KAJEN – Pedangdut Yeni Inka menyapa warga Kabupaten Pekalongan dalam Konser Musik Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Minggu (21/04/2023) pagi. “Halo Warga Kabupaten Pekalongan, semangat terus ya.. “ sambut Yeni Inka.
Konser berlangsung meriah dan warga tampak antusias menyaksikan penampilan artis asal Jawa Timur tersebut yang diiringi grup band lokal Fix Entertainment. Kegiatan diselenggarakan oleh Dinporapar Kabupaten Pekalongan dan Kantor Bea Cukai Tegal dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Acara dibuka Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, S.Sos, M.Si, mewakili Bupati Pekalongan. Sekda dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Ini merupakan salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam upaya mencegah peredaran rokok illegal di wilayah Kota Santri.” tuturnya.
Yulian Akbar menyampaikan bahwa sosialisasi tatap muka yang dikemas dengan penampilan koser musik diharapkan dapat menarik masyarakat. “Dengan adanya Yeni Inka ini semoga saja dapat mendatangkan pengunjung banyak dan tujuan sosialisasi pemberantasan rokok illegal dapat tercapai,” imbuh sekda.
Kepala Kantor Bea Cukai Tegal, Yudiyarto meminta agar ketika masyarakat mengetahui atau menemukan rokok dengan pita palsu segera melaporkan ke kantor Bea Cukai terdekat atau ke Satpol PP.
Selanjutnya ia juga memberikan ciri rokok illegal yaitu rokok pita cukai palsu, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas dan rokok polos atau tanpa pita cukai.
Konser musik juga disaksikan Asisten Perekonomian Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, para kepala OPD terkait, pihak Biro ISDA Provinsi Jawa Tengah dan Bea Cukai Tegal serta masyarakat Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya.
Minggu, 21 April 2024
KAJEN - Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan menyiapkan 3 posko pelayanan kesehatan 24 jam pada musim mudik Lebaran 1445 H / 2024 Masehi.
Kepala Dinas Kesehatan Pekalongan Setiawan DA, menyampaikan bahwa ada 3 posko pelayanan kesehatan tersebut disiapkan untuk melayani para pemudik yang membutuhkan layanan kesehatan. " Ada 3 posko yang sudah kami siapkan, yaitu di Siwalan, Exit Tol Bojong dan Rest area Pegandon Karangdadap." Katanya.
KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan Jawaban Bupati Pekalongan atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kab. Pekalongan terhadap 3 (tiga) Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok; Penetapan Desa; dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di ruamg paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu 27 Maret 2024.
"Ada sekitar 378 Nakes yang kami siapkan dengan jadwal di shift yang akan bertugas selama 14 hari, selain itu juga menyiapkan ambulan dan obat-obatan di posko." Tambahnya.
Selain nakes yang berjaga di posko, juga nakes berjaga di setiap puskesmas terdekat. "Para tenaga kesehatan ini kami siapkan di Puskesmas untuk mengantisipasi kejadian yang tidak di inginkan." Pungkasnya.
Selain mengamankan posko mudik. Saat libur lebaran para nakes juga akan berjaga-jaga di tempat wisata, seperti objek wisata Linggo Asri Kajen dan Pantai Depok Siwalan.
Selasa, 2 April 2024
Penandatanganan tersebut dalam rangka persetujuan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pada rapat paripurna tersebut, tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disetujui meliputi Raperda tentang Desa Wisata; Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Anggota DPRD.
Bupati Pekalongan dalam teks sambutan yang dibacakan Wabup Riswadi menanggapi Raperda tentang Desa Wisata, menyatakan bahwa pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Dengan ditetapkannya Raperda ini menjadi Perda, diharapkan dapat memfasilitasi desa-desa dan kelurahan di Kabupaten Pekalongan yang memiliki potensi wisata untuk menjadi Desa Wisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendongkrak pendapatan desa. "Selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah," ungkapnya.
Adapun terkait Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Bupati menegaskan bahwa pembinaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, "Dengan ditetapkannya Raperda ini menjadi Perda, diharapkan dapat memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa," ujarnya.
Sementara itu, terkait Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Anggota DPRD, Bupati menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan yang diatur antara lain sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, dan pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas, “Oleh karena itu Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Anggota DPRD, perlu disesuaikan dan diubah,” pungkasnya.
Senin, 1 April 2024
Penyerahan berlangsung di aula setda lantai 1, Pemkab Pekalongan, Kamis (28/3/2024).
Asisten 1 bidang pemerintahan setda Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso mengetakan penyerahan bantuan atensi ini, telah melalui proses assesment data, yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. Dirinya mengucapkan terimakasih, kepada Kemensos melalui sentra terpadu Kartini Temanggung yang sudah memberikan bantuan semacam ini kepada warga Kabupaten Pekalongan. “kami ucapkan terikasih atas bantuan yang diberikan oleh Kemensos, semoga dapat bermanfaat bagi penerima,” katanya.
Sementara itu, Kepala Sentra Terpadu Kartini Iyan Kusmadiana mengatakan, sebelumnya pihaknya telah melakukan assesment terpadu, dengan mengumpulkan data, yang diinputkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. “bantuan yang kami diberikan tersebut tidak berupa uang tunai, melainkan bahan kebutuhan pokok hingga perlengkapan untuk berwirausaha,” terangnya.
dijelaskannya, pada kesempatan ini bantuan diberikan kepada 84 penerima manfaat, dengan nilai Rp 268 juta. Terdiri dari alat bantu yang cukup banyak, ada juga kewirausahaan. “ini bantuan atensi triwulan pertama dari kami dan bantuan atensi akan dilakukan secara bertahap dan," ujarnya.
Kamis, 28 Maret 2024
Dalam kegiatan tersebut hadir Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, beserta Wakil Ketua DPRD Sumar Rosul serta anggota DPRD, perwakilan Forkompimda, kepala OPD serta tamu undangan lain.
Dalam laporannya bupati menyampaikan bahwa pada tahun 2023 merupakan tahun kedua sejak ditetapkannya peraturan Daerah nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
“Dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa penyampaian LKPJ Bupati disampaikan 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yaitu paling lambat tanggal 31 Maret,” katanya.
Dijelaskan Fadia, pembangunan kabupaten Pekalongan selama tahun. 2023 telah menghadirkan kemajuan dan capaian pembangunan diberbagai bidang yang merupakan kerja keras bersama.
"Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, forkompimda, jajaran pemerintahan, para pelaku usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat serta seluruh komponen masyarakat atas dukungan dan kerjasamanya," ucapnya.
Secara makro, lanjut bupati, capaian penyelenggaraan dan pembangunan sepanjang tahun 2023 diantaranya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 persen meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,11 persen. Indek pembangunan manusia pada tahun 2023 sebesar 71,40 meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 70,81. Tingkat pengangguran terbuka 3,25 naik dari tahun 2022 yang diangka 3.23 persen.
"Angka kemiskinan sama dengan tahun lalu yakni 9,67 persen. Inflasi tahun ini lebih baik yakni 2,28 dibanding tahun lalu 6,31 sedangkan PDRB per kapita tahun 2023 sebesar 27,91 juta rupiah mengalami kenaikan dari 26,36 juta rupiah ditahun 2022," ungkapnya.
Rabu, 27 Maret 2024
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, Wakil Ketua I DPRD . Sumar Rosul, perwakilan forkompimda, kepala OPD, anggota DPRD dan tamu undangan.
Dalam kesempatan tersebut, bupati mengucapkan terimakasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada segenap anggota Dewan atas pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan, baik yang bersifat apresiasi, masukan, saran maupun pertanyaan. “pandangan umum dari beberapa Fraksi yang berupa apresiasi, masukan, saran maupun himbauan, akan kami perhatikan dan tindaklanjuti sebagai pertimbangan dalam proses selanjutnya,” katanya.
Menangapi atas pertanyaan Fraksi PAN dan Fraksi Golkar terkait rokok elektrik, Fadia menjelaskan, materi substansi rokok elektrik belum diatur dalam Raperda namun akan dipertimbangkan. Adapun Berkaitan dengan implementasi pelaksanaan Raperda yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar, dijelaskan bahwa Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok ini tidak membatasi kepada masyarakat untuk merokok tetapi mengatur pada masyarakat agar tidak merokok disembarang tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat kerja, sarana olah raga, tempat umum dan angkutan umum.
“Terkait sejauh mana implementasi atau penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pekalongan, sudah dilakukan dengan mengacu ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum,” ujarnya.
Adapun langkah Pemerintah Daerah untuk mengatasi kondisi pasca kebijakan Kawasasan Tanpa Rokok, yaitu dengan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terdampak atas kebijakan ini melalui berbagai media sosial, sehingga diharapkan peraturan ini bisa berjalan dan tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat. “Terkait rokok ilegal, sudah ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dengan pihak terkait melalui operasi rutin yang dilaksanakan setiap bulan,” jelasnya.
Rabu, 27 Maret 2024
Bazaar yang dibuka Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq sore itu dihadiri Asisten Deputi Rantai Pasok Pengembangan Usaha Mikro KemenkopUKM RI. Kegiatan juga dihadiri Kepala Dinkop UMKM Naker dan OPD terkait lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan serta Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan.
Bazar UMKM Ramadhan 1445 H di Sragi digelar hingga 28 Maret 2024. Bazaar menyediakan berbagai kebutuhan pangan dan sandang murah.
Bazar diikuti 47 UKM Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Kabupaten Pekalongan dan buka mulai pukul 15.00 hingga pukul 21.00 WiB.
Bupati Pekalongan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koperasi UKM serta berbagai pihak yang telah mensupport terselenggaranya Bazaar. Fadia berharap kegiatan bermanfaat bagi masyarakat Dia menyebutkan, Kabupaten Pekalongan berpenduduk kurang lebih 1 juta jiwa dan terdapat lebih kurang 79 ribu pelaku UMKM di Kota Santri.
Fadia mengungkapkan bahwa acara bazaar atau pasar murah sembako secara telah dilaksanakan secara bergantian di seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan, sebagai upaya untuk menekan harga sembako serta membantu masyarakat berbelanja dengan harga murah di tengah kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang meningkat menjelang Hari Raya Idul fitri. Meskipun murah, kualitas barang yang dijual di Bazaar UMKM Ramadhan 1445 H bagus.
“Semoga acara berjalan dengan baik, dan menjadi ajang yang baik untuk para UMKM, menghasilkan rezeki yang berlimpah ruah dan juga masyarakat bisa berkumpul meramaikan bazaar ini sehingga pedagangnya laris semua,“ harap Fadia.
Asisten Deputi Rantai Pasok Pengembangan Usaha Mikro Kemenkopukm RI, Sutarmo dalam sambutannya mengutarakan bahwa bazar ini sangat dinantikan oleh para pelaku UMKM. Sutarmo berharap Pemkab Pekalongan terus menyelenggarakan kegiatan serupa di kecamatan– kecamatan yang lain, karena menurutnya kegiatan yang menghadirkan orang banyak akan memberikan imbas positif kepada semua sektor, terutama dalam membangkitkan ekonomi masyarakat.
Sutarmo dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada PLUT KUMKM Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan pelayanan konsultasi bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan dengan baik. “Program PLUT KUMKM kedepan akan didesain mandiri dan sedang kami dorong menjadi UPT dan BLUD. Oleh karena itu, kami berharap kolaborasi dan sinergi dari semua pihak untuk menyukseskan berbagai program Kemenkop UKM termasuk di antaranya dengan penyelenggaraan acara seperti hari ini,” ungkap Sutarno.
Senin, 25 Maret 2024
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lantai 1 Setda Kamis 21 Maret 2024 dibuka oleh Bupati Pekalongan yang diwakili Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar.
Hadir dalam kegiatan tersebut Forkompimda, para Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, Perwakilan organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, LSM, unsur perempuan, disabilitas, tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Pekalongan.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam sambutanya yang dibacakan oleh Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar mengatakan RKPD 2025 mengambil tema ‘Penguatan Kapasitas SDM, Reformasi Birokrasi serta Menciptakan Kerukunan Hidup dan Gotong Royong. “hal itu sesuai dengan visi RPJMD 2021-2026 yakni Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong,” katanya.
Bupati dalam Musrenbang ini menekankan agar program kegiatan tahun 2025 harus bisa menjadi instrument utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat daya tahan ekonomi, serta mampu untuk mengakselerasi daya saing utamanya daya saing ekonomi. “investasi segara didorong dan difasilitasi untuk direalisasikan. Sementara Kuantitas dan Kualitas SDM perlu ditingkatkan. Serta dengan kemampuan keuangan yang terbatas, saya mengajak untuk pemangku kepentiangan untuk terus berpikir kreatif dalam memberi pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Adapun prioritas kegiatan pada tahun 2025, tambahnya, yakni penyelesaian relokasi RSUD Kraton, Keberlanjutan pemberian pengobatan gratis melalui UHC yang bekerjasama dengan BPJS serta penanganan infrastruktur jalan, jembatan dan sekolah-sekolah. “saya sampaikan banyak terimakasih kepada jajaran DPRD, ASN dan tentunya seluruh masyarakat. Dan mari bersama membangun dan mewujudkan Kabupaten Pekalongan agar ke depan semakin baik lagi, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” ajak Fadia.
Kamis, 21 Maret 2024
Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) M. Yulian Akbar dan Asisten Sekda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait meninjau beberapa lokasi penting, meliputi posko pengungsian yang berada di rumah Sekretaris Desa Wangandowo, serta lokasi pabrik yang menjadi lokasi banjir bandang.
Bupati Fadia dalam pernyataannya menyampaikan bahwa banjir bandang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi yang menyebabkan tanggul pabrik jebol, “Tadi malam yang sama-sama masyarakat Kabupaten Pekalongan mengetahui, bahwa ada curah hujan yang sangat tinggi yang cuma dalam waktu 1 jam, itu bisa menyebabkan terjadinya banjir bandang, di mana memang tanggul dari salah satu PT yang ada di Kabupaten Pekalongan ini jebol, dan mengakibatkan sekitar 73 rumah rusak berat dan juga ringan,” terangnya.
Bupati Fadia mengatakan bahwa pihak pemkab telah memanggil perusahaan yang bertanggung jawab atas jebolnya tanggul untuk mengganti rugi dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. “Kami sudah memanggil dari pihak perusahaannya untuk bertanggung jawab, dan dari perusahaannya juga siap bertanggung jawab, siap mengganti rugi kerusakan masyarakat kita dan siap kita minta untuk bisa membuat tanggul sesuai dengan persyaratan teknis yang seharusnya. Tidak boleh membuat tanggul yang sifatnya hanya untuk darurat, tapi harus sesuai teknis karena bencana kan tidak menunggu waktu. Kita tidak tahu kapan akan terjadi. Kalau tidak seperti itu, PTnya tidak kita perbolehkan untuk berjalan lagi pembangunannya,” ungkap Fadia.
Bupati meminta masyarakat untuk tetap tenang, berhati-hati, dan waspada terutama karena prediksi cuaca menunjukkan bahwa curah hujan tinggi akan berlanjut hingga akhir Maret. "Mari kita jaga anak-anak kita, dan semoga tidak ada kejadian serupa lagi. Lebih baik berhati-hati," pesan bupati kepada masyarakat.
Terkait kerugian material akibat banjir, bupati mengungkapkan bahwa hal tersebut masih dalam proses penghitungan. Selain Bupati Pekalongan, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana juga akan melakukan peninjauan ke lokasi banjir di Desa Wangandowo.
Rabu, 13 Maret 2024
