Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan ucapan Marhaban Ya Ramadhan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pesan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, saat menghadiri salat Isya dan Tarawih berjamaah di Masjid Al-Muhtaram, Kompleks Alun-alun Kajen, Rabu malam (18/02/2026).
Sekda hadir mewakili Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., dan Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Sekda mengajak masyarakat mensyukuri nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kembali menjalani ibadah Ramadan bersama.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kami mengucapkan selamat datang bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Ramadan ini membawa keberkahan dan menjadikan masyarakat Kabupaten Pekalongan semakin bertakwa,” ujar Sekda.
Sekda juga menekankan pentingnya saling menghormati perbedaan dalam penentuan awal Ramadan serta mengajak masyarakat memperkuat empati dan kepedulian sosial. Ia menyoroti kondisi sebagian warga di Kecamatan Tirto, Wonokerto, dan Siwalan yang masih terdampak bencana banjir.
“Di bulan suci ini, mari kita tingkatkan kepedulian terhadap sesama, khususnya saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, agar mereka tetap dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan baik,” imbuhnya.
Selain itu, masyarakat Kabupaten Pekalongan diimbau untuk memakmurkan masjid, surau, dan langgar dengan kegiatan ibadah dan keagamaan. Menurut Sekda, hal tersebut sejalan dengan identitas Kabupaten Pekalongan sebagai kota santri.
“Mari kita ramaikan masjid dengan kegiatan positif dan libatkan generasi muda agar tumbuh menjadi generasi yang religius dan berakhlak baik,” pungkasnya.
Kamis, 19 Februari 2026
KAJEN – Bupati Pekalongan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pekalongan, Dra. Siti Masruroh, M.Si menghadiri kegiatan Manasik Haji Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pekalongan di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kajen, Rabu (11/02/2026).
Kabupaten Pekalongan — Warga dari empat desa di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, menyampaikan tujuh tuntutan penanganan banjir kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Senin (9/2/2026). Tuntutan tersebut disampaikan menyusul banjir yang telah berlangsung selama tiga pekan dan hingga kini belum juga surut.
– Pemerintah Kabupaten Pekalongan berhasil meraih Juara III dalam kegiatan Presentasi Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2026 yang diselenggarakan pada bulan lalu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Hotel KHAS Semarang, Senin (12/1/2026). Prestasi tersebut menjadi bukti komitmen Pemkab Pekalongan dalam menangani persoalan lingkungan dan permukiman secara berkelanjutan.
Kedungwuni – Pemerintah Kabupaten Pekalongan memberikan apresiasi tinggi terhadap peran pondok pesantren dalam mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pekalongan, Siti Masruroh, saat menghadiri Haflah Akhirussanah ke-36 Pondok Pesantren Putra-Putri Baitul Mukodas di Kedungwuni, baru-baru ini, 05/02/2026.
Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa gerakan ini menjadi langkah bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata, khususnya di kawasan strategis dan pusat aktivitas masyarakat.
“Gerakan Asri ini harus kita tindak lanjuti bersama. Dengan lingkungan yang bersih dan tertata, masyarakat akan lebih sehat dan nyaman. Selain itu, kebersihan juga menjadi salah satu upaya mengurangi potensi banjir,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut menyasar kawasan sekitar pasar dan pusat ekonomi, karena pasar merupakan titik sentral perputaran ekonomi masyarakat. Dengan kondisi pasar yang bersih dan rapi, diharapkan aktivitas ekonomi semakin tumbuh dan berkembang.
Sementara itu, Kapolres Pekalongan, AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergitas antara Polri dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan ruang publik yang tertib dan nyaman.
“Wilayah sekitar Tugu 0 KM dan Pasar Kajen merupakan sentra kegiatan masyarakat. Karena itu, kebersihan dan kerapian harus menjadi perhatian bersama agar aktivitas warga dapat berjalan lancar dan aman,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan kerja bakti pembersihan lingkungan, penataan area publik, serta penertiban spanduk dan baliho yang sudah tidak layak atau terpasang sembarangan.
Pemkab Pekalongan juga telah merencanakan pengembangan sentra pengolahan sampah terpadu melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) bekerja sama dengan investor. Rencananya, pengolahan sampah tersebut akan diarahkan menjadi sumber energi listrik.
Program ini telah melalui kesepakatan bersama antara Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang, sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terpusat dan berkelanjutan.
Melalui Gerakan Indonesia Asri, Pemkab Pekalongan berharap tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sebagai bagian dari budaya hidup sehat serta penguatan perekonomian daerah.
Jumat, 13 Februari 2026
Kepala DKPP Kabupaten Pekalongan, Yudhi Himawan, S.T., M.Sc., M.T., menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam upaya pengendalian inflasi daerah, khususnya pada komoditas pangan.
“Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu upaya stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok di lapangan, terutama menjelang puasa dan Lebaran. Hari ini kami laksanakan di Kecamatan Talun dan ke depan akan digelar di beberapa lokasi lainnya,” ujar Yudhi.
Dalam kegiatan tersebut, DKPP menyediakan sekitar 300 paket bahan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar. Komoditas yang disediakan antara lain beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya yang banyak dibutuhkan masyarakat.
Yudhi berharap, kegiatan ini dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau serta meringankan beban pengeluaran rumah tangga menjelang Ramadan.
“Kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Meskipun jumlahnya terbatas, ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu mengurangi beban masyarakat,” tambahnya.
Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari. Salah satu warga Talun, Selvi, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut.
“Menurut saya sangat membantu, apalagi harga kebutuhan pokok sekarang sedang naik. Selisih harganya lumayan, bisa sekitar Rp2.000 lebih murah dibandingkan di pasaran. Harapannya, kegiatan seperti ini bisa lebih sering diadakan, terutama menjelang Lebaran,” ungkapnya.
Pemkab Pekalongan berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program pro rakyat guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya dalam momentum hari besar keagamaan.
Jumat, 13 Februari 2026
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pekalongan, Dra. Siti Masruroh, M.Si menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf dari Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., yang sedianya hadir secara langsung namun berhalangan karena tugas kedinasan di Semarang.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pekalongan atas terselenggaranya Manasik Haji Terintegrasi ini. Semoga kegiatan ini menjadi bekal penting bagi para calon jamaah haji,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tahun 2026 merupakan tahun pertama penyelenggaraan ibadah haji berada di bawah naungan Kementerian Haji dan Umrah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyambut baik perubahan tersebut dan berharap pelayanan kepada jamaah semakin profesional dan optimal.
Tahun ini, sebanyak 941 calon jamaah haji asal Kabupaten Pekalongan akan diberangkatkan melalui Embarkasi Solo dan terbagi dalam empat kelompok terbang (kloter). Dari jumlah tersebut, lebih dari 700 jamaah termasuk kategori risiko tinggi (risti), baik karena faktor usia maupun kondisi kesehatan. Jamaah tertua berusia 85 tahun dan termuda 16 tahun.
“Kondisi ini menjadi perhatian bersama agar pelayanan benar-benar mengedepankan prinsip haji ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah perempuan,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan, lanjutnya, berkomitmen mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, termasuk memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan jamaah dari dan ke Embarkasi Solo sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Pada kesempatan tersebut juga diperkenalkan empat Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 yang telah lolos seluruh tahapan seleksi, terdiri dari tiga petugas layanan umum dan satu petugas layanan kesehatan. Mereka akan mendampingi jamaah selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
Siti Masruroh mengungkapkan, mayoritas calon jamaah haji tahun ini telah menunggu sekitar 13 tahun sejak mendaftar pada 2012. Karena itu, ia mengajak seluruh jamaah untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik secara fisik maupun mental.
“Kami berpesan agar seluruh calon jamaah mengikuti manasik dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan, mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta saling menjaga dan mengingatkan selama proses persiapan hingga pelaksanaan ibadah,” tuturnya.
Kepada para narasumber dan petugas, ia juga meminta agar memberikan penjelasan secara lengkap dan melayani jamaah dengan penuh kesabaran, khususnya kepada jamaah lansia dan risiko tinggi.
Melalui kegiatan Manasik Haji Terintegrasi ini, diharapkan seluruh calon jamaah haji Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 memiliki pemahaman yang komprehensif terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji, sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.
Rabu, 11 Februari 2026
Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah daerah, kata dia, hadir untuk memastikan program TMMD berjalan optimal dan tepat sasaran.
“TMMD ini memiliki beberapa program utama, di antaranya penyiapan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Harapannya, dengan infrastruktur yang baik, akses dan mobilitas warga dapat terjamin, sehingga berdampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat,” ujar Wabup Sukirman.
Ia menjelaskan, Desa Werdi menjadi salah satu desa prioritas di Kecamatan Paninggaran. Hal ini didasarkan pada potensi wilayah yang terus berkembang, mulai dari sektor pariwisata, pemberdayaan masyarakat, produk unggulan desa, hingga kreativitas warganya.
“Alhamdulillah, kita melihat antusiasme dan gotong royong masyarakat yang sangat tinggi dalam pembukaan TMMD ini. Insyaallah, selama satu bulan ke depan, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus terjaga dengan baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa Bupati Pekalongan juga memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan program TMMD, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat desa.
Sementara itu, Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0710/Pekalongan, Mayor Cpl. Cahyono Yulianto, menjelaskan bahwa salah satu sasaran fisik utama dalam TMMD di Desa Werdi adalah pengaspalan jalan desa.
“Pengaspalan jalan ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya dalam memperlancar transportasi dan mendukung distribusi hasil panen warga Desa Werdi dan sekitarnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan TMMD melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, hingga partisipasi aktif masyarakat setempat.
“Harapan kami, hasil dari TMMD ini benar-benar dapat memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Selasa, 10 Februari 2026
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Selasa 10 Februari 2026 menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pengelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam kegiatan Rapat Koordinasi UPZ BAZNAS Kabupaten Pekalongan yang digelar di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
Dalam sambutannya, Bupati Fadia Arafiq mengapresiasi peran strategis UPZ yang selama ini telah membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, keberadaan UPZ menjadi ujung tombak BAZNAS dalam memastikan pengelolaan zakat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Fadia Arafiq juga secara simbolis menyerahkan penghargaan kepada sejumlah UPZ yang dinilai berprestasi dan aktif dalam pengelolaan zakat. Selain itu, diserahkan pula bantuan sosial melalui BAZNAS Kabupaten Pekalongan kepada para mustahik sebagai bentuk kepedulian dan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga zakat.
Bupati berharap, melalui rapat koordinasi ini, seluruh UPZ dapat semakin meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta menumbuhkan kesadaran berzakat di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa Rakor UPZ menjadi momentum penting untuk evaluasi program, penguatan kelembagaan, serta penyamaan visi dalam pengelolaan zakat agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Pekalongan, Muhtarom menyampaikan tahun ini BAZNAS Kabupaten Pekalongan berhasil mengumpulkan Rp6,2 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp6,5 miliar tahun 2025.
"Alhamdulillah tahun ini capaian kita meningkat dari tahun 2025 sebesar Rp5,9 miliar menjadi Rp6,2 miliar, kurang sedikit dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6,5 miliar," terangnya.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan UPZ dari berbagai instansi dan wilayah di Kabupaten Pekalongan, dengan tujuan memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi umat.
Selasa, 10 Februari 2026
Empat desa tersebut yakni Desa Tegaldowo, Mulyorejo, Karangjompo, dan Pacar. Perwakilan warga menilai kondisi banjir yang berkepanjangan telah berdampak serius terhadap kehidupan sosial, kesehatan, hingga perekonomian masyarakat.
Koordinator aksi warga, Arif Pribadi menyampaikan bahwa banjir setinggi lutut hingga dada orang dewasa masih menggenangi permukiman, akses jalan, serta tempat usaha dan fasilitas umum. Kondisi ini menyebabkan aktivitas warga lumpuh, banyak warga terserang penyakit, dan penghasilan masyarakat menurun drastis.
"Terus terang kami menyayangkan dan kecewa dengan kondisi lambannya penanganan bencana, hingga 25 hari banjir tidak juga di tetapkan status darurat bencana, hingga aktivitas masyarakat lumpuh total," terangnya.
Selain itu, bantuan kesehatan dan logistik secara berkelanjutan bagi warga terdampak dan solusi jangka panjang agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.
Warga berharap pemerintah daerah tidak hanya memberikan bantuan sementara, namun juga melakukan langkah konkret dan berkelanjutan. Pasalnya, banjir yang terus berulang dinilai menjadi ancaman serius bagi masa depan permukiman warga di Kecamatan Tirto.
Asisten Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, menyampaikan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebenarnya telah menetapkan Status Tanggap Bencana dari tanggal 27 Januari hingga 9 Februari 2026 dan akan diperpanjang. Perwakilan Pemerintah hadir untuk memenuhi tuntutan warga yang terdampak banjir hingga Tiga minggu ini.
"Siang hari ini, dipenuhi 7 poin kesepakatan bersama warga, dalam Minggu ini akan direalisasikan penanganan tanggul Sengkarang, menjamin tersedianya solar untuk rumah pompa di 4 Desa, Pembangunan rumah pompa untuk desa Karangjompo, Perbaikan Pintu Air di desa Mulyorejo, Normalisasi drainase Desa Pacar dan Normalisasi Jalan Poros Desa Tegaldowo - Mulyorejo di sebelah Timur Sungai Sengkarang," terangnya.
Melalui audiensi ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga dan melakukan koordinasi lintas instansi guna mempercepat penanganan banjir di wilayah terdampak.
Senin, 9 Februari 2026
Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M. menyampaikan dalam acara Pemberian Bantuan Kendaraan pengangkut sampah roda tiga yang dilakukan di Halaman Kantor Dinperkim dan LH pada Kamis (5/2/2026) yang lalu bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari pimpinan daerah hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama dan kegigihan seluruh tim, Kabupaten Pekalongan berhasil meraih juara ketiga. Ini bukan semata-mata soal peringkat, tetapi pengakuan atas upaya kita dalam menata kawasan permukiman agar lebih layak, bersih, dan sehat,” ujar Bupati Fadia.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari pendampingan dan sinergi bersama Wakil Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., yang turut mengikuti dan mempresentasikan program penanganan kawasan permukiman kumuh di tingkat provinsi.
Selain prestasi, Pemkab Pekalongan juga menerima dukungan dana sebesar Rp400 juta. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan, khususnya di bidang penataan lingkungan dan permukiman.
“Di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah, dukungan anggaran seperti ini sangat berarti bagi kami untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Pekalongan,” ungkapnya.
Bupati Fadia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, Pemkab Pekalongan terus aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pendanaan.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran daerah, banyak pekerjaan rumah yang tidak akan selesai. Maka kami terus berupaya menjemput peluang pendanaan dari provinsi dan pusat demi percepatan pembangunan,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab Pekalongan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan, termasuk penanganan sampah dan perbaikan kawasan permukiman, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang bersih, rapi, dan layak huni.
Wabup Sukirman saat itu menjelaskan bahwa dalam proses penilaian Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, yang menjadi pilot project atau proyek percontohan dinilai sudah cukup mapan, dengan desa yang direncanakan sebagai lokasi penataan kawasan kumuh. Perbandingan dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari sosial budaya masyarakat, kondisi geografis, hingga profil wilayah.
"Yang tidak kalah penting, penataan kawasan kumuh nanti akan berfokus pada pemberdayaan potensi geografis, penanganan banjir, perbaikan drainase, serta penataan infrastruktur secara menyeluruh,” jelasnya.
Senada yang disampaikan Bupati Fadia, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup (Dinperkim LH) Kabupaten Pekalongan, Muhammad Abduh Ghozali, M.T., menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.
“Alhamdulillah, Kabupaten Pekalongan dalam kegiatan penataan kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil masuk dalam tiga besar,” ujar Abduh Ghozali.
Atas capaian tersebut, Kabupaten Pekalongan berhak menerima hadiah sebesar Rp400 juta, yang akan dimanfaatkan untuk mendukung program penataan kawasan permukiman dan peningkatan kualitas lingkungan.
Menurut Abduh Ghozali, prestasi ini menjadi motivasi bagi jajaran Dinperkim LH dan seluruh perangkat daerah terkait untuk terus meningkatkan kinerja dalam penanganan kawasan kumuh secara berkelanjutan.
Minggu, 8 Februari 2026
Hadir mewakili Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang berhalangan hadir, Siti Masruroh menyampaikan permohonan maaf sekaligus salam takzim dari orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antara ulama dan pemerintah (Umara).
Siti Masruroh menyampaikan bahwa keberadaan pesantren, TPQ, hingga majelis taklim di Kabupaten Pekalongan merupakan potensi luar biasa untuk memperluas syiar Islam yang Rahmatan lil 'Alamin.
"Mari kita berjalan beriringan dengan pemerintah dalam membangun karakter generasi muda melalui pendidikan serta pembinaan mental spiritual. Tujuannya jelas, mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera," ujar Siti Masruroh membacakan sambutan Bupati.
Beliau juga berpesan kepada para santri agar tidak melupakan jasa para kiai dan ustaz yang telah membimbing mereka. Para lulusan pesantren diharapkan mampu berkontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai moral.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengungkapkan rasa bangganya atas terpilihnya pengasuh Ponpes Baitul Mukodas, K.H. Tajuddin Chorid, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pekalongan.
"Kita patut berbangga, Beliau tidak hanya fokus mengembangkan pesantren, tetapi juga menunjukkan perannya bagi masyarakat luas melalui MUI, yang menjadi wadah bagi berbagai organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Rifaiyah, hingga LDII," tambahnya.
Di akhir sambutan, Siti Masruroh menyelipkan pesan penting terkait kondisi wilayah Kabupaten Pekalongan yang saat ini tengah menghadapi status darurat bencana. Berdasarkan data, terdapat delapan kecamatan yang terdampak banjir dan longsor, dengan sekitar 60 ribu jiwa terdampak khususnya di wilayah Tirto dan sekitarnya.
"Kami mohon doa dari para kiai dan seluruh jamaah agar bencana banjir segera surut. Kami juga mengimbau warga untuk tetap waspada, mengingat prediksi BMKG menyebutkan curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga akhir Maret," pungkasnya.
Pemerintah terus berupaya maksimal bersama masyarakat untuk meringankan beban para korban terdampak dan berharap agar Kabupaten Pekalongan segera pulih serta terhindar dari bencana susulan.
Jumat, 6 Februari 2026
