KAJEN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Republik Indonesia H. Abdullah Azwar Anas, M. Si, meresmikan serentak tujuh Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Jawa Tengah, termasuk MPP Kabupaten Pekalongan.
Peresmian 7 MPP di Jawa Tengah digelar di MPP Askara Bumi Sukowati, Kabupaten Sragen pada Senin (20/02) siang dan ditayangkan melalui aplikasi zoom yang bisa disaksikan di Tujuh Lokasi MPP yang diresmikan termasuk di Kabupaten Pekalongan.
Tujuh Mal Pelayanan Publik yang diresmikan adalah MPP Kabupaten Sragen, MPP Kabupaten Wonogiri, MPP Kabupaten Demak, MPP Kabupaten Semarang, MPP Kabupaten Pekalongan, MPP Kabupaten Pemalang, dan MPP Kabupaten Purbalingga.
Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos, M.Si, menghadiri Peresmian 7 MPP Serentak di Kabupaten Sragen.
MenPAN RB Abdullah Azwar Anas dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Kementerian PANRB saat ini sedang menggodok program MPP berbasis digital guna memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah dengan aplikasi (super app).
"Kalo kemarin semua pelayanan kita lipat jadi satu dengan nama MPP, ke depan dan sekarang sedang berjalan akan dilipat lagi menjadi MPP digital. Tadi juga sudah disinggung oleh pak gubernur. Nanti targetnya adalah kabupaten/kota dan kita semua bisa mengerjakan ini, sudah hebat," ucap Abdullah Azwar Anas.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S. H, M. IP yang hadir dalam peresmian tersebut menyampaikan dalam sambutannya bahwa nantinya MPP bukan hanya sekedar gedung yang melayani di lokasi saja. Namun bisa berkembang menjadi layanan-layanan yang berbasis digital. Sehingga akan banyak masyarakarat yang bisa mengakses dengan cepat dan terbaik.
"Gedung adalah gedung, yang tidak bisa menggunakan digital, silakan datang, yang bisa digital silakan bisa gunakan aplikasi. Maka seluruh lapisan mayarakat bisa mengakses pelayanan sesuai kondisi masing-masing," Tutur Ganjar Pranowo.
Usai diresmikan MenPAN RB Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan ditinjau oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian PANRB Republik Indonesia yaitu Insan Fahmi, S.T., M.M, didampingi para asisten Sekda Kabupaten Pekalongan, Kepala DPMPTSP dan Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Pekalongan serta para tamu undangan lainnya untuk melihat aktvitas pelayanan yang berlangsung di MPP Kabupaten Pekalongan. (Tim Dinkominfo)
Senin, 20 Februari 2023
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) setempat mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk beralih dan aktivasi ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan adanya IKD, masyarakat akan lebih mudah melakukan transaksi maupun mengakses pelayanan publik atau privat hanya melalui telepon genggam.
KAJEN – Pemkab Pekalongan menyalurkan bantuan kepada tujuh partai politik (parpol). Ketujuh parpol tersebut yaitu PKB, PDI-P, PAN, PPP, Partai Golkar, Partai Gerindra dan PKS. Bantuan diberikan hanya kepada partai politik yang mempunyai keterwakilan di DPR untuk ditingkat pusat dan di DPRD untuk di daerah. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq SE, MM di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten, Rabu (15/6).
KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pekalongan memberikan bantuan alat pertanian kepada beberapa kelompok tani di Kabupaten Pekalongan. Bantuan alat pertanian diserahkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE., MM kepada perwakilan Kelompok tani pada kegiatan yang digelar di Desa Krandon Kecamatan Kesesi, Rabu (15/6) siang.
KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE., MM. meminta para guru dan Sekolah Negeri di Kabupaten Pekalongan berkomitmen mendukung visi dan misi Kabupaten Pekalongan yaitu pendidikan gratis bagi anak-anak tidak mampu di Kabupaten Pekalongan. Hal ini disampaikan bupati pada gelaran Konferensi Kerja Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pekalongan yang diselenggarkan di Kantor PGRI Kecamatan Kajen, Kamis (9/6) pagi.
Kepala Dindukcapil Kabupaten Pekalongan, Ajid Suryo Pratondo melalui Sekretaris Dinas Isroi mengatakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital merupakan aplikasi PPID Kemendagri yang dapat didownload pada smartphone. Seperti diketahui KTP Digital bisa terintegrasi dengan Kartu Vaksin, NPWP, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu, BPJS, dan lainnya, sehingga bisa memudahkan kebutuhan administrasi serta terjamin keamanan datanya. “adapun persyaratan untuk mendaftar di aplikasi IKD mudah yakni harus sudah memiliki KTP-el, memiliki telepon genggam berbasis android, internet dan dapat mengoperasikan gawai. Sedangkan, cara mendapatkannya juga mudah yakni cukup mengunduh aplikasi IKD milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui playstore," ucapnya.
Pihaknya menambahkan, setelah semua data sesuai, selanjutnya masuk ke tahap scan QR Code. Untuk mendapatkan kodenya, pendaftar akan diminta datang ke kantor kecamatan terdekat atau Kantor Dindukcapil Kota Pekalongan. Setelah itu, dilakukan aktivasi akun yang akan dikirimkan melalui e-mail.
“masyarakat umum saat ini sudah bisa melakukan registrasi KTP digital di kantor Dindukcapil dengan membawa smartphone android, nomor handphone aktif, email, dan KTP elektronik. Cukup mengunduh aplikasi IKD milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui playstore. Kemudian, buka aplikasi untuk mengisi data NIK, e-mail, dan nomor ponsel. Selanjutnya, pendaftar akan diminta foto diri (swafoto) tanpa menggunakan kacamata atau masker, sesuai dengan foto yang ada di KTP-el," paparnya.
menurutnya, dengan adanya aplikasi IKD segalanya akan lebih mudah daripada menggunakan identitas fisik KTP-el. Dengan menggunakan IKD, bukan hanya pelayanan yang semakin mudah, tetapi pemkot juga semakin tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada warganya.
Rabu, 15 Februari 2023
Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos, M.Si, selaku Atasan PPID Utama Kabupaten Pekalongan, Kepala Dinkominfo, Supriyadi SE, MM selaku Tim Pertimbangan dan para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selaku Atasan PPID Pelaksana serta Sekretaris OPD selaku PPID Pelaksana serta Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Dinkominfo, Hamintoko, S.IP selaku PPID serta unsur Sekretariat PPID Kabupaten Pekalongan.
Dalam kegiatan tersebut, Sekda Yulian Akbar meminta agar PPID Kabupaten Pekalongan dan PPID Pembantu yang saat ini disebut sebagai PPID Pelaksana dapat menjawab setiap permohonan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau dapat menolak untuk memberikan informasi publik jika tujuan permohonan informasi tidak jelas. PPID juga dapat menolak permohonan informasi jika informasi yang diminta termasuk dalam Daftar Informasi yang dikecualikan ataupun pemohon tidak memenuhi berkas-berkas yang disyaratkan sebagai pemohon informasi publik.
Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, SE, MM selaku Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Pekalongan dalam kesempatan tersebut meminta agar PPID Pelaksana dapat mengusulkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) kepada PPID Kabupaten Pekalongan untuk dibahas bersama-sama dan dilakukan uji konsekuensi, sebelum ditetapkan. (Tim Dinkominfo)
Rabu, 15 Februari 2023
Hal itu disampaikan sekda, dalam Rapat Koordinasi berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik, di Aula Dinkominfo meminta kepada Kepala Dinkominfo, Rabu (15/2).
"Untuk memfasilitasi terkait aduan masyarakat, sudah ada "Lapor Bupati". Saya minta supaya secara teknis buka aduan untuk masyarakat, terutama untuk 3 prioritas program Bupati Pekalongan, yaitu di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur," tutur Sekda.
Sekda mengatakan, pemkab harus responsif terharap aduan masyarakat "Kita harus respons, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DPU Taru, buat kanal informasi aduan masyarakat terkait Layanan Kesehatan, buat apa pun namanya, nanti Dinkominfo yang menyiapkan,” ujarnya.
Yulian Akbar menandaskan bahwa pembuatan kanal aduan dan responnya bukan untuk pencitraan. "Kita tidak mau cari pencitraan. Kita hanya ingin melayani masyarakat secara cepat. Aduannya apa, kita respons dan kita tangani, terutama yang tiga OPD tadi. Buat Satgas Reaksi Cepat. Saya minta awal Maret sudah jadi. Kita perlu respon cepat ketika ada aduan masyarakat. Ketika ada aduan masyarakat, kesehatan bagaimana, pendidikan bagaimana, infrastruktur bagaimana, perlu penanganan. Saya minta agar diterjemahkan, dijabarkan, partisipasi publik agar direspon,” ucap Sekda.
Sekda meminta kepada para Kepala OPD dan para ASN agar dapat melayani masyrakat dengan baik. "Kita adalah birokrat. Saya minta OPD menjadi problem solver, memberikan solusi permasalahan masyarakat sesuai tupoksi masing-masing. Kita harus bisa memberikan manfaat bagi publik, bagi masyarakat. Syukur-syukur Maret dapat direalisasikan. Nggak usah launcing-launchingan kalau saya. Yang penting kerja,” ujar Sekda.
Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi SE, MM, menyatakan siap memfasilitasi OPD dalam pembuatan kanal aduan masyarakat. “Lapor Bupati” menjangkau keseluruhan. Namun, jika diperlukan ada kanal-kanal aduan di setiap OPD, atau OPD prioritas, nanti kami siapkan," ujar Supriyadi. (Tim Dinkominfo)
Rabu, 15 Februari 2023
Sebelumnya, beredar sebuah video surat terbuka dari salah seorang pelajar yang di tunjukkan kepada Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Surat terbuka yang dibacakan dalam video tersebut berisi keluhan kondisi jalan yang rusak dan lama tak kunjung diperbaiki, ditambah sering terjadinya longsor yang membuat jalan menjadi tambah licin dan sering membahayakan pengguna jalan.
Dalam video yg berdurasi kurang dari 2 menit tersebut juga menyampaikan atensi atau perhatikan agar pesan yang disampaikan sampai kepada Bupati yang di tuju.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar S Sos.,M.Si mengatakan, dengan adanya surat tersebut dirinya langsung mengajak Kepala Dinas PU, Kabid Bina Marga, Kepala Dindikbud serta Kabid Sarpras datang langsung ke lokasi untuk melihat secara langsung keadaan jalan dan memetakan penanganannya.
“jalan tersebut berada di ruas Sidomulyo-Petungkon, dimana jalan dengan panjang hamper 6,5 kilometer tersebut terakhir direhabilitasi pada tahun 2017 atau lima tahun lalu, sehingga memang perlu mendapat prioritas.” katanya, Selasa (14/2/2023).
Selain bersama OPD terkait, dalam kunjunganya Sekda juga didampingi Kepala Desa, Kepala Sekolah serta Camat Lebakbarang. Dari hasil kunjungan itu, dirumuskan dua penanganan terkait jalan rusak tersebut.
“untuk penanganan jangka pendek kita akan memastikan bahwa apa yang menjadi keluahan masyarakat bisa ditangani dengan cepat. Karena selain sebagai jalur distribusi barang, akses jalan itu juga sebagai akses pendidikan. Jadi jangka pendeknya harus diperbaiki meski spot-spot dulu dengan mekanisme mendahului perubahan,” terang Akbar.
Untuk jangka menengahnya, lanjutnya, ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Lebakbarang dan Kecamatan Paninggaran tersebut bisa diusulkan melalui Banprov sehingga bisa direhabilitasi pada tahun 2024. “kita sudah tugaskan kepada Dinas PU agar bisa masuk dalam Banprov,” ujarnya.
Sekda menegaskan bahwa Pemkab Pekalongan selalu merespon keluhan dan kebutuhan masyarakat, serta menghargai setiap masukan dari masyarakat. “kita sudah ada buka kanal infromasi melalui “Lapor Bupati” serta melalu kanal lainnya. Sesuai Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati bahwa Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan menjadi prioritas. Sehingga kedepannya para Kepala Dinas terkait akan kita perintahkan untuk membuat kanal informasi sehingga masyarakat bisa mendapat akses langsung dan harapannya setiap permasalahan agar bisa ditangani dengan cepat,” harapnya.
Selasa, 14 Februari 2023
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, SE, MM dalam.sambutannya berharap bantuan bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan yang seharusnya. “Saya sebagai Bupati Pekalongan saya tidak pernah intervensi ke dalam partai. Saya mendukung semua partai yang ada di Kabupaten Pekalongan. Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Pekalongan agar lebih baik dan lebih sejahtera,” ungkap bupati.
Bupati berharap partai-partai yang belum mendapatkan kursi, pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 nanti mendapatkan kursi, sehingga bisa mendapatkan bantuan parpol.
Plt Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pekalongan, Haryanto Nugroho, S,STP melaporkan, penyaluran bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada partai politik terwakili merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH dalam sambutannya berharap Parpol dapat menciptakan iklim politik yang kondusif di Kabupaten Pekalongan dan membawa kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. “Saya yakin, para pimpinan parpol sudah melakukan fungsinya dalam kaderisasi di parpol masing-masing dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai peruntukan bantuan parpol,” ujar Hindun.
Kegiatan Simbolis Penyerahan Bantuan Parpol Terwakili dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Pekalongan, Pengurus Parpol yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Ketua KPU dan Bawaslu, serta OPD dan instansi terkait.
Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan
Rabu, 15 Juni 2022
Bantuan alat pertanian yang disalurkan pada kegiatan tersebut sebagaimana dilaporkan Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pekalongan Yudi Himawan, ST, M.Sc, MT, meliputi, 1 unit mesin pemanen padi (Combine Harvester) kepada Kelompok Tani Subur Makaryo Desa Krandon Kecamatan Kesesi, 1 Rice Mill Unit (RMU) dan 1 Bangunan RMU kepada Gapoktan Kedungrejo Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi. Selain itu juga 2 paket peralatan pasca panen tembakau kepada Kelompok Tani Mangunan Desa Tlogohendro dan Kelompok Tani Watugajah Desa Curug Muncar Kecamatan Petungkriyono.
Selain alat pertanian, pada kegiatan tersebut Pemkab Pekalongan juga menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah kepada desa yang dinilai rawan pengan, antara lain yaitu Desa Lambanggelun Kecamatan Paninggaran dan Desa Pungangan Kecamatan Doro.
Dalam sambutannya Bupati Fadia Arafiq SE, MM menyampaikan ucapan selamat kepada kelompok tani penerima bantuan dan berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat untuk desanya, serta bermanfaat untuk para petani di daerah lain di Kabupaten Pekalongan.
“Saya yakin mesin panen dan alat-alat lainnya ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk desanya saja, tetapi untuk semuanya karena bisa dipinjamkan-pinjamkan,” ujar Fadia. Dengan demikian, harapannya para petani yang sebelumnya kesulitan dapat terbantu sehingga nantinya hasil panennya dapat meningkat.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Fadia juga meminta kepada para penyuluh pertanian di Kabupaten Pekalongan yang merupakan kepanjangan tangan Pemkab Pekalongan dapat memberikan masukan kepada bupati tentang kebutuhan para petani di Kabupaten Pekalongan.
“Karena jika tidak dikomunikasikan secara aktif kita tidak akan tahu apa yang dibutuhkan para petani kita,” tutur Fadia.
Selain itu, para penyuluh pertanian diharapkan dapat memberikan bantuan yang tepat sasaran dan tepat guna kepada para pertani. serta tidak melakukan tindak penyelewengan. Bahkan secara tegas, Fadia mengatakan siap menindak tegas para penyuluh pertanian yang masih melakukan hal tersebut. “Penyuluh tani yang masih tidak sesuai dengan tupoksinya bisa saya tindak tegas,” kata bupati.
Kepala Desa Krandon Kecamatan Kesesi Casnuri, SE. dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih atas terealisasinya bantuan alat pertanian yang diberikan. Gapoktan kami, dan kelompok tani kami serta warga masyarakat krandon khususnya banyak disupport atas bantuan ini,” ungkap Casnuri.
Dia juga mengatakan, Desa Krandon akan memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik.
“Dengan adanya bantuan ini insya allah akan kami rawat kami jaga sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk seluruh pertani yang ada di desa kami dan petani di sekitar desa krandon ini,” ujarnya.
Rabu, 15 Juni 2022
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE MM menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap dedikasi dan kerja keras TNI atas selesainya pekerjaan tersebut. “Saya ucapkan matur nuwun luar biasa terutama kepada Keluarga Besar TNI atas dedikasinya, atas kerja kerasnya, dan juga untuk seluruh tokoh masyarakat. Karena dalam waktu 30 hari, jalan desa sepanjang 1700 meter serta gorong-gorong 2 plat di 3 titik selesai dalam waktu satu bulan,” tutur Fadia dalam sambutan pada Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2022 di Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kamis (9/6)
Bupati Fadia menyatakan sangat senang dan menilai bantuan TNI ini sangat luar biasa. “Ini sangat luar biasa, karena jalan yang tadinya agak sulit kita sentuh, jalan terpencil, jalan poros desa, yang desa sini tidak mau betulin, desa sana tidak mau betulin, akhirnya jalan itu kapiran (terlantar), bisa selesai semua,” ungkap bupati.
Bupati berpesan kepada masyarakat Desa Windurojo agar jalan yang telah dibangun dijaga dengan baik. Bupati juga berharap pembangunan bisa benar-benar bermanfaat. “ dan pastinya untuk masyarakat Windurojo. Insya Allah dengan jalan yang alus rejekinya ikut mulus. Amin. Para petani, para pedagang tambah lancar usahanya dan anak-anak sekolah tambah mudah sekolahnya,” ujar dia.
Dandim 0710 Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan yang diwakili Kasdim Letkol Inf Raji, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan TMMD sengkuyung I TA. 2022 di Desa Windurojo Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, baik secara moril maupun materiil. “Biarpun kegiatan ini kita masih menghadapi polemik nasional berupa bencana non alam yaitu pandemi corona (Covid-19) akan tetapi program ini tetap dapat terselenggara dengan baik, aman dan lancar sesuai dengan harapan kita bersama,” tutur Raji.
Dalam kegiatan TMMD tidak hanya sasaran fisik saja juga diimbangi dengan pencapaian sasaran non fisik berupa penyuluhan tentang wasbang oleh Kodim, penyuluhan capil dan kependudukan, penyuluhan bahaya narkoba dari polres pekalongan, penyuluhan perlindungan anak (KDRT), penyuluhan kesehatan tentang bahaya covid-19 penyuluhan tentang bencana (BPBD) dan penyuluhan lainnya.
“Pembangunan non fisik ini sangat dibutuhkan dalam rangka membangun dan memperkokoh jiwa dan semangat nasionalis memasyarakat terutama dalam menangkal bahaya pandemi Covid-19 sebagai ancaman stabilitas bangsa dan negara terutama stabilitas kesehatan nasional,” .
Dalam kegiatan Penutupan TMMD siang itu, juga dilakukan penandatanganan naskah serah terima hasil pekerjaan TMMD sengkuyung I TA.2022 Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dari Kodim 0710/Pekalongan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Kamis, 9 Juni 2022
“Sekolah Negeri kalau kita berkomitmen dan kita memiliki satu visi misi yang sama Insya allah anak-anak tidak mampu di Kabupaten Pekalongan semuanya bisa bersekolah bisa terwujud,” ujar bupati.
Pada kesempatan tersebut bupati mengatakan bahwa Sekolah Negeri sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam proses mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Pekalongan diminta dapat mendukung pendidikan yang terjangkau bagi semua golongan termasuk bagi anak-anak tidak mampu. Sehingga Sekolah Negeri dan guru diminta untuk tidak melakukan pungutan biaya yang kiranya memberatkan bagi siswa dan orang tua siswa, “Sekolah negeri semuanya sudah gratis tapi kebijakan saya memang tidak boleh ada sekolah yang sifatnya memberatkan anak-anak,” tutur bupati.
Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga memberikan bantuan seragam sekolah gratis kepada siswa-siswa tidak mampu di Sekolah Negeri sebagai upaya dukungan agar anak-anak tidak mampu di Kabupaten Pekalongan semuanya bisa bersekolah.
Pada penerimaan siswa baru tahun 2022 ini, bupati berharap guru dan sekolah khususnya Sekolah Negeri dapat menjangkau lebih banyak anak-anak tidak mampu atau miskin di Kabupaten Pekalongan agar semuanya bisa bersekolah.
“Saya minta untuk tahun ajaran 2022 ini, saya minta supaya bagaimana anak-anak kabupaten Peklongan khususnya yang tidak mampu yang miskin ini agar bisa pada sekolah semua,” ujar bupati.
Terkait konferensi kerja yang digelar, bupati menyampaikan pesan-pesanya dan berharap kegiatan berjalan dengan lancar, “Saya ucapkan selama manjalankan konrefensi kerja untuk PGRI Kabupaten Pekalongan. Semoga nanti dapat mengeluarkan dan mendapatkan ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang bagus khususnya untuk kebesaran PGRI di Kabupaten Pekalongan,” ucap bupati.
Bupati juga mengutarakan bahwa konferensi yang digelar merupakan cerminan PGRI sebagai organisasi yang sehat karena menjalankan fungsi AD/ART dengan baik.
Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Pekalongan Rejo Herbeno, S.Ip., M.Si dalam laporanya menyampaikan kegiatan Konferensi Kerja PGRI diikuti oleh perwakilan dari 22 cabang PGRI di seluruh Kabupaten Pekalongan, “22 cabang PGRI yaitu 19 cabang di Kecamatan, dan 3 cabang khusus yaitu cabang khusus Dindikbud, cabang khusus Kemenag, dan cabang khusus IGTKI. Sehingga jumlah cabang yang ada di Kabupaten Pekalongan ada 22,” kata Herbeno.
Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum. melalui sambutanya mengapresiasi penyelenggaraan konferensi kerja yang digelar tersebut, “PGRI di Kabupaten Pekalongan merupakan organisasi yang sehat karena menjalankan tertib organisasi diantaranya konferensi kerja,” ujar Muhdi.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan, Serta Perwakilan Yayasan Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Pekalongan.
Kamis, 9 Juni 2022
