Artikel

Alamat

Link Terkait

• Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan

• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Bertindak sebagai narasumber sekaligus yang mengevaluasi pelakasnaan BLANGKON, Sub Ordinator Pengadaan Barang dan jasa Kabupaten Pekalongan Cipto Hadiprayitno, S. St yang mewakili Kabag Pengadaan barang dan jasa Kabupaten Pekalongan yang berhalangan hadir.

Tujuan dari pelaksanaan evaluasi ini adalah untuk mengetahui kendala yang membuat para pejabat pengadaan barang dan jasa dari tiap OPD masih banyak yang belum melakukan laporan melalui BLANGKON. Kemudian harapanya, setelah acara ini para pejabat pengadaan barang dan jasa dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa melakukana pengadaan melalui online yaitu aplikasi BLANGKON Jawa Tengah. Pihak UKPBJ juga siap apabila diundang untuk mengadakan latihan bersama terkait laporan online tersebut.

"Harapanya Semua OPD dalam melakukan pengadaan barang dan jasa sudah bisa melalui online, dan apabila OPD mengalami kesulitan kami siap menjadi narasumber untuk pelatihan e-BLANGKON", ucap Cipto.

Saat ditemui, Cipto menyampaikan bahwa kebanyakan dari pejabat pengadaan barang dan jasa kesulitan karena belum terbiasa menggunakan aplikasi BLANGKON sehingga merasa lebih rumit. Dalam acara tersebut juga dibuka sesi tanya jawab. Dimana para pejabat pengadaan yang hadir mengutarakan kendala dalam menggunakan aplikasi BLANGKON dan dicarikan solusinya oleh pihak UKPBJ Kabupaten Pekalongan.

"Kendalanya karena belum terbiasa menggunakan aplikasi e-BLANGKON para OPD merasa lebih rumit", tutur Cipto.

Beberapa lembaga yang sudah melakukan transaksi dan laporan melalui BLANGKON Jateng diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Kecamatan Kajen, Dinas PUPR, Sekda Kabupaten Pekalongan, dll.

Dalam kegiatan tersebut yang dilantik sebanyak 34 orang meliputi 9 Penyetaraan Jabatan, 17 Guru, 5 Auditor, 1 Penera dan 2 Perencana.

Dikatakan bupati Fadia dalam sambutanya, pelantikan dan pengambilan sumpah ini sesuai dengan regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan aturan tersebut.

“saya tidak banyak memberi pesan kepada para ASN yang dilantik karena saya yakin mereka sudah tahu tugas dan fungsi masing-masing. Saya hanya berpesan tetap kerja keras, tetap semangat, dan tentunya harus bisa menjalankan visi-misi bupati,” katanya.

Dijelaskan bupati, saat ini masih dalam pertengahan tahun 2022, dan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dirinya berharap nantinya LKPJ Bupati 2022 bisa berjalan sesuai target.

“ ini tentunya bukan hanya kerja dari satu orang saja, tapi kerja bersama. Jika ASN kompak maka visi misi bupati akan terlaksana dengan baik, ” tuturnya.
Diakhir acara, Bupati beserta Wakil Bupati dan Pejabat Pemkab Pekalongan memberikan ucapan selamat kepada para ASN yang telah dilantik dan diambil sumpahnya.

Hari ini, Senin (23/05) rombongan Pemkab Malang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Malang Drs. Suwadji,S.IP.,M.Si diterima Asisten Pemerintahan dan Kesra Totok Budi Mulyanto,SE beserta para staf ahli Bupati dan Kepala OPD serta Camat se-kabupaten Pekalongan di aula lantai I Setda.

Atas nama Bupati Pekalongan, Asisten I Sekda menyampaikan paparan tentang kondisi geografi kabupaten Pekalongan kepada rombongan Pemkab Malang yang hadir.

Atas nama Pemkab Malang, Suwardji menyampaikan terimakasih kepada Pemkab Pekalongan yang telah memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk melaksanakan studi komparasi optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui penguatan regulasi dan teknis tata kelola pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat.

“ Tentunya para camat di semua kabupaten/kota telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kepala daerahnya (Bupati/Walikota) tetapi di dalam pelimpahan kewenangan yang notabene seharusnya diikuti dengan beberapa hal yang memang harus diikuti, mungkin di tempat kami belum ikuti, barangkali di kabupaten Pekalongan sudah diikuti pelimpahan kewenangannya sehingga para camat ini energi semangat dan sebagainya dalam pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh bupati ini dibarengi dengan beberapa hal yang tentunya mempermudah di dalam pelaksanaan kewenangan bupati di wilayahnya,” papar Suwardji

Suwardji menuturkan, sebagian kewenangan bupati kepada camat di kabupaten Malang sebenarnya sudah dituangkan dalam Perbup tapi belum begitu komperhensif karena seiring dan sejalan perkembangan regulasi maupun tuntutan dari tugas suci yang memang selayaknya dan seharusmnya di delegasikan oleh Bupati kepada camat.

Dalam kesempatan tersebut Suwardji berharap pertemuan kali ini membawa manfaat khususnya bagi pihaknya maupun kabupaten Pekalongan. “ Kabupaten Pekalongan dan Malang hampir sama dalm hal regulasinya, tentunya nanti ada ide ide inovatif kreatif dan ada hal hal yang barangkali nanti dengan sharing antara kami dan panjenengan, banyak yang kami dapatkan. Dan barangkali nanti ada hal hal yang belum dilakukan disini, di Malang sudah dilakukan, barangkali bisa dilaksanakan atau dikembangkan di kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

Disampaikan pula bahwa Pemkab Malang perlu melakukan pembaruan regulasi terhadap upaya pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat. Menurutnya ini didasari oleh penyesuaian beberapa macam substansi yang harus dilaksanakan oleh Pemda baik yang mencakup urusan wajib berupa pelayanan dasar maupun pelayanan non dasar. “ Di kecamatan, sebagai ujung pelayanan maupun penerapan regulasi tentunya kalau camatnya lancar di dalam melayani masyarakat,maka Bupatinya akan ringan dalam tugas,” tandasnya.

Ditambahkan, melalui kunjungan Studi Komparasi ini menjadi rujukan bagi Pemkab Malang dalam perubahan Perbub maupun kedepan bagaimana memposisikan keberadaan camat lebih pada posisi yang benar-benar menjadi kepanjangan tangan bupati yang pada akhirnya baik pelayanan maupun penegak peraturan ini dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. (Red)

Pemasangan secara simbolis dilakukan oleh Sekretaris Daerah M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si di salah satu restoran berjejaring di Kecamatan Kajen dan Di Hotel Grand Dian. Pemasangan di ikuti oleh OPD terkait, juga dihadiri oleh Perwakilan dari Kejaksaan Kabupaten Pekalongan, Bank Jateng, Jumat (20/05/2022).

“Pemasangan ini, untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Santri, melalui Cafe, penginapan, Rumah Makan dan Restoran. Adapun Launching pemasangan alat perekaman transaksi di kasir yang digunakan untuk merekam catatan transaksi yang nantinya akan tercatat di Dashboard Badan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan,” Kata Yulian.

Untuk target pemasangan, lanjut Yulian, pada tahun ini terpasang 33 tapping box ditempat-tempat tersebut. Pemasangan alat ini sesuai dengan perda tentang pajak dan retribusi.

“Tapping box ini merupakan support dari Bank Jateng, mereka yang menyiapakan alatnya kita yang pasang sistemnya. Logikannya setelah pemasangan alat ini trend pendapatan akan naik. Dan kita akan evaluasi setiap bulannya,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Casmidi, SE., M.Si. menurutnya apliklasi pada tappping box hanya merekam transaksi dan mengikuti apa yang sudah ada di restoran. “kita sudah pasang tarif sebesar 10 persen, datanya masuk ke kita namun uangnya masuk ke kas daerah. Kita hanya memantau,” terangnya.

Jika nanti terjadi eror, maka akan terdeteksi di dashborad BPKD dan akan kita langsung lakukan pembenahan. “terjadinya eror biasanya transaksi tidak tercatat atau tidak sesuai, hal itu bisa diakibatkan adanya pemutudan jaringan atau alatnya yang rusak, akan segera kita lakukan perbaikan jika terjadi itu,” pungkasnya.

Tahun ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke - 114 mengambil Tema "Ayo Bangkit Bersama."

Yulian Akbar dalam sambutannya menyampaikan "Ayo Bangkit Bersama" menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke 114, sebagai bentuk seruan agar kita bisa bangkit bersama dari pandemi COVID-19 yang sudah melanda 2 tahun terakhir ini.

Pada tanggal 20 Mei 1948 Presiden Soekarno menetapkan hari lahirnya perkumpulan Boedi Oetomo sebagai hari bangkitnya nasionalisme Indonesia.

“Boedi Oetomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern dalam sejarah pergerakan kemerdekaan. Pendirian ini untuk menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat dengan fokus pergerakan di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan,” ujarnya.

Menurut Julian Akbar, di tengah krisis pandemi COVID-19 dan konflik Ukraina - Rusia yang menyebabkan kondisi ekonomi global serta geopolitik menjadi tidak stabil, kita patut memaknai kebangkitan nasional sebagai upaya kolektif bangsa untuk memperkuat persatuan bangsa.

“Penanganan COVID-19 yang membaik berimplikasi pada berangsur kembalinya aktivitas masyarakat secara normal secara perlahan hal ini mendorong pemulihan perekonomian nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, momentum yang baik ini makin diperkuat dengan peran Indonesia sebagai presidensi G20 Tahun 2022.

“Di tengah momentum penanganan Nasional COVID-19 yang makin membaik dan presidensi G20 Indonesia, hendaknya kita dapat memaknai semangat pantang menyerah Dr. Sutomo untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional Tahun ini sebagai tonggak kebangkitan dari pandemi COVID-19 juga krisis multidimensi yang sedang melanda Dunia dari Indonesia Dunia pulih bersama "Ayo Bangkit Lebih Kuat," tegasnya.

Upacara juga dihadiri oleh Asisten 1 Kab. Pekalongan Sdr. Totok Budi Mulyanto, S.E., Pabung Kodim 0710 Kapt Inf Nurkhan, Wakapolres Pekalongan Kompol Riwayat Sosiyanto, S.H., M.s.i., Forkopimda Kab. Pekalongan serta para Kepala OPD Kab. Pekalongan.

Wabup juga meminta kepada OPD terkait untuk melakukan observasi di lapangan dan memberikan edukasi kepada peternak dan masyarakat terkait penyakit yang disebabkan virus itu.  “Kita bisa memberikan edukasi kepada peternak, misalnya jika hewan ternak mereka bersih dan diberi pakan yang bagus akan aman.  Edukasi ke masyarakat bahwa hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, jangan panik. Cara  pengobatannya bagaimana. Jika sekarang belum ada obatnya, mungkin ada alternatif obat lainnya. Hal ini perlu, apalagi tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha,” tutur Wabup saat memberikan arahan pada para peserta Rapat Koodinasi Penanganan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak dan Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Aula Lantai 1 Setda, Rabu (18/5).

Rakor dihadiri Sekda Kabupaten Pekalongan, Kapolres Pekalongan, perwakilan Kodim 0710 Pekalongan serta jajarannya, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, Badan Inteligen Negara Daerah (BINDa) Kabupaten Pekalongan, Kepala OPD terkait, para camat, PMI Kabupaten Pekalongan, dan Kepala UPT Rumah Potong Hewan.

Berkaitan dengan upaya penanganan penyebaran PMK, wabup juga meminta agar dibentuk Gugus Tugas yang melibatkan unsur Pemkab Pekalongan, Polres Pekalongan dan Kodim 0710 Pekalongan dan stakeholder yang lain. Sementara itu, untuk percepatan vaksinasi Covid-19, menurut wabup,  perlu disediakan layanan vaksinasi di setiap kegiatan yang mengundang massa. "Jika ada kegiatan yang sifatnya mobilisasi massa, seperti olah raga, pengajian dan kegiatan lainnya, bisa dibangun gerai vaksinasi. Para pengunjung juga harus menerapkan protokol kesehatan," ucap wabup.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Yudhi Himawan, ST, M.Sc, MT, mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyusun draf Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan Penyebaran PMK. 

“Kami beserta tim dalam gugus tugas dengan memanfaatkan sumber daya yg ada termasuk penyuluh pertanian di wilayah kecamatan  akan meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat khususnya peternak terkait PMK dan tata kelolanya sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat dan potensi penyebaran PMK di hewan ternak bisa diminimalisir,” ujar Yudhi.

Dari Luar Daerah

Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP, drh. Arif Rahman menjelaskan, awalnya, PMK ditemukan pada 19 ekor sapi di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto dan Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni. “Dari sebelas sampel yang diperiksa positif,” kata Arif. Belakangan, kasus baru dilaporkan dari wilayah Kecamatan Talun, sebanyak 7 ekor sapi. Ternak berasal dari luar daerah yang masuk ke wilayah Kabupaten Pekalongan dalam satu bulan terakhir.

Arif Rahman meminta agar peternak tidak panik jika hewan ternaknya mengalami gejala PMK seperti adanya air liur yang keluar berlebihan dari mulut hewan akibat adanya luka pada gusi dan lidah serta adanya lesi atau luka melepuh pada belahan kuku hewan ternak.

“Jangan panik jika hewan tidak mau makan dalam 2 hingga 3 hari. Peternak bisa memberikan vitamin dan mineral, memberikan minum pada ternak, agar dapat memperbaharui luka. Semprot kaki ternak dengan desinfektan. Karantina ternak, jangan dibawa ke mana-mana dulu jika hewan mengalami gejala PMK. Ternak akan sembuh ketika imunnya pulih.. Biasanya akan sembuh dalam waktu 10 hari,” terangnya. Arif juga meminta agar peternak melaporkan pada pihaknya jika hewan mengalami gejala PMK.

Lebih lanjut dikatakan, masyarakat juga tidak perlu takut untuk mengonsumsi daging sapi. Karena, PMK, bukan zoonosis. “Sejauh ini tidak ditemukan yang  menular pada manusia. Apalagi setelah sapi disembelih atau dipotong,” kata Arif.

PMK, kata arif juga dapat menjangkit hewan ternak berkuku belah lainnya seperti kerbau, kambing, domba, dan babi. Namun, sejauh ini, lanjutnya, belum ditemukan kasus PMK pada hewan-hewan tersebut di Kabupaten Pekalongan.*) Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Demikian disampaikan oleh Asisten 2 sekda Wahyu Kuncoro, S.T.,M.T saat menghadiri acara silaturahmi dan halal bi halal Orari Kabupaten Pekalongan di salah satu Rumah Makan di Kajen, Selasa (17/5). Hadir dalam kesempatan tersbeut Asisten 3 Sekda Anis Rosidi, S.Sos., M.Si.,, Ketua Orari Jawa Tengah dan Ketua Orari Kabupaten Pekalongan beserta anggota.

Wahyu menambahkan, selama ini Orari Kabupaten Pekalongan sudah lama bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal kegiatan lapangan, seperti pada kegiatan pengamanan Natal, Idul Fitri serta kegiatan kebencanaan. “pada saat situasi bencana biasanya menyebabkan putusnya informasi, nah selama ini teman-teman dari Orari ini yang membantu memback up informasi, sehingga bisa memberikan gambaran situasi bencana dan memudahkan para petugas lainnya di lapangan,” katanya.

Dirinya berharap, para pengurus dapat semakin menambah jumlah anggota, karena mengingat pentingnya peran Orari dan saat ini masih belum merata persebaran anggotanya. “ada sekitar 19 Kecamatan dan 13 kelurahan, dan 272 desa di Kota Santri. Semoga anggota Orari bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan,” harapnya.

Sementara itu Ketua Orarai Kabupaten Pekalongan Heru mengatakan, jumlah anggota Orari Kabupaten Pekalongan saat ini berjumlah 45 orang. Untuk itu dirinya berinisiatif menggelar silaturahmi dan halal bi halal ini agar bisa meningkatkan anggota yang baru. “jika jumlah anggota kita banyak maka akan lebih mudah dalam membantu kegiatan kemasyarakatan. Saat ini memang terkendala jumlah anggota yang terbatas,” paparnya.

Kegiatan ini, lanjutnya, juga sebagai sarana mendekatkan diri dengan pemerintah daerah agara program kerja yang dibuat oleh Orari dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten. “banyak program kita banyak membantu pemerintah, sepertu kegiatan kemasyarakat pada Nataru, Idul Fitri, bencana, dan Rob di pesisir serta kegiatan lainnya,” ujarnya. (Red)

“Acara Selamatan Giling ini sangat unik dan sangat bagus. Mungkin ini bisa menjadi wisata khusus agar bisa dikembangkan, sehingga mungkin tahun depan, kalau mau ada selamatan giling, bisa lebih meriah lagi dan pengunjung dari daerah lain bisa menyaksikan. Ini adalah sesuatu yang baik dan unik, oleh karena itu perlu kita lestarikan. Kalau untuk orang kota, ini adalah sesuatu yang unik yang harus kita lihat. Sangat bagus sekali,” tutur bupati.

Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menyatakan membuka pintu yang seluas-luasnya kepada pihak PG Sragi untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemkab Pekalongan. “Saya minta kepada PG Sragi untuk tidak segan-segan berkoordinasi dengan kami, apa pun itu, bagaimana cara peningkatan kesejahteraan petani tebu di Kabupaten Pekalongan, kesejahteraan karyawan dan juga akses jalan serta jembatan apapun itu untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan kami siap membuka pintu seluas-luasnya PG Sragi untuk berkoordinasi,” ujar bupati.

Fadia menyatakan sangat mendukung PG Sragi dan petani tebu di Kabupaten Pekalongan. “Saya sengaja hadir di sini adalah bukti support saya terhadap PG Sragi dan petani tebu Kabupaten Pekalongan,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan, Ir. M. Bambang Irianto, M.Si mengatakan, Dinporapar mendukung gagasan Bupati Pekalongan untuk menjadikan selamatan giling PG Sragi menjadi event pariwisata Kabupaten Pekalongan. “Untuk menjadikan Pesta Giling Tebu ini menjadi wisata tahunan di Kabupaten Pekalongan, pemkab akan melakukan koordinasi dan Kolaborasi dengan Pihak PG Sragi,” ujar Bambang Irianto.

Menurut Bambang, Selamatan Giling perlu diangkat menjadi salah satu event pariwisata karena selain sebagai ritual selamatan yang digelar untuk memulai pesta giling tebu, acara ini sebagai atraksi wisata dapat menarik wisatawan dalam dan luar daerah.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan mengenai Selamatan Giling antara lain digelar dengan prosesi “Temanten Tebu” atau pernikahan tebu di Pabrik Gula Sragi menjadi pertanda awal akan datangnya musim giling atau musim panen tebu. Menurut Bambang, tradisi sudah berjalan sejak ratusan tahun silam.

Prosesi Temanten Tebu diawali dengan arak-arakan dua batang tebu. Pasangan tebu ini melambangkan sepasang pengantin. Kedua batang tebu ini sebagai simbol tolak bala. Tradisi Selamatan Giling PG Sragi digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen tebu.

Selain menyuguhkan aktraksi yang sarat makna budaya, prosesi temanten tebu juga menjadi sarana hiburan dan wisata masyarakat. Masyarakat Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya selalu memadati kawasan PG Sragi ketika acara Selamatan Giling digelar. “Selamatan Giling Tebu ini juga bisa menjadi media untuk mempererat tali silaturahmi atau kekerabatan sosial para petani tebu dengan karyawan serta manajemen PG Sragi, termasuk dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” kata Bambang.