KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan sangat konsen pada upaya mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong, diantaranya dengan dilaksanakannya berbagai program yang mengedepankan pada kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah pemberian bantuan biaya hidup bagi penunggu pasien fakir miskin yang diluncurkan pada 1 Januari 2022 yang lalu.
KAJEN – Bencana alam berupa tanah longsor yang mengakibatkan jembatan penghubung antara Kecamatan Karanganyar dengan Kecamatan Lebakbarang putus total, Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, SH., dengan didampingi Kepala DPU TARU Kabupaten Pekalongan Bambang Irianto dan Asisten 1 Setda Kabupaten Pekalongan Totok Budimulyanto, memantau langsung evakuasi jembatan tersebut, pada sore ini, Rabu (26/1/2022).
KAJEN - Kejadian bencana alam di sebagian wilayah Kabupaten Pekalongan pada tiap tahunnya, harus dicarikan cara penyelesaiannya. Apablila daerah yang mengalami bencana alam termasuk kategori daerah dengan status darurat, maka daerah ini bisa mengajukan untuk mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM saat memimpin Rapat Dinas di Taman Boulevard Rumah Dinas Jabatan Bupati Pekalongan, Rabu (26/01) pagi. Rapat Dinas dihadiri Wakil Bupati H Riswadi SH, Sekda M Yulian Akbar S.Sos, M.Si, beserta para sisten dan staf ahli bupati, para kepala OPD terkait serta para camat yang berkesempatan hadir.
KAJEN – Pemerintah Pusat secara bertahap mendorong terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diantaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 958 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta Peraturan ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Nasional yang secara garis besar mengatur system pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan berupaya untuk selalu melakukan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur seluruh ruas jalan, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan akses jalan yang halus dan layak. Hal ini sejalan dengan arahan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M., bahwa di tahun 2022 seluruh jalan yang ada di Kabupaten Pekalongan mulai dari daerah atas sampai bawah harus halus secara merata.
Program tersebut berupa pemberian bantuan uang oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada penunggu pasien dengan kriteria antara lain Penunggu pasien haruslah keluarga dari pasien yang statusnya fakir miskin yang menjalani rawat inap di Puskesmas rawat inap atau kamar kelas III pada RSUD di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari dengan batas paling lama (maksimal) 4 (empat) hari perawatan, bantuan hanya diberikan kepada 1 orang penunggu pasien dalam 1 keluarga untuk 1 kali perawatan dalam 1 tahun anggaran, jadi bantuan yang diberikan tidak bersifat terus menerus dan selektif.
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, S.E, M.M, pada suatu kesempatan mengungkapkan harapannya agar dengan bantuan biaya hidup bagi penunggu pasien, maka pasien dan keluarganya akan sedikit terbantu secara ekonomi meski sekedar membantu transport atau biaya makan saja. “Program ini sebagai bentuk kepedulian Kami kepada masyarakat fakir miskin yang menjalani rawat inap, sehingga terbantu pemenuhan kebutuhan hidupnya selama menjalani rawat inap,” ungkap Bupati.
Perlu diketahui pula bahwa yang dimaksud keluarga dalam program bantuan ini adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga
Sedangkan yang dimaksud fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian yang layak dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau berstatus fakir miskin menurut legalitas Kepala Desa/Lurah
Ditemui di ruang kerjanya, Rachmawati, S.IP,M.M, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan menjelaskan bahwa mekanisme pemberian bantuan yaitu Penunggu pasien membuat surat permohonan kepada Bupati Pekalongan melalui Kepala Dinas Sosial, dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah dilegalisir oleh desa/kelurahan dan kecamatan, serta surat keterangan rawat inap dari Puskesmas/ Rumah Sakit tempat pasien dirawat.
Ditambahkan Rachmawati, Pemberian bantuan dilaksanakan dengan mekanisme non tunai yaitu dengan pemberian Virtual Account (VA) yang nantinya bisa dicairkan melalui Bank Jateng, dan permohonan bantuan dapat diajukan paling lama 30 hari sejak selesainya rawat inap, dan InsyaAllah akan dicairkan paling lambat 30 hari setelah surat permohonan diajukan. “Kami berharap bantuan initepat sasaran sehingga benar-benar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, dan Kami tekankan bahwa tidak ada potongan serupiahpun, jadi masyarakat akan menerima bantuan utuh 100% sesuai nominal bantuan yang seharusnya mereka terima,” tegas Rachmawati. (dian)
Jumat, 28 Januari 2022
Dimana target sasaran yang telah Dinkes Kabupaten Pekalongan canangkan untuk suntikan vaksinasi Covid-19 lanjutan tersebut adalah 950 aparatur negara.
Dikatakan Kepala Dinas Kabupaten Pekalongan Setiyawan Dwi Antoro, bahwa kegiatan vaksinasi lanjutan tersebut merupakan mandat dari surat edaran Kemenkes RI bernomor HK.02.02/II/252/2022, yang menginstruksikan seluruh dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, dan direktur rumah sakit di Indonesia untuk segera melaksanakan vaksinasi Covid-19 lanjutan (Booster).
Menurut Wawan, hasil studi menunjukan bahwa telah terjadi penurunan antibodi pada 6 bulan setelah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis primer lengkap (dosis 1 dan 2), sehingga dibutuhkan pemberian dosis lanjutan atau booster untuk meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan.
‘’Vaksinasi booster adalah vaksinasi Covid-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap, yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan,’’ kata Wawan saat ditemui dalam acara Vaksinasi Covid-19 Lanjutan (Booster) bagi Pejabat Publik (28/1/2022).
Apalagi, lanjut Wawan, aparatur negara itu banyak berinteraksi dengan banyak orang saat melakukan kegiatan pelayanan public, sehingga menurutnya, suntikan booster ini sangat tepat diberikan.
‘’Jadi vaksinasi lanjutan hari ini diikuti oleh Kepala OPD dan jajarannya dengan target sasaran sebanyak 960 aparatur. Dan hari ini sekitar 460 an aparatur di lingkungan setda akan disuntik,’’ ungkapnya.
Adapun saat ditanya untuk efek samping sendiri, Wawan menjelaskan bahwa semua jenis vaksin Covid-19 itu terdapat efeknya. Namun, sejauh ini di Kabupaten Pekalongan efek yang timbul hanya pegal-pegal dan demam saja. Jadi tidak ada efek serius yang muncul setelah melaksanakan vaksinasi baik primer lengkap maupun vaksin lanjutan.
‘’Yang namanya vaksinasi adalah memasukan suatu zat, artinya nanti akan ada rekasi karena ini benda asing masuk ke tubuh kita. Dan efek vaksin ini tergantung dari daya tahan tubuh kita masing-masing. Seseorang reaksi vaksinnya tidak akan sama dengan orang lain,’’ jelasnya.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Wawan juga menghimbau untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan yang ingin mendapatkan vaksinasi Covid-19 lanjutan bisa datang ke faskes-faskes terdekat dengan syarat sudah melakukan vaksinasi primer lengkap selama 6 bulan.
‘’Dan booster ini kriterianya adalah masyarakat yang sudah menyelesaikan vaksin kedua selama enam bulan untuk dosis keduanya,’’ pungkasnya. (Lus-Kominfo)
Jumat, 28 Januari 2022
Dalam tinjauannya itu Wakil Bupati Riswadi mengatakan bahwa langkah terdekat yang akan segera pihaknya lakukan adalah membangun jembatan darurat terlebih dahulu supaya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua.
‘’Kami semua disini hadir langsung untuk memantau evakuasi tanah longsor supaya untuk sementara segera dibuat jembatan darurat untuk bisa dilalui kendaraan roda 2,’’ kata Wakil Bupati Pekalongan Riswadi.
Dan dalam dua sampai tiga hari kedepan, Riswadi berharap bahwa jembatan darurat bisa segera diganti dengan jembatan bantuan yang dapat diakses oleh kendaraan roda empat, sehingga jalur-jalur distribusi bahan makanan pokok dan pertanian dapat segera kembali dilaksanakan.
‘’Kami mengajak PU untuk segera mengambil kebijakam supaya dalam waktu 2-3 hari kedepan dapat dibuat jembatan sementara yang bisa dilalui juga oleh kendaraan beroda empat. Sehingga jalur-jalur distribusi barang bahan pokok dan bahan pertanian yang menjadi distribusi antar daerah bisa tetap berjalan,’’ jelasnya.
Selain itu, Riswadi juga menerangkan bahwa dalam waktu dekat Pemkab Pekalongan akan segera mengambil tindakan berupa perubahan dalam APBD untuk didahulukan penganggaran pembangunan jembatan permanen. Mengingat betapa krusialnya jembatan penghubung dua wilayah tersebut terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.
‘’Dan pemerintah juga akan mengambil langkah untuk didahulukan membuat perubahan untuk dibuat jembatan permanen,’’ ujarnya.
Riswadi juga berharap, bencana tanah longsor tidak terjadi lagi di Kabupaten Pekalogan. Supaya masyarakat bisa aman dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. ‘’Saya sangat berharap ini bencana terakhir yang terjadi, karena kasihan masyarakat dengan adanya bencana semacam ini, aktivitas mereka menjadi terhambat,’’ pungkasnya. (Lus-Kominfo)
Rabu, 26 Januari 2022
‘Di awal tahun, ada masalah yang kita hadapi adalah banjir dan tanah longsor. Dengan situasi seperti ini, menurut saya daerah kita bisa dijadikan status darurat karena hampir setiap tahunnya ada kejadian longsor, jembatan putus. Kalau memang sudah ada status darurat, kita langsung ke pusat mengajukan agar mendapat bantuan,” tutur Fadia.
Pada Rapat Dinas ini Fadia memberikan arahan agar pemkab Pekalongan memiliki alat berat excavator kecil. Sebagai antisipasi dan solusi jika ada musibah yang menimpa“ Kita baru punya 2 alat berat excavator. Sedang kita punya 4 daerah berpotensi rawan bencana alam. Sementara alat distanbykan di daerah yang paling rawan, hingga perlu penambahan Alat berat tersebut, “ tegasnya.
Terkait daerah rawan bencana, Wakil Bupati H Riswadi SH menerangkan bahwa Kabupaten Pekalongan memang ada daerah yang selalu mengalami bencana alam tiap tahunnya, yaitu di Kecamatan Lebakbarang, Kandangserang dan Petungkriyono. Menurut Riswadi, longsor terjadi karena intensitas hujan tinggi, lalu daya tampung saluran tidak mampu, akhirnya menimbulkan genangan dan longsor.
“ Kami diskusi dengan Bupati, bagaimana tahun depan di perubahan, diberi anggaran khusus untuk 3 kecamatan yang disiapkan alat berat yang sesuai dengaan infrastruktur jalan yang sama. Kerja alat berat ini 12 bulan dalam 1 tahun. Mereka walau tidak hujan, membuat ilen-ilen terus. Saya rasa itu upaya pertama,” terang Riswadi.
Kedua, Riswadi menyarankan pemberian edukasi kepada masyarakat daerah tersebut. “ Ketika Mensos berkunjung kemarin, Beliau menduga penyebab longsor karena adanya loging. ALat ukurnya adalah adanya dahan-dahan pohon yang sudah lapuh berceceran. Jadi hal ini perlu koordinasi dengan Perhutani,” jelasnya.
Dikatakan pula pihaknya mengusulkan kepada dinas terkait menganggarkan untuk tahun berikutnya minimal ekscavator dengan fisik kecil. Alasannya bisa masuk gang, terjangkau dan berkerja 12 bulan dalam 1 tahun.
Sementara itu Sekda M Yulian Akbar S.Sos,M.Si mengatakan dalam menyikapi bencana alam yang cukup intens yang terjadi tiap awal tahun, seluruh pihak telah siap siaga. “Saya kira dari BPBD, Dinsos, DPU, telah siap 24 jam dalam hal penanganan bencana,” tegas Yulian
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Pekalongan, Budi Rahardjo pada rapat dinas ini menyampaikan laporan evaluasi dan persiapan penanggulangan bencana longsor dan banjir di kabupaten Pekalongan. “ Kami laporkan kejadian bencana besar pada Rabu, 19 januari 2022. Penyebab bencana banjir dan longsor yaitu curah hujan yang sangat tinggi di wilayah kabupaten Pekalongan sehingga menyebabkan genangan air tebing longsor dan aliran air sungai Sengkarang meluap ke permukiman. Lokasi-lokasi yang terdampak longsor yang terparah, jalan kabupaten Doro-Petung, ada di beberapa titik dan menyebabkan beberapa jembatan perlu perbaikan. Kemudian jalan kabupaten Karanganyar Lebakbarang, lokasinya juga beberapa titik dan lumayan besar longsorannya sehingga 2 lokasi longsoran tersebut membutuhkan dukungan alat berat,” papar Budi.
Untuk lokasi banjir, Budi melaporkan setidaknya ada 15 desa dan kelurahan, 2135 rumah terdampak yaitu di kecamatan Wonopringgo, Kedungwuni, wonokerto dan Karangnyar. Namun air banjir malam itu segera surut, dan dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Untuk langkah awal yang sudah dilaksanakan, Budi memaparkan, pertama melakukan kordinasi dengan jajran terkait, yaitu desa/kecamatan/OPD kabupaten/Provinsi/TNI Polri, relawan untuk melakukan kerja bakti dan penanganan dengan alat berat. Kemudian melakukan evakuasi kepada masyarakat yang terdampak banjir, yaitu di kelurahan Kedungwuni timur. Kemudian melakukan gotong royong penanganan darurat tanggul di desa Pesanggrahan dan Mulyorejo. Selanjutnya pemberikan bantuan logistic kepada masyarakat terdampak.
“ Terakhir, saran untuk penanganan banjir kedepan, kegiatan normalisasi saluran drainase di pemukiman khususnya di daerah utara, normalisassi sungai dan penguatan tanggul-tanggul sungai yang sudah kritis, pembangunan rumah pompa di kecamatan Tirto dan Siwalan, penutupan sungai Meduri serta pembangunan rumah pompanya. Kemudian ada penambahan alat berat untuk penanganan longsor dan penambahan dukungan anggaran terkait penanganan bencana di OPD terkait,” pungkas Budi. (Ar-Kominfo)
Rabu, 26 Januari 2022
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM beserta Kapolres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satriya SH.,SIK.,MH mendampingi Mensos meninjau lokasi banjir bandang tepatnya di Dukuh Kranji Gg.07 Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni. Tampir mendampingi pula Wakil Bupati H Riswadi SH, Dandim Letkol Czi Hamonangan Lumban Toruan S.IP, Kajari Kab.Pekalongan Abun Hasbulloh Syambas SH.,MH, Sekda M Yulian Akbar S.Sos,M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Totok Budi Mulyanto SE, para kepala OPD serta forkompimcam Kedungwuni.
Dalam kunjungannya Mensos Risma meninjau langsung kondisi sungai di bendungan Kletak. Dari hasil kunjungannya Mensos Risma memberikan arahan agar dilakukan normalisasi sungai Sengkarang sesuai gambar awal supaya limpahan arus sungai yang deras tidak mengenai rumah warga. “ Jangan menunggu Dinas Pekerjaan Umum dari pusat. Waktu saya menjadi Walikota Surabaya, kalau cuma seperti ini dilakukan sendiri karena banjir terjadi lantaran limpasan akibat sungai yang mengecil dan sarannya sungainya bisa diperlebar,” papar Risma.
Adapun dalam kunjungan Mensos ini dilakukan pula pembagian sembako kepada masyarakat terdampak banjir bandang sebanyak 250 paket. Pada kesempatan tersebut juga diadakan audiensi dengan warga terdampak banjir yang ada di dukuh Kranji Gg.07 Kelurahan Kedungwuni Timur dan audiensi dengan forkompimda berkaitan penanganan banjir dan antisipasinya. Selain itu pihak Kemensos menyalurkan bantuan Rp. 403.116.169 yang diterima langsung oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM.
Dalam kunjungannya di Kecamatan Kedungwuni ini Mensos juga menyempatkan melakukan peninjauan warga yang menerima bantuan sosial yang berada di Paesan Utara Kelurahan Kedungwuni Barat.
Usai meninjau lokasi banjir di kecamatan Kedungwuni, Mensos beserta rombongan meninjau daerah longsor di kecamatan Petungkriyono. Mensos memberikan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak bencana di desa Sawangan dan desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono. Sama seperti kunjungannya di Kecamatan Kedungwuni, pada kunjungan di Petungkriyono ini Mensos juga melakukan audiensi dengan warga terdampak bencana yang ada di dusun Sawangan Rogo Desa Tlogopakis. (Ar-Kominfo)
Selasa, 25 Januari 2022
Dalam rangka mendukung upaya pemerintah tersebut diatas, mengawali Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) menyelenggarakan rekam data dalam rangka implementasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang dikelola oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan (DINARPUS).
Proses rekam data TTE dan Penerbitan Sertifikat Elektronik dilaksanakan secara bertahap selama 4 hari yaitu dari hari Senin 17 Januari 2022 hingga 20 Januari 2022, bertempat di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan dan diikuti oleh seluruh unsure pimpinan daerah, dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah serta seluruh Kepala OPD termasuk RSUD di Kabupaten Pekalongan.
Terkait kegiatan tersebut, Kepala DINKOMINFO, Anis Rosidi, S.Sos. M.Si menyatakan bahwa KOMINFO siap mendorong serta memfasilitasi OPD untuk secara bertahap memperbaiki atau menyiapkan sarpras dan infrastruktur dasar teknologi informatika dalam rangka mewujudkan SPBE, salah satunya yaitu setiap pejabat harus memiliki Sertifikat elektronik untuk digunakan berbagai hal terkait kearsipan, surat menyurat atau dokumen negara karena hal ini akan menjadikan penyelenggaraan negara lebih efektif dan efisien karena dimanapun pejabat tersebut berada, mereka dapat dengan mudah menandatangani dokumen- dokumen.
Diungkapkan Anis bahwa penerbitan sertifikat elektronik ini sebagai salah satu langkah persiapan menuju SPBE yang akan diterapkan secara maksimal pada Tahun 2023, sambil menunggu arsitektur SPBE, namun saat ini pun TTE sudah dapat langsung diterapkan bahkan sudah ada beberapa OPD yang sudah menggunakan TTE sejak beberapa tahun lalu, seperti Dinas PTSP dan Dindukcapil serta Dinas ARPUS.
Ditambahkan Anis, bahwa kedepan system konvensional secara bertahap akan bertransformasi menjadi system berbasis elektronik, dan hal tersebut memerlukan dukungan sarpras TIK disetiap OPD, dan DINKOMINFO sebagai salah satu OPD yang bertanggung jawab mewujudkan transformasi tersebut siap mendampingi serta memfasilitasi semua OPD untuk menyiapkan diri menuju transformasi pemerintahan berbasise elektronik agar program SPBE ini dapat berjalan dengan baik. (dian)
Kamis, 20 Januari 2022
Pada kesempatan ini Bupati Fadia menyampaikan bahwa pada tahun 2022 ini Pemkab mengalokasikan anggaran kurang lebih 100 Milyar untuk pembuatan jalan di kabupaten Pekalongan, mulai dari Petungkriyono sampai daerah bawah. “ Semua jalan biar bagus semua. Insyaalloh jalan yang belum diperbaiki bisa dipikirkan untuk diperbaiki lagi,” kata Bupati Fadia saat memberikan sambutan di aula balai desa Sangkanjoyo, Kamis (20/01/2022) pagi
Kunjungan Bupati yang didampingi Plt Asisten II Drs Ali Riza M.Si, kepala DPU Taru Ir. Bambang Irianto.,M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Wahyu Kuncoro ST.,MT , kali ini sekaligus dalam rangka peresmian penggunaan jalan-jalan di desa Sangkanjoyo dan sekitarnya. Tampak hadir pula dalam peresmian jalan Sangkanjoyo antara lain Camat beserta forkopimcam Kajen, para tokoh masyarakat/ agama, ibu-ibu PKK dan karangtaruna desa Sangkanjoyo.
Bupati Fadia menjelaskan bahwa dengan program ‘jalannya alus rejeki mulus’, membuat kehidupan masyarakat khususnya yang tinggal di desa bisa menikmati akses jalan yang nyaman seperti masyarakat kota. “, Jalannya alus rejekinya mulus, ini juga dinikmati anak-anak sekolah. Kalau jalannya masih rusak menurut saya kita masih belum memiliki kehidupan yang layak seperti di kota. Saya ingin masyarakat kabupaten Pekalongan hidupnya layak, jalannya bagus,” ungkap Bupati
Sementara itu Kepala DPU Taru,Ir. Bambang Irianto M.Si menyampaikan jalan sekitar sangkanjoyo pada tahun 2021 telah terbangun jalan Sangkanjoyo -Bukur dengan panjang 480 meter x 4,4 meter dengan anggaran 190 jutaan. Kemudian jalan Kebonagung -Salit panjang 452 meter x 3 meter dengan anggaran 179 jutaan, Salit-Gejlig sepanjang 452 metr x 3 meter dengan anggaran 179 jutaan.
Sedangkan untuk kecamatan Kajen, Bambang menuturkan Kajen tahun ini mendapat alokasi anggaran lebih tinggi. “ Tahun 2022 di kecamatan Kajen pun sudah dianggarkan meningkat jauh. Tahun kemarin hanya 2, 3 Milyar, tahun 2022 ini telah dianggarkan 11, 1 Milyar dan banyak ruasnya di Kajen,” lanjutnya.
Bambang menambahkan, pembangunan jalan memang belum selesai semuanya, namun secara bertahap akan dilanjutkan kembali.
Kepala Desa Sangkanjoyo Rudi Hartanto, mengucapkan terimakasih kepada bupati yang sudah memperhatikan khususnya akses jalan di desanya. “Kami berharap tahun ini agar diteruskan apa yang sudah ibu berikan ke kami warga desa Sangkanjoyo. Besar harapan kami ibu mau peduli dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sangkanjoyo yang mayoritas petani dan kami siap membantu apa yang menjadi program-program bupati,” pinta Rudi. (Ar-Kominfo)
Kamis, 20 Januari 2022
Pemkab telah menganggarkan dana untuk program perbaikan seluruh jalan di Kabupaten Pekalongan tahun 2022 sebesar 100 milyar. Sehingga pada tahun 2022 ini, tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan perbaikan jalan.
Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, saat melakukan peresmian jalan di Desa Kebonsari dan Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap, pada siang ini, Rabu (19/1), yang menyatakan bahwa ‘’Tahun 2022 ini kurang lebih 100 milyar telah kita anggarkan untuk melakukan perbaikan seluruh jalan di Kabupaten Pekalongan. Supaya masyarakat Kabupaten Pekalongan bisa hidup dengan layak seperti orang-orang kota lainnya,’’ . Kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat melakukan peresmian jalan di wilayah Kecamatan Karangdadap, pada Rabu (19/1/2022).
Menurut Fadia, program ‘Jalan Alus Rejeki Mulus’ merupakan salah satu program yang pihaknya fokuskan di tahun 2022 ini, karena permasalahan jalan rusak saat ini menjadi issue yang sangat santer Ia dengar saat melakukan kunjungan ke desa-desa di Kabupaten Pekalongan.
Sehingga menurut Fadia, program pembangunan infrastruktur jalan merupakan prioritas utama.
‘’Oleh sebab itu saya sebagai bupati, begitu saya dilantik yang saya uber itu jalan. Dimana ada jalan rusak disitu saya langsung focus untuk memperbaikinya secara langsung sesuai dengan kemampuan kami,’’ tandasnya.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Fadia juga berpesan kepada masyarakat Desa Kebonsari dan Desa Kedungkebo untuk mejaga ruas jalan yang telah diperbaiki supaya bisa tahan lama.
Sementara itu menjelaskan lebih lanjut, dalam peresmian jalan tersebut, Ketua DPU TARU Kabupaten Pekalongan Bambang Irianto, mengatakan bahwa untuk program pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Karangdadap menghasilkan dua titik lokasi pembangunan. Yaitu di Desa Kebonsari dan Desa Kedungkebo.
Menurut Bambang, di Desa Kebonsari sendiri telah dihasilkan pembangunan berupa peningkatan Jalan Amoekembang – Kebonsari, rehabilitasi Jalan Pegandon – Watusalam, dan pengaspalan jalan ruas Pegandon – Kebonsari Kecamatan Karangdadap.
Sementara itu, untuk lokasi kedua, lanjut Bambang, yaitu di Desa Kedungkebo telah dihasilkan pembangunan infrastruktur berupa rehabilitasi Jalan Kedungkebo – Logandeng, dan rehabilitasi Jalan Langkap – Logandeng.
‘’Jalan ini cukup strategis karena menghubungkan dari Kecamatan Karangdadap ke jalan utama Pekajangan atau ruas Podo sampai Buaran. Dan semuanya sudah dalam kondisi mulus, sehingga kita harus bersyukur untuk ini,’’ ungkap Kepala DPU TARU Kabupaten Pekalongan Bambang Irianto.
Selain itu, dalam peresmian jalan itu, mewakili seluruh masyarakat, Kepala Desa Kebonsari dan Desa Kedungkebo mengucapkan terimakasih kepada pemkab Pekalongan yang telah melakukan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah mereka. Sehingga jalan yang semula rusak bisa halus dan lebih bagus.
‘’Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan atas pembangunan infrastruktur jalan di wilayah kami. Sehingga masyarakat bisa menikmati akses jalan yang bagus,’’ ucapnya. (Lus-Kominfo)
Rabu, 19 Januari 2022
