KAJEN- Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan akhir tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan di Ruang Paripurna, Rabu 27 Maret 2024.
Dalam kegiatan tersebut hadir Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, beserta Wakil Ketua DPRD Sumar Rosul serta anggota DPRD, perwakilan Forkompimda, kepala OPD serta tamu undangan lain.
Dalam laporannya bupati menyampaikan bahwa pada tahun 2023 merupakan tahun kedua sejak ditetapkannya peraturan Daerah nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
“Dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa penyampaian LKPJ Bupati disampaikan 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yaitu paling lambat tanggal 31 Maret,” katanya.
Dijelaskan Fadia, pembangunan kabupaten Pekalongan selama tahun. 2023 telah menghadirkan kemajuan dan capaian pembangunan diberbagai bidang yang merupakan kerja keras bersama.
"Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, forkompimda, jajaran pemerintahan, para pelaku usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat serta seluruh komponen masyarakat atas dukungan dan kerjasamanya," ucapnya.
Secara makro, lanjut bupati, capaian penyelenggaraan dan pembangunan sepanjang tahun 2023 diantaranya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 persen meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,11 persen. Indek pembangunan manusia pada tahun 2023 sebesar 71,40 meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 70,81. Tingkat pengangguran terbuka 3,25 naik dari tahun 2022 yang diangka 3.23 persen.
"Angka kemiskinan sama dengan tahun lalu yakni 9,67 persen. Inflasi tahun ini lebih baik yakni 2,28 dibanding tahun lalu 6,31 sedangkan PDRB per kapita tahun 2023 sebesar 27,91 juta rupiah mengalami kenaikan dari 26,36 juta rupiah ditahun 2022," ungkapnya.
Rabu, 27 Maret 2024
KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan Jawaban Bupati Pekalongan atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kab. Pekalongan terhadap 3 (tiga) Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok; Penetapan Desa; dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di ruamg paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu 27 Maret 2024.
KAJEN - Sebanyak 99 Kabupaten/Kota di seluruh indonesia yang mendapatkan Penghargaan Sertifikat Eradikasi Frambusia di Tingkat Provinsi Jawa Tengah ada 16 Kabupaten/Kota yang mendapatkan Sertifikat Eradikasi Frambusia termasuk Kabupaten Pekalongan tercinta ini. Sertifikat di serahkan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang di wakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan di Puri Agung Convention Hall Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, rabu (6/03/2024)
KAJEN – Sebagai salah satu untuk menanggulangi naiknya harga kebutuhan pokok, terutama beras, yang belakangan ini melambung. Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus menggelar Gerakan Pangan Murah. Kali ini Gerakan Pangan Murah Senin (04/03/2024) dilaksanakan di Halaman Kantor Kecamatan Kedungwuni dan dihadiri langsung Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, didampingi Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, Wakil Ketua I DPRD . Sumar Rosul, perwakilan forkompimda, kepala OPD, anggota DPRD dan tamu undangan.
Dalam kesempatan tersebut, bupati mengucapkan terimakasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada segenap anggota Dewan atas pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan, baik yang bersifat apresiasi, masukan, saran maupun pertanyaan. “pandangan umum dari beberapa Fraksi yang berupa apresiasi, masukan, saran maupun himbauan, akan kami perhatikan dan tindaklanjuti sebagai pertimbangan dalam proses selanjutnya,” katanya.
Menangapi atas pertanyaan Fraksi PAN dan Fraksi Golkar terkait rokok elektrik, Fadia menjelaskan, materi substansi rokok elektrik belum diatur dalam Raperda namun akan dipertimbangkan. Adapun Berkaitan dengan implementasi pelaksanaan Raperda yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar, dijelaskan bahwa Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok ini tidak membatasi kepada masyarakat untuk merokok tetapi mengatur pada masyarakat agar tidak merokok disembarang tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat kerja, sarana olah raga, tempat umum dan angkutan umum.
“Terkait sejauh mana implementasi atau penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pekalongan, sudah dilakukan dengan mengacu ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum,” ujarnya.
Adapun langkah Pemerintah Daerah untuk mengatasi kondisi pasca kebijakan Kawasasan Tanpa Rokok, yaitu dengan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terdampak atas kebijakan ini melalui berbagai media sosial, sehingga diharapkan peraturan ini bisa berjalan dan tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat. “Terkait rokok ilegal, sudah ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dengan pihak terkait melalui operasi rutin yang dilaksanakan setiap bulan,” jelasnya.
Rabu, 27 Maret 2024
Bazaar yang dibuka Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq sore itu dihadiri Asisten Deputi Rantai Pasok Pengembangan Usaha Mikro KemenkopUKM RI. Kegiatan juga dihadiri Kepala Dinkop UMKM Naker dan OPD terkait lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan serta Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan.
Bazar UMKM Ramadhan 1445 H di Sragi digelar hingga 28 Maret 2024. Bazaar menyediakan berbagai kebutuhan pangan dan sandang murah.
Bazar diikuti 47 UKM Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Kabupaten Pekalongan dan buka mulai pukul 15.00 hingga pukul 21.00 WiB.
Bupati Pekalongan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koperasi UKM serta berbagai pihak yang telah mensupport terselenggaranya Bazaar. Fadia berharap kegiatan bermanfaat bagi masyarakat Dia menyebutkan, Kabupaten Pekalongan berpenduduk kurang lebih 1 juta jiwa dan terdapat lebih kurang 79 ribu pelaku UMKM di Kota Santri.
Fadia mengungkapkan bahwa acara bazaar atau pasar murah sembako secara telah dilaksanakan secara bergantian di seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan, sebagai upaya untuk menekan harga sembako serta membantu masyarakat berbelanja dengan harga murah di tengah kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang meningkat menjelang Hari Raya Idul fitri. Meskipun murah, kualitas barang yang dijual di Bazaar UMKM Ramadhan 1445 H bagus.
“Semoga acara berjalan dengan baik, dan menjadi ajang yang baik untuk para UMKM, menghasilkan rezeki yang berlimpah ruah dan juga masyarakat bisa berkumpul meramaikan bazaar ini sehingga pedagangnya laris semua,“ harap Fadia.
Asisten Deputi Rantai Pasok Pengembangan Usaha Mikro Kemenkopukm RI, Sutarmo dalam sambutannya mengutarakan bahwa bazar ini sangat dinantikan oleh para pelaku UMKM. Sutarmo berharap Pemkab Pekalongan terus menyelenggarakan kegiatan serupa di kecamatan– kecamatan yang lain, karena menurutnya kegiatan yang menghadirkan orang banyak akan memberikan imbas positif kepada semua sektor, terutama dalam membangkitkan ekonomi masyarakat.
Sutarmo dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada PLUT KUMKM Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan pelayanan konsultasi bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan dengan baik. “Program PLUT KUMKM kedepan akan didesain mandiri dan sedang kami dorong menjadi UPT dan BLUD. Oleh karena itu, kami berharap kolaborasi dan sinergi dari semua pihak untuk menyukseskan berbagai program Kemenkop UKM termasuk di antaranya dengan penyelenggaraan acara seperti hari ini,” ungkap Sutarno.
Senin, 25 Maret 2024
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lantai 1 Setda Kamis 21 Maret 2024 dibuka oleh Bupati Pekalongan yang diwakili Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar.
Hadir dalam kegiatan tersebut Forkompimda, para Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, Perwakilan organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, LSM, unsur perempuan, disabilitas, tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Pekalongan.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam sambutanya yang dibacakan oleh Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar mengatakan RKPD 2025 mengambil tema ‘Penguatan Kapasitas SDM, Reformasi Birokrasi serta Menciptakan Kerukunan Hidup dan Gotong Royong. “hal itu sesuai dengan visi RPJMD 2021-2026 yakni Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong,” katanya.
Bupati dalam Musrenbang ini menekankan agar program kegiatan tahun 2025 harus bisa menjadi instrument utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat daya tahan ekonomi, serta mampu untuk mengakselerasi daya saing utamanya daya saing ekonomi. “investasi segara didorong dan difasilitasi untuk direalisasikan. Sementara Kuantitas dan Kualitas SDM perlu ditingkatkan. Serta dengan kemampuan keuangan yang terbatas, saya mengajak untuk pemangku kepentiangan untuk terus berpikir kreatif dalam memberi pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Adapun prioritas kegiatan pada tahun 2025, tambahnya, yakni penyelesaian relokasi RSUD Kraton, Keberlanjutan pemberian pengobatan gratis melalui UHC yang bekerjasama dengan BPJS serta penanganan infrastruktur jalan, jembatan dan sekolah-sekolah. “saya sampaikan banyak terimakasih kepada jajaran DPRD, ASN dan tentunya seluruh masyarakat. Dan mari bersama membangun dan mewujudkan Kabupaten Pekalongan agar ke depan semakin baik lagi, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” ajak Fadia.
Kamis, 21 Maret 2024
Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) M. Yulian Akbar dan Asisten Sekda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait meninjau beberapa lokasi penting, meliputi posko pengungsian yang berada di rumah Sekretaris Desa Wangandowo, serta lokasi pabrik yang menjadi lokasi banjir bandang.
Bupati Fadia dalam pernyataannya menyampaikan bahwa banjir bandang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi yang menyebabkan tanggul pabrik jebol, “Tadi malam yang sama-sama masyarakat Kabupaten Pekalongan mengetahui, bahwa ada curah hujan yang sangat tinggi yang cuma dalam waktu 1 jam, itu bisa menyebabkan terjadinya banjir bandang, di mana memang tanggul dari salah satu PT yang ada di Kabupaten Pekalongan ini jebol, dan mengakibatkan sekitar 73 rumah rusak berat dan juga ringan,” terangnya.
Bupati Fadia mengatakan bahwa pihak pemkab telah memanggil perusahaan yang bertanggung jawab atas jebolnya tanggul untuk mengganti rugi dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. “Kami sudah memanggil dari pihak perusahaannya untuk bertanggung jawab, dan dari perusahaannya juga siap bertanggung jawab, siap mengganti rugi kerusakan masyarakat kita dan siap kita minta untuk bisa membuat tanggul sesuai dengan persyaratan teknis yang seharusnya. Tidak boleh membuat tanggul yang sifatnya hanya untuk darurat, tapi harus sesuai teknis karena bencana kan tidak menunggu waktu. Kita tidak tahu kapan akan terjadi. Kalau tidak seperti itu, PTnya tidak kita perbolehkan untuk berjalan lagi pembangunannya,” ungkap Fadia.
Bupati meminta masyarakat untuk tetap tenang, berhati-hati, dan waspada terutama karena prediksi cuaca menunjukkan bahwa curah hujan tinggi akan berlanjut hingga akhir Maret. "Mari kita jaga anak-anak kita, dan semoga tidak ada kejadian serupa lagi. Lebih baik berhati-hati," pesan bupati kepada masyarakat.
Terkait kerugian material akibat banjir, bupati mengungkapkan bahwa hal tersebut masih dalam proses penghitungan. Selain Bupati Pekalongan, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana juga akan melakukan peninjauan ke lokasi banjir di Desa Wangandowo.
Rabu, 13 Maret 2024
Sertifikat Eradikasi Frambusia merupakan Sertifikat yang di berikan oleh Menteri Kesehatan RI kepada Kabupaten/Kota yang telah terbukti tidak di temukan kasus frambusia selama tiga tahun.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan selama ini sudah melakukan skrining Frambusia pada anak sekolah dan masyarakat dan tidak ditemukan kasus positif. Meskipun sudah diberikan sertifikat Bebas Frambusia tetapi tetap harus melakukan skrining Frambusia sampai dinyatakan Indonesia bebas Frambusia tahun 2030 oleh WHO (World Health Organization).
Frambusia dikenal juga sebagai frambesia tropica atau patek. Penyakit ini bisa menular melalui kontak langsung dengan ruam pada kulit yang terinfeksi. Pada awalnya, frambusia hanya akan menyerang kulit. Namun, seiring berjalannya waktu, penyakit ini juga dapat menyerang tulang dan sendi.
Frambusia atau yaws terjadi akibat infeksi bakteri Treponema pallidum pertenue. Bakteri penyebab frambusia dapat masuk ke dalam tubuh seseorang melalui luka terbuka atau goresan di kulit.
Rabu, 6 Maret 2024
Dalam kegiatan gerakan pangan murah tersebut disediakan sebanyak 2.000 paket dengan rincian 1.500 paket sembako dengan mendapatkan beras sebanyak 5 kg, gula pasir 1 Kg, minyak 1 liter dengan harga Rp. 85.000, dan masing – masing warga hanya dibatasi sebanyak 1 kupon. Kemudian untuk 1500 Beras SPHP (Stabilitas Pangan Harga Pasar) masing masing kantong sebanyak 5 kg dengan harga Rp. 52.000. Serta kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih dan telur dengan harga yang terjangkau.
Pada kesempatan tersebut, Fadia mengatakan Tujuan dilaksanakan kegiatan gerakan pangan murah tersebut guna menstabilkan harga beras di pasaran yang saat ini harganya cukup tinggi sehingga nantinya dapat kembali ke harga normal.
“Gerakan Pangan Murah sudah beberapa kali digelar di wilayah Kabupaten Pekalongan dan ditargetkan akan berlangsung hingga 1-2 hari sebelum perayaan Lebaran. Langkah ini diharapkan dapat memberikan keringanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok terutama pada saat Ramadhan dan Lebaran, serta memastikan ketersediaan pasokan pangan yang memadai bagi masyarakat,” katanya.
Dengan adanya Pangan murah ini, tambahnya, minimal para pemasok juga akan melihat bahwa Pemkab melakukan upaya menurunkan harga dan dilakukan terus-menerus, sehingga diharapkan harga akan stabil.
“untuk stok beras di Kabupaten Pekalongan aman menjelang Ramadhan dan Lebaran aman, semua juga aman untuk Kabupaten Pekalongan, yang kami tekankan adalah agar harga beras tidak ikut melambung," tegasnya.
Bupati mengungkapkan, Pemkab bersama dengan BI akan memberikan bantuan subsidi ongkos transportasi untuk distributor sembako, sehingga dengan ini diharapkan harga-harga bisa lebih terjangkau bagi masyarakat
"Harapannya, dengan langkah-langkah seperti ini, harganya menjadi lebih terkendali dan kami akan terus melakukan langkah ini selagi stok Bulog dan dukungan dari Bank Indonesia tersedia," ucapnya.
Senin, 4 Maret 2024
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan bangga atas pencapaian tersebut dan berharap agar opini WTP dapat terus dipertahankan, “Kami Pemerintah Kabupaten Pekalongan merasa senang, bangga, dan berterima kasih karena Kabupaten Pekalongan mendapatkan WTP yang ke-8 kali dan kita bisa mempertahankan ini dengan baik,” ujar Bupati Pekalongan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Gedung BPK RI Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang, Selasa (16/05/2023) siang.
Dalam kesempatan itu, Bupati Pekalongan juga menyampaikan bahwa WTP yang diperoleh Pemkab Pekalongan merupakan hasil kerja keras yang luar biasa dari seluruh stakeholder terkait, karenanya Bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas segenap dukungan yang diberikan, “Ini adalah suatu bentuk perjuangan yang luar biasa dari seluruh stakeholder yang ada. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh PNS di Kabupaten Pekalongan, terima kasih kepada keluarga besar DPRD, dan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan karena telah membantu mendoakan dan men-support Pemkab Pekalongan sehingga predikat WTP bisa kita pertahankan,” kata Bupati.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho dalam sambutannya menyampaikan bahwa Opini WTP yang diperoleh Pemkab Pekalongan merupakan hasil dari pemeriksaan laporan keuangan yang mana bertujuan untuk membuka opini atas kewajaran laporan keuangan.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, “BPK dalam melaksanakan pemeriksaan telah melakukan serangkaian pengujian, dan yang dimaksud untuk menilai kewajaran dalam penyajian laporan keuangan meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan informasi keuangan, dan efektivitas implementasi sistem pengendalian,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hj. Hindun mewakili 7 Ketua DPRD dari 7 Kota penerima Opini WTP yang hadir menyampaikan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP tak terlepas dari sinergitas yang baik antara Legislatif dan Eksekutif yang terjalin dengan baik selama ini,”Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD mampu melaksanakan fungsi pengawasan, budgeting dan regulasi dengan baik. Dan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja yang efektif dan efisien,” ucapnya.
Diketahui bahwa dalam acara yang digelar selain Kabupaten Pekalongan ada 6 Kabupaten lainnya di Jawa Tengah yang juga menerima Opini WTP dari BPK RI yakni meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Grobogan.
Selasa, 16 Mei 2023
Penyerahan catatan strategis dan rekomendasi tersebut dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan yang kemudian diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, M.H, pada akhir pemaparan tersebut beliau mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan masa kepemimpinan Bupati Fadia Arafiq, meskipun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki.
"Mewakili DPRD Kabupaten Pekalongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah melaksanakan pembangunan di tahun 2022. Semoga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Adapun target anggaran dan capaian yang belum terwujud bisa diperbaiki di tahun 2023," Tutur Ketua DPRD Kab. Pekalongan Hj. Hindun.
Catatan strategis dan rekomendasi DPRD diberikan kepada seluruh bidang yang ada di Pemrintahan Kabupaten Pekalongan. Seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang komunikasi dan informatika, serta bidang perdagangan.
Bupati Fadia Arafiq yang ditemui awak media setelah selesai acara menuturkan bahwa pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Pekalongan ini memang dilakukan secara bertahap. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk DPRD untuk Kabupaten Pekalongan yang lebih baik lagi.
"Kita akan bertemu dengan Sekda bersama OPD yang menjadi catatan akan kami tindak lanjuti. Kalo bisa dimasukan di perubahan anggaran tahun 2023 akan kita lakukan. Tapi kalo tidak memungkinkan kita masukan di anggaran tahun 2024. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa pekerjaan rumah Kabupaten Pekalongan ini sangat banyak, contohnya adalah jalan rusak di kabupaten pekalongan, apalagi di daerah atas. Oleh karena itu kedepannya kami bersama tim Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan bekerja sama dengan seluruh pihak termasuk DPRD Kabupaten Pekalongan untuk membawa Kabupaten Pekalongan lebih baik lagi," Ucap Bupati Fadia saat diwawancarai oleh awak media.
Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas di Kabupaten Pekalongan dan juga Forkopimda Kabupaten yang menyaksikan pemaparan catatan strategis dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022.
Kamis, 11 Mei 2023
