Artikel

KAJEN – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, meninjau lokasi banjir bandang di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kamis (14/03/2024) sebagai respons cepat pemkab terhadap bencana alam yang menimpa masyarakat Desa Wangandowo pada Rabu (13/03/2024) malam.

Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) M. Yulian Akbar dan Asisten Sekda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait meninjau beberapa lokasi penting, meliputi posko pengungsian yang berada di rumah Sekretaris Desa Wangandowo, serta lokasi pabrik yang menjadi lokasi banjir bandang.

Bupati Fadia dalam pernyataannya menyampaikan bahwa banjir bandang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi yang menyebabkan tanggul pabrik jebol, “Tadi malam yang sama-sama masyarakat Kabupaten Pekalongan mengetahui, bahwa ada curah hujan yang sangat tinggi yang cuma dalam waktu 1 jam, itu bisa menyebabkan terjadinya banjir bandang, di mana memang tanggul dari salah satu PT yang ada di Kabupaten Pekalongan ini jebol, dan mengakibatkan sekitar 73 rumah rusak berat dan juga ringan,” terangnya.

Bupati Fadia mengatakan bahwa pihak pemkab telah memanggil perusahaan yang bertanggung jawab atas jebolnya tanggul untuk mengganti rugi dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. “Kami sudah memanggil dari pihak perusahaannya untuk bertanggung jawab, dan dari perusahaannya juga siap bertanggung jawab, siap mengganti rugi kerusakan masyarakat kita dan siap kita minta untuk bisa membuat tanggul sesuai dengan persyaratan teknis yang seharusnya. Tidak boleh membuat tanggul yang sifatnya hanya untuk darurat, tapi harus sesuai teknis karena bencana kan tidak menunggu waktu. Kita tidak tahu kapan akan terjadi. Kalau tidak seperti itu, PTnya tidak kita perbolehkan untuk berjalan lagi pembangunannya,” ungkap Fadia.

Bupati meminta masyarakat untuk tetap tenang, berhati-hati, dan waspada terutama karena prediksi cuaca menunjukkan bahwa curah hujan tinggi akan berlanjut hingga akhir Maret. "Mari kita jaga anak-anak kita, dan semoga tidak ada kejadian serupa lagi. Lebih baik berhati-hati," pesan bupati kepada masyarakat.

Terkait kerugian material akibat banjir, bupati mengungkapkan bahwa hal tersebut masih dalam proses penghitungan. Selain Bupati Pekalongan, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana juga akan melakukan peninjauan ke lokasi banjir di Desa Wangandowo.

KAJEN - Sebanyak 99 Kabupaten/Kota di seluruh indonesia yang mendapatkan Penghargaan Sertifikat Eradikasi Frambusia di Tingkat Provinsi Jawa Tengah ada 16 Kabupaten/Kota yang mendapatkan Sertifikat Eradikasi Frambusia termasuk Kabupaten Pekalongan tercinta ini. Sertifikat di serahkan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang di wakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan di Puri Agung Convention Hall Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, rabu (6/03/2024)

Sertifikat Eradikasi Frambusia merupakan Sertifikat yang di berikan oleh Menteri Kesehatan RI kepada Kabupaten/Kota yang telah terbukti tidak di temukan kasus frambusia selama tiga tahun.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan selama ini sudah melakukan skrining Frambusia pada anak sekolah dan masyarakat dan tidak ditemukan kasus positif. Meskipun sudah diberikan sertifikat Bebas Frambusia tetapi tetap harus melakukan skrining Frambusia sampai dinyatakan Indonesia bebas Frambusia tahun 2030 oleh WHO (World Health Organization).

Frambusia dikenal juga sebagai frambesia tropica atau patek. Penyakit ini bisa menular melalui kontak langsung dengan ruam pada kulit yang terinfeksi. Pada awalnya, frambusia hanya akan menyerang kulit. Namun, seiring berjalannya waktu, penyakit ini juga dapat menyerang tulang dan sendi.

Frambusia atau yaws terjadi akibat infeksi bakteri Treponema pallidum pertenue. Bakteri penyebab frambusia dapat masuk ke dalam tubuh seseorang melalui luka terbuka atau goresan di kulit.

KAJEN  – Sebagai salah satu untuk menanggulangi naiknya harga kebutuhan pokok, terutama beras, yang belakangan ini melambung. Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus menggelar Gerakan Pangan Murah. Kali ini Gerakan Pangan Murah Senin (04/03/2024) dilaksanakan di Halaman Kantor Kecamatan Kedungwuni dan dihadiri langsung Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, didampingi Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar.

Dalam kegiatan gerakan pangan murah tersebut disediakan sebanyak 2.000 paket dengan rincian 1.500 paket sembako dengan mendapatkan beras sebanyak 5 kg, gula pasir 1 Kg, minyak 1 liter dengan harga Rp. 85.000, dan masing – masing warga hanya dibatasi sebanyak 1 kupon. Kemudian untuk 1500 Beras SPHP (Stabilitas Pangan Harga Pasar) masing masing kantong sebanyak 5 kg dengan harga Rp. 52.000. Serta kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih dan telur dengan harga yang terjangkau.

Pada kesempatan tersebut, Fadia mengatakan Tujuan dilaksanakan kegiatan gerakan pangan murah tersebut guna menstabilkan harga beras di pasaran yang saat ini harganya cukup tinggi sehingga nantinya dapat kembali ke harga normal.

“Gerakan Pangan Murah sudah beberapa kali digelar di wilayah Kabupaten Pekalongan dan ditargetkan akan berlangsung hingga 1-2 hari sebelum perayaan Lebaran. Langkah ini diharapkan dapat memberikan keringanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok terutama pada saat Ramadhan dan Lebaran, serta memastikan ketersediaan pasokan pangan yang memadai bagi masyarakat,” katanya.

Dengan adanya Pangan murah ini, tambahnya, minimal para pemasok juga akan melihat bahwa Pemkab melakukan upaya menurunkan harga dan dilakukan terus-menerus, sehingga diharapkan harga akan stabil.

“untuk stok beras di Kabupaten Pekalongan aman menjelang Ramadhan dan Lebaran aman, semua juga aman untuk Kabupaten Pekalongan, yang kami tekankan adalah agar harga beras tidak ikut melambung," tegasnya.

Bupati mengungkapkan, Pemkab bersama dengan BI akan memberikan bantuan subsidi ongkos transportasi untuk distributor sembako, sehingga dengan ini diharapkan harga-harga bisa lebih terjangkau bagi masyarakat

"Harapannya, dengan langkah-langkah seperti ini, harganya menjadi lebih terkendali dan kami akan terus melakukan langkah ini selagi stok Bulog dan dukungan dari Bank Indonesia tersedia," ucapnya.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan bangga atas pencapaian tersebut dan berharap agar opini WTP dapat terus dipertahankan, “Kami Pemerintah Kabupaten Pekalongan merasa senang, bangga, dan berterima kasih karena Kabupaten Pekalongan mendapatkan WTP yang ke-8 kali dan kita bisa mempertahankan ini dengan baik,” ujar Bupati Pekalongan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Gedung BPK RI Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang, Selasa (16/05/2023) siang.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pekalongan juga menyampaikan bahwa WTP yang diperoleh Pemkab Pekalongan merupakan hasil kerja keras yang luar biasa dari seluruh stakeholder terkait, karenanya Bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas segenap dukungan yang diberikan, “Ini adalah suatu bentuk perjuangan yang luar biasa dari seluruh stakeholder yang ada. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh PNS di Kabupaten Pekalongan, terima kasih kepada keluarga besar DPRD, dan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan karena telah membantu mendoakan dan men-support Pemkab Pekalongan sehingga predikat WTP bisa kita pertahankan,” kata Bupati.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho dalam sambutannya menyampaikan bahwa Opini WTP yang diperoleh Pemkab Pekalongan merupakan hasil dari pemeriksaan laporan keuangan yang mana bertujuan untuk membuka opini atas kewajaran laporan keuangan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, “BPK dalam melaksanakan pemeriksaan telah melakukan serangkaian pengujian, dan yang dimaksud untuk menilai kewajaran dalam penyajian laporan keuangan meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan informasi keuangan, dan efektivitas implementasi sistem pengendalian,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hj. Hindun mewakili 7 Ketua DPRD dari 7 Kota penerima Opini WTP yang hadir menyampaikan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP tak terlepas dari sinergitas yang baik antara Legislatif dan Eksekutif yang terjalin dengan baik selama ini,”Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD mampu melaksanakan fungsi pengawasan, budgeting dan regulasi dengan baik. Dan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja yang efektif dan efisien,” ucapnya.

Diketahui bahwa dalam acara yang digelar selain Kabupaten Pekalongan ada 6 Kabupaten lainnya di Jawa Tengah yang juga menerima Opini WTP dari BPK RI yakni meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Grobogan.

KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E, M.M menerima catatan strategis dan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan akhir tahun anggaran 2022, Kamis (11/05/2023).

Penyerahan catatan strategis dan rekomendasi tersebut dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan yang kemudian diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, M.H, pada akhir pemaparan tersebut beliau mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan masa kepemimpinan Bupati Fadia Arafiq, meskipun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki.

"Mewakili DPRD Kabupaten Pekalongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah melaksanakan pembangunan di tahun 2022. Semoga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Adapun target anggaran dan capaian yang belum terwujud bisa diperbaiki di tahun 2023," Tutur Ketua DPRD Kab. Pekalongan Hj. Hindun.

Catatan strategis dan rekomendasi DPRD diberikan kepada seluruh bidang yang ada di Pemrintahan Kabupaten Pekalongan. Seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang komunikasi dan informatika, serta bidang perdagangan.

Bupati Fadia Arafiq yang ditemui awak media setelah selesai acara menuturkan bahwa pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Pekalongan ini memang dilakukan secara bertahap. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk DPRD untuk Kabupaten Pekalongan yang lebih baik lagi.

"Kita akan bertemu dengan Sekda bersama OPD yang menjadi catatan akan kami tindak lanjuti. Kalo bisa dimasukan di perubahan anggaran tahun 2023 akan kita lakukan. Tapi kalo tidak memungkinkan kita masukan di anggaran tahun 2024. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa pekerjaan rumah Kabupaten Pekalongan ini sangat banyak, contohnya adalah jalan rusak di kabupaten pekalongan, apalagi di daerah atas. Oleh karena itu kedepannya kami bersama tim Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan bekerja sama dengan seluruh pihak termasuk DPRD Kabupaten Pekalongan untuk membawa Kabupaten Pekalongan lebih baik lagi," Ucap Bupati Fadia saat diwawancarai oleh awak media.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas di Kabupaten Pekalongan dan juga Forkopimda Kabupaten yang menyaksikan pemaparan catatan strategis dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022.

KAJEN – Kabupaten Pekalongan memperluas Desa AntiKorupsi, dari semula hanya 1 desa, yaitu Desa Paninggaran (Kecamatan Paninggaran) menjadi 6 desa pada tahun 2023 ini. Lima Desa Anti Korupsi perluasan tersebut yaitu Desa Blimbingwuluh (Kecamatan Siwalan), Desa Wonopringgo (Kecamatan Wonopringgo), Desa Tangkil Tengah (Kecamatan Kedungwuni), Desa Pakumbulan (Kecamatan Buaran) dan Desa Kadipaten (Kecamatan Wiradesa).

Para kepala dan perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta perwakilan unsur masyarakat lainnya dari Desa Anti Korupsi serta Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Pekalongan mengikuti Bimbingan Teknis Program Desa Antikorupsi di Balai Desa Paninggaran, Rabu (10/5/2023). Sejumlah peserta lainnya dari perluasan Desa Anti Korupsi mengikuti kegiatan secara virtual.

Bimtek dibuka secara resmi oleh Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Dalam sambutan pada Pembukaan Bimtek, bupati berharap bintek berjalan lancar dan peserta memahami materi bimtek.

Bupati Fadia Arafiq dalam kesempatan tersebut juga berpesan agar kepala dan perangkat desa dapat melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dan berhati-hati. “Banyak mata yang tertuju kepada kita, sehingga kita harus bisa menekan kesalahan kita. Kalau bisa kesalahan itu nol. Oleh karena itu, jaga fungsinya masing-masing dengan baik. Bendahara yang pegang uang, Kepala desa dan lainnya laksanakan tugasnya masing-masing, Jadi tidak pusing,” harap bupati.

Pembukaan Bimtek dihadiri Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Tim Desa Antikorupsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektur Kabupaten Pekalongan, Ali Riza, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Agus Dwi Nugroho, Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan Supriyadi, dan Kepala OPD terkait lainnya di Lingkungan Pemkab Pekalongan serta Forkopimcam Paninggaran.

Plt Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, dalam sambutan yang dibacakan Tim Desa Antikorupsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Atri Kristianto, menyampaikan, Bimtek Desa antikorupsi bertujuan sebagai sarana bagi Kepala Desa dan perangkatnya dalam menerapkan Desa Antikorupsi sesuai indikator serta yang lebih utama adalah mengoptimalkan pencegahan korupsi di desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencanangkan 29 Desa Anti Korupsi dan telah dilaunching di Desa Sijenggung Kabupaten Banjarnegara, pada 15 Desember 2022 lalu oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. “Hal ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pencegahan korupsi pada pemerintahan desa. Pencanangan Desa Antikorupsi itu sendiri dimaksudkan untuk mencegah korupsi yang selama ini sudah merambah di tingkat pemerintahan Desa,” ujar Atri Kristianto. Dengan adanya program Desa Antikorupsi, diharapkan pemerintahan yang lebih atas akan bebas korupsi dan harapan Indonesia bebas korupsi dapat terwujud.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa pembentukan Desa Antikorupsi telah dimulai pada tahun 2022, dengan jumlah Desa Anti Korupsi sebanyak 29 desa. Kemudian, Keseriusan Pemprov Jateng tersebut, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0000031 tanggal 2 Januari 2023, tentang Fokus Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dimana Pokok-pokok Kebijakan dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2024 salah satunya yaitu Implementasi Perluasan Desa Anti Korupsi di Jawa Tengah.

“Tujuan dari kegiatan bimtek ini adalah memberikan pemahaman lebih mendalam terkait pemenuhan Indikator Desa antikorupsi. Sehingga kita semua yang hadir dapat lebih memahami dalam menerapkan Antikorupsi dalam tata Kelola pemerintahan Desa,” imbuh Atri.

Dikatakannya, dalam bimtek, KPK RI akan memberikan bimbingan secara langsung, tidak hanya terkait Indikator Desa Antikorupsi dan Penilaian Desa Antikorupsi, namun juga Desa dapat berkonsultasi secara intensif terkait kendala atau permasalahan dalam pemenuhan indikator Desa Antikorupsi.

Kepala Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto dalam sambutannya mengatakan sejak sekitar tahun 2021, banyaknya Kepala desa yang terlibat Korupsi Dana Desa. “KPK sebenarnya tidak memiliki kewenangan. Wewenang KPK itu menyangkut nomimal minimal Rp. 1 Miliar. Namun kami sebagai komisi yang bertugas melakukan pencegahan korupsi menjadi beban moral juga bagi kami,” tutur Andhika. Dia mengingatkan, agar aparat desa melakukan pengadministrasian dengan baik. “Jika administrasi buruk, akan jadi masalah. Jika administrasi tidak bisa dipertanggungjawabkan, aparat penegak hukum akan mencari celah, yang paling gampang dari administrasi itu,” ujar dia.

Andhika berharap, melalui Bimtek Desa Anti Korupsi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para peserta dan dapat memberikan pemahaman terkait indikator-indikator yang harus dipenuhi agar sebuah desa dapat ditetapkan sebagai Desa Anti Korupsi. “Dalam Kick Off, Pak Ganjar minta secara langsung kepada Ketua KPK agar seluruh desa di Jawa Tengah dijadikan desa Anti Korupsi. Oleh karena itu, dengan perluasan Desa Anti Korupsi, jika berhasil. Jateng akan jadi pioneer. Kami juga berharap nilai Desa Paninggaran bagus. Kami juga berharap nilai Desa Paninggaran bagus. Jika tidak bagus nanti KPK juga malu,” ucapnya. (Tim Dinkominfo Kabupaten Pekalongan).

KAJEN – Dengan berakhirnya masa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pada Selasa (25/04/2023), seluruh kantor pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan kembali membuka pelayanannya pada Rabu (26/04/2023) pagi.

Untuk memastikan pelayanan berjalan baik, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah kantor pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat salah satunya yakni di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan.

“Hari ini kita ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat sudah mulai normal. Kita cek di Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pelayanannya padat. Masyarakat antusias untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan data-data dokumen kependudukan dan kita sudah buktikan pelayanan berjalan dengan baik dan cepat,” tutur Sekda.

“Kalau kita lihat di daftar ruang tunggu juga penuh untuk mengurus dokumen kependudukan. Pe-jam ini sudah melayani lebih dari 200 orang untuk semua pelayanan, jadi saya kira tidak ada masalah. Pelayanan berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Akbar juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, masyarakat yang datang ke Disdukcapil Kabupaten Pekalongan usai lebaran didominasi oleh para prantau, “Hari ini kita lihat dan kita lakukan sampling itu rata-rata dari perantau dan mereka mengurus apa yang menjadi kebutuhan dokumennya,” terang Sekda.

Demikian, Sekda Akbar menandaskan bahwa pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Pekalongan telah berjalan dengan baik dihari pertama buka usai cuti bersama Lebaran. Ia juga menegaskan bahwa seluruh personil di Disdukcapil Kabupaten Pekalongan siap memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat.