengupdate sendiri secara otomatis, sehingga nanti akan balance,” ujarnya.
Mengenai capaian UHC di Kabupaten Pekalongan, disebutkannya, yaitu dari jumlah penduduk Kota Santri yang mencapai 1.008.691 jiwa (Data Dukcapil Semester I Tahun 2023). Sementara itu, distribusi peserta JKN KIS Kabupaten Pekalongan berdasarkan segmentasi terdiri dari 553.625 jiwa merupakan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN, sebanyak 223.229 jiwa PBI APBD, sebanyak 131.530 jiwa peserta PPU (Pekerja Penerima Upah), 82.380 jiwa merupakan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah), dan 14.493 jiwa masuk kategori Bukan Pekerja (BP). “Peserta BPJS yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan ini sangat banyak,” ungkap Mugirahayu.
Terkait prosedur pengaktifan UHC di Kabupaten Pekalongan, diakui Mugirahayu juga lebih mudah dibandingkan sejumlah daerah lainnya. “Peserta bisa mendapatkan pelayanan rawat inap di puskesmas dan rumah sakit pemerintah, otomatis dapat diaktifkan kartunya langsung. Jika pasien dirawat di RS swasta, keluarga pasien dapat mengunjungi puskesmas domisili untuk diaktifkan UHCnya. Jadi tidak perlu muter-muter,” jelasnya.
Terkait kegiatan media gathering yang digelar, bertujuan untuk menyampaikan informasi baru terkait update laporan capaian program maupun layanan yang ada di BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan.
Kegiatan dihadiri Perwakilan Dinas Kominfo Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang serta diikuti para awak media baik elektronik, cetak maupun online yang bertugas di wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang.
Kamis, 6 Juni 2024
Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap kinerja kepemimpinan dalam kerangka digitalisasi pemerintahan, diantaranya dalam pelaksanaan regulasi terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sangat bergantung pada sekda, selaku koordinator SPBE.
Selain itu, juga komitmen dan teladan kepala daerah, sekretaris daerah dinilai sebagai kunci utama dalam keberhasilan transformasi digital di Indonesia.
“Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian akbar, S.Sos, M.Si berhasil masuk 3 besar, sebagai finalis nominator ADLG Award 2024”, tutur Ketua Tim Visitasi, Ir. Eddy Santoso, MM didampingi DR. Ucup Hidayat, S.Si, MM (Kemendagri) dan Andi Yuniantoro (PT. Inixindo) didampingi DR. Ucup Hidayat, S.Si, MM (Kemendagri) dan Andi Yuniantoro (PT. Inixindo), di Ruang Rapat Bupati Pekalongan, Rabu, (05/06/2024).
Agenda penghargaan tahunan kepada sekretaris daerah di seluruh Indonesia ini merupakan pelaksanaan yang ketiga kalinya. Penganugerahan ADLG Award bertujuan untuk membantu mempercepat transformasi digital di daerah, sesuai Perpres 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Penghargaan diberikan kepada sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Penilaian ADLG Award terbagi dalam 3 klaster, yaitu seleksi awal berbasis data dukung, visitasi pembuktian aksi serta paparan tanya jawab panelis di Kemendagri. Sekda Yulian Akbar dijadwalkan menyampaikan paparan pada 27 Juli 2024 di hadapan Menteri Dalam Negeri, Kemenpan RB, Kemenkominfo, praktisi IT, Wantiknas, dan Akademisi.
Rabu, 5 Juni 2024
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang dibacakan Sekda M. Yulian Akbar Pada Acara Bimbingan Teknis Penyusunan Masterplan Kota Cerdas ( Smart City ) Kabupaten Pekalongan, Rabu, 05 Juni 2024 di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan.
Dijelaskan bupati, dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka pihaknya mengharapkan dukungan dari berbagai elemen untuk mewujudkan Pembangunan berbasis smart city pada Pemerintah Daerah yang merupakan sebuah strategi yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien.
“ Kami akan terus mendorong peningkatan keterampilan dan profesionalitas pegawai yang ditugasi dalam menangani smart city. Selain itu, smart city tidak hanya melulu soal penggunaan teknologi atau pembangunan fisik semata, yang lebih penting adalah bagaimana dapat membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik, karena untuk mewujudkan konsep smart city ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, keseriusan dan usaha yang gigih oleh setiap elemen, baik pemerintahan dan masyarakat, untuk menyusun Masterplan Smart City Kabupaten Pekalongan ” katanya.
Bupati menambahkan Sebelum mengikuti program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City), Kabupaten Pekalongan telah mengarah menuju smart city dengan pembangunan infrastruktur seperti tersedianya ruang server, pengembangan aplikasi, pembangunan jaringan fiber optic, dan lain-lain, namun belum terdapat integrasi dan kolaborasi antar semua elemen.
“Kota cerdas merupakan suatu konsep perencanaan, penataan dan pengelolaan kota yang saling berkaitan dalam semua aspek kehidupan untuk mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral serta peningkatan kualitas hidup warga negaranya dengan menerapkan berbagai inovasi dan kolaborasi antar berbagai elemen,” terangnya.
Tak lupa, Fadia mengucapkan terimakasih kepada para tamu undangan khususnya kepada Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo serta Tim Pembimbing Smart City.
Dirinya berharap para narasumber dalam Bimtek ini dapat menyampaikan materi sedetail – detailnya sehingga para peserta mampu memahami materi dengan baik. “Kepada para peserta Bimtek saya minta untuk sungguh – sungguh dalam mengikuti Bimtek. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik, jika ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan agar disampaikan jangan ragu, karena salah satu tujuan Bimtek itu agar kita semakin paham dan mampu mengaplikasikannya,” pungkasnya.
Rabu, 5 Juni 2024
Demikian disampaikan Bupati Fadia usai menghadiri pelantikan Dewan Musyawarah MLKI Kabupaten Pekalongan, Selasa 4 Juni 2024 di Pendopo Bupati Pekalongan. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Forkompimda Kabupaten Pekalongan, sejumlah Kepala OPD dan tamu undangan.
Ditambahkan bupati, para pengurus MLKI juga diharapkan bisa menjaga keanekaragaman yang ada di Kota Santri dan bisa berkomunikasi yang baik dengan warga desanya.
“saya ucapkan selamat kepada para pengurus yang baru saja dilantik, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya kepada para penghayat yang saat ini tercatat di Kabupaten Pekalongan ada 8,” kata Fadia.
Fadia menjelaskan, bahwa dirinya merupakan satu-satunya Bupati yang menghadiri pelantikan MLKI, karena menurutnya menjadi Bupati berarti menjadi orang tua bagi seluruh warga Kabupaten Pekalongan tanpa bisa memilih.
“semua wajib kita sayangi, wajib kita besarkan dan ayomi sehingga tidak ada perasaan pilih kasih. Walaupun mereka minoritas di Kabupaten Pekalongan jika kita bisa berkomunikasi dengan baik maka insyaAllah bisa memberi manfaat bagi kita,” ujarnya.
Bupati berpesan, pengurus yang baru bisa aktif dan bisa memberi manfaat bagi para penghayat di Kabupaten Pekalongan serta bersama dan bersinergi dengan Pemkab untuk membangun Kabupaten Pekalongan.
Seusai pelantikan acara dilanjutkan dengan sarasehan dengan tema ‘Menjaga, Merawat Dan Melestarikan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara’.
Selasa, 4 Juni 2024
Disampaikan Sekertaris Daerah, Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, SSos, MSi usai pimpin upacara menyampaikan, Kegiatan upacara ini diharapkan tidak hanya kegiatan seremonial saja tapi bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. “Kita sudah mulai menanamkan nilai-nilai Pancasila, memberikan pemahaman kepada anak-anak penerus bangsa kita," terangnya.
Hal tersebut juga berlaku kepada para ASN supaya memberikan keteladanan dalam pelaksanaan di kehidupan sehari-hari. "Perilaku yang benar-benar bisa menjunjung tinggi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada didalamnya harapannya bisa diterapkan juga di dalam pemerintahan,"terangnya.
Ditambahkan, Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pekalongan juga telah diterapkan, Tidak banyak Kabupaten/ Kota yang melaksanakan, Pemerintah juga sangat serius mempersiapkan regulasi di bawahnya.
Dalam Upacara tersebut juga ada pembagian sepuluh juta bendera merah putih dari Kemendagri dan Pemda berpartisipasi dalam pembagian tersebut. “Meningkatkan nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap tanah air, hubbul wathon minal iman.
Sabtu, 1 Juni 2024
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, Wakil Ketua DPRD, perwakilan Forkompimda, kepala OPD, anggota DPRD dan tamu undangan.
Dalam kesempatan tersebut, bupati memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD yang telah mengajukan Raperda ini. Hal ini menunjukan kepedulian DPRD dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkait ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. “berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,” katanya.
Untuk itu, Fadia berharap dalam pembahasan lebih lanjut agar diatur secara lebih rinci dari setiap strategi dan upaya penyelenggaraan ketertiban umum oleh setiap perangkat daerah dalam hal tanggung jawab teknis pelaksanaan. “selain itu, Raperda ini agar dikonsultasikan secara komprehensif dan substantif kepada Pemerintah Provinsi agar rapareda ini benar-benar dapat disusun sesuai dengan kaidah, norma, dan kewenangan serta menjadui payung hukum yang efektif di Kabupaten Pekalongan,” tambahnya.
Bupati juga memerintahkan kepada segenap perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan langsung atas raperda ini agar secara aktif dan partisipastif terlibat di dalam pembahasan lebih lanjut serta melakukan proses konsultasi maupun pendalaman materi secara substantif, sehingga penyususnan raperda ini benar-benar dapat memenuhi amanat peraturan perundang-undangan dan menjawab permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
“saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan yang telah menyampaikan pandangannya terhada dua Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah yaitu Raperda tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2045 dan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa,” tuturnya.
Jumat, 17 Mei 2024
Kamis, 16 Mei 2024
Selain itu, Bupati juga meminta kepada PPK terpilih untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat dan bisa memastikan data pemilih yang terbaru dan akurat. “Saya berharap tugas PPK tidak menjadi beban, akan tetapi diniatkan untuk membuat Kabupaten Pekalongan yang aman, kondusif dan nyaman serta semoga tugasnya dapat berjalan lancar,” harapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Laelatul Izah menuturkan ada 95 PPK yang dilantik dan dikukuhkan untuk Pilkada Serentak 2024 yang akan bertugas 19 Kecamatan. Dirinya meminta kepada PPK untuk menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas serta menjaga kekompakan. “selamat kepada PPK yang telah dilantik, selamat menjalankan tugas, semoga amanah,” ujarnya.
Tak lupa dirinya mengucapkan terimakasih kepada Bupati Pekalongan atas dukungan, diantaranya yakni dukungan anggaran yang merupakan salah satu faktor penting dalam suksesnya PIlkada. “saat ini penyelenggaran sudah terbentuk dan nanti sebentar lagi ada PPS. Anggran sudah diberikan dari Pemda dan kita akan menyiapkan logistik untuk pemilihan nanti,” terang Izah.
Kamis, 16 Mei 2024